Perceraian

Tiga Daerah Paling Banyak Cerai Warganya

 

Selasa, 24 Januari 2012 08:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan angka perceraian nasional hingga 70 persen. Ada tiga daerah tercatat memiliki tingkat perceraian paling tinggi.
Bandung menempati urutan pertama. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi (PT) tahun 2010, angka perceraian mencapai 84.084 perkara. Angka tersebut naik 100 persen lebih dibanding tahun sebelumnya sebanyak 37.523 perkara. Rincian penyebab perceraian adalah sebanyak 33.684 perceraian akibat faktor ekonomi, 25.846 perkara tidak ada keharmonisan, dan 17.348 perkara tidak ada tanggungjawab.

Peringkat kedua diduduki PT Surabaya sebanyak 68.092 perkara. Angkanya meningkat sembilan persen daripada 2009 sebanyak 63.432 perkara. Rincian faktor perceraian di antaranya sebanyak 22.766 perkara akibat tidak ada keharmonisan, sebanyak 17.032 perkara tidak ada tanggungjawab, dan 12.326 perkara faktor ekonomi.
PT Semarang menyusul di posisi berikutnya dengan jumlah 54.105 perkara pada 2010. Angka tersebut meningkat 17 persen dibanding tahun sebelumnya sebanyak 47.592 perkara. Rincian penyebab perceraian antara lain sebanyak 21.648 perkara tidak ada tanggungjawab, sebanyak 13.904 tidak ada keharmonisan, dan sebanyak 12.019 perkara akibat faktor ekonomi.
Dirjen Badilag MA, Wahyu Widiana, mengatakan tren kenaikan perceraian dari tahun ke tahun tidak dapat dicegah. Meski begitu, pihaknya menyangkal bahwa persoalannya adalah mudahnya hakim pengadilan agama mengetok palu untuk menyetujui perceraian. “Malah kami selalu berusaha mediasi agar perceraian tak terjadi,” tepis Wahyu.

Redaktur: Didi Purwadi

Reporter: Erik Purnama Putra

sumber :

http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/12/01/24/lya3j5-tiga-daerah-paling-banyak-cerai-warganya

 

Berita terkait :

 

8000-an Lebih Wanita Sukabumi Menjanda

Jumat, 03 Pebruari 2012 08:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI --- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Sukabumi mencatat ada ribuan warga kota Sukabumi berstatus duda dan janda. Mereka menjanda/menduda baik karena bercerai atau ditinggal meninggal.
"Dari data yang tercatat di kami, jumlah janda sebanyak 8.733 orang dan duda sebaganya 2.554," kata Kepala BPMPKB Kota Sukabumi, Hamdan, kepada wartawan, Jumat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya warga Sukabumi berstatus janda dan duda. Di antaranya adalah minimnya pendapatan masyarakat, kurang sadarnya akan kesehatan dan kurang sadar dalam menggunakan alat kotrasepsi KB. Faktor lain yakni banyaknya kasus perceraian yang disebabkan oleh pernikahan muda.
"Kami pun mempunyai progam khususnya untuk mereka yang berstatus janda yakni progam perempuan kepala keluarga kepemimpinan (PEKKA),'' katanya. ''Program ini bertujuan untuk membuat kaum ibu menjadi kepala keluarga agar mampu mengayomi anaknya yang ditinggal bapaknya atau yatim." 

Redaktur: Didi Purwadi

Sumber: Antara

sumber : http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/12/02/03/lysnms-8000an-lebih-wanita-sukabumi-menjanda

 

SBY Tahu Anas Bagi-bagi Duit di Bandung

Jum'at, 03 Februari 2012 , 21:38:00 WIB

Laporan: Samrut Lellolsima

SBY/IST

RMOL. Setelah beberapa nyanyiannya terbukti di Pengadilan, Muhammad Nazaruddin semaki kencang saja bernyanyi. Kini, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengarahkan nyanyian kepada Susilo Bambang Yudhoyono.
Nazar menegaskan, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui pembagian duit oleh Anas Urbaningrum dalam kongres partai di Bandung, dua tahun lalu.

"Pak SBY tahu, karena ada salah satu calon yang kalah membawa bukti-bukti dan memberitahukannya," kata Nazar di Pengadilan Tipikor, Jakarta (Jumat malam, 3/1).

Nazar sendiri tidak menyebut apakah Marzuki Alie atau Andi Mallarangeng atau hanya pendukung keduanya saat kongres yang melaporkan hal tersebut kepada SBY.

Seperti diketahui, di dalam persidangan, Rosa mengakui bahwa ada aliran dana milik Perusahaan Permai Group senilai kurang lebih Rp 80 miliar yang terdiri dari Rp 30 miliar dan 5 juta dolar Amerika yang digunakan untuk kepentingan Anas Urbaningrum dalam suksesi Ketua Umum Partai Demokrat. Uang tersebut dibawa ke Hotel Aston di Bandung dan dibagi-bagikan kepada DPC-DPC Partai Demokrat agar supaya DPC-DPC itu memilih Anas Urbaningrum.

Keterangan Rosa diperkuat Yulianis. Wakil Direktur Keuangan Permai Group itu mengakui pernah mengambil uang milik Permai Group sebesar Rp 30 miliar dan 2 juta dolar Amerika, ditambah uang sumbangan sebesar 3 juta dolar AS untuk biaya Kongres Partai Demokrat di Bandung. Dana tersebut, kata dia, berasal dari fee proyek-proyek Permai Group. Uang di serahkan oleh Yulianis kepada Eva dan Nuril yang mana kemudian dibagi-bagikan kepada DPC-DPC.[dem]
sumber :http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/03/53803/SBY-Tahu-Anas-Bagi-bagi-Duit-di-Bandung-

Ibu Dibunuh Karena Melahirkan Anak Perempuan

TEMPO.CO – Kam, 2 Feb 2012

More »

TEMPO.CO , Jakarta: Sungguh malang nasib Estoria. Perempuan Afganistan yang baru menginjak usia 22 tahun itu harus meregang nyawa karena melahirkan anak ketiganya. Ia bukan meninggal dalam proses melahirkan, melainkan ia dibunuh oleh ibu mertuanya, Wali Hazrata, dan suaminya sendiri, Sher Mohammad. Untunglah, bayi merah yang kini baru berusia dua bulan itu selamat dari pembunuhan.

Kematian Estoria yang tragis ini hanya akibat satu alasan: anak ketiga pasangan ini adalah perempuan… lagi. »Sang suami kecewa karena sangat menginginkan anak lelaki,” kata Kepala Kepolisian Distrik Khanabad, Sufi Habibullah, Senin lalu. Meski berhasil menangkap sang mertua, suami Estoria berhasil kabur dari Provinsi Kunduz, tempat tinggal mereka.
Sebelum meninggal, Estoria pernah mengeluh kepada keluarganya. Sang suami beberapa kali mengancam akan membunuhnya jika kembali melahirkan anak perempuan. »Estoria tinggal di dalam neraka, bukan rumah,” ucap salah seorang tetangga yang tak mau namanya disebut.
Direktur Urusan Perempuan Provinsi Kunduz, Nadira Gya, mengutuk insiden tersebut. »Ini adalah kejahatan keji terhadap perempuan tak berdosa,” ia menegaskan. Kepada Gya, ibu mertua Estoria bersumpah bahwa menantunya itu bunuh diri. Namun polisi membantah keterangan Hazrata. »Tidak ada tali bekas gantungan dan tidak ada bukti di tubuh jenazah yang mendukung pernyataan tersangka,” kata Habibullah.
Nyawa perempuan di Afganistan seakan tiada harganya. Dalam beberapa bulan terakhir, kekejaman demi kekejaman terhadap perempuan di negeri itu semakin mengemuka. Kasus terakhir adalah ditemukannya seorang anak 15 tahun yang disekap dan disiksa oleh iparnya karena menolak menjadi pelacur.
Akibat kritikan dunia internasional, pemerintah Afganistan pun mengeluarkan pernyataan sikap untuk mendukung dan melindungi hak perempuan. »Hak perempuan adalah inti dari keamanan nasional negara dan keamanan rakyat di mana pun berada.”
AP | BBC | SITA PLANASARI A.
sumber: http://id.berita.yahoo.com/ibu-dibunuh-karena-melahirkan-anak-perempuan-232702599.html

02.02.2012 09:47

BIN Tengarai “Social Distrust”

Penulis : Editorial Sinar Harapan   

(foto:dok/ist)

Berbagai gangguan keamanan yang merebak di sejumlah daerah menjadi pokok pembicaraan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR dan Badan Intelijen Negara (BIN), Selasa.
Latar belakang masalahnya sangat beragam, namun hampir seluruhnya melibatkan massa yang sangat banyak, menimbulkan korban, serta kerugian materiil yang cukup besar.
Pemerintah diminta mewaspadai dan mengambil langkah-langkah yang memadai agar kasus-kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Tantangan yang dihadapi sangat besar mengingat kecenderungan eskalasi politik yang akan terus meningkat menjelang Pemilu dan Pilpres 2014.
BIN dan DPR mencatat sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjelma menjadi aksi massa dan mengganggu keamanan dalam negeri. Pertama, makin meluasnya gejala amuk massa.
Dari sisi geografis eskalasinya makin meningkat, terutama dari sisi mobilisasi massanya. "Ini faktor penyebabnya beragam. Nah yang terakhir mengemuka adalah isi-isu pertanahan," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddik.
Kedua, fenomena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa gerakan massa.
Mereka bukan hanya tidak mempercayai lembaga-lembaga tersebut, melainkan berani melakukan perlawanan dan penyerangan, seperti yang terlihat pada aksi perusakan dan pembakaran sejumlah rumah pejabat dan gedung-gedung pemerintahan.
Ketiga, munculnya budaya kekerasan yang makin marak, dan informasinya dengan cepat menyebar luas melalui berbagai media. Kenyataan ini sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat luas sehingga dikhawatirkan bisa menyebabkan berkembangnya sikap permisif terhadap tindakan kekerasan.
Keempat, efektivitas pemerintah dalam menangani berbagai problem masyarakat sangat lemah. Sering kali pemerintah pusat dan daerah sangat lamban mengantisipasi persoalan yang muncul, demikian pula pada penanganannya. Kasus kerusuhan di Bima, Nusa Tenggara Barat, menjadi contoh nyata soal ketidakefektifan ini.
Catatan BIN dan Komisi I DPR tersebut sebenarnya merupakan pembenaran atas berbagai sinyalemen dan penelitian beberapa lembaga survei belakangan ini.
Ketidakpuasan publik terhadap lembaga-lembaga negara terus merosot sehingga tidak seharusnya disikapi dengan pencitraan dan pembelaan diri. Politik pencitraan yang dikedepankan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru kontra produktif terhadap persepsi publik tersebut.
Rakyat melihat dengan mata telanjang cara penanganan masalah yang berbelit-belit dan tidak jelas ujung pangkalnya, misalnya pada skandal Bank Century, rekening gendut perwira tinggi Polri, mafia peradilan, korupsi di Kemenpora dan Kemenakertrans, dan berbagai kasus lainnya.
Rakyat melihat SBY tidak tegas memimpin gerakan antikorupsi seperti yang pernah ia janjikan beberapa tahun lalu. Rakyat justru melihat upaya cuci tangan dan pembelaan diri secara berlebihan sehingga menimbulkan tanda tanya, kebingungan, dan ketidakpercayaan.
Praktik penyimpangan di pemerintah pusat ditiru begitu saja oleh aparat di tingkat daerah, tak terkecuali lembaga peradilannya. Tingkah laku aparat Polri juga makin tidak terkendali, ringan tangan, dan tak segan menembak mati rakyatnya sendiri, seperti yang terjadi di Mesuji, Papua, dan Bima.
Tekanan yang bertubi-tubi itu menimbulkan keberanian dan tekad untuk melawan, sekalipun harus menabrak aturan dan rambu hukum.
Kenyataan ini bisa berdampak luas dan sangat merugikan. Demikian halnya dengan aksi-aksi buruh yang semakin berani menuntut hak dengan menggalang pemogokan. Dampaknya bukan sekadar kerugian materiil dan ekonomis, melainkan bisa politik.
Karena itu, analisis BIN dan Komisi I DPR perlu disikapi dengan jernih. SBY harus berlapang dada menerima kritik, mengambil langkah-langkah yang tepat dan proporsional untuk mengurai keadaan agar tidak bertambah rumit. Bila tidak, situasi akan mengarah pada ketidakpercayaan umum (social distrust), suatu keadaan yang sangat tidak kita kehendaki bersama.
Pengalaman kita pada 1998, yang juga diawali social distrust, terasa sangat pahit dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkannya. Kita tidak boleh terperosok pada lubang yang sama. Ini tidak akan terjadi bila kita arif dan memahami demokratisasi telah mendorong rakyat berani memperjuangkan keadilan dan hak-hak politiknya.
sumber :http://www.sinarharapan.co.id/content/read/bin-tengarai-social-distrust/