Tangkap Dulu Boediono, Lalu Yudhoyono…

Selasa, 03 Desember 2013 , 10:29:00 WIB

Laporan: Ade Mulyana

ILUSTRASI

RMOL. Bailout Bank Century pada 2008 senilai Rp 6,7 triliun adalah rekayasa politik alasan “berdampak sistemik” yang digunakan adalah kebohongan yang nyata dan terkutuk.

Begitu disampaikan kelompok mantan aktivis mahasiswa angkatan 1977/1978 yang kemarin berkunjung ke MPR RI untuk menyampaikan aspirasi mengenai megaskandal danatalangan Bank Century itu.

Menurut mereka, otak perekayasa bailout Bank Century itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menggunakan kekuasaannya sebagai Presiden RI dengan menerbitkan Perppu 4/2008.

"Sedang Boediono menyelewengkan kewenangannya ketika itu sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk mengubah-ubah persyaratan Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century hingga ke titik paling tidak masuk akal, hanya demi (seolah-olah) sahihnya Bank Century digelontori uang rakyat hingga Rp 6,7 triliun," Sukmadji Indro Tjahjono, motor Gerakan Aktivis 77/78 dalam keterangan yang diterima redaksi.

Indro dan kawan-kawannya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan langkah konyol dan bertele-tele, serta segera menangkap dan menetapkan Wapres RI Boediono sebagai tersangka.

"Sehingga dengan demikian penegakkan hukum bisa segera melangkah ke Sdr. Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai orang paling bertanggungjawab atas pembobolan uang rakyat Rp 6,7 triliun itu," ujarnya lagi.

Langkah KPK yang bertele-tele dalam menangani skandal rekayasa bailout Bank Century, menurut hemat Indro, hanya menimbulkan kegaduhan politik dan menghabiskan energi rakyat Indonesia yang sedang dirundung derita panjang di hampir semua bidang kehidupan.

"Kami rakyat Indonesia sudah bosan dan muak menyaksikan para petinggi negeri ini, memamerkan keculasan dan kebohongannya tanpa rasa malu sedikitpun untuk melepaskan tanggungjawabnya atas skandal mega korupsi Bank Century," demikian Gerakan Aktivis 77/78. [dem]
Sumber:http://www.rmol.co/read/2013/12/03/135226/Tangkap-Dulu-Boediono,-Lalu-Yudhoyono%E2%80%A6-

Presiden SBY - Bukan Raja Batak

Kontroversi Gelar Raja Batak

SBY Diberi Gelar Kehormatan

Bukan Raja Batak

 Tribunnews.com - Selasa, 18 Januari 2011 14:58 WIB
 Tribun Medan/Adol F Rumaijuk\

  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak diberi gelar raja batak. Tetapi secara khusus Lembaga Adat Batak Angkola, memberi gelar kehormatan sebagaimana biasa mereka berikan kepada tokoh yang dihormati.

"Gelar kehormatan Bapak SBY, Dr Soesilo Bambang Yudhoyono Siregar gelar Patuan Sorimulia Raja. Yaitu gelar kehormatan tertinggi Batak Mandailing. Dalam bahasa Indonesia berarti paduka tuan," tulis TB Silalahi, tuan rumah Grand Opening Museum Batak TB Silalahi Center, dalam keterangan pers, Selasa (18/1/2011).

"Ibu negara Ani Bambang Yudhoyono Pohan, Naduma Harungguan Hasayangan," lanjutnya.

Silalahi menjelaskan Sori artinya memberikan kemakmuran, keteladanan, dan kenyamanan. Sementara Mulia artinya dihormati, dimuliakan. Dan Raja, dalam gelar yang diterima SBY, artinya pimpinan dalam acara adat.

Sedangkan arti gelar Naduma Harungguan Hasayangan adalah gelar kehormatan bagi istri atau permaisuri. "Harungguan artinya kesatuan, hasayangan panggilan dan penyayang kepada sesama," tegas Silalahi.

Sumber :Tribunnews.com/ Kamis, 18 Januari 2011

Penulis: M. Ismunadi  |   Editor: Johnson Simanjuntak

Baca berita terkait "

AMAS Kecam Kedatangan SBY untuk Ambil Gelar Rajak

Tribunnews.com - Selasa, 18 Januari 2011 12:35 WIB

  

  

  

Laporan Wartawan Tribun Medan, Bey

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Aliansi Mahasiswa Anti SBY (AMAS) menilai kepemimpinan SBY-Budiono gagal dalam memimpin indonesia dan mensejahterakan rakyat, yang ada hanya melakukan penindasan dan pembohongan rakyat, Selasa (18/1/2011).

Kordinator Aksi, Edo mengatakan dalam orasinya bahwa SBY tidak pernah memihak kepada rakyat yang ada hanya memihak kepada kapitalis. Keberpihakan kepada kapitalis sebagai bentuk perlawanan terhadap rakyat.

Ia menjelaskan, jika dilakukan evaluasi secara mendalam banyak kemunafikan dan kegagalan presiden baik dari segi ekonomi maupun penegakan hukum. Dari kegagalan ini sebaiknya SBY melakukan intropeksi dengan turun dari jabatannya. SBY tidak pernah memikirkan rakyat yang ada hanya melakukan politik pencitraan.

Kedatangan SBY ke Sumut, kata Edo, merupakan suatu bentuk penghinaan karena tujuannya bukan untuk melihat kondisi rakyat tetapi untuk mengambil gelar raja, maka kami menolak kedatangan SBY.

"Bentuk kegagalan SBY adalah tidak mampu mensejahterakan rakyat, melakukan komersialisasi dan privatisasi pendidikan. Selain itu, SBY harus mencabut protap Polri nomor 1/8/2010 tentang penanggulangan tindak anarkis," ungkap Korlap.

Sambungnya, Amas yang terdiri dari Pema Fisip USU, SMI Cabang Medan, HMI Komisariat Hukum, HMI Fisip USU, Barmas menolak dengan tegas kepemimpinan SBY yang dianggap gagal dan mendapat nilai merah. Sebaiknya mereka harus segera mundur dari kepemimpinan.

Dalam melakukan demontrasinya dengan menggunakan baleho dan spanduk, massa yang berjumlah sekitar 80 orang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. (*)

Editor: Harismanto  |  Sumber: Tribun Medan 
Sumber :Tribunnews.com/ Kamis, 18 Januari 2011

Budayawan Batak: Tak Mudah Beri Marga dan Gelar ke Seseorang

Kamis, 20/01/2011 10:01 WIB
Budayawan Batak: Tak Mudah Beri Marga dan Gelar ke Seseorang 
Moksa Hutasoit - detikNews



Jakarta - Di dalam adat batak, tidak mudah untuk memberikan seseorang sebuah gelar. Sebelum mendapat gelar, orang tersebut haruslah mendapat marga terlebih dahulu.

"Bukan hal yang mudah bagi seseorang untuk mendapatkan gelar, sebelum pemberian gelar seharusnya diberi marga terlebih dahulu," ujar budayawan Batak, Mangatas Pasaribu, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (20/1/2011).

Mangatas menjelaskan, pemberian marga adat batak merupakan sesuatu yang besar, sakral, dan biasanya bakal diadakan pesta. "Ada pesta yang besar dan ada yang kecil, tergantung orangnya," lanjut Mangatas.

Sebelum pemberian marga, seharusnya sudah ada orangtua yang nantinya akan mengangkat orang itu sebagai anaknya. Setelah itu, keluarga dalam satu keturunan harus duduk bersama untuk menyetujui pemberian marga ini.

"Harus dibicarakan, dia akan jadi anak ke berapa, barulah digelar pesta," papar Mangatas.

Setelah mendapat marga, orang tersebut baru bisa mendapat gelar atau penghargaan. Namun yang harus diperhitungkan adalah sejauh mana sumbangsih orang tersebut terhadap marga atau budaya batak.

Setelah mendapat gelar pun, ada konsekuensi yang harus dilakukan. Jika ada pesta, orang ini harus menghadirinya. Dia harus siap menghadirinya, mewakili marga yang sudah didapat.

"Dan proses ini adalah sesuatu yang sangat terhormat di adat batak," tandasnya.

Saat mengunjungi Sumatera Utara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan gelar Patuan Sorimulia Raja. Pihak istana membantah jika presiden saat itu juga diberi marga.

Sebelumnya diberitakan bila SBY mendapat gelar kehormatan dari Lembaga Adat Batak Angkola. Selain dapat gelar kehormatan, SBY juga mendapat 'nama tambahan' Siregar. Sedangkan Ibu Ani Yudhoyono mendapat Pohan.

Tambahan nama baru itu dijelaskan dalam rilis yang diterima wartawan dari panitia melalui Biro Pers Istana. Penganugerahan gelar itu dilakukan di Museum Batak, Desa Pagar Batu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumut.

Dituliskan dalam rilis itu, 'Gelar kehormatan SBY, Dr H Susilo Bambang Yudhoyono Siregar, gelar Patuan Sorimulia Raja'. Patuan artinya, gelar kehormatan tertinggi Batak Mandailing, dalam bahasa Indonesia artinya Paduka Tuan. Sori artinya memberikan kemakmuran, keteladanan dan kenyamanan. Mulia artinya dihormati atau dimuliakan. Raja artinya pimpinan dalam acara adat.
(mok/lrn)
Sumber : detikNews /Kamis, 20 Januari 2011

Gelar Kehormatan untuk SBY

Rabu, 19 Januari 2011 | 03:37 WIB

KO M PA S / K H A E R U D I N

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberi tongkat Tunggal Panaluan, simbol kepemimpinan dalam adat Batak, saat peresmian Museum Batak di Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (18/1). Presiden dan Ibu Negara juga dianugerahi pakaian kebesaran adat dari enam sub-etnis Batak, yakni batak Toba, Mandailing, Angkola, Simalungun, Karo, dan Pakpak.

Balige, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberi gelar kehormatan oleh Lembaga Adat Batak Angkola, Patuan Sorimulia Raja. Sementara, Ny Ani Yudhoyono mendapat gelar Naduma Harungguan Hasyangan. Pemberian gelar dilakukan di sela peresmian Museum Batak, di Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (18/1).
Tak hanya gelar adat yang didapat Presiden dan Ibu Negara, enam puak (sub-etnis) Batak pun menganugerahi mereka pakaian kebesaran adat. Keenam puak Batak tersebut adalah Toba, Mandailing, Angkola, Simalungun, Karo, dan Pakpak.
Penggagas Museum Batak yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hankam, Tiopan Bernhard Silalahi, mengatakan, Presiden Yudhoyono bukan diberi gelar Raja Batak sebagaimana diutarakan-dalam suatu unjuk rasa-sekelompok masyarakat baru-baru ini di Medan, ibu kota Sumatera Utara (Sumut).
”Gelar yang diberikan Lembaga Adat Batak Angkola secara khusus ini merupakan gelar kehormatan, yakni Patuan Sorimulia Raja bagi Presiden Yudhoyono. Gelar kehormatan ini biasa diberikan masyarakat adat kepada tokoh yang dihormati,” tambah Silalahi.
Pemberian gelar tersebut, lanjut Silalahi, didasarkan penghargaan yang tinggi terhadap Kepala Negara dan Ibu Negara. ”Apalagi, secara khusus Presiden sudah membuktikan perhatiannya terhadap wilayah Sumut, dengan diresmikannya Bandar Udara Silangit (Tapanuli Utara) dan Proyek PLTA Asahan I,” katanya.
Paduka Tuan
Patuan Sorimulia Raja merupakan gelar kehormatan tertinggi dalam adat Angkola Mandailing. Patuan artinya Paduka Tuan. Sori bermakna memberi kemakmuran, keteladanan, dan kenyamanan. Mulia artinya dihormati, sedangkan Raja berarti pimpinan dalam acara adat.
Gelar Naduma Harungguan Hasayangan merupakan gelar bagi istri atau permaisuri. Naduma artinya orang yang berkecukupan atau sejahtera. Harungguan berarti kesatuan, sedangkan Hasayangan artinya penyayang kepada sesama.
Pemberian pakaian kebesaran adat dari semua puak Batak dilakukan dalam upacara sederhana yang diiringi tarian tortor kolaborasi enam puak Batak. Mula-mula kepada Presiden dikenakan pakaian adat Batak Toba. Selanjutnya, lembaga adat puak Batak lainnya menyerahkan seperangkat pakaian adat yang disertai petuah bagi Presiden agar memimpin rakyatnya menuju kesejahteraan. Terakhir, Puak Angkola menyerahkan pakaian kebesaran adatnya dan gelar kehormatan tersebut.
Bekal kerja keras
Seusai upacara pemberian gelar, Presiden mengungkapkan, pemberian gelar ini menjadi bekal untuk bekerja lebih keras. ”Bagi saya, gelar dan pakaian kebesaran adat ini adalah kehormatan sekaligus dukungan untuk bekerja keras demi kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa dan negara, termasuk masyarakat Batak,” katanya.
Antropolog dari Universitas Sumatera Utara Prof Robert Sibarani mengakui, memang ada kontroversi seputar pemberian gelar adat terhadap Presiden. Namun, kontroversi itu muncul karena tidak semua masyarakat Batak mengetahui, bahwa gelar yang diberikan kepada Presiden itu bukan gelar Si Raja Batak.
”Gelar Si Raja Batak hanya milik leluhur orang Batak. Kan, tidak mungkin kami memberi gelar yang seharusnya milik leluhur orang Batak kepada orang Jawa. Gelar ini (yang diberikan Puak Angkola) hanya berupa nama saja. Sama seperti saya dinamakan Robert, apa harus saya menjadi orang Inggris untuk dapat nama itu,” kata Robert menjelaskan. (BIL)
Sumber : kompas.com. Kamis, 20 Januari 2011 


Terkait :

Gelar Raja Batak tidak pantas untuk SBY

Kurang Tepat Momen Penganugerahan Raja Batak

Antara - Selasa, 18 Januari

• Kirim
• Kirim via YM
• Cetak

Medan (ANTARA) - Antropolog dari Universitas Sumatera Utara Prof Dr Chalida Fachruddin, MA, menilai saat ini kurang tepat momen penganugerahan gelar Raja Batak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena dia kini banyak dikritik.
"Pemberian gelar pada kepala negara itu tentunya harus lebih dahulu dipikirkan mengenai situasi dan kondisinya, tidak seperti yang terjadi saat ini," katanya di Medan, Senin, ketika diminta komentarnya mengenai penolakan sejumlah elemen masyarakat atas penganugerahan gelar Raja Batak kepada Yudhoyono.
Rencananya, Presiden Yudhoyono akan dianugerahi gelar Raja Batak dalam acara peresmian Museum Batak di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara, pada 18 Januari 2011.
Penganugerahan gelar kepada Presiden Yudhoyono, menurut Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) itu, dinilai sah-sah saja, apalagi hal ini dilakukan kepada kepala pemerintahan di negeri ini.
"Presiden yang juga kepala negara itu, tentunya harus dihormati dan dihargai. Bentuk penghargaan tersebut yakni dengan pemberian gelar Raja Batak," kata Chalida.
Bahkan, pemberian gelar raja, datuk dan gelar tertinggi lainnya dari berbagai daerah di tanah air ini sudah sering diperoleh Presiden Yudhoyono.
"Penganugerahan gelar itu tentunya didahului dengan penilaian dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan gelar raja tersebut," katanya.
Kalau pun ada, sekelompok massa yang menolak pemberian gelar Raja Batak kepada Presiden Yudhoyono, karena mereka mungkin merasa tidak dilibatkan dalam penilaian pemberian gelar dimaksud.
Namun, kata Chalida, kelompok yang tidak diikutsertakan itu tidak perlu menggelar berbagai aksi unjukrasa di jalanan, ini juga dinilai kurang tepat.
"Lebih baik dibahas dan dibicarakan melalui pihak panitia yang merencanakan akan memberikan gelar Raja Batak kepada Presiden Yudhoyono. Ini adalah cara berdemokrasi yang baik di masyarakat," katanya.
Menolak
Sebelumnya, massa "Partukkoan Naposo Bangso Batak" berunjuk rasa di Medan, Minggu (16/1), menolak rencana penganugerahan gelar Raja Batak bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Unjuk rasa sekitar seratusan orang itu dilakukan di dua tempat yakni Bundaran Sudirman yang berdekatan dengan gereja HKBP dan Tugu Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII.
Koordinator aksi "Partukkoan Naposo Bangso Batak" Edi Barita Malau dalam orasinya mengatakan, rencana penganugerahan gelar itu ditolak karena tidak melibatkan seluruh unsur etnis tersebut.

Kegiatan itu dinilai hanya dimaksudkan untuk kepentingan kelompok tertentu, khususnya untuk kepentingan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, TB Silalahi.

"Itu mencederai pluralisme di masyarakat Batak," katanya.
Edi Barita mengatakan, penolakan itu juga dilakukan karena Presiden Yudhoyono dinilai belum pantas mendapat gelar sebagai Raja Batak yang sangat sakral dan dikagumi.
Sumber :Yahoo Indinesia News./Antara/ Selasa, 18 Januari 2011

Terkait :
Baca : Gelar kehormatan unutuk SBY
           Gelar Raja batak tidak pantas untuk SBY