Kadang kita merasa ada kedutan di sekitar tubuh, mata, tangan atau bagian lainnya. Di beberapa suku, kedutan mempunyai arti atau alamat atau tanda-tanda seperti misalnya dibawah ini :
1. Kedutan ubun-ubun kepala, akan mendapat kebahagiaan/kesenangan.
2. Kedutan kepala sebelah kanan, akan mendapat sakit.
3. Kedutan kepala sebelah kiri, akan mendapat kemuliaan.
4. Kedutan seluruh kepala, akan melihat yang aneh aneh atau ajal sudah dekat.
5. Kedutan dahi, akan mendapat harta atau ilmu pengetahuan.
6. Kedutan tengkuk, akan dicintai orang kaya.
7. Kedutan alis yang kanan, akan berbahagia, tetapi mendapat kesukaran terlebih dahulu.
8. Kedutan alis yang kiri, akan mendapat kesenangan hati, bertemu keluarga.
9. Kedutan kelopak mata kanan Atas, akan mendapat keuntungan.
10. Kedutan kelopak mata kiri, akan bertemu dengan kekasih atau orang yang dicinta.
11. Kedutan kelopak mata kanan bawah, akan bersedih.
Nah apakah anda percaya arti kedutan seperti yang di sebut diatas..??
dan bagaimana pula dengan telinga yang berdengung di bawah ini ?
Pukul 01.00 - 03.00 Telinga kiri berdengung: akan terjadi pertengkaran.
Telinga kanan berdengung: kemungkinan terjadi pertengkaran yang lebih serius.
Pukul 03.00 - 05.00
Telinga kiri berdengung: akan kehilangan uang.
Telinga kanan berdengung: akan sangat sibuk.
Pukul 05.00 - 07.00
Telinga kiri berdengung: akan ada pesta.
Telinga kanan berdengung: akan dikunjungi teman.
Pukul 07.00 - 09.00
Telinga kiri berdengung: kemungkinan akan bepergian.
Telinga kanan berdengung: akan dikunjungi teman.
Pukul 09.00 - 11.00
Telinga kiri berdengung: firasat akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan.
Telinga kanan berdengung: akan mendapat keberuntungan.
Pukul 11.00 - 13.00
Telinga kiri berdengung: akan menerima surat dari jauh.
Telinga kanan berdengung: akan dikunjungi saudara.
Pukul 13.00 - 15.00
Telinga kiri berdengung: akan pesta.
Telinga kanan berdengung: akan dikunjungi teman dari jauh.
Pukul 15.00 - 17.00
Telinga kiri berdengung: akan bepergian:
Telinga kanan berdengung: akan dikunjungi teman dari jauh.
Pukul 17.00 - 19.00
Telinga kiri berdengung: akan kehilangan uang.
Telinga kanan berdengung: akan hoki.
Pukul 19.00 - 21.00
Telinga kiri berdengung: akan pesta.
Telinga kanan berdengung: akan dikunjungi teman.
Pukul 21.00 - 23.00
Telinga kiri berdengung: pertanda keberuntungan.
Telinga kanan berdengung: akan pesta.
Pukul 23.00 - 01.00
Telinga kiri berdengung: kekasih memikirkan anda.
Telinga kanan berdengung: kemungkinan akan kehilangan uang
Bila anda mengalaminya, jangan di percaya, dan berdoalah kepada Tuhan agar anda mendapat keselamatan dunia dan akhirat.
Mengenai Saya
- Alboin B. P, SE
- Shio : Macan. Tenaga Specialist Surveillance Detection Team di Kedutaan Besar. Trainer Surveillance Detection Team di Kedutaan Besar Negara Asing. Pengajar part time masalah Surveillance Detection, observation techniques, Area and building Analysis, Traveling Analysis, Hostile surveillance Detection analysis di beberapa Kedutaan besar negara Asing, Hotel, Perusahaan Security. Bersedia bekerja sama dalam pelatihan surveillance Detection Team.. Business Intelligence and Security Intelligence Indonesia Private Investigator and Indonesia Private Detective service.. Membuat beberapa buku pegangan tentang Surveilance Detection dan Buku Kamus Mini Sureveillance Detection Inggris-Indonesia. Indonesia - Inggris. Member of Indonesian Citizen Reporter Association.
Sabtu, 27 Agustus 2011
Kamis, 25 Agustus 2011
Contoh-contoh Pertanyaan Umum dalam Wawancara
Contoh-contoh Pertanyaan Umum dalam Wawancara |
Pertanyaan yang dapat menggali aspek motivasi antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. |
Pertanyaan yang dapat menggali aspek ketahanan terhadap tekanan/stres antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. |
Pertanyaan yang dapat menggali aspek inisiatif antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. |
Pertanyaan yang dapat menggali aspek sikap kerja antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. |
Pertanyaan yang dapat menggali aspek kepercayaan diri antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. |
Termasuk di dalam kemampuan berpikir analitis adalah "Kemampuan Memecahkan Masalah" (problem solving) dan "Kemampuan Membuat Keputusan" (decision making). Pertanyaan yang dapat menggali aspek kemampuan berpikir analitis antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. |
Pertanyaan yang dapat menggali aspek kemampuan pencapaian keberhasilan antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. |
Pertanyaan yang dapat menggali aspek aspirasi diri antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. |
Pertanyaan yang dapat menggali aspek kelemahan diri antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. |
Pertanyaan yang dapat menggali aspek sosialisasi antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. |
Pertanyaan yang dapat menggali aspek kemandirian antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. |
Pertanyaan yang dapat menggali aspek kepemimpinan antara lain :
Sumber : gilland-ganesha.com, buku "Sukses Mendapatkan Pekerjaan" - Anna T. Yuniarti, S.Psi. Sumber :http://ggkarir.com/_karir.php?_karir=contoh-pertanyaan-umum |
Selasa, 23 Agustus 2011
calon KPK dari Presiden SBY
Ketua DPR RI, Jumat (19/8) telah menerima surat penyampaian nama-nama calon KPK dari Presiden SBY. Dalam surat tertanggal 18 Agustus dengan nomor R-46/Pres/08/2011 itu, Presiden memberitahukan bahwa sudah terdapat delapan nama yang lolos penjaringan yang dilakukan Pansel KPK.
Berikut isi surat tersebut:
Sebagaimana Saudara Ketua Maklumi, bahwa dari lima orang Pimpinan KPK, empat orang diantaranya yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 117/) Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007 dan mengucapkan sumpah pada tanggal 18 Desember 2011.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK, bersama ini kami sampaikan delapan nama Calon Pimpinan KPK hasil seleksi oleh Pansel Calon Pimpinan KPK, yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 20111 tanggal 24 Mei 2011, untuk dipilih empat orang diantaranya, yang selanjutnya akan ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden, yaitu:
1. Bambang Widjojanto
2. Yunus Husein
3. Abdullah Hehamahua
4. Handoyo Sudradjat
5. Abraham Samad
6. Zulkarnain
7. Adnan Pandu Praja
8. Irjen Pol. (Purn) Aryanto Sutadi
Sebagai pertimbangan DPR, bersama ini kami lampirkan profil masing-masing calon yang bersangkutan.
Atas perhatian Saudara Ketua, kami ucapkan terima kasih.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Berikut isi surat tersebut:
Sebagaimana Saudara Ketua Maklumi, bahwa dari lima orang Pimpinan KPK, empat orang diantaranya yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 117/) Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007 dan mengucapkan sumpah pada tanggal 18 Desember 2011.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK, bersama ini kami sampaikan delapan nama Calon Pimpinan KPK hasil seleksi oleh Pansel Calon Pimpinan KPK, yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 20111 tanggal 24 Mei 2011, untuk dipilih empat orang diantaranya, yang selanjutnya akan ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden, yaitu:
1. Bambang Widjojanto
2. Yunus Husein
3. Abdullah Hehamahua
4. Handoyo Sudradjat
5. Abraham Samad
6. Zulkarnain
7. Adnan Pandu Praja
8. Irjen Pol. (Purn) Aryanto Sutadi
Sebagai pertimbangan DPR, bersama ini kami lampirkan profil masing-masing calon yang bersangkutan.
Atas perhatian Saudara Ketua, kami ucapkan terima kasih.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Surat balasan dari Presiden SBY kepada Nazaruddin
Jakarta, 21 Agustus 2011
Kepada: Sdr Muhammad Nazaruddin
Di Tempat
Pada hari Minggu, 21 Agustus, saya telah membaca surat saudara. Meskipun, sebelumnya saya juga telah mendengarnya dari pemberitaan berbagai media massa. Agar rakyat Indonesia menjadi jelas duduk persoalannya, saya putuskan untuk membalasnya melalui surat ini.
Terkait proses hukum yang sedang saudara hadapi, mari kita semua tunduk pada aturan yang ada di negara hukum ini. Dalam setiap kasus hukum, yang melibatkan siapapun, saya tidak pernah, tidak akan -dan memang tidak boleh- mencampuri proses hukum yang harus independen, bebas dari intervensi siapapun. Prinsip dasar non-intervensi, penegakan hukum yang merdeka tersebut, diatur dan dijamin dengan jelas di dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait lainnya.
Oleh karena itu, saya sarankan, saudara kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berlangsung. Saya meyakini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sekarang menangani kasus saudara, akan bekerja secara profesional, independen dan adil. Sampaikanlah seluruh informasi yang saudara ketahui kepada KPK, agar menjadi bernilai di hadapan hukum, agar semua menjadi jelas dan tuntas. Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggung jawab, tidak perduli dari unsur manapun atau dari partai politik apapun. Karena, hukum tentu harus kita tegakkan berdasarkan alat bukti semata, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Dengan demikian, kita melaksanakan prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang juga dijamin di dalam konstitusi.
Terkait masalah ketenangan keluarga saudara, dalam semua kasus, tidak hanya kasus saudara, saya selalu memerintahkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait. Adalah sudah menjadi tanggung jawab aparatur negara untuk menjamin ketenangan, kenyamanan dan keamanan seluruh warga negara. Meskipun, itu bukan berarti juga perlindungan atau kekebalan dari proses hukum jika warga negara yang bersangkutan terjerat suatu perkara. Kita harus terus menjamin agar penegakan hukum kita berjalan adil, transparan dan akuntabel - jauh dari proses tawar-menawar atau negosiasi, dalam bentuk apapun.
Demikian tanggapan saya atas surat saudara. Semoga dalam suasana Ramadhan kali ini, apa yang saudara alami, dapat menjadi bahan renungan dan introspeksi. Selamat berpuasa, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua.
Presiden Republik Indonesia,
Dr H Susilo Bambang Yudhoyono
sumber : http://forum.detik.com/inilah-isi-dari-surat-presiden-sby-untuk-nazaruddin-t286209.html?df9911tpil
Kepada: Sdr Muhammad Nazaruddin
Di Tempat
Pada hari Minggu, 21 Agustus, saya telah membaca surat saudara. Meskipun, sebelumnya saya juga telah mendengarnya dari pemberitaan berbagai media massa. Agar rakyat Indonesia menjadi jelas duduk persoalannya, saya putuskan untuk membalasnya melalui surat ini.
Terkait proses hukum yang sedang saudara hadapi, mari kita semua tunduk pada aturan yang ada di negara hukum ini. Dalam setiap kasus hukum, yang melibatkan siapapun, saya tidak pernah, tidak akan -dan memang tidak boleh- mencampuri proses hukum yang harus independen, bebas dari intervensi siapapun. Prinsip dasar non-intervensi, penegakan hukum yang merdeka tersebut, diatur dan dijamin dengan jelas di dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait lainnya.
Oleh karena itu, saya sarankan, saudara kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berlangsung. Saya meyakini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sekarang menangani kasus saudara, akan bekerja secara profesional, independen dan adil. Sampaikanlah seluruh informasi yang saudara ketahui kepada KPK, agar menjadi bernilai di hadapan hukum, agar semua menjadi jelas dan tuntas. Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggung jawab, tidak perduli dari unsur manapun atau dari partai politik apapun. Karena, hukum tentu harus kita tegakkan berdasarkan alat bukti semata, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Dengan demikian, kita melaksanakan prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang juga dijamin di dalam konstitusi.
Terkait masalah ketenangan keluarga saudara, dalam semua kasus, tidak hanya kasus saudara, saya selalu memerintahkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait. Adalah sudah menjadi tanggung jawab aparatur negara untuk menjamin ketenangan, kenyamanan dan keamanan seluruh warga negara. Meskipun, itu bukan berarti juga perlindungan atau kekebalan dari proses hukum jika warga negara yang bersangkutan terjerat suatu perkara. Kita harus terus menjamin agar penegakan hukum kita berjalan adil, transparan dan akuntabel - jauh dari proses tawar-menawar atau negosiasi, dalam bentuk apapun.
Demikian tanggapan saya atas surat saudara. Semoga dalam suasana Ramadhan kali ini, apa yang saudara alami, dapat menjadi bahan renungan dan introspeksi. Selamat berpuasa, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua.
Presiden Republik Indonesia,
Dr H Susilo Bambang Yudhoyono
sumber : http://forum.detik.com/inilah-isi-dari-surat-presiden-sby-untuk-nazaruddin-t286209.html?df9911tpil
Sabtu, 20 Agustus 2011
Isi Surat Nazaruddin untuk Presiden
Liputan 6 – Kam, 18 Agu 2011Berikut isi surat yang ditandatangani langsung oleh M. Nazaruddin:
Jakarta, 18 Agustus 2011
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Di Tempat
Bapak Presiden yang saya hormati,
Saya mohon kepada Bapak agar segera memberikan hukuman penjara kepada saya tanpa perlu lagi mengikuti proses persidangan untuk membela hak-hak bagi saya. Saya rela dihukum penjara bertahun-tahun asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya.Perlu saya jelaskan bahwa istri saya adalah benar-benar seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mengetahui apapun yang berhubungan dengan kepartaian. Saya juga berjanji saya tidak akan menceritakan apapun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK, demi kelangsungan bangsa ini.
Demikian surat ini mohon bantuan dan perhatian Bapak Presiden.(ULF)
Sumber : Liputan 6 – Kam, 18 Agu 2011
Jumat, 19 Agustus 2011
Jusuf Kalla : Ormas Jangan Jadi Polisi
Jum'at, 19 Agustus 2011 | 12:31 WIB
TEMPO/Aditia Noviansyah
Berita terkait
TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan agar organisasi-organisasi massa menghentikan aksi sweeping di bulan puasa ini. "Memperingatkan boleh, tapi ya jangan jadi polisi," kata Kalla saat mengunjungi Balaikota Yogyakarta, Jumat, 19 Agustus 2011.
JK mengaku prihatin atas sejumlah aksi sweeping yang sering dilakukan dengan anarkis itu. Kasus terakhir terjadi di Makassar pada Ahad, 14 Agustus lalu. Kala itu FPI menyerang markas Ahmadiyah di Jalan Anuang. Mereka merusak seluruh fasilitas masjid Ahmadiyah dan menganiaya beberapa warga.
"Tapi Yogya masih aman kan, tidak ada yang begitu-begituan?” kata JK sambil melirik Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto yang mendampinginya. Yang dilirik pun spontan menjawab, "Tidak ada yang seperti itu, Pak."
Menurut JK, pemerintah seharusnya menyikapi aksi-aksi sweeping itu dengan tegas. "Penyelesaian persoalan itu cuma satu, yakni ketegasan pemerintah," kata Kalla.
PRIBADI WICAKSONO
sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/08/19/brk,20110819-352570,id.html
JK mengaku prihatin atas sejumlah aksi sweeping yang sering dilakukan dengan anarkis itu. Kasus terakhir terjadi di Makassar pada Ahad, 14 Agustus lalu. Kala itu FPI menyerang markas Ahmadiyah di Jalan Anuang. Mereka merusak seluruh fasilitas masjid Ahmadiyah dan menganiaya beberapa warga.
"Tapi Yogya masih aman kan, tidak ada yang begitu-begituan?” kata JK sambil melirik Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto yang mendampinginya. Yang dilirik pun spontan menjawab, "Tidak ada yang seperti itu, Pak."
Menurut JK, pemerintah seharusnya menyikapi aksi-aksi sweeping itu dengan tegas. "Penyelesaian persoalan itu cuma satu, yakni ketegasan pemerintah," kata Kalla.
PRIBADI WICAKSONO
Kamis, 18 Agustus 2011
Pilihan untuk SBY: Turun Tangan atau Turun Takhta
Pilihan untuk SBY: Turun Tangan atau Turun Takhta
Kamis, 18 Agustus 2011 , 18:19:00 WIB
RMOL. Setiap hari legitimasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kian tergerus. Bahkan, muncul pertanyaan besar di tengah rakyat saat ini, apakah SBY bisa bertahan sampai Pemilu 2014.
Politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang, menyebut, kekecewaan masyarakat yang paling kental dan paling aktual tertuang di dalam pidato Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Irman Gusman dalam pengantar menyambut Pidato Kenegaraan Presiden 16 Agustus kemarin. Bagaimanapun juga, menurutnya, suara Irman Gusman adalah suara daerah. Substansi pidatonya merefleksikan curahan hati masyarakat daerah yang sudah tidak nyaman dengan kepemimpinan SBY.
"Sindiran Irman Gusman yang dengan jelas menyatakan, 'tidak saja keju, bahkan singkong pun sekarang diimpor' adalah sindiran atas kegagalan SBY memajukan perekonomian rakyat," kata Zainal kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (18/8).
Sebelumnya, berbagai survei pun mencerminkan kemerosotan popularitas pemerintahan SBY-Boediono. Beberapa hari yang lalu, harian Kompas menampilkan "rating" sejumlah nama tokoh parpol dan kalangan intelektual berkualifikasi nasional sebagai Capres 2014, yang tentu saja minus SBY. Hal itu secara tak langsung menunjukkan kegalauan rakyat yang ingin segera mendapat pimpinan baru, walau Pilpres masih tiga setengah tahun lagi. Maka itu, katanya, masuk akal jika situasi perpolitikan Indonesia dewasa ini disebut sedang "panas dingin".
"Kegalauan masyarakat sudah sampai di ubun-ubun. Masuk akal jika saat ini rakyat tergerak hatinya untuk mencari calon presiden secepat mungkin, karena gejala ketidakpuasan atas kepemimpinan SBY sudah nyaris merata dan bermuara kepada satu warna perasaan, SBY tidak bisa diharapkan, terutama dalam pembenahan benang kusut kasus hukum," tutur eks Ketua DPP Golkar ini.
Bintang menduga kuat, SBY berada dalam posisi serba salah. Masyarakat memberikan kepada SBY dua opsi sulit. Pertama SBY diminta segera turun tangan menangani skandal-skandal seperti Bank Century, kasus pajak Gayus Tambunan dan kasus korupsi APBN oleh Nazaruddin, dengan menggunakan dan memanfaatkan semaksimal mungkin legitimasi rakyat hasil Pilpres 2009 yang mencapai lebih dari 60 persen.
"Namun jika SBY tidak mampu dan ragu-ragu maka rakyat meminta SBY menjalankan
opsi yang lain, yaitu turun takhta," tegasnya.
"Situasi sosial politik yang kritis seperti itu harus diwaspadai. Bila dilakukan dengan kekuatan rakyat, bisa-bisa konstitusi tercederai," imbuh wartawan senior itu.
Sementara, Partai Demokrat yang "porak poranda" tidak akan sanggup lagi menjadi andalan penopang kepemimpinan SBY.
"Dan Parpol anggota Setgab Koalisi sangat sukar dimintai loyalitasnya, mereka sedang konsolidasi memenangi Pilpres 2014," tandas Bintang sambil menambahkan, ada gejala SBY dan Partai Demokrat dijadikan musuh bersama oleh masyarakat.[ald]
sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=36847
Kamis, 18 Agustus 2011 , 18:19:00 WIB
Laporan: Aldi Gultom
 ZAINAL BINTANG/IST |
Politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang, menyebut, kekecewaan masyarakat yang paling kental dan paling aktual tertuang di dalam pidato Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Irman Gusman dalam pengantar menyambut Pidato Kenegaraan Presiden 16 Agustus kemarin. Bagaimanapun juga, menurutnya, suara Irman Gusman adalah suara daerah. Substansi pidatonya merefleksikan curahan hati masyarakat daerah yang sudah tidak nyaman dengan kepemimpinan SBY.
"Sindiran Irman Gusman yang dengan jelas menyatakan, 'tidak saja keju, bahkan singkong pun sekarang diimpor' adalah sindiran atas kegagalan SBY memajukan perekonomian rakyat," kata Zainal kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (18/8).
Sebelumnya, berbagai survei pun mencerminkan kemerosotan popularitas pemerintahan SBY-Boediono. Beberapa hari yang lalu, harian Kompas menampilkan "rating" sejumlah nama tokoh parpol dan kalangan intelektual berkualifikasi nasional sebagai Capres 2014, yang tentu saja minus SBY. Hal itu secara tak langsung menunjukkan kegalauan rakyat yang ingin segera mendapat pimpinan baru, walau Pilpres masih tiga setengah tahun lagi. Maka itu, katanya, masuk akal jika situasi perpolitikan Indonesia dewasa ini disebut sedang "panas dingin".
"Kegalauan masyarakat sudah sampai di ubun-ubun. Masuk akal jika saat ini rakyat tergerak hatinya untuk mencari calon presiden secepat mungkin, karena gejala ketidakpuasan atas kepemimpinan SBY sudah nyaris merata dan bermuara kepada satu warna perasaan, SBY tidak bisa diharapkan, terutama dalam pembenahan benang kusut kasus hukum," tutur eks Ketua DPP Golkar ini.
Bintang menduga kuat, SBY berada dalam posisi serba salah. Masyarakat memberikan kepada SBY dua opsi sulit. Pertama SBY diminta segera turun tangan menangani skandal-skandal seperti Bank Century, kasus pajak Gayus Tambunan dan kasus korupsi APBN oleh Nazaruddin, dengan menggunakan dan memanfaatkan semaksimal mungkin legitimasi rakyat hasil Pilpres 2009 yang mencapai lebih dari 60 persen.
"Namun jika SBY tidak mampu dan ragu-ragu maka rakyat meminta SBY menjalankan
opsi yang lain, yaitu turun takhta," tegasnya.
"Situasi sosial politik yang kritis seperti itu harus diwaspadai. Bila dilakukan dengan kekuatan rakyat, bisa-bisa konstitusi tercederai," imbuh wartawan senior itu.
Sementara, Partai Demokrat yang "porak poranda" tidak akan sanggup lagi menjadi andalan penopang kepemimpinan SBY.
"Dan Parpol anggota Setgab Koalisi sangat sukar dimintai loyalitasnya, mereka sedang konsolidasi memenangi Pilpres 2014," tandas Bintang sambil menambahkan, ada gejala SBY dan Partai Demokrat dijadikan musuh bersama oleh masyarakat.[ald]
sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=36847
45 Tokoh Nasional Minta DPR Segera Akhiri Kekuasaan SBY-Boediono
45 Tokoh Nasional Minta DPR Segera Akhiri Kekuasaan SBY-Boediono
Senin, 08 Agustus 2011 , 21:25:00 WIB
RMOL. 45 tokoh nasional berkumpul di Hotel Four Season, Jakarta Senin malam (8/9). Dengan tegas mereka menyatakan sikap jika pemerintahan SBY-Boediono telah melenceng dari tujuan dan cita-cita kemerdekaan.
Diantara ke 45 tokoh yang hadir antara lain, Amir Daulay, Ali Yafie, Hariman Siregar, Sukardi Rinakit, Soeryadi Sudirja, Adnan Buyung Nasution, Soegeng Sarjadi, Mulyana W Kusuma dan Tyasno Sudarso.
Ke 45 tokoh tersebut sepakat saat ini sudah terjadi penyimpangan terhadap cita-cita dan semangat proklamasi kemerdekaan. Kehidupan bernegara dan berbangsa, kata mereka telah mengarah ke jurang kehancuran.
Cita-cita proklamasi 1945 dengan tegas menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam pergaulan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya, saat ini semakin benar-benar sudah jauh dari yang dicita-citakan para founding fathers.
Secara objektif kondisi bangsa saat ini semakin memburuk bahkan mengarah pada kehancuran. Kerusakan telah terjadi di semua aspek dan lini kehidupan.
Setidaknya ada 7 krisis nasional yang melanda. Yakni krisis kewibawaan kepala pemerintahan, krisis kewibawaan kepala negara, krisis kepercayaan terhadap parpol, krisis kepercayaan kepada parlemen, krisis efektifitas hukum, krisis kedaulatan sumber daya alam, krisis kedaulatan pangan, krisis pendidikan, krisis integrasi nasional.
Dalam hemat ke 45 tokoh, semua itu terjadi karena pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) tidak efektif, lemah, dan hanya mengejar pencitraan diri ketimbang kerja nyata. Terjadi disorientasi dari SBY selaku presiden. Rakyat sekarang ini bertahan hidup karena usaha mereka sendiri dan bukan karena peran negara. Negara tidak hadir ketika rakyat membutuhkan.
Terlalu beresiko bagi bangsa jika situasi seperti ini terus berlangsung. Rakyat akan semakin pesimis dan terpuruk. Apabila presiden SBY tidak bisa menghentikan demoralisasi dan anomali kehidupan berbangsa dan bernegara maka keharusan konstitusional bahwa SBY harus diganti pada 2014 otomatis gugur. Bangsa dan negara harus diselamatkan saat ini juga.
Saat ini perubahan merupakan conditio qua non, semakin cepat semakin baik agar ongkos politik, biaya ekonomi, dan resiko sosial-budaya bisa berkurang.
"Kami menegaskan agar DPR mengambil langkah politik untuk segera mengakhiri kekuasaan yang hanya menyandera rakyat. Kepemimpinan SBY sudah terbukti tidak mampu dan secara moral sudah tidak patut untuk menyelenggarakan negara dan kekuasaan pemerintahan," demikian salah satu poin desakan yang disampaikan ke 45 tokoh nasional. [dem]
sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=35714
Senin, 08 Agustus 2011 , 21:25:00 WIB
Laporan: Ninding Julius Permana
 SBY-BOEDIONO/IST |
Diantara ke 45 tokoh yang hadir antara lain, Amir Daulay, Ali Yafie, Hariman Siregar, Sukardi Rinakit, Soeryadi Sudirja, Adnan Buyung Nasution, Soegeng Sarjadi, Mulyana W Kusuma dan Tyasno Sudarso.
Ke 45 tokoh tersebut sepakat saat ini sudah terjadi penyimpangan terhadap cita-cita dan semangat proklamasi kemerdekaan. Kehidupan bernegara dan berbangsa, kata mereka telah mengarah ke jurang kehancuran.
Cita-cita proklamasi 1945 dengan tegas menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam pergaulan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya, saat ini semakin benar-benar sudah jauh dari yang dicita-citakan para founding fathers.
Secara objektif kondisi bangsa saat ini semakin memburuk bahkan mengarah pada kehancuran. Kerusakan telah terjadi di semua aspek dan lini kehidupan.
Setidaknya ada 7 krisis nasional yang melanda. Yakni krisis kewibawaan kepala pemerintahan, krisis kewibawaan kepala negara, krisis kepercayaan terhadap parpol, krisis kepercayaan kepada parlemen, krisis efektifitas hukum, krisis kedaulatan sumber daya alam, krisis kedaulatan pangan, krisis pendidikan, krisis integrasi nasional.
Dalam hemat ke 45 tokoh, semua itu terjadi karena pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) tidak efektif, lemah, dan hanya mengejar pencitraan diri ketimbang kerja nyata. Terjadi disorientasi dari SBY selaku presiden. Rakyat sekarang ini bertahan hidup karena usaha mereka sendiri dan bukan karena peran negara. Negara tidak hadir ketika rakyat membutuhkan.
Terlalu beresiko bagi bangsa jika situasi seperti ini terus berlangsung. Rakyat akan semakin pesimis dan terpuruk. Apabila presiden SBY tidak bisa menghentikan demoralisasi dan anomali kehidupan berbangsa dan bernegara maka keharusan konstitusional bahwa SBY harus diganti pada 2014 otomatis gugur. Bangsa dan negara harus diselamatkan saat ini juga.
Saat ini perubahan merupakan conditio qua non, semakin cepat semakin baik agar ongkos politik, biaya ekonomi, dan resiko sosial-budaya bisa berkurang.
"Kami menegaskan agar DPR mengambil langkah politik untuk segera mengakhiri kekuasaan yang hanya menyandera rakyat. Kepemimpinan SBY sudah terbukti tidak mampu dan secara moral sudah tidak patut untuk menyelenggarakan negara dan kekuasaan pemerintahan," demikian salah satu poin desakan yang disampaikan ke 45 tokoh nasional. [dem]
sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=35714
Pembuatan E-KTP Gratis
Foke: Pembuatan E-KTP Gratis
Kamis, 18 Agustus 2011 , 02:05:00 WIB
RMOL. Sebanyak 900 elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) diterbitkan di Jakarta. Hal ini tentu cukup menggembirakan, mengingat distribusi peralatan belum mencakup seluruh kelurahan yang ada. Diharapkan, jumlah e-KTP yang diterbitkan semakin banyak saat seluruh peralatan telah terdistribusi dengan baik.
Fauzi menjelaskan, dalam proses pembuatan e-KTP tidak dipungut biaya alias gratis. “Jadi tidak benar kalau ada isu butuh dana Rp 25 miliar untuk pembuatan e-KTP,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan, kelima kelurahan yang sudah melakukan pelayanan pembuatan e-KTP dengan peralatan baru satu unit yang lengkap adalah Kelurahan Menteng (Jakarta Pusat), Kelurahan Cikoko (Jakarta Selatan), Kelurahan Tomang (Jakarta Barat), Kelurahan Mampang Prapatan (Jakarta Selatan) dan Kelurahan Rawa Badak Selatan (Jakarta Utara).
“Kelima kelurahan ini sudah menjalankan pelayanan e-KTP. Mereka sudah melakukan pemanggilan warganya secara bertahap. Meski peralatan yang digunakan masih minim, yaitu baru satu unit dari dua unit yang komputer dijanjikan Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.
Diakuinya, belum ada satu pun kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di ibukota yang memiliki peralatan lengkap. Memang sudah ada kelurahan yang menerima dua unit alat dan komputer, tetapi baru satu unit alat yang lengkap dan dapat digunakan. Satu unit lainnya, masih ada bagian-bagian yang belum diterima.
Kondisi seperti ini membuat Dinas Dukcapil terus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan kelengkapan alat tiba dengan cepat. Berdasarkan rapat terakhir dengan Kemendagri, ketersediaan alat baru akan terpenuhi besok.
“Kemendagri menjanjikan semua peralatan di 267 kelurahan sudah lengkap pada 19 Agustus. Kami harap janji itu terlaksana, supaya target penyelesaian e-KTP pada November 2011 dapat tercapai,” harap Purba. [rm]
sumber: http://nusantara.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=36754Pembuatan E-KTP Gratis
Kamis, 18 Agustus 2011 , 02:05:00 WIB
 GUBERNUR DKI JAKARTA FAUZI BOWO. |
Fauzi menjelaskan, dalam proses pembuatan e-KTP tidak dipungut biaya alias gratis. “Jadi tidak benar kalau ada isu butuh dana Rp 25 miliar untuk pembuatan e-KTP,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan, kelima kelurahan yang sudah melakukan pelayanan pembuatan e-KTP dengan peralatan baru satu unit yang lengkap adalah Kelurahan Menteng (Jakarta Pusat), Kelurahan Cikoko (Jakarta Selatan), Kelurahan Tomang (Jakarta Barat), Kelurahan Mampang Prapatan (Jakarta Selatan) dan Kelurahan Rawa Badak Selatan (Jakarta Utara).
“Kelima kelurahan ini sudah menjalankan pelayanan e-KTP. Mereka sudah melakukan pemanggilan warganya secara bertahap. Meski peralatan yang digunakan masih minim, yaitu baru satu unit dari dua unit yang komputer dijanjikan Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.
Diakuinya, belum ada satu pun kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di ibukota yang memiliki peralatan lengkap. Memang sudah ada kelurahan yang menerima dua unit alat dan komputer, tetapi baru satu unit alat yang lengkap dan dapat digunakan. Satu unit lainnya, masih ada bagian-bagian yang belum diterima.
Kondisi seperti ini membuat Dinas Dukcapil terus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan kelengkapan alat tiba dengan cepat. Berdasarkan rapat terakhir dengan Kemendagri, ketersediaan alat baru akan terpenuhi besok.
“Kemendagri menjanjikan semua peralatan di 267 kelurahan sudah lengkap pada 19 Agustus. Kami harap janji itu terlaksana, supaya target penyelesaian e-KTP pada November 2011 dapat tercapai,” harap Purba. [rm]
sumber: http://nusantara.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=36754Pembuatan E-KTP Gratis
Jumat, 12 Agustus 2011
Empat Gereja Dibakar
Empat Gereja Dibakar Pemda dan Kapolda Dinilai Gagal
Penulis : Uparlin Maharadja
(foto:SH/Uparlin Maharadja)
Aksi damai ribuan massa aktivis GMKI, BEM Mahasiswa, Ormas, dan LSM tergabung dalam solidaritas peduli beribadah. Hadir juga massa dari berbagai kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.
Massa yang berkumpul di kantor Perpustakaan HS Soeman bergerak menuju markas Kepolisian Daerah (Polda) Riau, menggelar orasi mendesak pihak aparat hukum mengusut tuntas kasus pembakaran gereja tersebut.
Pantauan SH di lapangan, ada ratusan massa yang terdiri dari aktivis gereja dan unsur elemen lain yang bergabung, seperti GP Ansor, IPNU, dan lain-lain. Selain itu, massa juga membawa spanduk sembari meneriakkan, tidak ada lagi pembiaran pembakaran gereja di Bumi Lancang Kuning.
“Kita negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perbuatan yang melanggar hukum harus diproses secara hukum. Masyarakat jangan dibiarkan main hakim sendiri. Pembakaran empat gereja di Kuansing bagian dari kegagalan Kapolda melindungi dan mengayomi masyarakat,” ujar salah seorang pendemo yang berorasi di depan Mapolda Riau, Pekanbaru, Riau, Kamis (11/8).
Terkait aksi damai yang berlangsung, koordinator aksi dari GMKI Pekanbaru Iwan Sibarani, kepada SH, Kamis, mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kepedulian sesama umat yang ada di Kuansing, Riau.
Pembakaran gereja terjadi karena ekses dari pilkada April lalu. “Kapolda gagal. Kita desak Kepolisian RI dan Kapolda menangkap aktor intelektual di balik pembakaran gereja tersebut,” tuturnya.
Ia menambahkan, dari hasil investigasi yang dilakukan, ada pembiaran dan ketakutan kepolisian aksi pembakaran tersebut terjadi. Selain itu, kata Iwan, pihaknya mendapat laporan, sekelompok massa mengancam agar pelaku yang ditangkap kemudian dibebaskan.
“Jika tidak melepaskan pelakunya, kantor polsek juga akan dibakar,” ujar Iwan menirukan laporan tersebut. Untuk itu, kata Iwan, pihaknya meminta Kapori dan Kapolda mempertimbangkan keberadann pemimpin polisi di wilayah tersebut.
Di tempat terpisah, menanggapi aksi pembakaran, Presiden BEM Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) Ahmad Yusuf, Kamis, mengatakan, dampak pembakaran gereja tersebut merupakan preseden buruk dan merusak kerukunan antarumat beragama, terutama mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami minta presiden turun tangan, dan mendesak Kapolri agar Kapolda, Kapolres, beserta Kapolsek diminta pertanggungjawabannya. Persoalan ini tidak tuntas, diduga ada unsur pelanggar HAM,” ujarnya.
Ia menilai, selain kepolisian dinilai gagal, pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, juga dinilai gagal mengayomi dan melindungi masyarakatnya sendiri.
“Dalam NKRI, tidak ada mayoritas dan minoritas, semua punya hak sama untuk beribadah dan dilindungi UU. Kita tidak mau Bumi Lancang Kuning ini ternoda oleh perbuatan anarkis seperti pembakaran rumah ibadah, apalagi ini di bulan suci Ramadan,” tegasnya.
sumber : Sinar harapan, Jum'at, 12 Agustus 2011/http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5752769965580897188
Langganan:
Postingan (Atom)