Pemerintah gagal menjalankan amanat UUD 1945 dan mengkhianati cita-cita proklamasi kemerdekaan RI.

Share |

Inilah Seruan Nasional Kongres Perubahan
Kamis, 05 Januari 2012 , 15:49:00 WIB

Laporan: Ade Mulyana

IST

RMOL. Situasi sosial, ekonomi, politik, hukum dan keamanan Indonesia makin hari makin memprihatinkan. Bukan menghadirkan perubahan dan perbaikan, rezim SBY-Boediono malah menambah kerusakan. Sendi-sendi kehidupan mengalami kekacauan tanpa moralitas. Masyarakat kehilangan rasa aman dan terganggu.

Hal itu, menurut Kongres Perubahan, terjadi karena Pemerintah gagal menjalankan amanat UUD 1945 dan mengkhianati cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Pemerintah membiarkan dan bahkan menjadi pelaku dalam berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), baik yang dilakukan aparat maupun sesama warga bangsa.

Pemerintah juga gagal mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditandai dengan diterbitkannya berbagai undang-undang dan peraturan yang lebih berpihak pada pemilik modal besar dan asing, dan tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah membiarkan korupsi meluas dan melibatkan para pejabatnya.

"Membiarkan rezim pendusta, korup dan kekerasan hanya akan mengakibatkan kerusakan yang semakin besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," begitu catatan Kongres Perubahan.

Kongres Perubahan diikuti ratusan orang terdiri dari pengamat dari berbagai bidang, aktivis LSM, mahasiswa, tokoh lintas agama, dan serikat buruh di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jalan Gatot Subroto 44, beberapa saat lalu (Kamis, 5/1). Beberapa tokoh seperti Ahmad Sumargono, Letnan Jenderal Purnawirawan Marinir Suharto, Letnan Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto, Ichsanuddin Noorsy, Revrisond Baswir, Hendri Saparini, Romo Kristo hadir dalam kongres ini. Sementara mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli merupakan penggagas kongres.

Untuk itu, Kongres Perubahan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang bersama-sama dengan cara-cara damai untuk mempercepat proses perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Segera mengakhiri rezim pendusta, korup dan kekerasan dengan menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat. Membatalkan semua undang-undang dan peraturan yang merugikan rakyat, dan menggantinya dengan undang-undang dan peraturan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dengan cara menegakkan ekonomi konstitusi.

"Tetap menjaga dan menghormati persatuan dan kebhinekaan bangsa Indonesia," demikian seruan Kongres Perubahan itu. [dem]
Sumber : http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/01/05/51121/Seruan-Nasional-Kongres-Perubahan,-Segera-Akhiri-Rezim-Pendusta,-Korup-dan-Kekerasan

Ruhut Sitompul : "(Sikap PKS) itu kayak kodok. Kalah sebelum berperang"

Ruhut: Ibarat Main Catur, Langkah PKS Terbaca Semua
Sabtu, 07 Januari 2012 , 21:22:00 WIB

Laporan: Ari Purwanto

RUHUT SITOMPUL/IST

RMOL. Ruhut Sitompul memandang sebelah mata keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin menurunkan syarat pencapresan yang butuh minimal suara parlemen 20 persen. Malah kata Ruhut yang politisi Partai Demokrat itu, sikap PKS mencerminkan bahwa partai dakwah itu tidak pede menghadapi Pilpres 2014.

"(Sikap PKS) itu kayak kodok. Kalah sebelum berperang," kata Ruhut disela-sela kunjungan kerja Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarief Hasan di Medan.

Ibarat main catur, lanjut mantan politisi Partai Golkar ini, semua langkah yang akan dilakukan PKS dengan mudah terbaca oleh lawan politiknya.

Lalu berapa persen harusnya syarat mencalonkan presiden?

"Minimal 20 persen-lah (sama seperti periode lalu). Moso turun lagi," sambungnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta memberikan sinyal ingin menurunkan angka pencalonan presiden. Bahkan, kata Anis, lebih baik semua partai yang lolos ke Senayan bisa mengajukan capres.

"Lebih banyak capres kan lebih baik. Supaya masyarakat punya banyak pilihan untuk memilih," katanya beberapa hari lalu.[arp]
Sumber :http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/01/07/51316/Ruhut:-Ibarat-Main-Catur,-Langkah-PKS-Terbaca-Semua-

Bentrok Warga di Palu, 1 Tewas

07.01.2012 10:32

  

(foto:ilustrasi/seruu.com)

PALU - Seorang warga di Kota Palu tewas akibat bentrok antarwarga dua kelurahan bertetangga di daerah itu, Sabtu (7/1) pagi.

Korban bernama Ridwan (32) terkena tembakan senapan angin di bagian dada.

"Kami curiga peluru mengenai jantung korban. Untuk memastikan itu kemungkinan akan dilakukan otopsi terhadap korban," kata paman korban, Azhar Yahya, di Palu, Sabtu.

Dia mengatakan, bentrok antarwarga Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat dengan Kelurahan Tavanjuka, Palu Selatan tersebut sekitar pukul 03.00 WITA.

Pertikaian antarwarga berlangsung di satu jembatan yang menghubungkan dua kelurahan yang saling berbatasan itu.

Korban Ridwan hingga saat ini disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Nunu, sekitar 400 meter dari lokasi bentrokan.

Ia mengaku belum mengetahui pasti penyebab pertikaian tersebut, namun bentrok antarwarga dua kelurahan tersebut sudah berlangsung lama.

Berbagai upaya rekonsiliasi sudah dilakukan namun pertikaian masih terjadi.

Selain menewaskan seorang warga, bentrok juga mengakibatkan dua rumah warga dibakar massa yang bertikai.

Pertikaian antarwarga tersebut terjadi mulai pukul 03.00 WITA. Saat ini kondisi sudah normal, setelah puluhan aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk melerai mereka. (Ant)

Berita Terkait :

2 Rumah di Palu Dibakar Massa Bertikai

  

(Foto:ilustrasi/antnews.com)

PALU - Sebanyak dua rumah warga di Kota Palu, Sulawesi Tengah dibakar massa yang bertikai antarkelurahan pada Sabtu (7/1) pagi.

Pertikaian antarwarga Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat dan Kelurahan Tavanjuka tersebut terjadi mulai pukul 03.00 WITA dan kini kondisi sudah normal kembali setelah puluhan aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi melerai pertikaian tersebut.

Belum diketahui pasti penyebab pertikaian dan kerugian akibat konflik yang kerap terjadi di wilayah itu. (Ant)
sumber : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/2-rumah-di-palu-dibakar-massa-bertikai/

Bhineka Tunggal Ika

Sunni-Syiah, Sesat dan Sindrom

Penulis : Faiz Manshur*   

(Foto:dok/ist)

Kekerasan yang merusak sendi keharmonisan hidup terus terjadi. Selain kekerasan atas nama ekonomi, politik dan kekerasan sosial, juga kekerasan atas nama agama. Kita tak kaget dengan serentetan kejadian kekerasan dari berbagai penyebabnya karena ini telah berulang.
Tetapi, kejadian pembakaran Kompleks Pesantren Islam Syiah, Kamis (29/12) di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, merupakan sesuatu yang perlu kita bicarakan secara khusus.
Kita juga perlu mempertanyakan hal itu karena letupan merupakan sesuatu yang mengganggu ketenangan. Cemas melanda, dan siapa pun ingin menghindarinya.
Tiga Hal
Hal yang menjadi pertanyaan kita pertama-tama adalah, mengapa Syiah? Selama ini kita jarang mendapat kabar berita kelompok agama beraliran Syiah di Madura. Tiba-tiba sekarang muncul, dan itu pun bukan dengan kabar baik, melainkan kerusuhan berupa pembakaran.
Kedua, munculnya kata sesat. Mengapa setiap kali terjadi perselisihan antarumat dalam satu agama, terasa lebih tajam isunya dibanding konflik yang berbeda agama?
Ketiga, kenapa isu minoritas, dalam hal ini sekte, selalu mengundang empati dan pembelaan dari berbagai pihak?
Pertanyaan pertama lebih pada masalah sosiologis. Benar kelompok umat Islam yang beraliran Syiah (ibu kandung dari ajaran Islam di Indonesia), terutama yang mengaku secara terbuka jumlahnya sedikit. Tetapi, penganut Syiah atau kebanyakan mereka lebih suka menyebut Ahlul Bait, adalah golongan Islam yang tidak jauh berbeda dengan kelompok mayoritas, Sunni.
Orang-orang Ahlul Bait bisa beradaptasi dengan praktik kehidupan beragama ala NU dan Muhammadiyah. Bahkan, mereka tidak suka memperdebatkan perbedaan ibadah dan tauhid. Letak perbedaan biasanya hanya menyangkut masalah imamah dan penggunaan hadis.
Dalam hal praktik ibadah mereka tak jauh berbeda dengan warga NU. Satu hal lagi, penganut Ahlul Bait mempraktikkan ajarannya secara inklusif; membuka diri, tetap bergaul dengan siapa pun tanpa ada sekat khusus.
Tetapi harus diakui, kala mendengar kata Syiah, pikiran selalu dirangsang untuk mempertanyakan apa itu Syiah. Tidak semua mengarah pada isu kesesatan. Di kalangan kelompok mahasiswa muslim, ide Syiah tidak dipertanyakan kesesatannya, melainkan justru menarik ditelisik ide-ide politiknya yang revolusioner.
Di kalangan santri, terutama santri tradisional, mungkin kata Syiah kurang enak didengar, tetapi mereka punya kearifan untuk tidak ikut-ikutan terbawa isu yang memprovokasi untuk bertikai.
Para kiai NU pun terkadang tidak tahu Syiah secara mendalam. Karena tidak tahu-menahu, mereka lebih memilih diam dan tidak berprasangka buruk. Mereka punya prinsip, “agama bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk diamalkan.”
Nah, menyambung dengan pertanyaan kedua, Syiah dibicarakan sebagai sesuatu yang “sesat” itu sebenarnya hanya ada dalam pikiran orang Islam secara minoritas.
Biasanya mereka yang punya pandangan “sesat” dan “lurus” atau saya sebut sindrom “kami/mereka” (kami-benar dan mereka=sesat) adalah orang-orang yang kurang mengakar di masyarakat dan kurang serius memerankan tugasnya sebagai pengajar agama.
Ulama/pengajar agama yang mumpuni dalam bidang urusan agama akan lebih fokus mengajar praktik keagamaan secara baik dan kurang suka memilih mengajar atau mengampanyekan gagasan, apalagi menyerang paham orang lain.
Mereka yang beramal secara tulus mungkin tidak banyak tahu ragam perbedaan aliran, paham dan wawasan politik keagamaan. Tetapi, sesungguhnya mereka lebih konkret dalam hal beramal dengan fokus mengajarkan ilmu pengetahuan untuk bekal ibadah dan muamalah kepada murid-muridnya.
Pemimpin agama yang gemar mengampanyekan kesesatan kebanyakan kurang serius beramal dan lebih suka sibuk membuat kegaduhan, yang ujung-ujungnya kepentingannya politis atau kepentingan personal di luar misi agama. Kelompok radikal yang terinfeksi sindrom “kami/mereka” adalah kelompok keagamaan politik, sekalipun bukan politik kepartaian.
Proporsional
Pada kasus Syiah-Sunni di Madura, kita sudah bisa menjawabnya dengan pasti, yakni ada kepentingan di luar misi keagamaan. Dari liputan majalah Tempo (3/1/2012) dan juga beberapa liputan berita media massa lain, konflik tersebut memang sangat kuat beraroma konflik personal para pemimpinnya.
Majalah Tempo menuliskan, “Tajul Muluk pemimpin kelompok Syiah dan Roisul Hukama pemimpin kelompok Sunni memang masih kakak-beradik.” Ada masalah keluarga yang “menahun” dan pada kondisi tertentu memanas lalu meledak dalam bentuk konflik kolektif. Hal ini terjadi karena masing-masing pemimpin memiliki pengikut.
Sekiranya kita bermaksud untuk beragama ke arah yang damai, jelaslah masalah ini tidak perlu masuk wilayah (perbedaan) paham.
Berbagai media massa yang kurang peka melihat masalah ini, bahkan punya kepentingan sempit serta motif meramaikan justru sering kurang menyadari bahwa masalah seperti ini tidak seyogianya dieksploitasi sebagai komoditas berita yang diarahkan untuk sebuah sensasi yang ujung-ujungnya berupa kegaduhan nasional.
Kasus lokal kekeluargaan ini merupakan kasus hukum karena memang sudah telanjur menjadi konflik berupa kekerasan. Di sini, hukum agama apalagi dipersempit dalam mindset sindrom kami/mereka, bisa memperuncing persoalan yang tidak semestinya.
Yang perlu dilakukan ialah penegakan hukum atas kriminal itu sendiri. Hukum agama selain tidak bisa diterapkan, dan memang tidak layak untuk diterapkan menghakimi kasus tersebut, juga tidak memiliki kebenaran filosofis maupun etis.
Pernyataan sesat merupakan ungkapan emosional dari pihak yang memiliki tendensi politis, ideologis atau kepentingan tertentu-semisal memanfaatkan kesempatan ikut-ikutan menggebuk musuh yang sedang berseteru.
Kita perlu memahami esensi konflik pada setiap kejadian. Etika beragama dalam hal ini juga perlu ditegakkan penggunaan akal budi dengan melihat kenyataan secara mendalam agar agama yang kita pegang bukanlah agama dalam sindrom “kami/mereka”, melainkan agama yang bisa berkembang secara baik tanpa harus bersitegang karena perbedaan paham.
*Penulis adalah pemerhati masalah sosial agama.
sumber: http://www.sinarharapan.co.id/content/read/sunni-syiah-sesat-dan-sindrom/

KELENGKAPAN DATA PENGAJUAN KREDIT :

A.    Data-data yang di lampirkan dalam Company Profile :

1)      Surat Permohonan pengajuan Kredit dengan Kop perusahaan

2)      Company Profile

3)      Copy Legalitas perusahaan : Akte (beserta perubahannya kalau ada). Pengesahan Akte Perusahaan oleh Menteri Hukum & HAM, SIUP, TDP, Domisili Perusahaan, IMB, Ijin UU Gangguan, Dll.

4)      Copy Rekening Perusahaan / Tabungan 6 bulan terakhir

5)      Copy NPWP Perusahaan

6)      Pengalaman Proyek

7)      Copy KTP Pemohon

8)      Copy Surat Nikah

9)      Copy kartu Keluarga

10)   Copy KTP Pengurus

11)   Laporan Keuangan 2 Tahun terakhir (Permohonan  > 5 milyar. Laporan Keuangan harus telah diaudit Akuntan Publik.

B.    Data-data yang di lampirkan dalan Proyek proposal :

1)      Latar Belakang Peminjaman

2)      Konsep peminjaman

3)      Photo-photo proyek /Photo Lokasi/ Peta lokasi  (Full Color).

4)      RAB (Rencana Anggaran Biaya ) Proyek.

5)      Cash Flow Proyek

6)      Jaminan Proyek

7)      Amdal (Analisa mengenai Dampak Lingkungan)            ( Khusus Pertambangan)

8)      Photo  jaminan Proyek (Tampak depan dan Tampak bagian Dalam)

9)      Copy PBB tahun Terakhir   (Nilai  NJOP terakhir)

10)   Copi  IMB  (Ijin Mendirikan Bangunan) / Ijin Pendahuluan

11)   Copy Sertifikat Hak Milik (SHM / HBG)

12)   Surat-surat / lampiran Pendukung lainnya

13)   Rencana Pembayaran

3. Semua berkas di jilid  spiral rangkap 5 (lima)

Hubungi :

B. Alboin P, SE ,  Manager Marketing 

E-mail : pangaribuan16ab@yahoo.co.id

Pemkot Puji Umat Kristen Tampung Peserta MTQ

  

(foto:dok/ist)

AMBON - Pemerintah kota Ambon memuji umat Kristen, baik Protestan maupun Katholik di daerah ini yang siap menampung peserta Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke XXIV di ibu kota Provinsi Maluku dijadwalkan pada Juni 2012.

Wali kota Ambon, Richard Louhenapessy, di Ambon, Rabu (28/12), mengatakan, kebijakan Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Keuskupan Diosis Amboina sungguh mencerminkan jalinan keharmonisan antarumat beragama yang patut dipuji.

Ketua MPL Sinode GPM, Pdt.John Ruhulesin, M.Th mengarahkan setiap pastori ( rumah tempat tinggal pendeta di jemaat) di kota Ambon dan sekitarnya agar siap menampung para kafilah dari 32 provinsi lainnya.

Sedangkan Uskup Diosis Amboina, Mgr.P.C. Mandagie, M.SC telah menyiapkan Wisma Gonzalo di Karang Panjang, kecamatan Sirimau untuk menampung peserta MTQ sekiranya kamar hotel maupun penginapan penuh.

"Saya memberikan (memuji,red) apresiasi yang tinggi atas kebersamaan dari warga Kristen guna menyukseskan MTQ tingkat nasional di Ambon karena ini menunjukkan jalinan keharmonisan antarumat beragama sebagai warisan leluhur masih membudaya di masyarakat," kata Richard.

Siapkan kamar Dia juga memotivasi warga kotanya agar memelihara kebersihan karena berdasarkan evaluasi saat ini baru sekitar 34 persen dari sekitar 350.000 - an jiwa penduduk yang menyadari penanganan sampah.

"Saya dan Wakil Wali kota, M.A.S Latuconsina bertekad Ambon bersih di siang hari dan terang di malam hari. Jadi dukungan semua komponen bangsa di daerah ini harus berperan sera agar program tersebut terealisasi," kata Richard.

Sebelumnya Wagub Maluku, Said Assagaff menyatakan kebanggaannya ketika pada ibadah Natal di Keuskupan Amboina, ada pernyataan resmi Uskup Mandagi menyiapkan sejumlah kamar bagi para khafilah MTQ tingkat nasional yang hadir di Ambon, bila kalau seluruh kamar hotel dan penginapan penuh.

Kesediaan Uskup Mandagi untuk menampung para khafilah MTQ ini juga sama dengan pernyataan 100-an pendeta dari Gereja Protestan Maluku (GPM) yang menyediakan tempat tinggal mereka(pastori) guna menampung para peserta MTQ 2012 mendatang.

Sejauh ini, Pemprov Maluku juga telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemilik hotel maupun penginapan di Kota Ambon untuk persiapan menyambut momentum pelaksanaan MTQ, mengingat banyaknya para tamu dan undangan dari seluruh provinsi di tanah air yang bakalan hadir di Kota Ambon.

"Kami akan mengundang seluruh Kakanwil Kementerian Agama dari 32 provinsi untuk melakukan rapat koordinasi di Ambon pada pekan ketiga Januari 2012 sehingga bsia diatur akomodasi maupun transportasi sejak dini," ujar Wagub Assagaff. (Ant)
Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pemkot-puji-umat-kristen-tampung-peserta-mtq/

Multikulturalisme yang Masih Asing di Madura

Penulis : Achmad Faizal   

(foto:dok/ist)

Tajul Muluk berusaha santai menanggapi pertanyaan awak media massa di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Senin (2/1) siang. Dia terlihat berusaha keras menyimpan beban yang terlihat jelas dari sorot matanya.
Siang itu, Tajul Muluk dengan didampingi tim kuasa hukum ahlulbait Indonesia dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, memberikan keterangan pers perihal kronologi penyerangan dan pembakaran pesantren Misbahul Huda yang dipimpinnya oleh kelompok aliran Ahlusunnah wal Jamaah (Sunni).
Tajul mengaku ia dan ratusan warga yang mengikuti ajarannya hanyalah korban fitnah.
Beberapa ritual aliran agama yang diyakininya memang berbeda dengan ritual aliran yang dianut kebanyakan warga di Dusun Nangkrenang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben. Sayangnya, perbedaan itu justru dimanfaatkan pihak lain untuk memprovokasi bahwa aliran agama yang mereka anut adalah aliran sesat.
“Kami difitnah bisa tukar-menukar istri, bunyi azan yang berbeda, tidak mewajibkan salat Jumat, Selasa menghadap kiblat ke timur dan salat Jumat ke barat, dan sebagainya. Padahal, itu semua tidak benar,“ katanya.
Ketegangan antara pengikut alirannya dengan warga sekitar sebenarnya sudah terjadi mulai 2004.
Sejak saat itu ia dan pengikut ajarannya kerap memperoleh tekanan dari penduduk sekitar khususnya yang mengaku sebagai penganut aliran Sunni. Puncaknya pada 2006, Tajul sempat didemo supaya segera pindah dari kampung halamannya itu oleh sekitar 5.000 orang dari tiga kecamatan di sekitarnya.
Dia juga dipaksa menandatangani berbagai perjanjian yang terpaksa dia tanda tangani demi alasan keamanan para pengikutnya. “Salah satunya adalah perjanjian bahwa saya diasingkan sementara di Malang,“ ujarnya.
Menurutnya, Kapolsek Omben pada 2006 pernah meminta pengikut Syiah agar bertobat kembali kepada keyakinan umat mayoritas Ahlusunnah wal Jamaah. "Saya protes tidak setuju dan keberatan. Wong MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat saja tidak menyatakan Syiah itu ajaran sesat," ia menambahkan.
Ternyata pengasingannya tidak membuat suasana berubah. Kelompok Sunni tetap saja melakukan tekanan dan ancaman kepada pengikutnya.
Bahkan, pada 17 Desember 2011 sebelum insiden penyerangan, tokoh masyarakat setempat dengan disaksikan Muspida menandatangani pernyataan yang di antaranya berisi menjaga kamtibmas dan tidak mengerahkan massa untuk urusan perbedaan aliran Sunni-Syiah. Namun, pernyataan di atas meterai ternyata tidak cukup kuat untuk melindungi pengikutnya dari tekanan kelompok Sunni.
Kamis (29/12), kemarahan kelompok Sunni karena provokasi para tokohnya seakan memuncak. Sekitar 500 orang bersenjata tajam menyerang dan membakar kompleks pesantren Misbahul Huda yang didirikan Tajul Muluk.
Enam bangunan yang dihuni sekitar 150 santri dirusak rata dengan tanah, di antaranya berupa ruang belajar madrasah, dapur, rumah, dan bangunan tempat ibadah.
Sebenarnya, menurut Tajul, rencana penyerangan itu telah diketahuinya dari saudaranya yang bernama Iklal Milal. “Kami juga sudah menghubungi polisi, namun polisi seakan meremehkan dan membiarkan aksi itu,“ katanya.
Buntutnya, pascapenyerangan, sekitar 253 pengikut aliran Syiah diungsikan ke Gedung Olahraga Sampang untuk menghindari amuk massa yang lebih banyak, karena massa mengancam akan membakar pengikut Syiah jika berani kembali ke Desa Karanggayam.
Ancaman dan tekanan tidak lantas membuat Tajul Muluk menghentikan aktivitas aliran agamanya. Bagi dia, peristiwa itu hanya karena masyarakat Madura tidak terbiasa atau merasa asing dengan yang namanya keberagaman.
“Sesuatu yang baru yang dianggap tidak sama dengan kebiasaannya dianggap salah, dan itu justru diamini tokoh agama dan tokoh masyarakatnya,“ kata Tajul.
Bersama ratusan pengikutnya, dia hanya berharap pemerintah lebih memperhatikan hak-hak masyarakat minoritas seperti dirinya. Bagaimanapun, hak untuk berkeyakinan dan berekspresi warga negara seharusnya dilindungi dan dihormati.
Komitmen Negara
Koordinator Badan Pekerja Kontras Surabaya, Andy Irfan, menilai aksi melanggar HAM itu tidak terjadi jika negara memiliki komitmen untuk melindungi kaum minoritas seperti Syiah.
“Dalam kasus ini nyaris tidak ada perlindungan dari negara, sebaliknya negara memberikan peluang bagi aktor-aktor untuk memberikan provokasi menghilangkan golongan minoritas secara sistemik,“ katanya.
Pihaknya dalam melakukan advokasi belum akan menempuh jalur hukum. Langkah penekanan dan pendekatan secara politik masih akan terus dilakukan agar warga Syiah kembali mendapatkan haknya untuk hidup tenang dan berekspresi sesuai dengan keyakinan yang dianutnya.
Dalam peristiwa tersebut, polisi mengaku telah menahan seorang tersangka bernama Muslika, dan memburu dua tersangka lainnya, Mukhlis dan Saniwan. Namun, pengakuan polisi ini dibantah Koordinator Advokasi Kasus Sampang dari Ahlul Bait Indonesia (ABI) Muhammad Hadun Hadar.
Menurut dia, tidak ada di Desa Karanggayam seseorang yang bernama Muslika, polisi hanya ingin menenangkan suasana dengan mengumumkan penangkapan tersangka.
Sebaliknya, kata dia, justru dua tersangka lainnya, Mukhlis dan Saniwan, masih leluasa berkeliaran di tempat kejadian perkara (TKP). Tujuh orang, menurut korban, yang memiliki peran penting dalam aksi itu justru masih dibiarkan berkeliaran oleh polisi.
Humas Polda Jatim Kombes Rahmad Mulyana menegaskan, “Muslika saat ini ditahan di Polres. Kami tidak ngarang-ngarang, tidak memberikan kebohongan publik. Kalau yang dua orang lainnya memang masih DPO (masuk daftar pencarian orang-red).”
Menyangkut penilaian bahwa dalam kasus ini polisi tidak bertindak cepat, Rahmad mengatakan, “Itu penafsiran keliru, kami sudah cepat. Kasus ini tidak sesederhana yang diduga orang. Ini masalah pelik karena menyangkut agama dan keyakinan.”
Menurutnya, kejadian ini sudah diantisipasi, namun membesar karena ada penolakan warga terhadap sebuah aliran, lantaran kawin tanpa wali atau penghulu dan salat hanya tiga waktu diperbolehkan.
Rahmad menjelaskan, selama ini polisi sudah mengupayakan mediasi dua kelompok, yakni Syiah dan Sunni, bahkan Komnas HAM sudah datang pada April 2011.
Kemudian ada kesepakatan damai antara dua kelompok tersebut bahwa masing-masing akan berjalan di aliran masing-masing. Tetapi ternyata kemudian Tajul Muluk (pemilik tempat ibadah yang dirusak massa-red) melakukan syiar ke kawasan lain, sehingga menimbulkan kemarahan warga.
Direktur Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja) PCNU Kabupaten Sampang, Faidlol Mubarak, mengaku prihatin dengan aksi pembakaran itu, karena telah merusak dan mencederai kehidupan sosial dan kehidupan keberagamaan di Sampang.
Dia juga mengeluhkan pemberitaan di media massa yang sebenarnya justru bernada provokasi, sehingga penyelesaian konflik kelompok Islam Syiah-Sunni di Kabupaten Sampang sulit dikendalikan.
Ia mencontohkan, pemberitaan di salah satu media cetak lokal JawaTimur yang memuat berita desakan dan pencopotan Kapolres Sampang dan Kapolda Jatim, yang justru membuat organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh masyarakat menjadi canggung dalam melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam meredam konflik.
”Biarkanlah polisi berkerja tanpa tekanan. Dengan pemberitaan yang kurang efektif semacam itu, kami yang ada di lapangan menjadi sulit berkoordinasi,” tuturnya.
sumber : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/multikulturalisme-yang-masih-asing-di-madura/

Agama Katolik Berperan Besar pada Suku Dayak

Penulis : Yuyuk Sugarman   

(foto:dok/ist)

YOGYAKARTA - Agama Katolik mempunyai pengaruh besar dalam tumbuh dan kuatnya identitas suku Dayak. Bahkan, gereja Katolik berperan dalam membidani lahirnya Partai Persatuan Dayak. 

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat Drs Andreas Muhrotien, M.Si, saat ujian terbuka Program Doktor Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Senin (7/11), di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

Lewat disertasinya “Rekonstruksi Identitas Dayak pada Era Otonomi Daerah di Kalimantan Barat”, Andreas dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dan berhak menyandang gelar doktor.

Awalnya, menurut Andreas, terminologi Dayak digunakan oleh orang Eropa untuk membedakan dengan penduduk beragama Islam. Kata Dayak pada masa Orde Lama selalu berkonotasi buruk, berbau penghinaan. Sejumlah tipikal buruk yang ada pada orang asli Borneo selalu dilekatkan pada orang Dayak.

Toh begitu, misionaris Katolik menggunakan terminologi tersebut dalam penyebaran agama Katolik, pada akhirnya memang kata Dayak bisa mempersatukan penduduk asli Kalimantan yang bukan Islam. "Dari sini bisa dibuktikan peran gereja Katolik menjadi tidak terbantahkan lagi,” kata Andreas.

Pada era otonomi daerah, identitas Dayak semakin menguat terutama yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur Kalimantan Barat. Hal ini tercermin dalam berbagai kampanye politik menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

kesadaran terhadap pentingnya nama, agama, budaya, serta sumber daya manusia semakin menguatkan keinginan masyarakat Dayak untuk menegaskan eksistensinya.

“Kondisi politik lokal yang cenderung mengedepankan isu seperti kesamaan etnis, budaya, serta agama memberi ruang yang cukup luas terhadap putra daerah merebut posisi strategis di pemerintahan daerah yang bisa juga diindikasikan sebagai ciri menguatnya identitas Dayak, khususnya di tingkat lokal,” kata Andreas.

Ia juga mengungkapkan, konflik antaretnik yang melibatkan etnik Dayak yang terjadi selama ini terbukti berdampak terhadap penguatan identitas etnik Datak.

Semangat solidaritas yang dimiliki sesama etnik Dayak menjadi semakin menguat dan berkontribusi terhadap keberhasilan politik elite etnik Dayak dalam merebut kekuasaan. Kuatnya solidaritas etnik ini tidak hanya menguntungkan politik etnik, tetapi juga menunjang keberhasilan pengorganisasian ekonomi etnik Dayak.

“Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan Credit Union (CU) di Kalimantan Barat," ujar Andreas yang kelahiran Magelang, 27 Juni 1954 ini.  

 Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/agama-katolik-berperan-besar-pada-suku-dayak/

MBV: Ani Yudhoyono Tertekan Setoran Century kepada Sang Adik dan Maraknya Gerakan Turunkan SBY

Sabtu, 31 Desember 2011 , 20:06:00 WIB

Laporan: Ade Mulyana

ANI YUDHOYONO/IST

RMOL. Kalangan oposisi sulit mempercayai kalau penyakit yang diderita Ani Yudhoyono hanya disebabkan oleh kelelahan yang biasanya menjadi pemicu thypus seperti disampaikan oleh Jurubicara Presiden SBY Julian Aldrin Pasha.

Sebaliknya, kata aktivis Benteng Demokrasi Indonesia (Bendera), Mustar Bona Ventura, bisa jadi penyakit yang diderita Ani Yudhoyono akibat tertekan dengan kabar ditemukannya tiga kali setoran dari Bank Century kepada sang adik, HEW, sebagaimana disebut dalam laporan hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sangat wajar, jika Ani kemudian sangat tertekan dengan kabar itu," kata Mustar kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 31/12).

Yang lain, kata dia, bisa jadi penyakit Ani timbul karena aksi ekstraparlementer yang menuntut SBY-Boediono mundur semakin marak di seluruh daerah di tanah air. Bahkan konsolidasi gerakan mereka sangat masif. Ani tahu bahwa jika suaminya lengser, maka tidak tertutup kemungkinan akan banyak kebohongan dan korupsi Cikeas yang terbongkar.

Sementara di lain pihak, kata Mustar, terlihat betul bahwa para aktivis yang semula dianggap mampu meredam aksi-aksi menuntut SBY mundur ternyata tidak efektif. Para aktivis itu nampaknya lebih sibuk menumpuk harta sambil sesekali liburan ke luar negeri, dan tampak tidak peduli ketika SBY didemo pemuda dan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke secara bergantian.

"Lebih tepat sebenarnya kalau pihak Istana mengaku bahwa penyebab utama sakitnya dikarenakan tekanan psikologis sebagai dampak dari konstalasi politik yang saat ini membahayakan atau mengancam posisi SBY sebagai Presiden," jelas Mustar.

"Tampaknya lingkaran Istana sedang dalam kebingungan dan krisis kepercayaan satu dengan yang lainnya. [dem]
Sumber : http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/31/50681/Ani-Yudhoyono-Tertekan-Setoran-Century-kepada-Sang-Adik-dan-Maraknya-Gerakan-Turunkan-SBY

Didesak Mundur, Ini Jawaban Kapolri

Sandro Gatra | I Made Asdhiana | Jumat, 30 Desember 2011 | 20:01 WIB

Dibaca: 21047

Komentar: 37

|

 
SERAMBI/BEDU SAINI
Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo bersama Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menaiki mobil golf pada HUT Bhayangkara Ke-65 di Polsek Ulee Lheue, Banda Aceh, Jumat (1/7/2011).

TERKAIT:

• Kapolri: 267 Anggota Dipecat
• PKS: Sepantasnya Kapolri Diganti
• PDI-P: Timur Pradopo Layak Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com — Para politikus Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya anggota Komisi Hukum, menilai Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo gagal memimpin Polri selama 1,5 tahun. Penilaian sama dilontarkan lembaga swadaya masyarakat, salah satunya Imparsial.

"Terlalu cepat datang kita salah, terlalu lambat datang ada yang meninggal dunia. Harus tepat."

-- Jenderal Pol Timur Pradopo

Mereka meminta  Presiden agar mengganti Kapolri. Desakan itu muncul setelah rentetan kerusuhan atau bentrokan di sejumlah daerah selama kepemimpinannya, seperti di Temanggung, Cikeusik, Mesuji, dan Bima. Kultur kekerasan dan sifat militeristik dinilai menguat di institusi Kepolisian.
Apa tanggapan Timur atas desakan dirinya diganti? Kapolri mengklaim telah bekerja optimal selama ini. "Hal-hal yang jadi harapan masyarakat, kami akan realisasikan, baik di jajaran markas besar sampai jajaran wilayah. Itu kami jadikan cambuk untuk pelayanan masyarakat lebih baik lagi," kata Kapolri, seusai rilis akhir tahun 2011 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/12/2011).
"Penilaian Anda gagal?" tanya wartawan.
Kapolri menjawab, "Terima kasih yah, terima kasih."
Dalam rilis, Kapolri mengklaim tidak ada pelanggaran prosedur dalam peristiwa pembubaran secara paksa aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Nusa Tenggara Barat. Mengenai berbagai kerusuhan sebelumnya, kata Kapolri, hal itu karena konflik sosial.
"Masalah polisi datang terlambat (ke lokasi) bisa diproses. Terlalu cepat datang kita salah, terlalu lambat datang ada yang meninggal dunia. Harus tepat," kata Kapolri.
 sumber : http://nasional.kompas.com/read/2011/12/30/20013227/Didesak.Mundur.Ini.Jawaban.Kapolri