Yogyakarta Istimewa atau Merdeka! REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Warga Yogyakarta tampaknya sedang marah pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pangkal persoalannya, apalagi kalau bukan soal keistimewaan Propinsi itu.
Sejumlah elemen masyarakat dari Kawula Ngayogyakarta Hadiningrat pun sampai menuntut permintaan maaf Presiden SBY karena telah mengeluarkan pernyataan bahwa sistem monarki di Yogyakarta bertabrakan dengan konstitusi dan demokrasi.
Pemerintah memang berniat memangkas keistimewaan Yogyakarta yang salah satunya menggusur peran Sultan Yogyakarta sebagai gubernur. Usulan amandemen UU yang mengatur DIY pun sudah dibuat pemerintah dan tinggal menunggu diajukan ke DPR.
Tak hanya menuntut permintaan maaf, dalam aksinya di depan Gedung Agung itu, sejumlah peserta aksi menggunakan seragam tradisional prajurit Kraton. Demonstran yang lain, tampak membawa poster dengan beragam tulisan.
Di antara bunyi poster itu, 'SBY Presiden Soyo Ora Cetho!' (SBY presiden yang semakin tidak jelas), 'Jogja Istimewa Atau Merdeka!!', dan 'Tidak Butuh Demokrasi Ala Kebo'.
Selain itu, dibentangkan pula spanduk bertuliskan 'Selamat Datang di Wilayah Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat'.
Sumber : Republika.co.id. Kamis 02 Desember 2010
Red: Budi Raharjo
Rep: Rosyid Nurul Hakim
Sejumlah elemen masyarakat dari Kawula Ngayogyakarta Hadiningrat pun sampai menuntut permintaan maaf Presiden SBY karena telah mengeluarkan pernyataan bahwa sistem monarki di Yogyakarta bertabrakan dengan konstitusi dan demokrasi.
Pemerintah memang berniat memangkas keistimewaan Yogyakarta yang salah satunya menggusur peran Sultan Yogyakarta sebagai gubernur. Usulan amandemen UU yang mengatur DIY pun sudah dibuat pemerintah dan tinggal menunggu diajukan ke DPR.
Tak hanya menuntut permintaan maaf, dalam aksinya di depan Gedung Agung itu, sejumlah peserta aksi menggunakan seragam tradisional prajurit Kraton. Demonstran yang lain, tampak membawa poster dengan beragam tulisan.
Di antara bunyi poster itu, 'SBY Presiden Soyo Ora Cetho!' (SBY presiden yang semakin tidak jelas), 'Jogja Istimewa Atau Merdeka!!', dan 'Tidak Butuh Demokrasi Ala Kebo'.
Selain itu, dibentangkan pula spanduk bertuliskan 'Selamat Datang di Wilayah Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat'.
Sumber : Republika.co.id. Kamis 02 Desember 2010
Warga Yogya Tuntut Presiden SBY Minta Maaf, Bersedia Pak?
Kamis, 02 Desember 2010, 11:57 WIB Kraton Yogyakarta
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Sejumlah elemen masyarakat dari Kawula Ngayogyakarta Hadiningrat menuntut permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), soal kepala daerah Provinsi DI Yogyakarta. SBY sempat mengatakan sistem monarki bertabrakan dengan konstitusi dan demokrasi.
Padahal, sistem pemerintahan di Provinsi DI Yogyakarta kebetulan dipimpin oleh seorang Sultan. Pernyataan SBY itu menjadi sangat sensitif karena Rancangan Undang Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta memang masih menyisakan tentang bagaimana gubernur di daerah itu dipilih. Apakah melalui penetapan, sehingga Sultan akan terus menjadi gubenur, atau dengan pemilihan langsung oleh rakyat.
''Kami menggugat statement SBY kemarin," ujar Kordinator Kawula Ngayogyakarta Hadiningrat, Sigit Sugito, di depan Gedung Agung, Jalan Malioboro Yogyakarta, Kamis (02/12).
Menurutnya, pernyataan SBY tentang monarki itu bukan slip lidah. Masyarakat Yogyakarta yang kemudian menjadi sangat reaktif terhadap pernyataan itu, bukan dari kesalahan interpretasi. Akan tetapi memang merupakan kesalahan dari presiden.
Menurut Sugito, kelompok yang dipimpinnya itu sangat mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur DI Yogyakarta. "Penetapan adalah bagian dari identitas keistimewaan," katanya.
Kekuatan Yogyakarta adalah dari budayanya, dan budaya itu disimbolkan melalui kepemimpinan seorang Sultan. "Kalau bisa SBY minta maaf. Presiden kan bisa juga salah," tegas Sigit.
Padahal, sistem pemerintahan di Provinsi DI Yogyakarta kebetulan dipimpin oleh seorang Sultan. Pernyataan SBY itu menjadi sangat sensitif karena Rancangan Undang Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta memang masih menyisakan tentang bagaimana gubernur di daerah itu dipilih. Apakah melalui penetapan, sehingga Sultan akan terus menjadi gubenur, atau dengan pemilihan langsung oleh rakyat.
''Kami menggugat statement SBY kemarin," ujar Kordinator Kawula Ngayogyakarta Hadiningrat, Sigit Sugito, di depan Gedung Agung, Jalan Malioboro Yogyakarta, Kamis (02/12).
Menurutnya, pernyataan SBY tentang monarki itu bukan slip lidah. Masyarakat Yogyakarta yang kemudian menjadi sangat reaktif terhadap pernyataan itu, bukan dari kesalahan interpretasi. Akan tetapi memang merupakan kesalahan dari presiden.
Menurut Sugito, kelompok yang dipimpinnya itu sangat mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur DI Yogyakarta. "Penetapan adalah bagian dari identitas keistimewaan," katanya.
Kekuatan Yogyakarta adalah dari budayanya, dan budaya itu disimbolkan melalui kepemimpinan seorang Sultan. "Kalau bisa SBY minta maaf. Presiden kan bisa juga salah," tegas Sigit.
Rep: Rosyid Nurul Hakim
Sumber : Republika.co.id, 2 Desember 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar, masukan yang sifatnya membangun blog ini.