Mengenai Saya

Foto saya
Shio : Macan. Tenaga Specialist Surveillance Detection Team di Kedutaan Besar. Trainer Surveillance Detection Team di Kedutaan Besar Negara Asing. Pengajar part time masalah Surveillance Detection, observation techniques, Area and building Analysis, Traveling Analysis, Hostile surveillance Detection analysis di beberapa Kedutaan besar negara Asing, Hotel, Perusahaan Security. Bersedia bekerja sama dalam pelatihan surveillance Detection Team.. Business Intelligence and Security Intelligence Indonesia Private Investigator and Indonesia Private Detective service.. Membuat beberapa buku pegangan tentang Surveilance Detection dan Buku Kamus Mini Sureveillance Detection Inggris-Indonesia. Indonesia - Inggris. Member of Indonesian Citizen Reporter Association.

Sabtu, 25 Desember 2010

Kebebasan Beragama Tak Berjalan

Kebebasan Beragama Tak Berjalan
Karena Pemerintah Membiarkan
Sabtu, 25 Desember 2010 , 15:56:00 WIB

Laporan: Firardy Rozy


RMOL. Puncak permasalahan kenapa kebebasan beragama tidak berjalan di Indonesia karena amandemen UUD 1945 serta euforia reformasi yang tidak terkontrol.

"Saya flashback ke belakang, ada persoalan yang dulu ditanamkan di zaman penjajahan Belanda, di mana di masa itu ada golongan agama tertentu yang dinilai elit. Mereka orang-orang yang terpelajar. Pada mereka ada sebuah penilaian, bahwa ada agama untuk orang miskin. Racun ini belum hilang sampai sekarang ini, hingga ada sebuah diksriminasi agama yang lebih tinggi dan agama yang lebih rendah," ujar Sunarjo Sumargono kepada wartawan hari ini di Jakarta (Sabtu, 25/12).

Menurut tokoh pluralisme ini, setelah UUD 1945 diamandemen, Indonesia menerapkan pemilihan langsung menari dengan menekankan para suara mayoritas. Apabila yang mayoritas itu melakukan kesalahan, tudingnya, dibiarkan oleh penegak hukum.

"Itu salah satu persoalan. Selain itu edukasi rakyat kita masih kurang. Orang-orang terpelajar yang sudah memiliki pemikiran tinggi, dia bisa memilih yang terbaik, lebih menerapkan pengikatan persaudaraan. Dia sudah bisa membedakan tentang agama dan tentang persaudaraan yang harus dipisahkan," jelasnya.

Selain itu, katanya, pemerintah terkesan membiarkan kekerasan yang terjadi sekarang ini.  "Pemerintah harus memberikan contoh, bukan lips service, sehingga jangan ada penyekatan tentang kebebasan beragama," pungkasnya. [zul]
Sumber : rakyatmerdeka.co.id, 25 Desember 2010 

 Baca juga :


Musholla Milik Warga Ahmadiyah di Cianjur Terbakar
Rabu, 22 Desember 2010 , 15:55:00 WIB
Laporan: Zul Hidayat Siregar


ILUSTRASI
  
RMOL. Sebuah musholla ukuran 4x5 meter milik warga Ahmadiyah di Kampung Cilame, Desa Sukadana, Kec. Cempaka-Cianjur terbakar tadi malam sekitar pukul 22.30 WIB. Namun, hingga kini aparat Kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran.

Demikian dikatakan Ade, salah satu warga Ahmadiyah saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 22/12).

Ade menjelaskan, ada dua kemungkinan penyebab musholla tersebut terbakar. Pertama karena korsleting. Dan yang kedua, karena dibakar oleh orang tak dikenal. "Kita belum berani memastikan, kita tunggu hasil penyelidikan Kepolisian, tapi kemungkinannya fifty-fifty," ujar Ade.

Musholla yang terbakar itu terletak di sekitar kebon teh, agak jauh dari perumahan warga lainnya. Kata Ade, hanya ada dua rumah di sekitar musholla tersebut. Yaitu, rumah kakaknya dan orangtuanya.

"Listrik di musholla itu dialirkan dari rumah kakak saya, begitu juga dengan rumah bapak. Musholla itu berada di tengah," ujar Ade yang saat ini tinggal di Kampung Neglasari, Desa Sukadana Kecamatan Cempaka, Cianjur.

Untuk dari warga sendiri, Ade menilai sejauh ini hubungan masyarakat dengan keluarganya yang beraliran Ahmadiyah tidak ada masalah. Bahkan, saat musholla itu terbakar tadi malam, warga lain yang tidak jauh dari lokasi musholla juga turut membantu.

"Kalau pun itu warga, bukan dari sekitar sini. Tapi boleh jadi luar yang hanya iseng. Mudah-mudahan tidak lah, jangan ada lagi kasus pembakaran," harap dia. [zul]
Sumber :rakyatmerdela.co.id

baca Juga :
 DPR: Aparat Tak Tegas, Ormas Anarkis
Senin, 30 Agustus 2010 , 14:37:00 WIB

Laporan: Hendry Ginting

  
RMOL. Ulah oknum Organisasi Kemasyarakatan yang kerap membuat kekerasan di tengah masyarakat, baik di  pusat maupun di daerah sudah kelewatan.

Dari itu, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso merekomendasikan perluanya pemerintah dan DPR menggelar pembinaan yang baik kepada ormas-ormas tersebut.

Hal itu ia katakan saat memimpin rapat gabungan antara Komisi II, III dan VIII dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Soepandji dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purn) Sutanto di gedung DPR, Jakarta siang ini (Senin, 30/8).

Namun, pada sisi lain, dia melihat ormas-ormas kerap berbuat anarkis juga disebabkan ketidaktegasan aparat Kepolisian dalam mengahdapai dan menyelesaikan aksi-aksi kekerasan yang terjadi.

"Jadi harus ada eksplorasi terhadap ormas tersebut. Apalagi banyak kelompok masyarakat yang memiliki organisasi yang tidak jelas dan dikuatirkan ormas ini bisa disalahgunakan untuk membuat kekerasan di masyarakat," ungkapnya.

Meski demikian, dia tetap meminta persoalan konflik yang terjadi di lapangan antar Ormas dengan kelompok masyarakat bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi, tetap dengan mengedepankan penegakan hukum. "DPR dan pemerintah harus satu persepsi soal itu," tegasnya. [zul]
 sumber :rakyatmerdeka.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan memberikan komentar, masukan yang sifatnya membangun blog ini.

Cari Blog Ini