FPI Keberatan atas Laporan Wikileaks

08.09.2011 10:40

Penulis : M Bachtiar Nur   

(foto:dok/ist)

JAKARTA – Front Pembela Islam (FPI) meminta pemerintah memanggil Duta Besar AS di Jakarta untuk dimintai keterangan terkait data yang dibocorkan situs Wikileaks. Selain itu, pemerintah juga diminta menyampaikan Nota Protes Diplomatik secara resmi ke Gedung Putih.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPP FPI Munarman ketika dihubungi, Rabu (7/9). FPI keberatan dengan beredarnya berita kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat tentang FPI yang dibocorkan Wikileaks itu.
Munarman mengatakan, tudingan terhadap FPI tersebut tanpa fakta. Tudingan itu antara lain terkait pendanaan FPI oleh Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), ataupun institusi pemerintah lainnya.
Akibat pendanaan itu, FPI digambarkan sebagai attack dog. FPI juga meminta pemerintah RI melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarluaskan berita bohong, karena telah melecehkan dan memfitnah dua institusi penting negara, yaitu Polri dan BIN.
Munarman menambahkan, pernyataan Yahya Assegaf mengenai pendanaan terhadap FPI dilakukan karena mereka kecewa tidak bisa mengendalikan FPI. Yahya sendiri juga diketahui latar belakangnya sebagai intelejen. "Dia melakukan black propaganda, memfitnah FPI sebagai attack dog polisi. Ini poin penting dari dokumen yang telah dikeluarkan Wikileaks," ujarnya.
Untuk menindaklanjuti laporan itu, Munarman mengaku telah mengklarifikasi ke pengurus-pengurus lama. Mereka mengaku tidak pernah menerima dana dari para donatur yang disebutkan Wikileaks itu.
"Kalau benar ada, mungkin FPI gedungnya sudah 10 lantai. FPI juga tidak lagi repot minta sumbangan. Saat ini, kalau hendak mengadakan kegiatan, kami minta sumbangan dari kantong masing-masing, baik pengurus maupun jemaah," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia menambahkan, bocoran kawat diplomatik kedubes AS tertanggal 19 Februari 2006 yang dikutip Wikileaks memberikan keanehan tersendiri. Ia menjelaskan, di Amerika, identitas anggota CIA tidak bisa diketahui kecuali oleh direktur CIA, dan menteri pertahanan, dan presiden.
Sebaliknya, di Indonesia, agen BIN jelas-jelas membuka identitasnya dan diketahui oleh kedutaan asing. "Artinya apa? Fungsi-fungsi kontra-intelejen tidak bisa dilakukan lagi oleh BIN ini, karena agen-agennya sudah diketahui orangnya siapa saja. Justru yang sekarang ini terjadi, agen BIN membocorkan atau lebih tepatnya menjual informasi ke diplomat Amerika,” katanya.
sumber :http://www.sinarharapan.co.id/content/read/fpi-keberatan-atas-laporan-wikileaks/