Kurang Tepat Momen Penganugerahan Raja Batak
Medan (ANTARA) - Antropolog dari Universitas Sumatera Utara Prof Dr Chalida Fachruddin, MA, menilai saat ini kurang tepat momen penganugerahan gelar Raja Batak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena dia kini banyak dikritik.
"Pemberian gelar pada kepala negara itu tentunya harus lebih dahulu dipikirkan mengenai situasi dan kondisinya, tidak seperti yang terjadi saat ini," katanya di Medan, Senin, ketika diminta komentarnya mengenai penolakan sejumlah elemen masyarakat atas penganugerahan gelar Raja Batak kepada Yudhoyono.
Rencananya, Presiden Yudhoyono akan dianugerahi gelar Raja Batak dalam acara peresmian Museum Batak di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara, pada 18 Januari 2011.
Penganugerahan gelar kepada Presiden Yudhoyono, menurut Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) itu, dinilai sah-sah saja, apalagi hal ini dilakukan kepada kepala pemerintahan di negeri ini.
"Presiden yang juga kepala negara itu, tentunya harus dihormati dan dihargai. Bentuk penghargaan tersebut yakni dengan pemberian gelar Raja Batak," kata Chalida.
Bahkan, pemberian gelar raja, datuk dan gelar tertinggi lainnya dari berbagai daerah di tanah air ini sudah sering diperoleh Presiden Yudhoyono.
"Penganugerahan gelar itu tentunya didahului dengan penilaian dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan gelar raja tersebut," katanya.
Kalau pun ada, sekelompok massa yang menolak pemberian gelar Raja Batak kepada Presiden Yudhoyono, karena mereka mungkin merasa tidak dilibatkan dalam penilaian pemberian gelar dimaksud.
Namun, kata Chalida, kelompok yang tidak diikutsertakan itu tidak perlu menggelar berbagai aksi unjukrasa di jalanan, ini juga dinilai kurang tepat.
"Lebih baik dibahas dan dibicarakan melalui pihak panitia yang merencanakan akan memberikan gelar Raja Batak kepada Presiden Yudhoyono. Ini adalah cara berdemokrasi yang baik di masyarakat," katanya.
Menolak
Sebelumnya, massa "Partukkoan Naposo Bangso Batak" berunjuk rasa di Medan, Minggu (16/1), menolak rencana penganugerahan gelar Raja Batak bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Unjuk rasa sekitar seratusan orang itu dilakukan di dua tempat yakni Bundaran Sudirman yang berdekatan dengan gereja HKBP dan Tugu Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII.
Koordinator aksi "Partukkoan Naposo Bangso Batak" Edi Barita Malau dalam orasinya mengatakan, rencana penganugerahan gelar itu ditolak karena tidak melibatkan seluruh unsur etnis tersebut.
Edi Barita mengatakan, penolakan itu juga dilakukan karena Presiden Yudhoyono dinilai belum pantas mendapat gelar sebagai Raja Batak yang sangat sakral dan dikagumi.
Sumber :Yahoo Indinesia News./Antara/ Selasa, 18 Januari 2011
Terkait :
Baca : Gelar kehormatan unutuk SBY
Gelar Raja batak tidak pantas untuk SBY
"Pemberian gelar pada kepala negara itu tentunya harus lebih dahulu dipikirkan mengenai situasi dan kondisinya, tidak seperti yang terjadi saat ini," katanya di Medan, Senin, ketika diminta komentarnya mengenai penolakan sejumlah elemen masyarakat atas penganugerahan gelar Raja Batak kepada Yudhoyono.
Rencananya, Presiden Yudhoyono akan dianugerahi gelar Raja Batak dalam acara peresmian Museum Batak di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara, pada 18 Januari 2011.
Penganugerahan gelar kepada Presiden Yudhoyono, menurut Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) itu, dinilai sah-sah saja, apalagi hal ini dilakukan kepada kepala pemerintahan di negeri ini.
"Presiden yang juga kepala negara itu, tentunya harus dihormati dan dihargai. Bentuk penghargaan tersebut yakni dengan pemberian gelar Raja Batak," kata Chalida.
Bahkan, pemberian gelar raja, datuk dan gelar tertinggi lainnya dari berbagai daerah di tanah air ini sudah sering diperoleh Presiden Yudhoyono.
"Penganugerahan gelar itu tentunya didahului dengan penilaian dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan gelar raja tersebut," katanya.
Kalau pun ada, sekelompok massa yang menolak pemberian gelar Raja Batak kepada Presiden Yudhoyono, karena mereka mungkin merasa tidak dilibatkan dalam penilaian pemberian gelar dimaksud.
Namun, kata Chalida, kelompok yang tidak diikutsertakan itu tidak perlu menggelar berbagai aksi unjukrasa di jalanan, ini juga dinilai kurang tepat.
"Lebih baik dibahas dan dibicarakan melalui pihak panitia yang merencanakan akan memberikan gelar Raja Batak kepada Presiden Yudhoyono. Ini adalah cara berdemokrasi yang baik di masyarakat," katanya.
Menolak
Sebelumnya, massa "Partukkoan Naposo Bangso Batak" berunjuk rasa di Medan, Minggu (16/1), menolak rencana penganugerahan gelar Raja Batak bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Unjuk rasa sekitar seratusan orang itu dilakukan di dua tempat yakni Bundaran Sudirman yang berdekatan dengan gereja HKBP dan Tugu Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII.
Koordinator aksi "Partukkoan Naposo Bangso Batak" Edi Barita Malau dalam orasinya mengatakan, rencana penganugerahan gelar itu ditolak karena tidak melibatkan seluruh unsur etnis tersebut.
Kegiatan itu dinilai hanya dimaksudkan untuk kepentingan kelompok tertentu, khususnya untuk kepentingan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, TB Silalahi.
"Itu mencederai pluralisme di masyarakat Batak," katanya.Edi Barita mengatakan, penolakan itu juga dilakukan karena Presiden Yudhoyono dinilai belum pantas mendapat gelar sebagai Raja Batak yang sangat sakral dan dikagumi.
Sumber :Yahoo Indinesia News./Antara/ Selasa, 18 Januari 2011
Terkait :
Baca : Gelar kehormatan unutuk SBY
Gelar Raja batak tidak pantas untuk SBY
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar, masukan yang sifatnya membangun blog ini.