Mengenai Saya

Foto saya
Shio : Macan. Tenaga Specialist Surveillance Detection Team di Kedutaan Besar. Trainer Surveillance Detection Team di Kedutaan Besar Negara Asing. Pengajar part time masalah Surveillance Detection, observation techniques, Area and building Analysis, Traveling Analysis, Hostile surveillance Detection analysis di beberapa Kedutaan besar negara Asing, Hotel, Perusahaan Security. Bersedia bekerja sama dalam pelatihan surveillance Detection Team.. Business Intelligence and Security Intelligence Indonesia Private Investigator and Indonesia Private Detective service.. Membuat beberapa buku pegangan tentang Surveilance Detection dan Buku Kamus Mini Sureveillance Detection Inggris-Indonesia. Indonesia - Inggris. Member of Indonesian Citizen Reporter Association.

Senin, 31 Januari 2011

Profile : Proklamator RI

Profil : Proklamator RI

Tokoh Nasionalis RI
Tokoh Nasionalis RI
Nama:
Ir. Soekarno
Nama Panggilan:
Bung Karno
Nama Kecil:
Kusno.
Lahir:
Blitar, Jatim, 6 Juni 1901
Meninggal:
Jakarta, 21 Juni 1970
Makam:
Blitar, Jawa Timur
Gelar (Pahlawan):
Proklamator
Jabatan:
Presiden RI Pertama (1945-1966)
Bapak Proklamator RI
Bapak Proklamator RI
Nama:
Dr Mohammad Hatta
(Bung Hatta)
Lahir:
Bukittinggi, 12 Agustus 1902
Wafat:
Jakarta, 14 Maret 1980
Istri:
Rahmi Rachim (alm)
Anak:
Meutia Farida
Gemala
Halida Nuriah
Gelar Pahlawan:
Pahlawan Proklamator RI tahun 1986
Pendidikan:
Europese Largere School (ELS) di Bukittinggi, 1916
Meer Uirgebreid Lagere School (MULO) di Padang, 1919
Handel Middlebare School (Sekolah Menengah Dagang) di Jakarta, 1921
Nederland Handelshogeschool di Rotterdam, Belanda (dengan gelar Drs), 1932
Kegiatan:
Bendahara Jong Sumatranen Bond, di Padang, 1916-1919
Bendahara Jong Sumatranen Bond, di Jakarta, 1920-1921
Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda, 1925-1930
Wakil delegasi Indonesia dalam gerakan Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan, di Berlin, 1927-1931
Ketua Panitia Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), 1934-1935
Kepala Kantor Penasihat pada pemerintah Bala Tentara Jepang, April 1942
Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Mei 1945
Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 7 Agustus 1945
Proklamator Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945
Wakil Presiden RI pertama, 18 Agustus 1945
Wapres merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Januari 1948-Desember 1949
Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan menerima penyerahan kedaulatan dari ratu Juliana, 1949
Wapres merangkap Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kabinet RIS, Desember 1949-Agustus 1950
Mengundurkan diri dari jabatan Wapres, 1 Desember 1956
Dosen di Sesko AD, Bandung, 1951-1961
Dosen di UGM, Yogyakarta, 1954-1959
Penasihat Presiden dan Penasihat Komisi IV tentang masalah korupsi, 1969
Ketua Panitia Lima yang bertugas memberikan perumusan penafsiran mengenai Pancasila, 1975
Sumber:' google

Berdebat

SALING TUNJUK



Politisi Golkar Bambang Soesatyo (batik ungu) berdebat dengan Politisi Demokrat Ruhut Sitompul (kemeja biru) saat Raker dengan Pimpinan KPK (Senin 31/1). WAHYU DWI NUGROHO/RM
Sumber :Kompas.comSenin, 31 Januari 2011

Sains

Apa yang Dimaksud Jarak Tahun Cahaya?
Editor: Tri Wahono
Senin, 31 Januari 2011 | 12:57 WIB

Dibaca: 3950


 
NASA/JPL-Caltech/UCLA Riak kabut kuning yang terbentuk karena laju bintang raksasa Zeta Ophiuchi di bagian tengah.
Tanya: Misal jarak sebuah bintang berjuta-juta tahun cahaya jauhnya. Itu berarti peristiwa yang kita lihat saat ini adalah peristiwa yang terjadi berjuta-juta tahun lalu. Berarti ada kemungkinan pada detik ini di tata surya bintang X telah muncul planet yang berpotensi menyerupai Bumi. Apakah benar?
Jawab:
Benar. Jika kita melihat sebuah bintang di langit yang jaraknya 1 juta tahun cahaya, berarti yang kita lihat adalah sinar 1 juta tahun yang lalu. Tidak usah jauh-jauh, bintang terdekat dengan Bumi, yaitu Matahari jaraknya 8 menit cahaya. Artinya jika kita melihat matahari akan terbenam di ufuk barat, sesungguhnya matahari sudah terbenam beberapa menit yang lalu.
Jika memang si bintang berjarak 2,5 miliar tahun cahaya, dan dari cahaya yang kita terima sekarang disimpulkan usia bintang tersebut 2 miliar tahun (2,5 miliar tahun yang lalu), maka pada detik ini, usia bintang tersebut adalah 4,5 miliar tahun.
Jika bintang tersebut bersuhu 5800 Kelvin dan memiliki planet-planet dengan konfigurasi seperti planet di tata surya kita, maka ada kemungkinan besar, di salah satu planet bintang tersebut saat ini ada kehidupan mirip dengan di Bumi. Sayangnya akan sulit dibuktikan karena jika makhluk di sana mengirimkan sinyal ke Bumi kita, sinyal tersebut akan tiba 2,5 miliar tahun mendatang.
sumber : kompas.com /Senin, 31 Januari 2011

Jubah Tembus Pandang Segera Terwujud

Jubah Tembus Pandang Segera Terwujud
Editor: Tri Wahono
Senin, 31 Januari 2011 | 20:21 WIB
Dibaca: 4779
SHUTTERSTOCK
KOMPAS.com - Jubah tembus pandang, seperti yang dipakai Harry Potter, sebentar lagi jadi kenyataan. Jubah baru ini bisa membuat objek yang ditutupinya tak terlihat oleh mata.
Jubah dibuat dari dua potong kristal kalsit, mineral berwarna putih atau tak berwarna yang biasa terdapat dalam batu gamping. Kedua potong kristal tersebut ditempel dengan aturan tertentu.
Kalsit sangat bersifat anisotropik, sifat yang membuat cahaya yang datang akan diteruskan ke sudut yang berbeda dari cahaya yang masuk dari sisi lain. Dengan menggunakan dua kalsit, para peneliti dapat membelokkan cahaya di sekitar objek padat yang diletakkan di antara kristal.
Di dalam kedua kristal kasit itu ada celah berbentuk segitiga siku-siku. "Apa pun yang Anda letakkan di bawah celah ini tak akan tampak dari luar," kata George Barbastathis dari MIT.
Jubah buatan Massachusetts Institute of Technology dan SMART Centre dari Singapura ini tidak seperti jubah-jubah serupa yang pernah dikembangkan. Jubah-jubah lama hanya dapat membuat benda-benda menghilang di bawah sinar dengan panjang gelombang yang tak tampak oleh manusia.
Jubah lain hanya dapat menghilangkan benda-benda mikroskopis. Jubah baru ini dapat bekerja dengan cahaya yang terlihat oleh mata manusia dan dapat menyembunyikan objek yang cukup besar.
Jubah tembus pandang ini masih punya kekurangan. Salah satu contohnya adalah hanya bekerja maksimal di bawah cahaya hijau. Para peneliti sengaja mendesain dengan warna hijau karena, selain kalsit hanya bisa dikonfigurasi pada gelombang cahaya tertentu saja, mata manusia sangat sensitif terhadap warna hijau. Demikian jelas Barbastathis.
Selain itu, efek menghilang ini hanya tampak jelas dari sudut tertentu. Jika dilihat dari sudut berbeda, objek akan tampak kembali.
Meskipun demikian Barbastathis merasa percaya diri kalau timnya atau peneliti lain akan membuat jubah yang lebih baik dalam waktu dekat.
Ia juga yakin kalau jubah seperti ini akan punya penggunaan. "Di Boston ada banyak persimpangan jalan dengan sudut yang tajam. Saat melihat lampu lalu lintas, mungkin Anda akan bingung apakah lampu itu untuk jalan Anda atau jalan lain. Dengan jubah ini, kita bisa sembunyikan lampu lalu lintas yang lain sehingga pengendara tidak bingung," jelas Barbastathis. (National Geographic Indonesia/Alex Pangestu)
Sumber : kompas.com /Senin, 31 Januari 2011

Hak Angket Perpajakan DPR

Tanpa Demokrat, Angket Pajak Banjir Dukungan?


Bambang Soesatyo
VIVAnews - Inisiator Hak Angket Perpajakan DPR yakin dukungan akan terus bergulir. Meski Fraksi Demokrat, PPP dan Kebangkitan Bangsa resmi menarik diri, dukungan diyakini akan terus bertambah pekan depan.
"Sampai Jumat (28 Januari 2011) sore kemarin, penandatangan Hak Angket sudah lebih dari 30 orang minus Demokrat dan PKB," kata salah satu inisiator Angket Pajak, Bambang Soesatyo, kepada VIVAnews.com.
Menurut politisi Golkar ini, diperkirakan pada Senin atau Selasa pekan depan jumlah dukungan bisa tembus angka 50 orang. Bambang menilai, angka dukungan itu sudah melebihi batas minimal dukungan 25 orang.
"Itu sudah lebih dari cukup untuk diajukan kembali ke pimpinan DPR, dibahas di Bamus (Badan Musyawarah) dan selanjutnya diagendakan di Paripurna," kata anggota Komisi III bidang Hukum DPR ini.
Bagi Bambang, dalam pengambilan keputusan nanti, rakyat dapat menilai pihak mana yang sesungguhnya selama ini melindungi mafia pajak dan sebaliknya, menutup-nutupi praktik korupsi dan kolusi di negara ini.
Delapan anggota Fraksi Partai Demokrat menarik dukungan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket mafia pajak. Terakhir adalah Sutjipto, yang menarik dukungan. Sutjipto mensinyalir ada kepentingan lain di balik penggalangan dukungan Angket ini. Tak hanya Demokrat, belakangan PPP dan PKB juga menarik dukungannya.
Para partai yang mundur mensinyair hak angket  akan digiring ke arah hak menyatakan pendapat, lalu berlanjut pada mosi tidak percaya kepada pemerintah, sehingga bermuara kepada pemakzulan.
"Bolanya belum ke tengah saja sudah banyak ancang-ancang ini itu. Jadi walaupun tujuan usul angket mulia, kami khawatir ada penumpang gelap," terang Sutjipto, Kamis 27 Januari lalu. (umi)
Sumber : Vivanews.com. / Minggu, 30 Januari 2011.

Minggu, 30 Januari 2011

Pemuda Polewali Mandar Bentrok, 2 Tewas

Pemuda Polewali Mandar Bentrok, 2 Tewas
Editor: yuli
Kamis, 27 Januari 2011 | 00:57 WIB

Dibaca: 839

Surya/Muksin Ilustrasi
MAMUJU, KOMPAS.com — Dua orang tewas akibat bentrokan dua kelompok pemuda dari dua kecamatan berbeda di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
Informasi di lokasi kejadian, Rabu (26/1/2011), bentrokan itu dipicu oleh beberapa kelompok pemuda dari Desa Ondo-Ondo, Kecamatan Mapilli, yang melintas di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, sekitar pukul 17.00 Wita.
Pemuda dari Desa Ondo-ondo tersebut kemudian ditahan oleh sejumlah pemuda di Dusun Kottar, Kecamatan Luyo. "Karena tidak terima ditahan, kemudian terjadi perselisihan, pemuda dari Ondo-Ondo yang diduga dalam kondisi mabuk kemudian memanggil rekan mereka," kata Ilan, salah seorang warga.
Menurut dia, sekitar 10 orang pemuda Ondo-Ondo lalu kembali dan menyerang pemuda Kottar sehingga kedua kelompok pemuda itu terlibat bentrokan.
Ia mengatakan, dalam bentrokan itu, dua korban pemuda tewas yang berasal dari masing-masing kubu ditemukan oleh warga sekitar. "Bentrokan kedua kelompok pemuda itu sempat membuat panik warga di sekitar lokasi kejadian," katanya.
Menurutnya, puluhan polisi dari Polres Polman telah berada di lokasi kejadian untuk mengamankan lokasi agar bentrokan tersebut tidak berlanjut. "Polisi telah berusaha memburu pelaku yang diduga sebagai dalang dari bentrokan pemuda itu," katanya.
Sumber : Kompas.com

Sidang Adat

Sidang Adat
Tamrin Dijatuhi Enam Poin Putusan
Penulis: Defri Werdiono | Editor: Asep Candra
Sabtu, 22 Januari 2011 | 15:07 WIB

Dibaca: 2872

DH SAPTO NUGROHO/KOMPAS IMAGES Sejumlah warga Dayak Kalimantan Timur dipimpin ketuanya Bayer Gabriel mendatangi Kantor Harian Pagi Tribun Kaltim, Balikpapan, Kamis (13/1/2011) pekan lalu, untuk menyampaikan pernyataan sikap mereka terkait pernyataan Sosiolog UI, Prof Tamrin Amal Tomagola.
PALANGKARAYA, KOMPAS.comMajelis Sidang Adat Dayak yang diketuai Lewis KDR menjatuhkan putusan berisi enam poin kepada sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tamagola, dalam Persidangan Adat Dayak Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu (memutus dendam yang berkepanjangan dalam menuju perdamaian dan rekonsiliasi ke arah yang lebih baik) antara masyarakat Dayak dan Tamrin Amal Tamagola.
Sidang berlangsung di betang Tingang Nganderang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/1/2011). Sidang terbuka yang berlangsung sekitar dua jam itu dihadiri lebih dari 1.000 orang.
Poin pertama putusan adalah Tamrin harus meminta maaf kepada masyarakat Dayak yang disampaikan di depan sidang majelis adat, selain permintaan maaf yang sudah ia lakukan selama ini. Kedua, Tamrin yang dinilai sebagai pelanggar adat harus memenuhi singer (denda) dengan menyerahkan lima pikul garantung (gong).
Ketiga, pelanggar harus menanggung biaya penyelenggaraan acara sebesar Rp 77.777.700 yang dilakukan sesudah sidang selesai. Keempat, majelis memerintahkan pelanggar adat mencabut kesaksiannya yang dinyatakan di depan Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus video Nazriel Irham.
Kelima, pelanggar harus memusnahkan hasil penelitian yang menyangkut penghinaan dan pelecehan terhadap masyarakat Dayak. Poin terakhir adalah bahwa keputusan sidang ini bersifat final dan mengikat.
Menanggapi putusan itu, Tamrin mengatakan memahami dan mengerti serta bersedia menerima segala risikonya. Tamrin pun menyanggupi dan membayar denda adat yang dimaksud.
"Saya dengan ini menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya dan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Dayak dan dewan adat masyarakat Dayak karena saya sudah melakukan kesalahan penistaan terhadap masyarakat dan adat Dayak. Saya akan mencabut semua pernyataan saya yang saya berikan selama ini, yang mendorong pada penistaan itu," kata Tamrin di depan majelis.
Selain majelis hakim dan pelanggar, hadir juga dalam sidang antara lain Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Agustin Teras Narang, Deputi Presiden MADN dari empat provinsi di Kalimantan, Ketua Dewan Adat Dayak dari empat provinsi dan luar Kalimantan, dan tim penuntut pelanggaran. Selain itu, ikut hadir istri Tamrin, Siti Hidayati, dan sejumlah pihak dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika yang ikut menyaksikan jalannya sidang.
Sumber :Kompas.com /Senin, 31 Januari 2011

Bikin KTP Elektronik Rp 6 Triliun

Wow, Bikin KTP Elektronik Rp 6 Triliun
Penulis: TOF | Editor: tof
Selasa, 17 November 2009 | 01:17 WIB
Dibaca: 40
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI akan membentuk tim yang bertugas mengawasi penyelesaian program data kependudukan dan pembuatan kartu tanda penduduk secara elektronik (e-KTP).

"Kami berharap DDN sudah bisa menyelesaikan program tersebut pada 2011 sehingga menghadapi Pemilu legislatif 2014 kita sudah memiliki "data base" kependudukan yang baik," kata Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu pada rapat dengar pendapat dengan Pelaksana Tugas  Dirjen Administrasi Kependudukan (Atminduk).
 
Dia mengatakan, program pembuatan data kependudukan dan e-KTP dilakukan Depdagri, dibantu beberapa instansi lainnya. Untuk kegiatan itu, Depdagri mengganggarkan dana Rp 6 triliun. Dengan anggaran tersebut dan bantuan sejumlah pihak, kata Napitupulu, ia berharap data kependudukan dan pembuatan e-KTP sudah selesai pada 2011.
  
Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno meragukan usulan anggaran Rp 6 triliun yang dinilai sangat tinggi. Menurut dia, Ditjen Imigrasi pernah membuat program data kependudukan dan e-paspor, tapi anggarannya tidak sampai demikian tinggi.

Untuk melakukan klarifikasi soal usulan anggaran tersebut, kata dia, Komisi II akan membentuk tim yang akan bertugas mengawasi kinerja Depdagri dan mengurai peruntukan anggaran tersebut.

Plt Dirjen Atminduk Irman mengatakan, dalam pembuatan data kependudukan dan e-KTP, Depdagri akan dibantu oleh Badan Pengkajian dan Penerapan (BBPT), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Lembaga Sandi Negara.

Sedangkan pelaksanaan teknis pembuatan e-KTP akan dikerjakan oleh pihak ketiga yakni swasta yang memiliki keterampilan khusus di bidang tersebut."Sebagai penanggungjawab program tentu akan bekerja sungguh-sungguh, karena kalau tidak sungguh-sungguh dan terjadi persoalan maka kami yang akan berhadapan dengan hukum," katanya.
 
Soal nilai angaran tersebut, menurut dia, Depdagri lebih mengutamakan kualitas daripada nilai anggaran.
Sumber : Kompas.com Senin, 31 Januari 2011

Sabtu, 29 Januari 2011

Trik Meredakan Sakit Kepala

Rabu, 20 Mei 2009 | 12:14 WIB
Shutter Stock
Jangan biarkan sakit kepala berlarut-larut.
KOMPAS.com - Jika Anda sering pusing atau sakit kepala, sebaiknya memang tidak membiarkannya begitu saja. Seringkali sakit kepala merupakan gejala penyakit yang lebih serius, misalnya kolesterol tinggi, darah tinggi, atau penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan saraf.
Namun Anda juga bisa merasa pusing karena penyebab yang sudah Anda ketahui. Misalnya, mengantuk tetapi harus terus terjaga karena masih berada di kantor. Atau, pusing karena kehujanan, kepanasan, kurang minum, kelaparan, atau stres. Jika hal ini yang terjadi, jangan terburu-buru minum obat sakit kepala. Anda bisa menyingkirkannya dengan cara yang lebih alami.
Minum air tentu dapat membantu Anda mengisi kembali cairan yang berkurang dalam tubuh. Selain itu, Anda bisa menerapkan teknik pijat yang membuat kepala Anda terasa lebih plong.
Pangkal ibu jari, yang dekat dengan telapak tangan, membantu mengarahkan kembali energi yang terhalang (disebut chi dalam pengobatan China). Untuk menemukan area ini, buka telapak tangan Anda lebar-lebar untuk meregangkan semua jari tangan. Benjolan daging dimana ibu jari bertemu dengan telapak tangan ini disebut Union Valley. Pegang area ini dengan ibu jari dan jari telunjuk pada tangan lainnya dari arah berlawanan (ibu jari pada bagian punggung tangan, dan jari telunjuk pada telapak tangan), lalu tekan selama 30 detik sambil bernafas dalam-dalam dan perlahan. Ulangi dua atau tiga kali, lalu ganti tangan satunya. Lakukan pijatan ini setiap kali Anda merasa pusing.
Teknik pijatan lain adalah degnan menekan tulang antara kedua tulang alis, sedikit di bawahnya, dengan ibu jari. Tahan tekanan tersebut selama 10 detik, lalu tekan lagi dua atau tiga kali sampai rasa sakit pada kepala berangsur hilang.
Sumber : kompas.com

Jumat, 28 Januari 2011

MAN OF THE YEAR 2010


Tadi malam, Rakyat Merdeka Online menganugerahkan Man of The Year dan News Maker 2010 ke tujuh tokoh nasional. Dari kiri, Hotbonar Sinaga (Dirut Jamsostek), Syarief Hasan (Menkop dan UKM), Akbar Faizal (anggota DPR), Mahfud MD (Ketua MK), Anas Urbaningrum (Ketum Partai Demokrat), Didik Heru Purnomo (Ketua Pelaksana Harian Bakorkamla) dan Firman Utina (Timnas PSSI). DWI PAMBUDO/RM
Sumber :rakyatmerdeka.co.id /Jumat, 28 Januari 2011

Kamis, 27 Januari 2011

Menyoal Hukum Rajam

Menyoal Hukum Rajam
Senin, 28 September 2009 | 04:31 WIB
Dibaca: 2741
Hamid Awaludin
Hari-hari ini, Aceh kembali menyita perhatian. Bukan karena kekerasan yang masih merebak, juga bukan karena soal tsunami.
Penarik pelatuk kehebohan adalah qanun yang dibuat DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam qanun itu, dibolehkan adanya hukuman rajam bagi pezina. Hukum rajam ini diklasifikasi sebagai bagian pelaksanaan syariat Islam.
Komentar yang menolak hukuman rajam kini bermekaran. Bahkan, ada yang menghubungkan, qanun itu adalah implementasi perjanjian damai antara Pemerintah RI dan mantan GAM di Helsinki tahun 2005.
Pandangan ini amat keliru. Pasalnya, selama tujuh bulan perundingan, baik perunding pemerintah maupun GAM sama sekali tidak membicarakan agenda syariat Islam. Bahkan, dalam putaran pertama perundingan pada Januari 2005, Malik Machmud, Ketua Juru Runding GAM, tegas mengatakan, perjuangan mereka bukan untuk mendirikan negara Islam. Nur Djuli, salah satu perunding GAM yang banyak mewarnai pembicaraan dalam putaran-putaran awal perundingan damai, juga tegas menolak jika GAM dianggap berjuang untuk penegakan syariat Islam.
Hukum rajam
Tiap bentuk hukuman dari sebuah sistem hukum seyogianya dipandang dari perspektif dinamika masyarakat. Memang ada masanya. Pada masa lalu, bentuk hukuman bagi siapa saja yang dinilai melanggar hukum adalah hukuman badan. Artinya, hukuman bagi pelanggar hukum adalah penyiksaan badan mereka. Pada zaman kuno, tiap orang yang dinilai bersalah, kedua kaki dan tangan diikat tali, lalu ditarik dua kuda yang berlawanan arah. Hasilnya, kaki-kaki dan tangan-tangan terpisah dari badan. Hukuman ini dijalankan karena saat itu filosofi hukuman adalah balas dendam dan fisik yang harus dihukum (M Foucault, Discipline and Punsihment, 1979).
Saat itu, bentuk hukuman penyiksaan atas fisik dilaksanakan karena bentuk masyarakat masih amat sederhana dan belum menemukan bentuk hukuman alternatif yang membutuhkan institusi. Salah satu contoh nyata dalam aspek kehidupan lain adalah transaksi ekonomi. Jual beli di pasar masih dilakukan dengan cara barter barang karena belum ditemukan sarana jual beli yang bernama mata uang. Sistem itu mengalami perubahan fundamental sejalan perkembangan masyarakat.
Namun, bentuk hukuman penyiksaan badan seperti itu telah menemui ajal selaras perkembangan masyarakat. Pelan-pelan, masyarakat kian rasional dan menemukan bentuk hukuman yang lebih manusiawi. Ini semua berpangkal dari cara berpikir masyarakat yang melahirkan sistem hukum dan bentuk hukuman. Dari sinilah muncul ide bentuk hukuman pidana penjara.
Maka, sejak abad XVIII, hukuman penyiksaan fisik atas pelaku kejahatan mulai dialihkan menjadi pidana kurungan badan. Ini karena filosofi hukuman pun mengalami pergeseran secara fundamental, dari konsep balas dendam menjadi rehabilitasi.
Hukuman pidana kurungan badan menitikberatkan pada prinsip pengawasan untuk sebuah perubahan, sementara hukuman penyiksaan fisik dititikberatkan pada kemarahan negara yang berlebihan dan tak rasional atas pelaku kejahatan. Karena dasarnya adalah kemarahan yang berlebihan dan tidak rasional, pelaku kejahatan tidak pernah diharapkan lagi untuk kembali ke masyarakat. Pelaku kejahatan sudah dianggap tamat dan tak ada lagi pintu bagi mereka untuk kembali ke masyarakat menjadi orang yang baik.
Mengubah akhlak
Hukuman penjara tetap membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengubah akhlak dan kembali menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, kehidupan manusia selalu dipandang sebagai sebuah proses dinamis, di mana orang bisa jahat, bisa juga menjadi baik. Karena itu, menghukum seseorang tidak boleh dengan motif balas dendam (Hamid Awaludin, Prison Group Dynamics, 1998).
Terlepas dari logika perubahan bentuk hukuman itu, hukuman rajam yang diberlakukan di Aceh melalui qanun, dari perspektif hukum, menimbulkan soal besar. Masalahnya, hukum positif kita yang berlaku secara nasional tidak mengenal keberadaan hukuman rajam.
Dari sudut pandang ini, hukuman rajam jelas tidak berjalan seiring hukum nasional kita. Sulit membayangkan, apalagi membenarkan, sebuah produk hukum yang dibuat oleh legislatif daerah bisa mengesampingkan kaidah hukum yang dibuat legislatif nasional bersama pemerintah, telah berlaku dan dipraktikkan secara nasional.
Maka, yang terbayangkan, hukuman rajam di Aceh hendaknya dianulir. Biar kita maju selangkah lagi menjadi bangsa yang lebih manusiawi dan rasional, sejalan dinamika perkembangan kehidupan kita dan bangsa-bangsa lain. Jangan kita mengklaim diri sebagai bangsa maju, tetapi cara kita menghukum orang masih cara lama.
Dan, yang paling penting, Aceh harus bergerak maju karena Aceh sudah aman. Jangan karena konflik masa lalu yang sudah selesai itu, kembali menyita energi, yang bisa membuat roda perputaran dinamika Aceh tersendat lagi.
Hamid Awaludin Duta Besar RI di Rusia

Sumber : kompas.com. 28 Januari 2011.

Video Hukuman Rajam Jadi Bukti

PENGADILAN
Video Hukuman Rajam Jadi Bukti
Penulis: Josephus Primus | Editor: Josephus Primus
Kamis, 27 Januari 2011 | 20:14 WIB

Dibaca: 35063


Ilustrasi

TERKAIT:
KOMPAS.com - Kamera video menayangkan gambar ratusan batu menghunjam ke tubuh pasangan Khayyam dan Siddqa. Keduanya menjalani hukuman rajam lantaran tudingan perzinahan.
Babak demi babak bergulir. Siddqa, perempuan berusia 25 tahun, berdiri di dalam lubang setinggi pinggang dan tertutup oleh burka biru.
Ratusan orang dari pedesaan setempat berkumpul ketika dua orang ulama menyampaikan hukuman rajam karena terbukti berzina.  Selanjutnya dalam hitungan dua menit, hukum rajam dilakukan. Ratusan batu, beberapa di antaranya berukuran lebih besar dari kepalan lelaki dewasa dilemparkan ke kepala dan badan perempuan tersebut.
Siddqa mencoba untuk keluar dari lubang. Tetapi, jumlah batu yang dilempar terlalu banyak sehingga dia tidak kuasa menahan lemparan batu. Kemudian sebuah batu besar dilempar tepat di kepalanya dan dia sekarat di dalam lubang bersimbah darah.
Ajaibnya Siddqa masih hidup, dan ulama kemudian mengatakan hukuman selesai. Sadisnya, seorang anggota Taliban justru mendekati perempuan itu dan menembaknya sebanyak tiga kali hingga mati.
Kemudian pasangannya, Khayyam, mendapat giliran rajam berikutnya. Tangannya diikat di belakang. Sebelum ditutup matanya, dia sempat melihat ke kamera telepon yang digunakan untuk merekam kejadian ini. Dia terlihat menantang.
Akibatnya, lemparan rajam terhadapnya semakin brutal. Ratusan batu menghantamnya, dia sempat terdengar menangis namun kemudian terdiam.
Pasangan ini sebelumnya sempat kabur ke Pakistan. Akan tetapi kemudian, mereka mau kembali setelah dibujuk kalau kembali tidak akan mendapatkan hukuman. Nyatanya, kedua korban cuma mendapat janji palsu.
Inilah tayangan yang kini bakal dimanfaatkan otoritas Afganistan untuk mencokok para pelaku hukum rajam. Insiden kekejaman itu terjadi pada Agustus silam di Distrik Dashte Archi, Provinsi Kunduz, Afganistan bagian utara. "Melalui video itu, yang bertanggung jawab dalam insiden itu bisa dikenali," kata Kepala Polisi Kunduz Jenderal Daoud Daoud berkilah.
"Penyelidik khusus polisi telah dikirim ke kawasan itu oleh otoritas Afganistan dan NATO," imbuhnya.
Di sisi lain, juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid dalam sebuah wawancara telepon membela hukuman tersebut. "Setiap orang yang tahu tentang Islam mengerti kalau rajam dengan dilempar batu diatur dalam Quran, dan itu adalah hukum Islam," katanya.
"Ada orang yang menyebut ini tidak manusiawi, tetapi hal itu justru menghina nabi. Mereka ingin membawa pemikiran barat ke negara ini," katanya.
Perwakilan NATO Mark Sedwill mengatakan Taliban justru memiliki pandangan hukum Islam yang mengerikan. Seraya menambahkan kalau pemerintah Afghan perlu memperbaiki sistem hukumnya. "Masyarakat seakan diteror karena tidak punya pilihan, oleh karena itu kami ingin menghilangkan Taliban di masyarakat," ujarnya sebagaimana warta AP dan AFP pada Kamis (27/1/2011).
Ahmed Nader Nadery, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Afganistan yang menyaksikan tayangan video secara utuh mengatakan, hal itu mengingatkannya saat Taliban berkuasa penuh di Afganistan. "Bukan hanya mengingatkan saya atas masa lampau di Kabul dan bagian lain negeri ini. Tetapi, hal itu juga menciptakan perasaan ketakutan dan menimbulkan kebencian, khawatir bagaimana jika Taliban kembali berkuasa,"katanya.
Nadery menambahkan,"Pemerintah Afganistan dan masyarakat internasional gagal menangani Taliban."
Sumber : kompas.com. / Jumat, 28 Januari 2011

Cacing Naga Sepanjang 2,5 Meter

Sumatera Selatan
Heboh Cacing Naga Sepanjang 2,5 Meter
Editor: Glori K. Wadrianto
Jumat, 28 Januari 2011 | 10:22 WIB
Sriwijaya Post/Zaini Cacing sepanjang 2,5 meter ditemukan di Banyuasin, Sumatera Selatan. 
 
BANYUASIN, KOMPAS.com - Warga di kawasan Tanjung Api-api, Banyuasin, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan penemuan cacing nipah sepanjang 2,5 meter. Uniknya lagi, cacing itu punya dua taring besar di kepala.
Karena bentuknya yang unik, warga sekitar menyebut hewan melata itu sebagai cacing naga. Badan cacing naga seukuran jari warna merah ini, sedikit mirip lipan yang punya banyak kaki di sepanjang bagian bawah tubuh. Namun, terlihat dan terasa lebih lunak khas hewan mollusca.
Cacing ini ditemukan oleh Timan. War (26), putra Timan, mengatakan, cacing tersebut ditangkap dengan menggunakan besi yang dibentuk seperti garpu. "Saya tidak ikut karena takut," kata War, Kamis (27/1/2011).
Timan yang sehari-hari bekerja sebagai pencari cacing tak menyangka mendapat cacing naga sepanjang 2,5 meter.
Rosinta, mahasiswi pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang yang sedang melakukan survei untuk thesis kajian lingkungan di pelabuhan fery/kargo Tanjung Api-api kaget melihat cacing ini. "Saya baru lihat ada cacing panjang seperti itu," kata Rosinta.
Sumber : Kompas.com /Jumat, 28 Januari 2011

Rabu, 26 Januari 2011

Gaya Hidup

Ingin Tubuh Lebih Tinggi? Coba Cara Ini


olahraga
VIVAnews - Banyak referensi mengatakan pertumbuhan tubuh wanita terhenti di usia 18-21 tahun. Tapi tenang, Anda masih memiliki kesempatan menambah tinggi badan di atas usia itu. Caranya, kombinasikan asupan makanan, latihan fisik, dan tidur teratur hingga usia 30 tahun.
Gaya hidup sehat hingga selepas masa remaja, masih memungkinkan seseorang tumbuh paling sedikit 2-4 inci atau 5-10 sentimeter secara alami.
Ada beberapa latihan yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan tinggi badan. Lakukan latihan berikut untuk mendorong pertumbuhan, memperpanjang tulang belakang, meningkatkan fleksibilitas dan memperkuat otot-otot perut:
Lari cepat jarak pendek (sprint)
Latihan ini bermanfaat meningkatkan pelepasan hormon pertumbuhan. Penekanan pada otot kaki selama latihan berdampak pada pemanjangan tulang dan otot.
Tetapi jangan terlalu sering melakukannya karena dapat menyebabkan pembengkakan pada otot dan tendon. Sprint dianjurkan pada permukaan alami seperti lantai atau rumput, bukan beton.
Menendang
Berdiri dengan kaki lebar dan angkat satu kaki kemudian lakukan tendangan. Ulangi minimal 20 tendangan pada satu kaki dan kemudian beralih ke kaki yang lain. Lakukan latihan ini selama 20 kali, karena dapat memperpanjang tulang kering dan paha.
Lompat
Berdirilah di depan bangku atau tangga setinggi kaki. Untuk memulai, lompat dengan satu kaki dalam sepuluh hitungan. Lalu, ulangi dengan kaki lain. Lakukan gerakan melompat hingga tiga kali. Anda bisa beristirahat di sela latihan.
Bersepeda
Gerakan mengayuh sepeda membuat jari kaki terus mencapai pedal. Ini merupakan peregangan yang bisa membuat kaki lebih panjang. Lakukanlah selama sekitar 10-15 menit. Anda juga dapat menggunakan sepeda statis atau stationary cycle.
Berenang
Olahraga satu ini memang sangat efektif untuk membuat tubuh fit dan lebih fleksibel. Lakukan renang gaya dada dan lakukan minimal 20 menit.
Lompat tali
Latihan ini sangat menyenangkan, apalagi jika Anda sambil mendengarkan musik menghentak. Lakukan sebanyak 300 kali setiap hari.
Berayun
Gunakan penahan atau ambang pintu yang tinggi. Anda dapat membelinya di toko peralatan olahraga. Awali posisi dengan berdiri lalu biarkan tubuh berayun. Posisi kaki bisa lurus atau ditekuk, buatlah tubuh senyaman mungkin. Lakukan gerakan ini setidaknya 10 kali dalam sehari.
Free Hand
Berdirilah tegak dalam ruangan yang luas dan tarik napas dalam-dalam. Angkat tangan letakan di tingkat bahu, lalu dorong tangan sejauh mungkin dan lepaskan napas. Ulangi 8 -10 kali.
Tarik napas dan kembali memosisikan tangan. Lalu, angkat tumit sambil berdiri jinjit, hembuskan napas, ulangi 80-10 kali. Tarik napas dan angkat lengan terentang di atas kepala. Lalu ayunkan ke dalam dengan arah melingkar dan buang napas. Ulangi 80-10 kali.
Pilih latihan yang paling cocok untuk Anda. Tapi harus dilakukan secara teratur dan konsisten. Cobalah untuk memiliki waktu teratur untuk latihan Anda sehingga Anda dapat merasakan efeknya. (pet)
sumber :vivanews.com  /Rabu 26 Januari 2011

Desakan SBY Mundur Sungguh Masuk Akal

Rabu, 26 Januari 2011 , 13:09:00 WIB
Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

PRESIDEN SBY/IST
  
RMOL. Presiden SBY tidak mungkin menuntaskan masalah yang sedang melilit Indonesia. Karena itu desakan Forum Antar Umat Beragama (FAUB) agar Presiden SBY segera mengundurkan diri merupakan kritik yang tajam.

Demikian disampaikan pengamat politik dan hukum, Eggi Sudjana, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Rabu, 26/1).

Menurut Eggi, kritik sebelumnya dari tokoh lintas agama bahwa rezim SBY penuh kebohongan juga tidak akan dijawab dengan kinerja SBY yang lebik baik. Eggi mencontohkan kasus Century dan mafia pajak. Dalam hal ini, Presiden SBY menyerahkan tanggung jawab pemberantasan mafia pajak kepada Wapres Boediono. Padahal Boediono sendiri terlilit oleh kasus Century.
"Bagaimana Boediono mengadili diri sendiri. Maka tidak mungkin SBY menyelesaikan masalah ini," kata Eggi.

Untuk itu, Eggi menilai bahwa desakan mundur kepada SBY merupakan konsekuensi logis dari Pemerintahan SBY yang tidak mungkin menyelesaikan berbagai persoalan.[yan]
Sumber :rakyatmerdeka.co.id. Rabu, 26 Januari 2011

Syahganda: Polisi Brutal, SBY Anjlok


Rabu, 26 Januari 2011 , 19:49:00 WIB
Laporan: Teguh Santosa


PRESIDEN SBY/IST
  
RMOL. “Saya diinjak-injak. Padahal membantu teman. Di mobil, saya ditarik kayak binatang. Saya dipukuli.” Begitu kata Muhais seperti dimuat di media massa.
Pernyataan Muhais ini digunakan Ketua dewan Direktur Sabang Merauke Center (SMC), Syahganda Nainggolan, untuk menggambarkan aksi brutal polisi dalam menangani demonstrasi mahasiswa di depan Istana Merdeka, hari Senin lalu (24/1).
Muhais adalah aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), satu dari dua demonstran yang ditangkap polisi di depan Istana Negara dan sempat dibawa ke Mapolres Jakarta Pusat, Senin kemarin (24/1).
Aksi tersebut diikuti sekitar 200 mahasiswa dari berbagai elemen organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti HMI, IMM, PMKRI, Gemabudhi dan lainnya. Mereka bergerak sebagai bentuk dukungan terhadap seruan moral tokoh lintas agama yang menentang kebohongan.
“Tindakan polisi yang cenderung brutal dalam menangani aksi-aksi demonstrasi dapat dipadang sebagai ancaman nyata bagi warga negara yang menggunakan hak dasarnya untuk berkumpul, berserikat dan berpendapat yang dijamin Konstitusi,” ujar Syahganda Nainggolan, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (26/1).
“Wajar bila tindakan brutal itu menuai kecaman dari berbagai kalangan,” sambungnya.
Syahganda mengingatkan bahwa Muhais bukan satu-satunya demonstran yang menjadi korban tindakan brutal polisi. Tindakan serupa pernah terjadi di Tanjang Jabung, Jambi, 8 November 2010 yang bahkan menewaskan seorang petani. Begitu juga dengan aksi polisi menembak dua petani di Kuantan Singingi, Riau, 8 Juni 2010.
Masih menurut Syahganda, insiden tersebut juga semakin merusak citra pemerintahan SBY-Boediono. Citra pemerintahan SBY-Boediono yang sejak menjelang seratus hari kekuasaannya digoyang kasus kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century serta kasus mafia hukum, demikian Syahganda, akan semakin anjlok. [guh]
Sumber : rakyatmerdeka.co.id. / Rabu, 26 Januari 2011

Selasa, 25 Januari 2011

Polisi Bekuk Tokoh Utama Tersangka Teroris

Selasa, 25 Januari 2011 , 13:27:00 WIB

Laporan: Firardy Rozy

BOY RAFLI/IST
  
RMOL. Polisi sudah menangkap enam tersangka yang diduga terlibat dalam aksi teror bom di Klaten dan Sukoharjo.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Boy Rafli, kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta (Selasa, 25/1).

"Salah satunya A. A ini adalah tokoh utama," kata Boy.

Sementara lima orang lainnya, Boy mengaku belum bisa mengungkap data mereka, baik dari sisi status, maupun pekerjaannya. Namun Boy memastikan di salah satu rumah terduga teroris, polisi menyita rangkaian bom.

"Ada rangkaian bom yang ditemukan, tapi belum tahu jumlahnya," kata Boy, yang menduga jaringan teroris kali ini masih bagian jaringan lama.[yan]
Sumber : rakyatmerdeka.co.id. Selasa, 25 Januari 2011

Delapan Tersangka Teroris Diciduk, Tujuh Masih Remaja

Selasa, 25 Januari 2011 , 16:24:00 WIB
Laporan: Firardy Rozy


ILUSTRASI
  
RMOL. Polisi menemukan barang bukti rakitan bom saat menggerebek kediaman tersangka teroris di RT 3 RW 5, Dusun Tegal Baru, Desa Waru, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Selain menciduk seorang pria yang diduga teroris, tadi pagi polisi juga menemukan keterlibatan tujuh remaja dalam teror bom aksi teror bom di Klaten dan Sukoharjo pada Desember 2010 dan Januari 2011.

"Tadi pagi sekitar jam 9-10 di Desa Waru, Kecamatan Baki, Densus 88 telah menangkap pelaku perakit bom saat Desember dan awal Januari ditemukan rakitan bom di Masjid, Gereja dan di pos Polantas di Solo dan Klaten," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Anton Bahrul Alam, kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (25/1).

Kedelapan tersangka sementara ini tengah ditangani Densus 88 dan masih berada di Jawa Tengah. Salah seorang ditangkap bernama Riko Dianto alias Ato (28) diduga sebagai tokoh utama. Dibantu rekan-rekannya bernama Agung, Joko Lelono, Nugoroho, Argo, Tri Budi, Sigit Purnomo, dan Yudho Anggoro.

"Mereka masih remaja, baru tamat SMA dan SMP sekitar usia 18-19. Yang tua itu Ato. Di TKP (rumah) ditemukan bukti-bukti seperti black powder, detonator dan rangkaian kabel-kabel," terang Anton lagi.[ald]

Sumber : rakyatmerdeka.co.id.  Selasa, 25 Januari 2011

Baca juga:

Mantan Polisi Ngaku Menyesal Jual Senjata ke Teroris
Michdan Siap Bela Abu Tholut dan Ungkap Sosok Asludin

Senin, 24 Januari 2011

Seperti Pansus Century, Panja Pajak Hanya Akan Ngotot di Awal Saja

Sabtu, 22 Januari 2011 , 18:41:00 WIB
Laporan: Firardy Rozy

EMERSON JUNTHO/IST
  
RMOL. Panitia Kerja (Panja) Pajak berbeda atau tidak akan seperti Pansus Century, yang dinilai bekerja tidak maksimal, oleh karena itu DPR akan mengeluarkan rekomendasi, agar kerja Panja Pajak bisa terbuka dan diawasi oleh masyarakat.

"Saya kira Panja ini akan berbeda dengan Pansus Century. Kalau dalam kasus Century itu kan ada skenario oposisi untuk menggoyang pemerintah, tapi kalau Panja Pajak ini ada sebuah kepentingan bersama untuk menyelesaikan kasus mafia pajak dan mafia peradilan," demikian disampaikan anggota Komisi III Martin Hutabarat kepada wartawan di Cikini, Jakarta (Sabtu, 22/1).

Rencananya kata Martin, DPR akan memanggil Susno, Cirus, Gayus, dan kalau perlu mantan Kapolri BHD terkait pernyataan anggota Komisi III DPR Benny K Harman beberapa waktu lalu.

Namun, hal yang berbeda dikatakan oleh aktivis ICW, Emerson Juntho saat ditanya mengenai Panja Pajak yang akan dilakukan DPR.

"Saya rasa Panja ini akan seperti kasus Century dan BLBI. Ngotot diawal-awal namun lembek juga pada akhirnya, dan ini hanya akan jadi panggung politik politisi DPR saja," demikian Emerson.[ono]
Sumber : rakyatmerdeka.co.id.  Sabtu, 22 Januari 2011

Sabtu, 22 Januari 2011

SBY: Tindak Tegas Oknum TNI-Polri yang Salah

Politik
SBY: Tindak Tegas Oknum TNI-Polri yang Salah
"Kalau membela anak buah, bela dengan cara memberi bantuan-bantuan yang benar."
Jum'at, 21 Januari 2011, 14:22 WIB
Elin Yunita Kristanti, Eko Huda S
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri menjadi contoh dalam pembangunan good governance.  Itu sebabnya,  SBY meminta TNI dan Polri segera menghukum anggota TNI dan Polri yang terbukti bersalah.

"Saya ingin saudara-saudara menjadi contoh. Jika masih ada oknum yang menyimpang segera berikan sanksi," kata SBY saat memberi pengarahan dalam Rapim TNI dan Polri di Jakarta, Jumat 21 Januari 2011.

Dia menegaskan agar, "Oknum di jajaran kepolisian yang kemarin melakukan penyimpangan segera diberi sanksi."

Pada kesempatan itu, Presiden SBY juga meminta TNI menindak tegas dan memberikan sanksi  sejumlah oknum ang terbukti melanggar hukum. "Termasuk  jajaran TNI, jika ada kesalahan berikan sanksi," kata dia.

Presiden menegaskan agar  TNI dan Polri tidak menggunakan semangat korps guna melindungi anggota  yang bersalah. "Jangan hanya karena jiwa korps kita mengembangkan budaya yang salah. Kalau membela anak buah, bela dengan cara memberi bantuan-bantuan yang benar, agar semua menjadi adil," kata dia.
• VIVAnews
Sumber : Jum'at, 21 Januari 2011, 14:22 WIB

Jumat, 21 Januari 2011

Menelusuri Jejak Agen CIA di Istana SBY

Intelijen Asing Tidak Selalu Bermata Biru dan Berkulit Putih
Minggu, 23 Januari 2011 , 17:18:00 WIB
Laporan: Ari Purwanto


CIA/IST
  
RMOL. Sangat besar kemungkinan agen intelijen asing, termasuk Central Intelligence Agency (CIA) milik Amerika Serikat beroperasi di Indonesia. Ini didasari atas fakta Indonesia adalah negeri yang kekayannya  melimpah ruah dan sangat diminati negara kapitalis. Ini juga menjadi pembenaran testimoni Gayus, bahwa CIA memang beroperasi di Indonesia.

Hal itu dikatakan mantan Ketua Komite Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (KM UMJ), Erwin Sanjaya saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, Minggu sore (23/1).

"Kalau dibilang mungkin, ya pasti ada kemungkinan. Artinya jika ditarik kebelakang, apapun yang terjadi di Indonesia dan memiliki pengaruh kepentingan internasional, pasti sangat besar kemungkinan asing menggunakan alat intelijen," ujarnya.

Ini ditambah dengan kekayaan Indonesia yang melimpah ruah, sehingga melegitimasi kepentingan intelijen asing masuk di Indonesia.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah, saat ini agen intelijen asing termasuk CIA, saat ini tidak melulu bermata biru dan berkulit putih, tapi bisa juga bermuka Melayu dan berkulit sawo matang.

Namun yang harus diperhatikan betul, lanjutnya, jangan hanya melihat keterlibatan agen intelijen asing hanya dari persoalan sektoral saja ,seperti yang dikatakan Gayus, namun harus dilihat dari kondisi bangsa secara umum.

"Artinya sudah banyak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang dirusak oleh intelijen asing," imbuhnya. [arp]

Sumber : rakyastmereda.co.id. / Minggu, 23 Januari 2011

Berita Terkait :


Menelusuri Jejak Agen CIA di Istana SBY
Sabtu, 22 Januari 2011 , 09:08:00 WIB
Laporan: Teguh Santosa

  
RMOL. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengaku tak bisa membedakan mana agen Central Intelligence Agency (CIA), dinas rahasia AS, dan mana yang bukan.
“Anda tahu enggak (siapa) agen CIA dan siapa yang bukan agen CIA. Saya juga tidak tahu. Kementerian Luar Negeri tidak tahu mana yang agen CIA, mana yang bukan,” kata Marty di sela rapat kerja dengan Komisi I DPR di gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin petang (Kamis, 20/1).
“Jangan percaya hal yang mengada-ada. Sudah tahu semua jawabannya,” kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (pur) Sutanto di Istana Kepresidenan, kemarin (Kamis, 20/1).
Sebelum tulisan ini dilanjutkan, saya hendak menggarisbawahi beberapa hal penting terlebih dahulu agar tulisan ini tidak terlihat (baca: terbaca) naif juga insinuatif.
Pertama, benar bahwa perdebatan mengenai keberadaan agen CIA di Indonesia yang dibicarakan dalam tulisan ini merupakan bagian dari wacana besar yang ditiupkan Gayus Tambunan, terpidana kasus penggelapan pajak, setelah majelis hakim PN Jakarta Selatan yang dipimpin Albertina Ho menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara untuk dirinya.
Kedua, benar bahwa testimoni itu disampaikan Gayus di luar persidangan, khususnya, dan di luar koridor pro justicia, umumnya.
Ketiga, dengan demikian testimoni Gayus itu tidak bisa (atau mungkin belum bisa adalah istilah yang agak tepat) dianggap sebagai kebenaran (baru).
Keempat, hal-hal yang disampaikan Gayus, termasuk tentang agen CIA bernama John Jerome Grice yang membantunya, harus diuji terlebih dahulu. John Jerome Grice diduga sebagai orang yang membanti Gayus memperoleh paspor dengan Sony Laksono, juga paspor untuk dirinya dan istrinya dengan kewarganegaraan Guyana.
Apakah benar John Jerome Grice adalah agen CIA? Apakah benar salah seorang anggota Satgas Pemberantas Mafia Hukum merestui semua kegiatannya yang berkaitan dengan kasus yang melilit Gayus? Atau: apakah John Jerome Grice benar-benar ada?
Setelah menggarisbawahi keempat hal itu, sekarang kita: lanjutkan.
“Saya tidak tahu siapa orang Amerika yang bernama John Gerome. Saya tidak pernah dengar sebelumnya. Namun dalam hukum kami, saya tidak dapat berbicara tentang warga negara AS tanpa izin dari yang bersangkutan,” ujar Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Scott Marciel, usai rapat dengan Komisi I DPR, Rabu (19/1).
Marciel mengatakan pihaknya tidak dapat membicarakan apa pun mengenai badan intelijen negara itu. Dia juga tidak diijinkan membicarakan masalah Gayus.
“CIA itu hanya ada di film,” ujar anggota Komisi I dari Partai Demokrat Ramadhan Pohan.
“Kalaupun ada, polos amat John Jerome. Tidak mungkin dia terang-terangan mengaku sebagai CIA. Lagipula, pernyataan Gayus sendiri kan sudah dibantah Dubes AS," sambungnya.
Berbeda dengan Ramadhan Pohan yang lama bertugas di Washington DC kala masih bekerja untuk Jawa Pos, Jurubicara Kantor Menko Politik Hukum dan HAM, Sagoem Tamboen, tidak menutup kemungkinan apa yang disebutkan Gayus tentang keterlibatan agen CIA dalam skandalnya adalah benar.
"Informasi itu bisa benar dan bisa tidak benar. Karena itu itu perlu pembuktian oleh institusi terkait," Deputi VII bidang Koordinasi Komunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam ini kemarin (Jumat, 21/1).
Menurutnya, Gayus perlu menjelaskan lebih detil sepak terjang dan kiprah sang agen CIA selama di Indonesia.
“Benar atau tidak, yang penting pembuktiannya dahulu, agar dalam menindaklanjuti tidak menimbulkan gejolak antara Indonesia dengan negara asal yang bersangkutan,” kata Sagoem lagi. Bersambung/[guh]
sumber : rakyatmerdeka.co.id. /Sabtu, 22 Januari 2011

Uji Nyali KPK Atas Gayus (5)

Senin, 17/01/2011 17:18 WIB
Uji Nyali KPK Atas Gayus (5)
Buyung: Kasus Gayus Tak Selesai Permainan Pajak Makin Bahaya 
M. Rizal - detikNews



Adnan Buyung (Andi/detikcom)

Jakarta - Banyak kalangan kini mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan M Busyro Muqodas untuk mengambil kasus suap pajak Gayus Tambunan. Alasannya, masyarakat hilang kepercayaan kepada Polri dan Kejaksaan Agung dalam penuntasan kasus yang tak kunjung selesai. Apalagi sekarang muncul justru Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum dianggap main-main dalam kasus ini.

Ketua Tim Pengacara Gayus Tambunan Adnan Buyung Nasution menyatakan dukungannya soal keterlibatan KPK untuk membongkar lebih jauh kasus suap pajak itu, sebab ini sudah menjadi amanat Undang-undang. Bahkan, seharusnya sejak awal kasus ini muncul, KPK harus dilibatkan. Dan, Polri, Kejagung dan Satgas Mafia Hukum menyerahkan perkara ini ke KPK, karena tak mampu menyelesaikannya.

Buyung yang merupakan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) juga menyindir ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melihat kasus ini. Bahkan Presiden SBY membiarkan begitu saja ketika sistem hukum, peradilan dan sistem kepolisian tidak berjalan dengan semestinya. Karenanya, Buyung tidak sepakat bila kasus ini dikatakan dijadikan komoditas politik di Istana Negara.

Berikut petikan wawancara detikcom dengan Adnan Buyung Nasution:

Bagaimana bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus suap Gayus?

Sebenarnya sejak awal saya juga minta begitu. Kalau sekarang KPK betul-betul mau bertekad menangani kasus Gayus, dan lembaga penegak hukum lainnya Kejaksaan dan Satgas Mafia Hukum mau menyerahkan semua bukti yang dimikiki ke KPK, semua terbuka, saya yakin ini semua dibongkar. Tetapi kalau ini hanya separuh-separuh, Kejaksaan dan Polri bekerja sendiri-sendiri, Satgas Mafia Hukum juga tidak terbuka membantu data, ini sulit.

Tapi kalau semua kompak ini akan mudah dan cepat perkara ini selesai. Jadi ini tergantung kemauan baik dan kejujuran semua aparat penegak hukum, sesuai Undang-undang, mau menyerahkan semua perkara kepada KPK untuk menyelesaikan perkara ini, atau perkara hukum lainnya yang tidak jelas yang ada di Kepolisian dan Kejaksaan.

Jadi semua itu wewenang yang sudah diberikan oleh UU dan itu harus digunakan oleh KPK. Makanya kalau dulu sudah ada UU, tapi KPK-nya tidak punya nyali, ganti saja. Tapi sekarang sudah yang baru dan ada keberanian. Sekarang mereka sudah sadar bahwa KPK punya keberanian itu.

Apa saja yang tidak disentuh polisi dan jaksa, sehingga KPK harus tampil?

Sebenarnya ini sudah pernah disebutkan semua, apalagi ceritanya pernah dibuka semua. Tapi begini, sebenarnya soal uang Rp 25 miliar dari mana? Ketika ada temuan dari PPATK ketika meneliti rekening Susno Duadji soal uang Rp 25 miliar. Itu kan dicurigai hasil kejahatan, apa money laundering, kenapa itu tidak dibuka? Kenapa perkara pokok ini tak dibuka dulu? Dari mana uang itu? Siapa pengemplang pajak yang memberikan uang itu ke Gayus? Kan begitu, supaya ketahuan ada apa itu, karena belum tentu salah juga.

Kalau uang itu benar-benar diperiksa, ternyata tidak ada apa-apanya, bukan uang kejahatan, kan dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi sebaliknya, kalau itu memang uang hasil kejahatan, setelah diperiksa polisi dan dibawa ke persidangan dan terbukti hasil kejahatan, maka uang itu disita dan dirampas buat negara, uang rakyat yang masuk dalam kas negara.

Jadi itu ada gunanya, tapi sekarang kan perkara seperti tidak ada gunanya, terkatung-katung membuat heboh saja. Menjadi berita yang simpang siur di sejumlah media, sehingga membuat bingung masyarakat. Nah, pers juga harus jujur dan berani untuk memberitakan kasus ini agar ada penyelesaian.

Kasus ini kan rumit melibatkan pejabat, pengusaha dan politisi. Sejauh mana kekuatan KPK untuk menangani kasus ini?

Saya masih yakin dengan KPK yang saat ini dipimpin Busyro Muqoddas, dia itu orangnya berani. Tekanan itu tentu saja ada, terutama dari orang-orang yang ketakutan mafia pajaknya terbongkar. Begitu juga yang mafia hukum, mereka mencari jalan, tapi Busyro bukan orang yang gampang dipengaruhi.

Dari pandangan Bang Buyung, Istana Presiden itu mendukung tidak terhadap pengusutan kasus suap Gayus ini?

Iya saya kira dari obrolannya serius. Tetapi kenyataannya agak tidak diaktifkan, karena tidak ada campur tangan untuk menuntaskan masalah. Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) betul-betul menyadari bahwa ini perkara ini sudah seperti benang kusut, dia harus segera mengambil tindakan yang drastis untuk membuka masalah ini.

Misalnya, soal uang Rp 25 miliar itu tidak jelas ke mana perginya, padahal itu sumber masalah pertama. Ya, dia tinggal perintahkan Kapolri, saya beri tempo saudara dalam satu minggu atau tiga hari selesaikan, selidiki ke mana uang Rp 25 miliar itu, siapa yang terlibat lalu sidang, kan selesai. Belum kasus jaksa yang mengatur perkara penggelapan yang bebas di Tangerang. Kan itu semua pemerintah, apa salahnya sih pemerintah untuk ungkapkan ini semua.

Kasus ini semakin rumit ketika terjadi politisasi, apakah Istana menjadikan kasus ini sebagai komoditas politik?

Saya tidak sepakat ini dibilang komoditas politik, karena tidak ada jual beli di sini. Tetapi yang ada itu adalah ketidakmampuan pengembangan, ketidakbijakan dari pemerintahan dalam mengurus masalah negara. Kan itu tidak tegas semua. Misalnya sistem hukum, sistem peradilan dan sistem kepolisian, nah sistem ini nggak jalan, Presiden harus berani campur tangan. Jangan malah berlagak dengan dalih tidak mau intervensi.

Nah kemudian kalau intervensi, siapa yang intervensinya. Apakah Presiden sudah perintahkan Kapolri dan Jaksa Agungnya untuk selesaikan perkara ini? Atau sudah panggil KPK, karena ini punya wewenang, ambil itu perkara dari Polri. Kenapa ini dibiarkan begitu saja, kenapa harus takut. Panggil polisi, anda sudah tidak mampu, serahkan itu ke KPK, begitu dong. Yang penting tegas.

Kalau menurut Bang Buyung kasus ini bukti kuat ada keterlibatan semua orang dan ternyata KPK juga tak mampu menanganinya?

Kalau banyak yang tidak selesai, saya khawatir, permainan pajak semakin bahaya dan parah. Uang miliaran milik rakyat akan habis dimakan oleh koruptor-koruptor dalam pajak ini, dibanding mafia hukum dan mafia pajak. Sekarang ini pendapatan kita Rp 500 triliun setiap tahun, tapi menurut saya, hanya 30 persen saja yang masuk ke kas negara. Nah, kalau kita bisa bersihkan mafia pajak, ini bisa tiga kali lipat uang masuk ke kas negara.

Kalau semua uang itu bisa masuk akan bisa digunakan untuk kesejahteraan negara. Bisa untuk membangun rumah sakit, gedung sekolah, kesejahteraan rakyat, menangani orang tua jompo. Tapi dari uang pajak ini ternyata masih bisa ditilep begitu besarnya, sampai berapa puluh tahun, gimana? Ini kan kasus Gayus itu seperti gunung es saja.

Kasus Gayus itu seperti sekrup dari sekrup-sekrup yang begitu banyak dari mafia pajak. Paling tidak, kita masih beruntung ada dia (Gayus) yang mau buka mulut soal ini. Makanya dalam kasus ini, saya sangat marah dengan Denny Indrayana (Sekretaris Satgas Mafia Hukum) mengintimidasi istri Gayus, Milana Anggraeni, dibilang tukang bohong. Isi pembicaraan itu sangat menyimpang, seperti intimidasi dan merendahkan martabat orang. Ini tindakan dan sikap tidak layak sebagai pejabat negara di Satgas Mafia Hukum, apalagi sebagai juru bicara Presiden, ini merusak sekali.
(zal/iy)
Sumber : detikNews. /Kamis, 20 Januari 2011

Dialog Kebohongan Presiden(4)

Kamis, 20/01/2011 16:35 WIB
Dialog Kebohongan Presiden (4)
Teror Ala Gadis Tak Bisa Bungkam Agamawan 
M. Rizal - detikNews




Jakarta - Din Syamsudin kini harus menghadapi teror Gadis. Si Gadis ini bukan perempuan manis, ia adalah kelompok yang tidak suka dengan ketua umum PP Muhammadiyah itu. Gadis merupakan singkatan dari Gerakan Anti Din Syamsuddin.

Teror Gadis ini terjadi setelah Din bersama Tokoh Lintas Agama dan Pemuda mengritik keras pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pak presiden dan para pembantunya disebut melakukan 18 kebohongan yang terdiri dari sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru.

Gadis mengamuk dan memaki-maki Din dengan memasang 100 spanduk di sejumlah ruas jalan protokol ibukota. Spanduk antara lain terlihat di kawasan Blok M, Senayan, Pancoran, Gatot Subroto, Sudirman, Slipi, Thamrin, Monas, Senen dan Cilandak. Isi spanduk menghujat Din antara lain berbunyi "Din Syamsuddin Segeralah Bertaubat, Kembali Ke Jalan yang benar", "Kami Sudah Muak Dengan Povokasi Din Syamsuddin" dan "Din Provokator Berkedok Tokoh Agama/Intelektual".

Menghadapi teror Gadis, Din santai saja. Menurutnya gerakan tandiangan atas Gerakan Anti Kebohongan tidak perlu ditanggapi. "Saya pikir ini tidak perlu ditanggapi. Kalau ada seperti itu, saya bersyukur. Karena semakin banyak seperti itu akan semakin banyak pahala kepada saya karena saya dihujat," ujar Din.

Para tokoh agama yang mengkritik SBY juga tidak akan takut dengan aksi-aksi teror setelah mereka mengungkap kebohongan pemerintah. Gerakan Anti Kebohongan merupakan gerakan moral dan sudah ada sejak dulu serta tidak akan berhenti. "Saya tegaskan tokoh yang bergabung adalah agamawan yang merdeka. Saya hanya takut pada Tuhan masing-masing. Tidak bisa dikooptasi, " tegas Din.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Andreas Yewangoe juga menyatakan tidak khawatir akan mendapat masalah setelah membuat marah pemerintah. Hingga kini, Andreas mengaku belum mendapatkan teror ataupun tekanan. Namun bila pun ada tekanan terhadap dirinya, Andreas akan menganggapnya sebagai risiko saja. "Namun sampai sekarang belum ada seperti itu," kata Andreas.

Selain harus menghadapi hujatan ataupun ancaman, para tokoh agama juga diragukan kemurnian kritiknya. Para agamawan semestinya menyoroti masalah agama saja, tidak usah menyerempet masalah politik. Menanggapi hal itu, Andreas menyatakan, agamawan tidak akan turun tangan mengurusi masalah negara bila elit politik masih berfungsi secara normal. Tapi masalahnya sekarang yang terjadi DPR dan partai politik ribut sendiri untuk kepentingannya masing-masing.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim MUzadi juga menyatakan tidak masalah agamawan mengkritisi pemerintah karena posisi tokoh agamawan sebenarnya adalah penjaga moral bangsa. "Boleh saja berbicara politik, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya, ketahanan, keamanan dalam rangka moral, bukan ingin mengambil kedudukan kekuasaan. Biasanya tokoh agama akan tampil, ketika tokoh politik turun pamornya," kata Hasyim.

Ahli filsafat politik Rocky Gerung menilai para agamawan yang menyebut SBY berbohong masih murni dan masih dalam posisinya sebagai agamawan. Kritik soal kebohongan tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa dan sudah sering disuarakan oleh pihak lain seperti aktivis atau pengamat. Namun karena yang menyuarakan agamawan kritik tersebut lebih terdengar. Kritik itu memiliki muatan politis karena menyentuh presiden maka dimensi politik pun masuk.

"Saya lihat masih murni. Posisi ideal kaum agamawan itu bukan di masjid atau di gereja tapi di dalam rumah rakyat. Tugas kemanusiaan ya di tengah manusia bukan di dalam forum agama. Yang diucapkan agamawan itu yang ideal dalam posisi dia untuk membahasakan apa yang dianggap sebagai hal-hal kemanusiaan," cetus dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Tak Berubah Setelah Keluar Istana

Muncul juga tudingan para tokoh agama punya pamrih mengritik SBY. Terlebih setelah kritik keluar, Din mengirim SMS ke Presiden SBY meminta untuk bertemu. Dan para tokoh agamawan itu pun kemudian ramai-ramai masuk istana, bertemu dengan pihak yang disebut berbohong itu. Banyak pihak yang menyayangkan sikap agamawan ini.

"Din Syamsudin itu keliru, mengirim SMS minta ketemu. Saya tidak tahu apa motif dia. Agamawan itu kan idealnya ibarat brahmana, kalau dia menilai ada yang gawat darurat, dia akan keluar biara untuk menyampaikan kepeduliannya, setelah itu kembali ke biara, tidak perlu sampai masuk istana," kata pengamat politik yang juga mantan aktivis 1980-an Fadjroel Rahman.

Namun Andreas meyakinkan pihaknya tidak memiliki pamrih kecuali mengingatkan pemerintah tentang kondisi bangsa yang sudah sangat mengkhawatirkan. "Kami yakin apa yang kami lakukan itu tidak ada pretensi apapun, kecuali untuk mengingatkan," kata Andreas.

Rocky Gerung juga tidak sependapat dengan penilaian Fadjroel. Bagi Rocky, di masyarakat terbuka tak ada lagi yang namanya sekat kalau agamawan harus tinggal di biara, masjid atau gereja dan tidak boleh ke istana. Istana idealnya juga menjadi milik publik yang terbuka bagi warga negara dan tidak haram dimasuki kaum agamawan. Menurut Rocky, tidak perlu diperumit mengenai agamawan masuk istana atau tidak. Yang terpenting adalah subtansi persoalan yang sudah dikemukakan oleh para penjaga moral tersebut.

"Soal agamawan masuk istana atau bukan itu bukan persoalan yang ada. Persoalan yang ada adalah dibutuhkannya ketegasan dan kejernihan hati nurani untuk memperlihatkan yang tidak terselenggara di negara," tegas Rocky.

Boleh-boleh saja agamawan masuk istana untuk mengkomunikasikan pesan yang sudah disampaikan. Masyarakat tinggal melihat bagaimana sikap mereka setelah pertemuan di istana tersebut. "Kan yang terpenting setelah keluar dari istana sikapnya tidak berubah," cetus Rocky.

Rocky dan Fadjroel juga mengimbau pemerintah SBY dan para pendukungnya juga tidak perlu berlebihan menghadapi kritik agamawan. Kritikan soal kebohongan itu sebaiknya diterima saja sebagai kritik dan tidak perlu ditafrsirkan lebih jauh sebagai gerakan pemakzulan. Bila pun ingin membantah, lakukan bantahan dengan langkah-langkah yang faktual yang bisa dilihat langsung oleh rakyat.

"Ini soal mengembalikan legitimasi moral, yang paling gampang ikuti saja pernyataan 9 kebohongan yang dilontarkan kalangan agamawan dan langsung jawab. Kalau disebut bohong dalam kasus Gayus, langsung jawab dengan menangkap 149 penyuap Gayus. Ini data empiris harus dijawab dengan empiris," jelas Fadjroel.
(zal/iy)
sumber : detiknews. /Kamis, 20 Januari 2011

Dialog Kebohongan Presiden (3)

Kamis, 20/01/2011 15:55 WIB
Dialog Kebohongan Presiden (3)
Legitimasi Moral Hilang, Ditiup Angin Saja SBY Jatuh 
Iin Yumiyanti,Deden Gunawan - detikNews




Jakarta - Istana kembali bergeming dengan tudingan melakukan kebohongan publik. Setelah melakukan dialog dengan tokoh agama, istana bahkan makin yakin para agamawan itu tidak pernah menyebut pemerintah SBY berbohong. Para tokoh agama itu, katanya, hanya ingin lebih sering berkomunikasi dengan presiden.

Staf khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono, menyatakan dalam  dialog yang dilakukan antara SBY dan sejumlah tokoh agama terungkap, tidak ada peryataan kebohongan dari tokoh-tokoh itu. "Romo Magnis Suseno mengataka dirinya tidak menyatakan pemerintah bohong kepada siapapun. Jadi ini harus diklarifikasi," tegas Heru.

Menurut Heru, dalam dialog itu intinya para tokoh lintas agama berharap bisa sering berkomunikasi dengan presiden. Kritikan yang disampaikan mereka, kata Lelono, memang selama ini juga menjadi program inti pemerintah. "Jadi sebuah dialog seburuk apapun selalu ada hal yang penting dan berhikmah. Dan pemerintah akan terus bekerja dengan memanfaatkan hikmah segala kritik tersebut," kata Heru.

Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe menuturkan munculnya istilah kebohongan publik memang bukan berasal dari kaum agamawan langsung, melainkan dari Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama yang terdiri dari orang-orang muda dan aktivis. Draf 18 kebohongan yang beredar itu sebenarnya masih mentah. Namun tokoh agama setuju isi pernyataan 18 kebohongan itu. "Ditekankan para tokoh agama bahwa secara substantif kita sepakat, yaitu memang ada hal-hal yang tidak cocok di antara yang dijanjikan dengan yang ada di masyarakat," kata Andreas.

Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi juga sepakat pemerintah melakukan kebohongan publik. Ia mencontohkan, aroma rekayasa dalam penanganan kasus hukum di Indonesia bukan masalah baru. Muzadi menyebut, kasus Lapindo, Century, dan Gayus berujung pada rekayasa untuk pencitraan.

Istana diingatkan tidak agar tidak menganggap enteng kritikan dari kaum agamawan tersebut.Tudingan bohong yang dilontarkan agamawan tidak bisa hanya dijawab dengan menggelar dialog dengan para tokoh agama itu saja. Menurut Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, SBY seringkali hanya 'memamerkan' telah rapat ini dan itu. Padahal, yang paling penting menurut politisi asal Makassar ini adalah hasil yang telah didapatkan. "SBY hanya memperlihatkan tontonan rapat saja, orang sekarang mengharap hasilnya bukan proses, bukan rapat," kata Anis.

Pernyataan kebohongan SBY oleh agamawan semestinya diwaspadai sebagai hilangnya legitimasi moral SBY. Pemerintahan bisa tetap bertahan karena memiliki legitimasi moral dan legitimasi politik. Legitimasi moral diberikan oleh agamawan. Politik oleh partai politik. Dengan agamawan menyatakan pemerintah berbohong sama artinya agamawan telah mencabut legitimasi moral SBY.

Kata Fajroel. sikap tokoh lintas agama sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebab agamawan itu dalam pewayangan kan kelompok brahmana. Kalau mereka tak percaya pada pemerintah, itu artinya pemerintah sudah habis.

"Dengan sekarang legitimasi moral pemerintah SBY dicabut oleh kalangan agamawan, artinya dia hanya mengandalkan diri dari kekuatan politik saja tanpa legitimasi moral, ini ditiup angin bisa jatuh," kata pengamat politik yang juga mantan aktivis 1980-an Fadjroel Rachman.

Soal eksistensi tokoh lintas agama itu juga dianggap Fajroel sudah mewakili kelompok agama yang ada di Indonesia. Para tokoh itu sudah mempresentasikan sejumlah kelompok agama yang ada di Indonesia. Jadi pernyataan tokoh lintas agama tersebut dianggap sebagai hukuman moral terhadap kekuatan politik.

Fajroel kemudian mewanti-wanti pemerintah kalau gerakan tokoh lintas agama ini bisa berujung pada penjatuhan. Ini juga terjadi pada Soeharto, saat itu legitimasi moral hilang dengan munculnya ketidakpercayaan dari masyarakat.

"Kasus SBY ini lebih berat daripada kasus Soeharto. Zaman Soeharto tak ada kelompok agama yang menyatakan seperti itu, rezim Soeharto tak dinyatakan para ulama atau pendeta sebagai rezim pembohong,"  ujarnya.

Fajroel memprediksi, dengan kondisi ini akan menjadi kekuatan bagi simpul-simpul massa untuk turun ke jalan. Hanya saja untuk pengerahan massa seperti pada aksi 1998, saat ini belum terlihat. Karena untuk gerakan sangat besar dibutuhkan momentum ekonomi. Sebab keruntuhan rezim Soeharto selain tidak ada kepercayaan masyarakat, kondisi ekonomi negara saat itu sedang terpuruk sehingga bisa membangkitkan emosi masyarakat.

Berbeda dengan Fajroel, aktivis pemuda Haris Rusli Motti melihat, kegusaran sejumlah tokoh agama ini justru bisa menjadi momentum untuk melakukan gerakan untuk mendesak SBY-Boediono mundur.

Kalau pada 1998 mahasiswa yang jadi martir, ujar Haris, sekarang tokoh agama yang siap mejadi martir. Jadi gerakan tokoh senior ini merupakan kekuatan besar bagi aksi untuk mendesak SBY-Boediono mundur. Karena mereka sudah tidak memiliki
kepercayaan publik.

Haris megatakan, hilangnya kepercayaan masyarakat tersebut bukan hanya dari sisi moral. Sebab hampir semua simpul masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintahan SBY. Ia mencotohkan, para purnawirawan menganggap SBY tidak bisa menjaga ideologi, para guru merasa kurang dapat perhatian, begitupun dengan pelaku usaha. Jadi ketidakpercayaan ini membuktikan kalau pemerintahan SBY selama 6 tahun 100 hari tidak bisa dipercaya.

Koordinator petisi 28 ini juga mengatakan, sejumlah elemen pemuda kampung dan kampus berencana akan melakukan aksi besar-besaran pada 28 Januari mendatang. Aksi yang akan dilakukan di depan istana dan sejumlah daerah ini juga akan
diwarnai dengan pembakaran foto-foto SBY-Boediono.

Adapun isu yang akan diusung, selain soal masalah pangan dan kemiskinan, masalah penegakan hukum juga akan dijadikan amunisi aksi demo tersebut. Misalnya soal Gayus dan Century. "Saat ini kami sedang melakukan konsolidasi dengan simpul-simpul massa yang lain. Kita akan mendesak SBY mundur. Karena selama 6 tahun 100 hari berkuasa tidak mampu menunjukan keberhasilan," pungkasnya.
(ddg/iy)
Sumber : detiknews, Kamis, 20 Januari 2011

Cari Blog Ini