Kisah Tiga Jenderal: Jejak Rekam Masa Lampau

Kini, Kisah Tiga Jenderal: Jejak Rekam Masa Lampau (2)

Trauma dan ‘penganiayaan’ politik
Para penguasa baru pasca Soeharto, pun ternyata tak punya kemampuan untuk keluar dari lingkaran kekeliruan persepsi dan tak mampu menarik pelajaran dari sejarah, betapa pun mereka semua merasa paham sejarah dan sering mengulang-ulang pemeo ‘jangan lupakan sejarah’ atau ‘jangan sekali-kali meninggalkan sejarah’. Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputeri, dengan kadar yang berbeda-beda cenderung hanya mengulangi kekeliruan demi kekeliruan masa lampau, yang dilakukan Soeharto maupun yang dilakukan Soekarno. Belakangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun dinilai melakukan beberapa kekeliruan khas kalangan penguasa Indonesia dari masa ke masa. Bisa dicatat pula betapa Susilo Bambang Yudhoyono memiliki tipikal kepemimpinan khas Jawa, yang banyak kemiripannya dengan gaya Soeharto.
Kelemahan-kelemahan yang ditunjukkan para penguasa baru pasca Soeharto maupun partai-partai politik di masa reformasi sebagai suatu realita kasat mata itulah yang menyebabkan munculnya pertanyaan, apakah harus kembali menoleh kepada sumber militer?
Menjelang Pemilihan Umum pertama di masa reformasi pada tahun 1999, lahir ratusan partai baru, namun hanya 48 di antaranya yang lolos kualifikasi sebagai peserta.  Tiga di antaranya, adalah ‘reinkarnasi’ dari partai lama yakni PPP, PDI-P yang merupakan ‘hasil’ pecahan PDI dan Partai Golkar yang adalah jelmaan Golkar. Tiga partai ini termasuk dalam deretan partai-partai yang lolos ke DPR hasil pemilihan umum, dan menjadi teratas bersama beberapa partai baru seperti PKB, PAN dan Partai Keadilan. Masih terdapat beberapa yang lain berhasil menempatkan wakil-wakil di DPR seperti PBB, PDKB. Menarik untuk diamati bahwa dua partai urutan teratas, PDIP dan Partai Golkar memberi tempat yang amat layak pada tokoh-tokoh eks tentara, sederet jenderal purnawirawan, pada dewan pimpinan pusat mereka, ataupun sebagai ‘wakil rakyat’ di DPR. Fenomena ini berlangsung hingga pemilu-pemilu berikutnya. Di PPP misalnya ada antara lain Letnan Jenderal Purnawirawan Yunus Yosfia dan Muhammad Ghalib. Sementara di PDIP Theo Sjafei dan kawan-kawan senantiasa ada di posisi terhormat selaku pimpinan partai dari satu periode ke periode lainnya. Tetapi tak kurang pula banyaknya barisan jenderal purnawirawan yang gagal membawa suara signifikan untuk partai-partai yang ikut mereka tangani, seperti misalnya Jenderal Rudini dan Edi Sudradjad. Partai Keadilan yang di pemilihan umum 2004 kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera, dengan ‘basis’ Islam, adalah partai yang menonjol tidak ikut arus menerima kader ex tentara. Di situ hanya ada Soeripto SH yang pernah berkecimpung dengan kelompok tentara di masa lampau dalam kiprah di dunia intelijen.
Fenomena yang paling menarik tentu adalah yang terjadi di PDIP di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputeri. Partai ini lebih tertarik kepada sumber kader eks tentara daripada yang berasal dari kalangan perguruan tinggi. Tatkala Megawati, naik berkuasa sebagai Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid yang putus di tengah jalan, praktis barisan gerakan kritis mahasiswa menjadi salah satu penentang utamanya, sebagai jawaban terhadap sikapnya yang juga tidak bersahabat terhadap kelompok mahasiswa –padahal ia tiba pada posisinya, semula sebagai Wakil Presiden lalu Presiden, tidak terlepas dari peranan besar mahasiswa yang berhasil membuat Presiden Soeharto terpaksa mundur dari kekuasaannya. Bila ia memiliki trauma terhadap ‘mahasiswa’ –yang sebagai kelompok pada tahun 1966 telah ikut menjatuhkan Soekarno sang ayahanda dari kekuasaannya– semestinya iapun memiliki trauma yang sama dengan tentara (ABRI) yang justru adalah juga pemegang andil utama lainnya dalam penggulingan Soekarno. Namun sebaliknya, ia malahan banyak memberi konsesi kepada tentara tahun 2000-an. Agaknya Megawati tak menyukai gaya kritik ala mahasiswa. Dalam pada itu tokoh-tokoh ABRI (TNI) pasca Soeharto tidak pernah mengeritiknya melainkan aktif melakukan pendekatan pada dirinya, terutama sebagai Presiden incumbent hingga tahun 2004.
Salah satu bentuk akomodasi Megawati terhadap para jenderal adalah dipertahankannya beberapa jenderal purnawirawan ex kabinet Abdurrahman Wahid dalam kabinetnya, yakni antara lain Susilo Bambang Yudhoyono dan Agum Gumelar yang sempat diparkir atau memarkir diri menjelang usaha dekrit Presiden Abdurrahman Wahid.
Dua jenderal ini sama-sama maju ke kancah Pemilihan Presiden secara langsung yang pertama kali di tahun 2004 sebagai pesaing Megawati. Agum Gumelar menjadi kandidat Wapres pasangan Hamzah Haz (ex Wapres pendamping Mega). Tetapi yang paling menarik perhatian adalah tampilnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pesaing Megawati dalam kancah itu. Semula, ada semacam ‘rancangan’ bersama untuk menjadikan SBY sebagai calon Wapres bagi Mega, tetapi gagal karena terjadi beberapa kecelakan komunikasi. Pada masa-masa akhir masa pemerintahan Mega, SBY yang menduduki posisi Menko Polkam, berkali-kali tak lagi diikutsertakan dalam rapat kabinet menyusul isu ketidakcocokannya dengan suami Mega, Taufik Kiemas. ‘Pengucilan’ SBY ditambah serentetan pernyataan serangan pribadi atas dirinya dari Taufik Kiemas menimbulkan kesan terjadinya penganiayaan politik, yang justru menjadi blessing in disguise bagi SBY berupa aliran simpati yang besar. Masyarakat pada sekitar saat itu amat sensitif terhadap korban penganiayaan dan akan cenderung membela yang ‘tertindas’. Megawati sendiri menjadi terapung karena faktor emosional seperti itu, ketika ia terkesan mengalami penindasan politik rezim Soeharto, yang mengalirkan dukungan simpati politik bagi dirinya.
Salah satu puncak penindasan terhadap Megawati adalah penyerbuan dan pendudukan kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro oleh massa ‘PDI’ yang didukung dari belakang oleh kekuatan militer rezim Soeharto pada Peristiwa 27 Juli 1997. Menarik bahwa tatkala penyerbuan berlangsung, Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat sebagai Kastaf Kodam Jaya dicatat kehadirannya tak jauh dari lokasi peristiwa. Akan tetapi dikemudian hari, kehadiran ini tidak dipermasalahkan lanjut karena mantan atasannya, Panglima Kodam Jaya, Sutiyoso membentengi dengan menyatakan bahwa seluruh tanggungjawab komando ketika itu ada di tangannya dan SBY tidak turut campur sehingga dengan demikian tidak bersalah.
Dalam kancah Pemilihan Presiden 2004, Megawati tampil didampingi Hasyim Muzadi Ketua Umum PB-NU sedang Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah sempat menunggu-nunggu konfirmasi Mega untuk posisi nomor dua, akhirnya maju sebagai pesaing berpasangan dengan Jusuf Kalla yang berlatar belakang pengusaha. Sebagai kendaraan politik utama, SBY membangun Partai Demokrat sebelumnya. Bersamaan dengan itu tampil juga seorang jenderal lain, yakni Wiranto, mantan Panglima ABRI yang pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto, berpasangan dengan Solahuddin Wahid yang juga berlatar-belakang NU dan kebetulan adik kandung Abdurrahman Wahid.  Wiranto tampil setelah memenangkan konvensi Golkar, antara lain dengan menyisihkan Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto yang pernah ‘tinggal kelas’ karena satu masalah di Akabri adalah adik kelas Susilo Bambang Yudhoyono yang pada tahun 1973 adalah Komandan Taruna dan menjadi lulusan terbaik Akabri tahun itu. Masa pendidikan mereka berdua di Akabri kala itu, adalah masa yang khas karena saat itu Gubernur Akabri dijabat oleh seorang jenderal legendaris masa transisi 1965-1966, Mayor Jenderal (waktu itu) Sarwo Edhie Wibowo yang dikenal sebagai jenderal berintegritas tinggi. Bertiga, Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, Letnan Jenderal Hartono Rekso Dharsono dan Letnan Jenderal Kemal Idris, adalah barisan jenderal idealis yang dihormati kalangan perjuangan 1966, namun kemudian perlahan-lahan satu persatu disisihkan oleh Soeharto dari kekuasaan. Tanpa mereka, kekuasaan di tangan rezim militer pasca Soekarno di bawah Jenderal Soeharto pun berangsur-angsur menyimpang dari jalan lurus dan memasuki masa-masa penuh intrik, tekanan dan rangkaian penganiayaan politik.
Berlanjut ke Bagian 3