Mengenai Saya

Foto saya
Shio : Macan. Tenaga Specialist Surveillance Detection Team di Kedutaan Besar. Trainer Surveillance Detection Team di Kedutaan Besar Negara Asing. Pengajar part time masalah Surveillance Detection, observation techniques, Area and building Analysis, Traveling Analysis, Hostile surveillance Detection analysis di beberapa Kedutaan besar negara Asing, Hotel, Perusahaan Security. Bersedia bekerja sama dalam pelatihan surveillance Detection Team.. Business Intelligence and Security Intelligence Indonesia Private Investigator and Indonesia Private Detective service.. Membuat beberapa buku pegangan tentang Surveilance Detection dan Buku Kamus Mini Sureveillance Detection Inggris-Indonesia. Indonesia - Inggris. Member of Indonesian Citizen Reporter Association.

Senin, 22 November 2010

Banyak Kasus TKW

Presiden Diminta Evaluasi Menakerstrans
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Selasa, 23 November 2010 | 14:13 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Makin panjangnya daftar kekerasan dan penganiayaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi menunjukkan kinerja buruk dari Kementerian Tenaga Kerja yang kini tengah dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta kembali mengevaluasi kinerja kementeriannya ini.
Persoalannya ketika tak ada perlindungan kepada TKI, ujungnya bisa pemberhentian dari Menaker. Harus dilakukan presiden. Kenapa Presiden masih mempertahankan kinerja menterinya yang tidak ada terobosan apa-apa.
-- Rieke Dyah Pitaloka
"Persoalannya ketika tak ada perlindungan kepada TKI, ujungnya bisa pemberhentian dari Menaker. Harus dilakukan presiden. Kenapa Presiden masih mempertahankan kinerja menterinya yang tidak ada terobosan apa-apa," ungkap Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka dalam keterangan pers di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Selasa (23/11/2010).
Dalam keterangan pers ini, PDI-P mendorong pemerintah untuk segera menarik TKI dari Arab Saudi sebelum ada nota kesepahaman antarpemerintah mengenai perlindungan TKI serta segera meratifikasi Konvensi PBB No. 45/158 Tahun 1990 tentang perlindungan tenaga kerja di luar negeri.
Pemerintah juga perlu memikirkan kembali membuka dan memperluas lapangan kerja untuk menjamin warga negaranya.
Sementara itu, politisi PDI-P yang juga Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan sesungguhnya komitmen pemerintah yang dibutuhkan saat ini. "Kalau evaluasi terus, ya mau diganti berapa kali menterinya juga kalau enggak ada komitmen dari pemerintah, percuma," tegasnya. 
Editor: R Adhi KSP

Lihat juga : Bangsa Tamak dan Sombong...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan memberikan komentar, masukan yang sifatnya membangun blog ini.

Cari Blog Ini