Merdeka.com – Sel, 23 Jul 2013
MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) memang kerap berkomentar soal konflik horizontal dan kekerasan
yang terjadi di tanah air, termasuk beberapa yang dilakukan Front
Pembela Islam (FPI). Namun, pernyataan SBY sebelumnya hanya bersifat
normatif.
Misalnya dalam penyerangan FPI kepada massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas pada 1 Juni 2008, SBY hanya berkomentar, "Saya sangat menyesalkan terjadinya kekerasan di Jakarta kemarin siang. Saya mengecam keras pelaku-pelaku tindak kekerasan itu yang menyebabkan sejumlah warga kita luka-luka."
Pernyataan SBY dalam jumpa pers mendadak di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 2 Mei lalu itu sama sekali tidak menyebut FPI sebagai penyerang. Begitu saat mengomentari tragedi Cikeusik yang menewaskan tiga warga Ahmadiyah, SBY tetap berbicara normatif tanpa menyebut identitas pelaku.
"Dengan tujuan siapa yang lalai, siapa yang bersalah, siapa yang melanggar hukum harus diberi sanksi," kata SBY dalam keterangan pers sehari setelah tragedi Cikeusik pada 6 Februari 2011 itu.
Baru pada Minggu (21/7), SBY dengan lugas menyebut FPI sebagai pelaku kekerasan yang terjadi di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Dalam bentrokan warga dan FPI itu, satu orang warga tewas karena ditabrak mobil rombongan ormas Islam radikal itu.
"Hukum harus ditegakkan, dicegah konflik atau benturan horizontal dan dicegah elemen dari manapun juga termasuk FPI yang melakukan tindakan kekerasan apalagi pengrusakan," kata SBY di Jakarta International Expo Kemayoran.
Catatan merdeka.com, sentilan SBY yang langsung menyebut FPI itu adalah pertama kali sejak dia menjabat sebagai presiden pada 2004. Komentar SBY yang bersifat normatif selama ini juga sudah banyak diartikan sebagai ketidakpedulian atau pembiaran oleh aktivis pluralisme agama.
Pengajar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai ada perubahan gaya komunikasi SBY terhadap FPI. Jika pada aksi-aksi anarkisme yang melibatkan FPI seperti insiden Monas dan Cikeusik SBY tidak berani menyebut nama FPI, khusus untuk kasus Kendal SBY baru berani menegaskan FPI yang salah.
"Sepertinya SBY punya momentum untuk menegor FPI di bulan Ramadan ini. SBY seperti mengumpulkan energi dorongan dari seluruh komponen masyarakat termasuk dari berbagai kalangan dalam menanggapi aksi kekerasan yang kerap dilakukan FPI di berbagai daerah," kata Ari Junaedi kepada merdeka.com, Selasa (23/7).
Ari menilai, retorika yang disampaikan SBY ini mengandung makna kalau dia tidak alpa dalam menentang aksi anarkisme.
"Tetapi seperti biasa publik kadung memahami makna yang sebenarnya dari setiap ucapan SBY hanya sebatas wacana. Tidak ada konkretisasi di lapangan. Artinya apa yang diucapkan Presiden, tidak selaras dengan praktik bawahannya," katanya.
"Presiden bilang A, anak buah berbuat Z. Dalam kacamata komunikasi politik, pernyataan-pernyataan SBY terlanjur dimaknai sebagai bentuk pseudo communication alias tong kosong nyaring bunyinya," papar Ari Junaedi.
Agar masyarakat bisa membuktikan kelugasan pernyataannya, kata Ari, sebaiknya di sisa pemerintahannya ini, SBY lebih sering mengejawantahkan antara penyataan dengan tindakan. Masyarakat di era sekarang ini tidak butuh lagi kerasnya pernyataan tetapi kepada pembuktian.
"Jika memang dianggap melanggar hukum, bubarkan saja FPI. Tapi apa berani SBY membubarkan FPI?" tandas Ari.
Sumber: Merdeka.com
Misalnya dalam penyerangan FPI kepada massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas pada 1 Juni 2008, SBY hanya berkomentar, "Saya sangat menyesalkan terjadinya kekerasan di Jakarta kemarin siang. Saya mengecam keras pelaku-pelaku tindak kekerasan itu yang menyebabkan sejumlah warga kita luka-luka."
Pernyataan SBY dalam jumpa pers mendadak di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 2 Mei lalu itu sama sekali tidak menyebut FPI sebagai penyerang. Begitu saat mengomentari tragedi Cikeusik yang menewaskan tiga warga Ahmadiyah, SBY tetap berbicara normatif tanpa menyebut identitas pelaku.
"Dengan tujuan siapa yang lalai, siapa yang bersalah, siapa yang melanggar hukum harus diberi sanksi," kata SBY dalam keterangan pers sehari setelah tragedi Cikeusik pada 6 Februari 2011 itu.
Baru pada Minggu (21/7), SBY dengan lugas menyebut FPI sebagai pelaku kekerasan yang terjadi di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Dalam bentrokan warga dan FPI itu, satu orang warga tewas karena ditabrak mobil rombongan ormas Islam radikal itu.
"Hukum harus ditegakkan, dicegah konflik atau benturan horizontal dan dicegah elemen dari manapun juga termasuk FPI yang melakukan tindakan kekerasan apalagi pengrusakan," kata SBY di Jakarta International Expo Kemayoran.
Catatan merdeka.com, sentilan SBY yang langsung menyebut FPI itu adalah pertama kali sejak dia menjabat sebagai presiden pada 2004. Komentar SBY yang bersifat normatif selama ini juga sudah banyak diartikan sebagai ketidakpedulian atau pembiaran oleh aktivis pluralisme agama.
Pengajar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai ada perubahan gaya komunikasi SBY terhadap FPI. Jika pada aksi-aksi anarkisme yang melibatkan FPI seperti insiden Monas dan Cikeusik SBY tidak berani menyebut nama FPI, khusus untuk kasus Kendal SBY baru berani menegaskan FPI yang salah.
"Sepertinya SBY punya momentum untuk menegor FPI di bulan Ramadan ini. SBY seperti mengumpulkan energi dorongan dari seluruh komponen masyarakat termasuk dari berbagai kalangan dalam menanggapi aksi kekerasan yang kerap dilakukan FPI di berbagai daerah," kata Ari Junaedi kepada merdeka.com, Selasa (23/7).
Ari menilai, retorika yang disampaikan SBY ini mengandung makna kalau dia tidak alpa dalam menentang aksi anarkisme.
"Tetapi seperti biasa publik kadung memahami makna yang sebenarnya dari setiap ucapan SBY hanya sebatas wacana. Tidak ada konkretisasi di lapangan. Artinya apa yang diucapkan Presiden, tidak selaras dengan praktik bawahannya," katanya.
"Presiden bilang A, anak buah berbuat Z. Dalam kacamata komunikasi politik, pernyataan-pernyataan SBY terlanjur dimaknai sebagai bentuk pseudo communication alias tong kosong nyaring bunyinya," papar Ari Junaedi.
Agar masyarakat bisa membuktikan kelugasan pernyataannya, kata Ari, sebaiknya di sisa pemerintahannya ini, SBY lebih sering mengejawantahkan antara penyataan dengan tindakan. Masyarakat di era sekarang ini tidak butuh lagi kerasnya pernyataan tetapi kepada pembuktian.
"Jika memang dianggap melanggar hukum, bubarkan saja FPI. Tapi apa berani SBY membubarkan FPI?" tandas Ari.
