Tokoh Agama: Ini Gerakan Moral

Rumah Pengaduan Kebohongan

Tokoh Agama: Ini Gerakan Moral

Penulis : Laras Pratiwi | Editor : Marcus Suprihadi

Rabu, 19 Januari 2011 | 15:55 WIB

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Yuni, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya menunjukkan pin ajakan untuk tidak berbohong di kampus tersebut, Rabu (19/1/2011). Pin yang dibagikan kepada masyarakat dan warga kampus tersebut merupakan dukungan terhadap gerakan perlawanan terhadap kebohongan yang digulirkan sejumlah tokoh agama.

1

TERKAIT:

• Tokoh Agama Deklarasi Rumah Kebohongan
• Jatim Deklarasikan Gerakan Antibohong
• Hasil Rapat SBY-Tokoh Agama Tak Konkret
• Tokoh Agama: Kami Tidak Akan Terkooptasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan tokoh lintas agama atas undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berlangsung Senin malam lalu di Istana. Akan tetapi, pertemuan yang berlangsung 4,5 jam dalam suasana interaktif itu masih menjadi perbincangan hingga Rabu (19/1/2011) ini.
Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan,  misalnya, sangat menyayangkan pertemuan yang berlangsung tidak adil dan bersifat tertutup. Badan Pekerja mencatat tidak ada satu pun poin dari 19 kebohongan yang dinyatakan tokoh lintas agama dibantah kebenarannya oleh pemerintah dalam pertemuan tersebut.
"Rapat berlangsung sangat lama, hampir 4,5 jam, tapi tidak ada pendalaman tentang substansi. Mereka (pemerintah) hanya mendengar, lalu adu data. Terkesan pemerintah agak keliru menangkap substansi yang diajukan tokoh lintas agama. Diskusi tersbut terasa tidak mengalir dan mengambang," kata Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Terkait dengan kebuntuan dalam pertemuan tersebut dan merespon antusiasme publik terhadap gerakan ini, khususnya yang terlihat langsung pada acara dengar pendapat publik pada 14 Januari 2011 di PGI Salemba, Badan Pekerja memutuskan untuk mendeklarasikan dan membuka Rumah Pengaduan Kebohohan Publik.
Langkah ini untuk menyosialisasikan sekaligus menjaring data-data kebohongan pemerintah dari masyarakat. "Rumah Pengaduan Kebohongan Publik ini merupakan gerakan moral dan bukan sebagai gerakan politik. Tidak ada kepentingan politik dan tidak ada konspirasi untuk menjatuhkan Presiden," tutur Jeirry dalam konfrensi pers di Maarif Institute, Jakarta, Rabu.
Rumah Pengaduan Kebohongan Publik ini dibuat untuk dapat membuka kanal-kanal aduan masyarakat sebagai aspirasi publik, mencoba menjawab keresahan masyarakat, dan mengikutsertakan masyarakat dalam program pemerintah.
Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah mengetahui apa yang dirasakan masyarakat. "Kesejahteraan masyarakat Indonesia secara lahir dan batin adalah tujuan dari gerakan ini. Tokoh agama khawatir kalau masyarakat kita (Indonesia) sudah dalam tahap putus asa terhadap bangsanya sendiri," kata anggota Dewan Pembina Maarif Institute, M Deddy Julianto, yang juga hadir dalam konfrensi pers.
Sumber : kompas,kom /Jumat 21 Januari 2011