Presiden Diminta Evaluasi Menakerstrans
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Selasa, 23 November 2010 | 14:13 WIB
TRIBUN TIMUR/IHSAN MUSTAKIM
Artis yang juga anggota DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka (kiri)
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com - Makin panjangnya daftar kekerasan dan penganiayaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi menunjukkan kinerja buruk dari Kementerian Tenaga Kerja yang kini tengah dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta kembali mengevaluasi kinerja kementeriannya ini.
"Persoalannya ketika tak ada perlindungan kepada TKI, ujungnya bisa pemberhentian dari Menaker. Harus dilakukan presiden. Kenapa Presiden masih mempertahankan kinerja menterinya yang tidak ada terobosan apa-apa," ungkap Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka dalam keterangan pers di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Selasa (23/11/2010).
Dalam keterangan pers ini, PDI-P mendorong pemerintah untuk segera menarik TKI dari Arab Saudi sebelum ada nota kesepahaman antarpemerintah mengenai perlindungan TKI serta segera meratifikasi Konvensi PBB No. 45/158 Tahun 1990 tentang perlindungan tenaga kerja di luar negeri.
Pemerintah juga perlu memikirkan kembali membuka dan memperluas lapangan kerja untuk menjamin warga negaranya.
Sementara itu, politisi PDI-P yang juga Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan sesungguhnya komitmen pemerintah yang dibutuhkan saat ini. "Kalau evaluasi terus, ya mau diganti berapa kali menterinya juga kalau enggak ada komitmen dari pemerintah, percuma," tegasnya.
Persoalannya ketika tak ada perlindungan kepada TKI, ujungnya bisa pemberhentian dari Menaker. Harus dilakukan presiden. Kenapa Presiden masih mempertahankan kinerja menterinya yang tidak ada terobosan apa-apa.
-- Rieke Dyah Pitaloka
Dalam keterangan pers ini, PDI-P mendorong pemerintah untuk segera menarik TKI dari Arab Saudi sebelum ada nota kesepahaman antarpemerintah mengenai perlindungan TKI serta segera meratifikasi Konvensi PBB No. 45/158 Tahun 1990 tentang perlindungan tenaga kerja di luar negeri.
Pemerintah juga perlu memikirkan kembali membuka dan memperluas lapangan kerja untuk menjamin warga negaranya.
Sementara itu, politisi PDI-P yang juga Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan sesungguhnya komitmen pemerintah yang dibutuhkan saat ini. "Kalau evaluasi terus, ya mau diganti berapa kali menterinya juga kalau enggak ada komitmen dari pemerintah, percuma," tegasnya.
Editor: R Adhi KSP
Lihat juga : Bangsa Tamak dan Sombong...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar, masukan yang sifatnya membangun blog ini.