Jum'at, 24 Agustus 2012 , 07:41:00 WIB
Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi
ILUSTRASI/IST
|
Akibat penyisiran ini, kata anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, pelayanan publik di RSUD Pania pun dipaksa dihentikan. Pasien yang sakit berat dan ringan dilepaskan infusnya dan diminta pulang akibat perawat memilih pulang.
"Selain memaksa RSUD tutup, kemarahan Pasukan Brimob ditumpahkan dalam bentuk sweeping, hingga dilaporkan delapan warga sipil hilang dan belum ketahuan nasibnya. Sikap membabi-buta ini harus dihentikan karena justru merugikan efektifitas strategi kesejahteraan, sebagai lawan strategi keamanan, untuk menangani Papua," kata Eva kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 24/8).
Menurut Eva, "teror kekerasan" berkepanjangan yang dialami rakyat Papua bisa berkonsekuensi fatal bagi NKRI. Bukan saja semua usaha negara untuk membangun citra papua yang aman di dunia internasional menjadi terganggu, tapi juga rakyat Papua akan semakin antipati terhadap Polri dan TNI, yang seharusnya justru memberi keamanan kepada mereka.
"Fraksi PDI Perjuangan menuntut efektifitas sinergi aparat intelejen yang mampu beroperasi secara cerdas dan precise, tanpa menimbulkan efek teror pada rakyat Papua secara keseluruhan," tegas Eva, sambil meminta aparat keamanan mengevaluasi secara fundamental strategi yang selama ini dilaksanakan dan menselaraskannya dengan kptsn politik presiden untuk menggunakan pendekatan kesejahteraan secara konsisten dan konsekuen. [ysa]
sumber:RMOL/Jum'at, 24 Agustus 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar, masukan yang sifatnya membangun blog ini.