Gereja dan masjid di Solo ini satu halaman dan satu dinding

Oleh Merdeka.com – Kam, 18 Jul 2013

•  Gereja dan masjid di Solo ini satu halaman dan satu dinding

MERDEKA.COM. Di Kota Solo, Jawa Tengah, ada dua buah tempat ibadah yang letaknya berdampingan, menempati lahan di atas sebidang tanah yang sama, bahkan alamat yang sama pula. Dua buah bangunan tersebut adalah Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan dan Masjid Al-Hikmah. Keduanya terletak di Jalan Gatot Subroto no 222, Solo.

Tidak ada sekat tembok yang kokoh, atau batas pagar halaman yang tinggi. Satu-satunya penanda atau pemisah bangunan tersebut hanyalah sebuah tugu lilin tua, yang merupakan simbol perdamaian kerukunan umat beragama. Bahkan jamaah kedua tempat ibadah tersebut tak pernah berselisih selama puluhan tahun.

"Kita merasa bangga, bisa hidup bersama meski dengan keyakinan berbeda," ujar Sajadi, salah satu jamaah masjid, ketika ditemui Rabu (18/7).

Menurut Pendeta Nunung Istiningdya, GKJ Joyodiningratan didirikan tahun 1939, sementara musala Al Hikmah yang saat ini sudah berubah menjadi masjid didirikan tahun 1947. Suasana kondusif yang terjalin selama ini, kata Nunung, lantaran selalu terjalinnya komunikasi di antara pengurus kedua tempat beribadah itu.

"Selama puluhan tahun kami tak pernah ada konflik. Sebagai tanda kerukunan, kami mendirikan sebuah tugu lilin di antara bangunan gereja dan masjid," katanya.

Kerukunan antardua jemaah beda agama ini tidak hanya terlihat pada kegiatan ibadah sehari-hari. Saat perayaan hari besar misalnya, mereka akan saling membantu dan mengamankan kegiatan peringatan hari besar tersebut.

Pernyataan Nunung juga dibenarkan oleh Ketua Takmir Masjid Al Hikmah, Natsir Abu Bakar. Menurutnya, sebagai pengurus masjid pihaknya selalu berkomunikasi dengan gereja.

"Kami selalu berkomunikasi, apa pun yang dilakukan harus selalu rukun," terangnya.

Karena harmonisasi yang baik ini, tak jarang dua rumah ibadah tersebut menjadi rujukan pemuka agama seluruh dunia. Ada yang datang dari Singapura, Malaysia, Belanda, Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, juga dari Filipina, Jepang, Vietnam.

Berdasarkan buku tamu gereja maupun buku tamu masjid, terlihat siapa saja yang pernah berkunjung. Kedatangan mereka ke Solo adalah untuk melihat secara langsung tentang kerukunan umat beragama di Solo.

Sumber: Merdeka.com

11 Teroris Tertangkap, 4 Diantaranya Tewas

Kamis, 09 Mei 2013 , 10:48:00 WIB

Laporan: Arief Pratama

RMOL. Sebanyak 11 terduga teroris berhasil diamankan Tim Densus 88 Mabes Polri, tujuh dalam keadaan hidup dan empat orang tewas. Penyergapan dan pengerebekan itu terjadi di empat lokasi kejadian yang berbedada, yaitu Bandung Jawa Barat dan daerah , Kendal, Batang, dan Kebumen Jawa Tengah.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang berada di lokasi penggerebekan teroris RT 2/RW 8 Batu Rengat, Cigondewah Hilir, Marga Asih, Rabu (8/5) malam mengatakan, di Bandung ada lima yang diamankan.

"Yang hidup adalah Maksum, Haris Fauzi, sedangkan yang meninggal Budi Sarif atau Angga, Sarame, Jonet, dan Abu Rohman alias Bambang,” ungkap Jenderal Timur Pradopo.

Maksum berhasil ditangkap tim Densus di Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Sementara Haris Fauzi dan tiga teroris yang tewas lainnya dilumpuhkan di Bandung.

Dari empat lokasi penyergapan, tiga terduga teroris di Kebumen masih dalam pengejaran, yakni inisial ML, W dan N.

"Hari ini 11 orang ditangkap. Dari 11 orang, 4 orang meninggal dunia, yakni 3 di Cigondewah, dan 1 di Batang," jelas Timur.[rsn]
sumber :http://polhukam.rmol.co/read/2013/05/09/109760/11-Teroris-Tertangkap,-4-Diantaranya-Tewas
 
Baca juga:

Warga Terus Berdatangan ke Lokasi Penggerebekan Teroris

Kapolda Jateng Harus Kumpulkan Cagub untuk Bikin Komitmen Keamanan

Densus Bekuk Terduga Teroris di Ciputat

Masih Dicari Keterkaitan Teroris Bandung dan Batang

Satu Terduga Teroris Juga Ditembak di Batang

160 Rumah penganut Kristen Pakistan dibakar

Minggu, 10/03/2013 05:49 WIB

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Kondisi di Pakistan memanas. Ribuan warga yang memprotes penghinaan atas nabi Muhammad, membakar rumah-rumah warga kristiani yang ada di kawasan Lahore.

Insiden ini bermula dari aksi protes 3000 warga Pakistan atas penghinaan terhadap nabi Muhammad yang diduga dilakukan oleh Sawan Masih, pemuda kristiani berusia 28 tahun. Masih sendiri telah ditahan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat kemarin, atas tuduhan penghinaan agama. Namun tidak disebutkan secara detil mengenai penghinaan itu.

Ternyata penahanan oleh pihak polisi itu belum memuaskan warga di Lahore, yang sebagaimana seperti di Pakistan merupakan mayoritas muslim. Aksi protes dilakukan. Dan berujung pada aksi vandalisme pembakaran rumah dan properti lain.

Seperti dilansir dari AFP, para pengunjuk rasa membakar 100-an rumah, furnitur, dan juga sepeda motor. "Awan tebal membumbung di atas rumah-rumah kecil yang terdiri dari satu atau dua kamar," kata seorang repoter AFP dari lokasi kejadian.

Sementara pihak kepolisian mengatakan rumah yang dibakar tidak sampai 100, hanya sekitar 25. Namun relawan HAM lokal setempat Dr Ahmad Raza menyebut angka yang jauh lebih besar.

"Sedikitnya 160 rumah, 18 toko dan dua gereja kecil dibakar," ujar Raza.

Menteri Hukum untuk Provinsi Punjab Rana Sanaullah mengutuk keras aksi kekerasan ini. "Orang-orang ini melakukan kejahatan serius, tanpa moral, dasar hukum atau dasar agama untuk melakukan tindakan seperti itu," ujarnya dalam wawancara dengan TV nasional Express News.
Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/10/054917/2190499/1148/dipicu-penghinaan-nabi-ratusan-rumah-warga-kristiani-di-pakistan-dibakarSumber

(fjr/fjr)

Agama :Pidato Muzadi dan Intoleransi

Pidato Muzadi dan Intoleransi

Victor Silaen* | Rabu, 20 Juni 2012 - 14:03:07 WIB

Dibaca : 59

(dok/ist)Ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi beragama masyarakat ternyata masih rendah.

Nama KH Hasyim Muzadi kerap disebut-sebut dalam media-media sosial akhir-akhir ini. Pasalnya, pidato mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini, akhir Mei lalu, begitu tegas membantah tudingan tentang adanya intoleransi agama di Indonesia.

Pidato yang disampaikan Muzadi di Sidang PBB di Jenewa, dalam kapasitasnya sebagai Presiden World Coference on Relegions for Peace (WCRP), itu antara lain menyinggung soal GKI Yasmin dan menyebut Indonesia sebagai negara muslim.

“Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim mana pun yang setoleran Indonesia. Kalau yang dipakai ukuran adalah masalah Ahmadiyah, memang karena Ahmadiyah menyimpang dari pokok ajaran Islam, namun selalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi politik Barat,” ujarnya.

Ia mengatakan, seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tidak akan dipersoalkan oleh umat Islam. “Kalau yang jadi ukuran adalah GKI Taman Yasmin Bogor, saya berkali-kali ke sana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan lain daripada masalahnya selesai,” kata Muzadi.

Saya ingin mengkritik beberapa hal terkait pidato tersebut. Pertama, tepatkah mengatakan Indonesia adalah “negara muslim”? Istilah ini sungguh absurd. Kalau “muslim” berarti “orang-orang yang beragama Islam”, apakah Indonesia merupakan negara untuk orang-orang yang beragama Islam saja? Jelas tidak. Atas dasar itu ke depan, siapa pun hendaknya tak lagi menyebut Indonesia sebagai “negara muslim”.

Tidakkah teramat jelas bagi kita bahwa Indonesia bukanlah sebentuk negara agama, melainkan negara berdasarkan Pancasila? Dalam Pancasila memang ada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun, bukankah sila tersebut sama sekali tak menyebut agama tertentu?

Kedua, apa maksud Muzadi mengatakan “... tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan lain daripada masalahnya selesai”? Muzadi jelas harus bertanggung jawab atas ucapannya itu.

Ini karena sepanjang yang saya ketahui langsung dari jemaat maupun kuasa hukum GKI Yasmin, mereka justru ingin mendapatkan penyelesaian atas masalah ini selekas mungkin.

Itu sebabnya, meski pihak GKI Yasmin secara hukum sudah jelas “menang” di tingkat Mahkamah Agung (MA), yang lalu diperkuat dengan rekomendasi Ombudsman, mereka masih mau juga diajak memperbincangkan masalah ini, entah itu dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, DPR, atau lainnya.

Bahkan kemudian, pihak GKI Yasmin bersedia diundang oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan—termasuk dengan pihak Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas)—untuk membahas masalah ini.

Ketika awal Mei lalu akhirnya Wantimpres (bersama Wantanas) merekomendasikan solusi atas kasus GKI Yasmin versus Pemkot Bogor ini adalah “membangun masjid di samping gedung GKI Yasmin, sehingga dengan begitu ada semacam simbol kerukunan beragama dan toleransi beragama”, pihak GKI Yasmin pun dengan senang hati menerimanya.

Namun, kalau rekomendasi tersebut ternyata tak juga diterima oleh Wali Kota Bogor, pantaskah pihak GKI Yasmin yang dipersalahkan? Ataukah pihak GKI Yasmin hanya dapat dibenarkan jika mereka “menerima tawaran untuk bersedia direlokasi”—sebagaimana yang selalu dikatakan pihak Pemkot Bogor dan Kemdagri sebagai solusi atas masalah ini? Tampaknya solusi tersebut memang baik.

Namun, tak pernahkah terpikir oleh Wali Kota Bogor Diani Budiarto dan Mendagri Gamawan Fauzi (termasuk Presiden Yudhoyono, yang pernah berjanji pada 16 Desember 2011, di rumahnya sendiri di Cikeas, untuk turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini), bahwa solusi “relokasi” tersebut merupakan sebentuk pelecehan terhadap putusan MA dan rekomendasi Ombudsman yang memerintahkan Wali Kota Bogor untuk taat hukum?

Jadi, siapa sesungguhnya yang tak ingin masalah ini selesai? Kalau Muzadi mengatakan “Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan lain...”, mohon dijelaskan secara bertanggung jawab: siapa yang lebih senang masalah ini tak selesai dan apa yang dimaksud kepentingan lain itu?

Bagi pihak GKI Yasmin, apa untungnya beribadah secara “gerilya”, kali ini di rumah warga dan kali lain di depan Istana Merdeka—setelah sekian lama mereka beribadah di trotoar dekat gereja tapi kemudian dihalau massa intoleran? Sungguh, demi bertahan dalam kebenaranlah mereka rela berjerih-lelah hingga kini.

Ketiga, tentang Indonesia yang toleran menurut Muzadi, saya kira kita harus terbuka menerima hasil pelbagai survei selama ini: bahwa Indonesia memang kian intoleran dari era ke era. Berita dari situs tempo.co (5/6/2012), yang mengutip hasil survei lembaga studi Center of Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah.

“Masyarakat menerima fakta bahwa mereka hidup di tengah keberagaman. Tapi, mereka ragu-ragu menoleransi keberagaman,” kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Philips Vermonte, dalam diskusi bertajuk “Demokrasi Minim Toleransi” di kantornya, 5 Juni lalu.

Philips mencontohkan, masyarakat menerima kenyataan hidup bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Namun, masyarakat relatif enggan memberikan kesempatan kepada tetangganya untuk mendirikan rumah ibadah.

Dalam survei tersebut, 59,5 persen responden tak berkeberatan bertetangga dengan orang beragama lain. Namun sekitar 33,7 persen lainnya menjawab sebaliknya. Penelitian dilakukan pada Februari lalu di 23 provinsi dan melibatkan 2.213 responden. Saat ditanya soal pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungannya, 68,2 persen responden menyatakan lebih baik hal itu tidak dilakukan.

Hanya 22,1 persen yang tidak berkeberatan. Philips mengatakan hasil survei itu bisa menggambarkan persoalan mengapa begitu banyak kasus pelarangan pembangunan rumah ibadah seperti kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia. “Ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi beragama masyarakat ternyata masih rendah,” kata Philips.

Terkait itu, tak heran jika Indonesia menjadi sorotan sejumlah negara dalam Sidang Universal Periodical Review (UPR) 2nd Cycle di Jenewa, 23 Mei lalu. Bukankah fakta bicara bahwa dari era ke era selalu ada saja gereja yang dirusak/ditutup paksa?

Bahkan di era Yudhoyono (2004-2010), ada sekitar 2.442 gereja yang mengalami gangguan berupa perusakan dan penutupan paksa (Manado Post, 17/5/2012). Itu baru gereja, belum termasuk rumah ibadah umat lainnya.

Jadi, lebih bijaklah jika kita dengan rendah hati mengakui bahwa ada yang salah di negara ini terkait meningkatnya intoleransi dewasa ini. Pertama, sikap pembiaran dari pemerintah. Kedua, pendidikan nilai-nilai Pancasila yang gagal.

Untuk yang pertama, tak bisa tidak, supremasi hukum harus ditegakkan. Untuk yang kedua, bukan proyek sosialisasi miliaran rupiah yang harus dilakukan, melainkan para pemimpin yang harus memberi keteladanan konkret di dalam kehidupan sesehari.

*Penulis adalah dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.

(Sinar Harapan)