... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Mengenai Saya
- Alboin B. P, SE
- Shio : Macan. Tenaga Specialist Surveillance Detection Team di Kedutaan Besar. Trainer Surveillance Detection Team di Kedutaan Besar Negara Asing. Pengajar part time masalah Surveillance Detection, observation techniques, Area and building Analysis, Traveling Analysis, Hostile surveillance Detection analysis di beberapa Kedutaan besar negara Asing, Hotel, Perusahaan Security. Bersedia bekerja sama dalam pelatihan surveillance Detection Team.. Business Intelligence and Security Intelligence Indonesia Private Investigator and Indonesia Private Detective service.. Membuat beberapa buku pegangan tentang Surveilance Detection dan Buku Kamus Mini Sureveillance Detection Inggris-Indonesia. Indonesia - Inggris. Member of Indonesian Citizen Reporter Association.
Senin, 28 Juli 2014
PRIA, CINTA DAN MATAHARI
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Minggu, 27 Juli 2014
XIN SHI YANG CANTIK
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
THE GIRL WHO SILENCED THE WORLD FOR 5 MINUTES
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Sabtu, 26 Juli 2014
AKU INGIN MAMA KEMBALI
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
GUBUG TERBAKAR
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Jumat, 25 Juli 2014
NEVER EVER GIVE UP!
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
SURAT DARI IBU
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Kamis, 24 Juli 2014
3 X 8 = 23
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Rabu, 23 Juli 2014
GUBUG TERBAKAR
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
MAMA
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
PAKU DI PAGAR
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
MUJUR ATAU MALANG?
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
SHI SHANG ZHI YOU MAMA HAO “世上只有妈妈好”
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Senin, 21 Juli 2014
SAAT MASIH HIDUP
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Minggu, 20 Juli 2014
KEBAHAGIAAN DALAM MEMBERI
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Selasa, 15 Juli 2014
MENGENDALIKAN AMARAH
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Kamis, 10 Juli 2014
BETAPA MISKINNYA KITA
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Rabu, 09 Juli 2014
Polri Acak-acak Minoritas
18 Juni 2014 13:18 dibaca: 4014
antara / dok
Aparat Kepolisian Polda DIY melakukan penjagaan di rumah Direktur Galang
Press Julius Felicianus yang dirusak oleh sejumlah orang di Perumahan
STIE YKPN B7 Tanjungsari, Sukoharjo, Sleman, Kamis (29/5) malam.
Pengerusakan tersebut dilakukan oleh sejumlah kelompok ormas pada saat
berlangsungnya ibadah doa Rosario di rumah Julius Felicianus.
Negara
gagal dan menyerah kepada kelompok-kelompok intoleran.
JAKARTA
-
Ketua
Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi,
menilai
tindakan
Polri menersangkakan Pendeta
Nico Lomboan, pemilik rumah yang diserang sejumlah
orang di
Pangukan, Sleman, Yogyakarta, karena melakukan ibadah di
rumahnya
tak masuk akal.
Hal itu menunjukkan Polri tidak melindungi minoritas, tetapi ikut mengacak-acaknya atas nama mayoritas. “Ini kebiasaan cara pandang dan cara bertindak polisi dalam menangani soal-soal kebebasan beragama,” kata Hendardi kepada SH di Jakarta, Selasa (17/6).
Alih-alih menindak pelaku kekerasan yang main hakim sendiri, Polri malah berbelok arah dengan urusan administrasi pendirian rumah ibadah. Polri, kata Hendardi, saat ini tidak sedang merawat kebebasan beragama, tetapi atas nama mayoritas sedang ikut mengacak-acak keberagaman.
“Polisi telah menghindar dari tugas utamanya yang justru harus merawat kebinekaan dan melindungi minoritas dari mayoritas sebagaimana hakiki dari HAM dan demokrasi,” tuturnya.
Terpisah, anggota Komnas HAM, Natalius Pigay, mengutuk keras sikap pihak kepolisian tersebut. Tindakan Polri tersebut menunjukkan negara gagal dan menyerah kepada kelompok-kelompok intoleran. “Saya sudah pengalaman kasus yang seperti ini. Biasanya kelompok-kelompok intoleran yang sudah jadi tersangka, mendesak polisi juga menersangkakan pihak lain," ujarnya.
Menurutnya, masalah izin rumah ibadah, seharusnya tidak serta-merta diselesaikan dengan proses pidana. Kepolisian seharusnya bisa menyelesaikan dengan cara persuasif. Penanganan pelanggaran izin penggunaan bangunan untuk rumah ibadah seharusnya juga tidak berdasarkan kasus yang muncul.
Jika polisi mau adil, mereka juga harus memeriksa perizinan seluruh rumah ibadah. "Kalau hanya setiap ada insiden baru diperiksa, itu namanya diskrimantif, apalagi jika langsung melakukan proses hukum pidana,” ucapnya.
Terhadap kelompok penyerang, kata Natalius, sudah tepat polisi menetapkan mereka sebagai tersangka. Namun, sangat janggal jika korban penyerangan yang rumahnya dirusak masa intoleran, secara cepat langsung ditetapkan sebagai tersangka. Rumah Pendeta Nico Lomboan di Sleman, Yogyakarta, 1 Juni diserang sekelompok massa dan melakukan berbagai perusakan.
Isu SARA
Secara terpisah, politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan, menyeruaknya isu SARA yang menyerang capres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belakangan ini karena lawan politik tidak mampu berargumen tentang visi dan misi. Mengedepankan isu SARA dalam berpolitik, menurutnya, merupakan kemunduran dalam demokrasi.
Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, Asmono Wikan menegaskan, tabloid Obor Rakyat yang seluruh isinya fitnah terhadap Jokowi hanya diterbitkan untuk tujuan politik dari penyandang dana atau investor.
"Sasaran tembak media ini sebenarnya politis. Tidak ada investor yang mau menghabiskan uang dalam jumlah besar tanpa tujuan pasar. Kalkulasi tabloid Obor Rakyat jelas bukan kalkulasi bisnis, melainkan kalkulasi politik," katanya.
Pada bagian lain, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Boy Raffi Amar mengatakan, kepolisian akan membahas laporan tim hukum Jokowi-Kalla atas tabloid Obor Rakyat bersama Dewan Pers. "Karena mengandung kegiatan jurnalistik," katanya.
Selain laporan terkait tabloid Obor Rakyat, kata Boy, Mabes Polri akan menindaklanjuti laporan lainnya yang telah disampaikan tim hukum Jokowi-Kalla.
Dia mengatakan, dua kasus lainnya yang akan ditindaklanjuti terkait surat palsu Jokowi ke Kejaksaan Agung dan kasus pencemaran nama baik Jokowi yang diduga dilakukan salah satu tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Ruhut Ambarita/Vidi Batlolone)
Hal itu menunjukkan Polri tidak melindungi minoritas, tetapi ikut mengacak-acaknya atas nama mayoritas. “Ini kebiasaan cara pandang dan cara bertindak polisi dalam menangani soal-soal kebebasan beragama,” kata Hendardi kepada SH di Jakarta, Selasa (17/6).
Alih-alih menindak pelaku kekerasan yang main hakim sendiri, Polri malah berbelok arah dengan urusan administrasi pendirian rumah ibadah. Polri, kata Hendardi, saat ini tidak sedang merawat kebebasan beragama, tetapi atas nama mayoritas sedang ikut mengacak-acak keberagaman.
“Polisi telah menghindar dari tugas utamanya yang justru harus merawat kebinekaan dan melindungi minoritas dari mayoritas sebagaimana hakiki dari HAM dan demokrasi,” tuturnya.
Terpisah, anggota Komnas HAM, Natalius Pigay, mengutuk keras sikap pihak kepolisian tersebut. Tindakan Polri tersebut menunjukkan negara gagal dan menyerah kepada kelompok-kelompok intoleran. “Saya sudah pengalaman kasus yang seperti ini. Biasanya kelompok-kelompok intoleran yang sudah jadi tersangka, mendesak polisi juga menersangkakan pihak lain," ujarnya.
Menurutnya, masalah izin rumah ibadah, seharusnya tidak serta-merta diselesaikan dengan proses pidana. Kepolisian seharusnya bisa menyelesaikan dengan cara persuasif. Penanganan pelanggaran izin penggunaan bangunan untuk rumah ibadah seharusnya juga tidak berdasarkan kasus yang muncul.
Jika polisi mau adil, mereka juga harus memeriksa perizinan seluruh rumah ibadah. "Kalau hanya setiap ada insiden baru diperiksa, itu namanya diskrimantif, apalagi jika langsung melakukan proses hukum pidana,” ucapnya.
Terhadap kelompok penyerang, kata Natalius, sudah tepat polisi menetapkan mereka sebagai tersangka. Namun, sangat janggal jika korban penyerangan yang rumahnya dirusak masa intoleran, secara cepat langsung ditetapkan sebagai tersangka. Rumah Pendeta Nico Lomboan di Sleman, Yogyakarta, 1 Juni diserang sekelompok massa dan melakukan berbagai perusakan.
Isu SARA
Secara terpisah, politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan, menyeruaknya isu SARA yang menyerang capres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belakangan ini karena lawan politik tidak mampu berargumen tentang visi dan misi. Mengedepankan isu SARA dalam berpolitik, menurutnya, merupakan kemunduran dalam demokrasi.
Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, Asmono Wikan menegaskan, tabloid Obor Rakyat yang seluruh isinya fitnah terhadap Jokowi hanya diterbitkan untuk tujuan politik dari penyandang dana atau investor.
"Sasaran tembak media ini sebenarnya politis. Tidak ada investor yang mau menghabiskan uang dalam jumlah besar tanpa tujuan pasar. Kalkulasi tabloid Obor Rakyat jelas bukan kalkulasi bisnis, melainkan kalkulasi politik," katanya.
Pada bagian lain, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Boy Raffi Amar mengatakan, kepolisian akan membahas laporan tim hukum Jokowi-Kalla atas tabloid Obor Rakyat bersama Dewan Pers. "Karena mengandung kegiatan jurnalistik," katanya.
Selain laporan terkait tabloid Obor Rakyat, kata Boy, Mabes Polri akan menindaklanjuti laporan lainnya yang telah disampaikan tim hukum Jokowi-Kalla.
Dia mengatakan, dua kasus lainnya yang akan ditindaklanjuti terkait surat palsu Jokowi ke Kejaksaan Agung dan kasus pencemaran nama baik Jokowi yang diduga dilakukan salah satu tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Ruhut Ambarita/Vidi Batlolone)
Sumber : Sinar Harapan
http://sinarharapan.co/news/read/140618191/Polri-Acak-acak-Minoritas
Minggu, 06 Juli 2014
Jumat, 04 Juli 2014
MEJA KAYU
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Saya khawatir jika Prabowo terpilih
MERDEKA.COM.
Dua hari lalu, surat terbuka dari Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat
Driyakara sekaligus tokoh rohaniawan Katolik Romo Frans Magnis Suseno
menyebar luas. Dalam surat itu dia menyatakan tidak memberikan dukungan
kepada calon presiden Prabowo Subianto lantaran disokong oleh
orang-orang garis keras.
Romo Magnis takut jika Prabowo terpilih kerukunan dan toleransi umat beragama bakal menjadi mimpi belaka. Kenapa? Menurut dia, manifesto Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) soal pemurnian agama merupakan ujung tanduk pembatasan toleransi umat beragama.
Dia memberi klarifikasi, dia bukan membuat surat terbuka namun mengkritik isi dari manifesto Gerindra. "Yang jelas itu salah, saya sudah sering mengatakan seperti itu," katanya semalam. "Saya juga denger mau dicabut tapi tidak juga di cabut. Tetap ada di manifesto itu."
Berikut penuturan Romo Magnis kepada Arbi Sumandoyo dari merdeka.com saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Kemarin Anda menulis surat terbuka untuk Prabowo?
Nah ini sudah keliru. Saya tidak kirim surat kepada siapa-siapa. Mungkin dari saya kirim surat elektronik mengenai masa depan bangsa tetapi saya tidak kirim surat kepada Pak Prabowo sama sekali.
Kemarin beredar di media surat terbuka ditulis oleh Anda?
Saya tidak tahu surat yang mana, di mana saya jelaskan mengapa saya tidak bisa memilih Prabowo. Itu teksnya. Kalau itu tidak ada, bukan dari saya.
Surat terbuka itu bertanggal 25 Juni?
Katanya juga ada di Tempo saya baca tapi saya tidak pernah kirim surat.
Jadi surat beredar bohong?
Itu tergantung karena ada beberapa yang beredar saya menulis saya tidak akan mendukung Prabowo karena lingkungannya. Kalau di surat itu ada kata lingkungan saya buat. Ada nggak kata lingkungan?
Di surat itu tertulis Anda tidak mendukung karena Prabowo didukung oleh Islam garis keras?
Itu ada benernya. Artinya mereka mengharapkan Perang Badar, itu yang saya kritik. Saya tidak melihatnya, tapi saya menulis saya sangat prihatin dengan Perang Badar dan sebagainya.
Jadi Anda tidak menulis surat tapi mengkritik soal pernyataan Amien Rais?
Saya menjelaskan mengapa saya tidak memilih Prabowo karena dia begitu diharapkan oleh orang-orang garis keras dalam konteks calon presiden kepada kerangka Perang Badar. Selasa sore kan juga di Yogyakarta, Prabowo ingin diberikan gelar panglima, tapi itu ditolak oleh Prabowo karena dia nggak mau gelar itu.
Apakah itu ketakutan Anda tidak memilih Prabowo?
Ketakutan saya adalah kalau Islam garis keras yang mengharamkan, misalnya mengharamkan memilih nomor dua. Bagaimana dia membayar kembali utang mereka itu. Dan orang-orang itu mendukung dia jadi presiden dan dia akan membayar kembali utang-utang itu.
Artinya Anda menduga ada kontrak politik atas dukungan itu?
Jelas kan, mereka amat mendukung akan mengharapkan kemudian dukungan itu dijawab. Tidak perlu ada kontrak. Sudah biasa itu.
Anda yakin jika Prabowo jadi tidak ada jaminan soal toleransi beragama?
Ya, misalnya di Yogyakarta dua hari lalu, mereka mengharapkan dia menjadi panglima perang menentang ajaran sesat apa saja. Dalam manifesto perjuangan Gerindra juga dibuat, negara wajib melindungi kemurnian agama terhadap penyelewengan dan sepertinya.
Itu sangat mengkhawatirkan bagi saya. Negara tidak sama sekali bertugas mengurusi kemurnian agama. Sejak kapan negara dapat tugas seperti itu.
Berarti ada yang salah dalam manifesto itu?
Yang jelas itu salah, saya sudah sering mengatakan seperti itu. Saya juga denger mau dicabut tapi tidak juga dicabut. Tetap ada di manifesto itu.
Siapa yang ingin janji mencabut manifesto Gerindra itu?
Yang jelas saya baca Pak Hashim mengatakan itu sebuah kekeliruan dan itu ingin dicabut dan ternyata tidak dicabut. Dari situ saya menarik kesimpulan tidak bisa pengaruh Pak Hashim terhadap Gerindra dan Prabowo.
Jadi ini ketakutan Anda dalam toleransi beragama?
Ya, itu ketakutan bahwa kebebasan beragama itu terancam. Mengingat adanya manifesto itu, mengingat juga adanya harapan pendukung beliau.
Manifesto itu bukan bisa jadi nantinya tidak bakal dijalankan oleh Gerindra?
Oh iya, saya tidak tahu apa akan dijalankan. Saya punya kekhawatiran.
Jadi menurut Anda, dari dua calon presiden ini, siapa mendukung toleransi beragama?
Model saya itu bukan saya memilih paling baik tetapi saya mencegah yang saya anggap bermasalah. Jadi dalam hal kebebasan beragama saya melihat masalah dukungan dari orang-orang garis keras. Dan melihat ini dianggap sebagai perang institusi. Saya membaca manifesto di mana negara akan mencampuri urusan agama-agama, lah gimana itu?
Harusnya negara tidak mencampuri warganya dalam kebebasan beragama?
Memang...memang. Harus kalimat itu dihilangkan dari manifesto partai menjadi dasar mereka kemudian merumuskan arah politik.
Jadi boleh dibilang jika Prabowo jadi, kerukunan umat beragama sama seperti saat ini?
Nggak lah, kerukunan beragama itu terlalu sederhana. Yang pertama perlu adalah hormat terhadap identitas dan melindungi segenap kelompok warga negara ada di negara ini. Kita akan rukun jika kita tidak saling mencampuri, kamu harus lain, kamu harus seperti aku. Paling penting adalah saling menghormati itu adalah hakikat dari Ketuhanan Maha Esa.
Jadi tidak ada intervensi?
Juga di dalam masyarakat bersedia menerima orang dengan keyakinan religius itu, iya. Karena dalam agama tidak boleh ada paksaan. Kok begitu sulit orang menerima itu. Sebulan lalu saya kaget membaca rumusan dari manifesto Gerindra itu dan itu membuat saya khawatir akan kebebasan beragama.
Bagaimana kita bisa rukun jika kita tidak mengerti dalam identitas religius. Kalau diakui kerukunan itu pasti berhasil.Romo Magnis takut jika Prabowo terpilih kerukunan dan toleransi umat beragama bakal menjadi mimpi belaka. Kenapa? Menurut dia, manifesto Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) soal pemurnian agama merupakan ujung tanduk pembatasan toleransi umat beragama.
Dia memberi klarifikasi, dia bukan membuat surat terbuka namun mengkritik isi dari manifesto Gerindra. "Yang jelas itu salah, saya sudah sering mengatakan seperti itu," katanya semalam. "Saya juga denger mau dicabut tapi tidak juga di cabut. Tetap ada di manifesto itu."
Berikut penuturan Romo Magnis kepada Arbi Sumandoyo dari merdeka.com saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Kemarin Anda menulis surat terbuka untuk Prabowo?
Nah ini sudah keliru. Saya tidak kirim surat kepada siapa-siapa. Mungkin dari saya kirim surat elektronik mengenai masa depan bangsa tetapi saya tidak kirim surat kepada Pak Prabowo sama sekali.
Kemarin beredar di media surat terbuka ditulis oleh Anda?
Saya tidak tahu surat yang mana, di mana saya jelaskan mengapa saya tidak bisa memilih Prabowo. Itu teksnya. Kalau itu tidak ada, bukan dari saya.
Surat terbuka itu bertanggal 25 Juni?
Katanya juga ada di Tempo saya baca tapi saya tidak pernah kirim surat.
Jadi surat beredar bohong?
Itu tergantung karena ada beberapa yang beredar saya menulis saya tidak akan mendukung Prabowo karena lingkungannya. Kalau di surat itu ada kata lingkungan saya buat. Ada nggak kata lingkungan?
Di surat itu tertulis Anda tidak mendukung karena Prabowo didukung oleh Islam garis keras?
Itu ada benernya. Artinya mereka mengharapkan Perang Badar, itu yang saya kritik. Saya tidak melihatnya, tapi saya menulis saya sangat prihatin dengan Perang Badar dan sebagainya.
Jadi Anda tidak menulis surat tapi mengkritik soal pernyataan Amien Rais?
Saya menjelaskan mengapa saya tidak memilih Prabowo karena dia begitu diharapkan oleh orang-orang garis keras dalam konteks calon presiden kepada kerangka Perang Badar. Selasa sore kan juga di Yogyakarta, Prabowo ingin diberikan gelar panglima, tapi itu ditolak oleh Prabowo karena dia nggak mau gelar itu.
Apakah itu ketakutan Anda tidak memilih Prabowo?
Ketakutan saya adalah kalau Islam garis keras yang mengharamkan, misalnya mengharamkan memilih nomor dua. Bagaimana dia membayar kembali utang mereka itu. Dan orang-orang itu mendukung dia jadi presiden dan dia akan membayar kembali utang-utang itu.
Artinya Anda menduga ada kontrak politik atas dukungan itu?
Jelas kan, mereka amat mendukung akan mengharapkan kemudian dukungan itu dijawab. Tidak perlu ada kontrak. Sudah biasa itu.
Anda yakin jika Prabowo jadi tidak ada jaminan soal toleransi beragama?
Ya, misalnya di Yogyakarta dua hari lalu, mereka mengharapkan dia menjadi panglima perang menentang ajaran sesat apa saja. Dalam manifesto perjuangan Gerindra juga dibuat, negara wajib melindungi kemurnian agama terhadap penyelewengan dan sepertinya.
Itu sangat mengkhawatirkan bagi saya. Negara tidak sama sekali bertugas mengurusi kemurnian agama. Sejak kapan negara dapat tugas seperti itu.
Berarti ada yang salah dalam manifesto itu?
Yang jelas itu salah, saya sudah sering mengatakan seperti itu. Saya juga denger mau dicabut tapi tidak juga dicabut. Tetap ada di manifesto itu.
Siapa yang ingin janji mencabut manifesto Gerindra itu?
Yang jelas saya baca Pak Hashim mengatakan itu sebuah kekeliruan dan itu ingin dicabut dan ternyata tidak dicabut. Dari situ saya menarik kesimpulan tidak bisa pengaruh Pak Hashim terhadap Gerindra dan Prabowo.
Jadi ini ketakutan Anda dalam toleransi beragama?
Ya, itu ketakutan bahwa kebebasan beragama itu terancam. Mengingat adanya manifesto itu, mengingat juga adanya harapan pendukung beliau.
Manifesto itu bukan bisa jadi nantinya tidak bakal dijalankan oleh Gerindra?
Oh iya, saya tidak tahu apa akan dijalankan. Saya punya kekhawatiran.
Jadi menurut Anda, dari dua calon presiden ini, siapa mendukung toleransi beragama?
Model saya itu bukan saya memilih paling baik tetapi saya mencegah yang saya anggap bermasalah. Jadi dalam hal kebebasan beragama saya melihat masalah dukungan dari orang-orang garis keras. Dan melihat ini dianggap sebagai perang institusi. Saya membaca manifesto di mana negara akan mencampuri urusan agama-agama, lah gimana itu?
Harusnya negara tidak mencampuri warganya dalam kebebasan beragama?
Memang...memang. Harus kalimat itu dihilangkan dari manifesto partai menjadi dasar mereka kemudian merumuskan arah politik.
Jadi boleh dibilang jika Prabowo jadi, kerukunan umat beragama sama seperti saat ini?
Nggak lah, kerukunan beragama itu terlalu sederhana. Yang pertama perlu adalah hormat terhadap identitas dan melindungi segenap kelompok warga negara ada di negara ini. Kita akan rukun jika kita tidak saling mencampuri, kamu harus lain, kamu harus seperti aku. Paling penting adalah saling menghormati itu adalah hakikat dari Ketuhanan Maha Esa.
Jadi tidak ada intervensi?
Juga di dalam masyarakat bersedia menerima orang dengan keyakinan religius itu, iya. Karena dalam agama tidak boleh ada paksaan. Kok begitu sulit orang menerima itu. Sebulan lalu saya kaget membaca rumusan dari manifesto Gerindra itu dan itu membuat saya khawatir akan kebebasan beragama.
sumber: https://id.berita.yahoo.com/saya-khawatir-jika-prabowo-terpilih-035456297.html
Selasa, 01 Juli 2014
Yakin Benar, Allan Nairn Tantang Prabowo Adukannya ke Penegak Hukum
News / Nasional
Rabu, 2 Juli 2014 | 10:14 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn menyatakan tulisannya soal wawancara “off the record” dengan Prabowo Subianto yang dipublikasikan dalam blog pribadinya didasari pada fakta. Allan menyadari banyak bantahan dari kubu Prabowo saat tulisan itu muncul.
Oleh karena itu, Allan menantang Prabowo agar membawa tulisannya itu ke ranah hukum jika memang dianggap sebuah kebohongan.
“Setelah terbit artikel itu, orang Prabowo sebut saya musuh negara, kata TNI siap tangkap saya dan katakan bahwa artikel itu tidak benar, dan main-main. Jadi saya jawab dengan beberapa tantangan kepada pak Prabowo. Kalau dia nilai yang saya tulis itu tidak benar, sebaiknya dia hadapi saya dalam sidang, di Indonesia. Sebaiknya mulai proses saya atas tuduhan mencemarkan nama baik dia, silakan,” ujar Allan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (1/7/2014).
Menurut Allan, dengan cara itu, maka persoalan benar atau tidaknya tulisan soal Prabowo itu bisa diselesaikan. Allan mengaku tak khawatir apabila dirinya harus ditangkap atas tulisannya itu.
Dalam karirnya selama 40 tahun sebagai jurnalis, Allan merasa sudah menjadi musuh di banyak negara. Tulisannya tentang Prabowo yang disebutnya memiliki kedekatan dengan Amerika dan tidak percaya akan sistem demokrasi, sebut Allan, adalah dilandasi kebenaran.
“Silakan, saya di sini, saya di Indonesia, saya di Jakarta. Mereka bisa dapat saya. Kalau mereka mau menangkap saya untuk kejahatan atas kebenaran yang saya tulis tentang Prabowo, silakan,” ucap Allan.
Allan adalah seorang jurnalis investigasi yang telah banyak meliput kasus-kasus pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia seperti Guatemela, Haiti, hingga Timor Leste. Allan bahkan menjadi orang yang dianggap mengancam Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atas laporan-laporannya.
Pada bulan Juni dan Juli 2011 silam, Allan tengah menyelidiki kasus pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh militer Indonesia. Investigasinya itulah yang kemudian mempertemukan Allan dengan Prabowo yang sudah diberhentikan dari dunia kemiliteran.
Dalam wawancara itu, Allan mengaku Prabowo tidak mau menjelaskan secara spesifik kasus per kasus pembunuhan yang terjadi pada zaman Order Baru. Namun, Prabowo bercerita panjang lebar kepada Allan tentang pemikirannya akan fasisme hingga dunia militer. Prabowo juga turut bercerita soal kedekatan dengan pelaku usaha, militer, dan intelijen Amerika.
Semua pembicaraan itu, sebut Allan memang dilakukan dengan perjanjian “off the record”. Namun, Allan akhirnya melanggar etika jurnalistik itu karena merasa masyarakat Indonesia perlu tahu akan sosok Prabowo sebenarnya lantaran Prabowo akan segera dipilih sebagai calon presiden.
sumber : http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/02/1014434/yakin.benar.allan.nairn.tantang.prabowo.adukannya.ke.penegak.hukum?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
MICHAEL JORDAN, SANG LEGENDA BASKET
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
PENANTIAN SANG AYAH
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Langganan:
Postingan (Atom)