FPI Ancam Gulingkan SBY

Perintah Pembubaran Ormas

FPI Ancam Gulingkan SBY

Penulis: Caroline Damanik | Editor: Glori K. Wadrianto

Jumat, 11 Februari 2011 | 15:58 WIB

Dibaca: 38945

SURYA/yuli akhmada

TERKAIT:

• PPP: Kalau Sudah Liar, Bubarkan Saja
• Presiden Tegas, Aparat Harus Tanggap
• SBY: Bubarkan Ormas Perusuh

JAKARTA, KOMPAS.com — Front Pembela Islam (FPI) menilai pernyataan tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembubaran ormas anarkis tak bermutu. FPI bahkan mengancam akan menggulingkan Presiden seperti Ben Ali di Tunisia, jika terus melanjutkan pernyataannya.

"Kalau dia terus mengembuskan pembubaran ormas, maka umat dan ormas Islam sangat siap untuk mem-Ben Ali-kan SBY karena ternyata dia lebih memilih berada di pihak yang bhatil," kata Ketua Bidang Advokasi FPI Munarman kepada Kompas.com, Jumat (11/2/2011).

Munarman menilai pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang paling tidak bermutu dari seorang presiden, karena titik persoalan yang melatarbelakangi insiden di Cikeusik Pandeglang, Banten, justru ada di kubu Ahmadiyah. "Jaka sembung naik ojek, nggak nyambung jek. Masalahnya ada di Ahmadiyah yang melanggar UU, kok ormas yang jadi sasaran," tambahnya.
Menurutnya pula, Presiden hanya memanipulasi Hari Pers Nasional, 9 Februari lalu, dengan melontarkan pernyataan tersebut agar memperoleh dukungan pers. Munarman menilai dukungan ini diperlukan Presiden untuk menaikkan kembali rating-nya di lembaga survei yang akhir-akhir ini terus menurun.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden memerintahkan aparat penegak hukum mencari jalan secara sah dan legal untuk membubarkan organisasi massa perusuh ataupun kerumunan massa pembuat kerusuhan. Sebab, demokrasi bukanlah hutan rimba, tetapi harus ada aturan mainnya.
”Jaga kerukunan antarumat beragama. Jika ada kelompok atau organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi kekerasan yang tak hanya meresahkan masyarakat luas, tetapi nyata-nyata banyak menimbulkan korban, penegak hukum agar mencarikan jalan yang sah atau legal, jika perlu dilakukan pembubaran atau pelarangan,” kata Presiden pada peringatan Hari Pers Nasional Ke-65 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu lalu.
 Sumber : Kompas.com. / Jum'at, 11 Februari 2011