Desakan SBY Mundur Sungguh Masuk Akal

Rabu, 26 Januari 2011 , 13:09:00 WIB

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

PRESIDEN SBY/IST

RMOL. Presiden SBY tidak mungkin menuntaskan masalah yang sedang melilit Indonesia. Karena itu desakan Forum Antar Umat Beragama (FAUB) agar Presiden SBY segera mengundurkan diri merupakan kritik yang tajam.

Demikian disampaikan pengamat politik dan hukum, Eggi Sudjana, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Rabu, 26/1).

Menurut Eggi, kritik sebelumnya dari tokoh lintas agama bahwa rezim SBY penuh kebohongan juga tidak akan dijawab dengan kinerja SBY yang lebik baik. Eggi mencontohkan kasus Century dan mafia pajak. Dalam hal ini, Presiden SBY menyerahkan tanggung jawab pemberantasan mafia pajak kepada Wapres Boediono. Padahal Boediono sendiri terlilit oleh kasus Century.
"Bagaimana Boediono mengadili diri sendiri. Maka tidak mungkin SBY menyelesaikan masalah ini," kata Eggi.

Untuk itu, Eggi menilai bahwa desakan mundur kepada SBY merupakan konsekuensi logis dari Pemerintahan SBY yang tidak mungkin menyelesaikan berbagai persoalan.[yan]
Sumber :rakyatmerdeka.co.id. Rabu, 26 Januari 2011

Syahganda: Polisi Brutal, SBY Anjlok

Rabu, 26 Januari 2011 , 19:49:00 WIB

Laporan: Teguh Santosa

PRESIDEN SBY/IST

RMOL. “Saya diinjak-injak. Padahal membantu teman. Di mobil, saya ditarik kayak binatang. Saya dipukuli.” Begitu kata Muhais seperti dimuat di media massa.
Pernyataan Muhais ini digunakan Ketua dewan Direktur Sabang Merauke Center (SMC), Syahganda Nainggolan, untuk menggambarkan aksi brutal polisi dalam menangani demonstrasi mahasiswa di depan Istana Merdeka, hari Senin lalu (24/1).
Muhais adalah aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), satu dari dua demonstran yang ditangkap polisi di depan Istana Negara dan sempat dibawa ke Mapolres Jakarta Pusat, Senin kemarin (24/1).
Aksi tersebut diikuti sekitar 200 mahasiswa dari berbagai elemen organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti HMI, IMM, PMKRI, Gemabudhi dan lainnya. Mereka bergerak sebagai bentuk dukungan terhadap seruan moral tokoh lintas agama yang menentang kebohongan.
“Tindakan polisi yang cenderung brutal dalam menangani aksi-aksi demonstrasi dapat dipadang sebagai ancaman nyata bagi warga negara yang menggunakan hak dasarnya untuk berkumpul, berserikat dan berpendapat yang dijamin Konstitusi,” ujar Syahganda Nainggolan, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (26/1).
“Wajar bila tindakan brutal itu menuai kecaman dari berbagai kalangan,” sambungnya.
Syahganda mengingatkan bahwa Muhais bukan satu-satunya demonstran yang menjadi korban tindakan brutal polisi. Tindakan serupa pernah terjadi di Tanjang Jabung, Jambi, 8 November 2010 yang bahkan menewaskan seorang petani. Begitu juga dengan aksi polisi menembak dua petani di Kuantan Singingi, Riau, 8 Juni 2010.
Masih menurut Syahganda, insiden tersebut juga semakin merusak citra pemerintahan SBY-Boediono. Citra pemerintahan SBY-Boediono yang sejak menjelang seratus hari kekuasaannya digoyang kasus kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century serta kasus mafia hukum, demikian Syahganda, akan semakin anjlok. [guh]
Sumber : rakyatmerdeka.co.id. / Rabu, 26 Januari 2011

Polisi Bekuk Tokoh Utama Tersangka Teroris

Selasa, 25 Januari 2011 , 13:27:00 WIB

Laporan: Firardy Rozy

BOY RAFLI/IST

RMOL. Polisi sudah menangkap enam tersangka yang diduga terlibat dalam aksi teror bom di Klaten dan Sukoharjo.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Boy Rafli, kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta (Selasa, 25/1).

"Salah satunya A. A ini adalah tokoh utama," kata Boy.

Sementara lima orang lainnya, Boy mengaku belum bisa mengungkap data mereka, baik dari sisi status, maupun pekerjaannya. Namun Boy memastikan di salah satu rumah terduga teroris, polisi menyita rangkaian bom.

"Ada rangkaian bom yang ditemukan, tapi belum tahu jumlahnya," kata Boy, yang menduga jaringan teroris kali ini masih bagian jaringan lama.[yan]
Sumber : rakyatmerdeka.co.id. Selasa, 25 Januari 2011

Delapan Tersangka Teroris Diciduk, Tujuh Masih Remaja

Selasa, 25 Januari 2011 , 16:24:00 WIB

Laporan: Firardy Rozy

ILUSTRASI

RMOL. Polisi menemukan barang bukti rakitan bom saat menggerebek kediaman tersangka teroris di RT 3 RW 5, Dusun Tegal Baru, Desa Waru, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Selain menciduk seorang pria yang diduga teroris, tadi pagi polisi juga menemukan keterlibatan tujuh remaja dalam teror bom aksi teror bom di Klaten dan Sukoharjo pada Desember 2010 dan Januari 2011.

"Tadi pagi sekitar jam 9-10 di Desa Waru, Kecamatan Baki, Densus 88 telah menangkap pelaku perakit bom saat Desember dan awal Januari ditemukan rakitan bom di Masjid, Gereja dan di pos Polantas di Solo dan Klaten," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Anton Bahrul Alam, kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (25/1).

Kedelapan tersangka sementara ini tengah ditangani Densus 88 dan masih berada di Jawa Tengah. Salah seorang ditangkap bernama Riko Dianto alias Ato (28) diduga sebagai tokoh utama. Dibantu rekan-rekannya bernama Agung, Joko Lelono, Nugoroho, Argo, Tri Budi, Sigit Purnomo, dan Yudho Anggoro.

"Mereka masih remaja, baru tamat SMA dan SMP sekitar usia 18-19. Yang tua itu Ato. Di TKP (rumah) ditemukan bukti-bukti seperti black powder, detonator dan rangkaian kabel-kabel," terang Anton lagi.[ald]

Sumber : rakyatmerdeka.co.id.  Selasa, 25 Januari 2011

Baca juga:

Mantan Polisi Ngaku Menyesal Jual Senjata ke Teroris

Michdan Siap Bela Abu Tholut dan Ungkap Sosok Asludin

Seperti Pansus Century, Panja Pajak Hanya Akan Ngotot di Awal Saja

Sabtu, 22 Januari 2011 , 18:41:00 WIB

Laporan: Firardy Rozy

EMERSON JUNTHO/IST

RMOL. Panitia Kerja (Panja) Pajak berbeda atau tidak akan seperti Pansus Century, yang dinilai bekerja tidak maksimal, oleh karena itu DPR akan mengeluarkan rekomendasi, agar kerja Panja Pajak bisa terbuka dan diawasi oleh masyarakat.

"Saya kira Panja ini akan berbeda dengan Pansus Century. Kalau dalam kasus Century itu kan ada skenario oposisi untuk menggoyang pemerintah, tapi kalau Panja Pajak ini ada sebuah kepentingan bersama untuk menyelesaikan kasus mafia pajak dan mafia peradilan," demikian disampaikan anggota Komisi III Martin Hutabarat kepada wartawan di Cikini, Jakarta (Sabtu, 22/1).

Rencananya kata Martin, DPR akan memanggil Susno, Cirus, Gayus, dan kalau perlu mantan Kapolri BHD terkait pernyataan anggota Komisi III DPR Benny K Harman beberapa waktu lalu.

Namun, hal yang berbeda dikatakan oleh aktivis ICW, Emerson Juntho saat ditanya mengenai Panja Pajak yang akan dilakukan DPR.

"Saya rasa Panja ini akan seperti kasus Century dan BLBI. Ngotot diawal-awal namun lembek juga pada akhirnya, dan ini hanya akan jadi panggung politik politisi DPR saja," demikian Emerson.[ono]
Sumber : rakyatmerdeka.co.id.  Sabtu, 22 Januari 2011

SBY: Tindak Tegas Oknum TNI-Polri yang Salah

Politik

SBY: Tindak Tegas Oknum TNI-Polri yang Salah

"Kalau membela anak buah, bela dengan cara memberi bantuan-bantuan yang benar."

Jum'at, 21 Januari 2011, 14:22 WIB

Elin Yunita Kristanti, Eko Huda S

Presiden SBY (Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki)

BERITA TERKAIT

• SBY: Hentikan Mark Up Anggaran TNI-Polri
• SBY: Sudah 7 Tahun Gaji Saya Belum Naik
• Djoko: Sulit Mengubah MindsetTNI-Polri
• Pimpinan TNI Terima Pembekalan Empat Menteri
• Polri Jaring Calon Pengganti 'Big Mango'

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri menjadi contoh dalam pembangunan good governance.  Itu sebabnya,  SBY meminta TNI dan Polri segera menghukum anggota TNI dan Polri yang terbukti bersalah.

"Saya ingin saudara-saudara menjadi contoh. Jika masih ada oknum yang menyimpang segera berikan sanksi," kata SBY saat memberi pengarahan dalam Rapim TNI dan Polri di Jakarta, Jumat 21 Januari 2011.

Dia menegaskan agar, "Oknum di jajaran kepolisian yang kemarin melakukan penyimpangan segera diberi sanksi."

Pada kesempatan itu, Presiden SBY juga meminta TNI menindak tegas dan memberikan sanksi  sejumlah oknum ang terbukti melanggar hukum. "Termasuk  jajaran TNI, jika ada kesalahan berikan sanksi," kata dia.

Presiden menegaskan agar  TNI dan Polri tidak menggunakan semangat korps guna melindungi anggota  yang bersalah. "Jangan hanya karena jiwa korps kita mengembangkan budaya yang salah. Kalau membela anak buah, bela dengan cara memberi bantuan-bantuan yang benar, agar semua menjadi adil," kata dia.
• VIVAnews
Sumber : Jum'at, 21 Januari 2011, 14:22 WIB

Menelusuri Jejak Agen CIA di Istana SBY

Intelijen Asing Tidak Selalu Bermata Biru dan Berkulit Putih

Minggu, 23 Januari 2011 , 17:18:00 WIB

Laporan: Ari Purwanto

CIA/IST

RMOL. Sangat besar kemungkinan agen intelijen asing, termasuk Central Intelligence Agency (CIA) milik Amerika Serikat beroperasi di Indonesia. Ini didasari atas fakta Indonesia adalah negeri yang kekayannya  melimpah ruah dan sangat diminati negara kapitalis. Ini juga menjadi pembenaran testimoni Gayus, bahwa CIA memang beroperasi di Indonesia.

Hal itu dikatakan mantan Ketua Komite Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (KM UMJ), Erwin Sanjaya saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, Minggu sore (23/1).

"Kalau dibilang mungkin, ya pasti ada kemungkinan. Artinya jika ditarik kebelakang, apapun yang terjadi di Indonesia dan memiliki pengaruh kepentingan internasional, pasti sangat besar kemungkinan asing menggunakan alat intelijen," ujarnya.

Ini ditambah dengan kekayaan Indonesia yang melimpah ruah, sehingga melegitimasi kepentingan intelijen asing masuk di Indonesia.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah, saat ini agen intelijen asing termasuk CIA, saat ini tidak melulu bermata biru dan berkulit putih, tapi bisa juga bermuka Melayu dan berkulit sawo matang.

Namun yang harus diperhatikan betul, lanjutnya, jangan hanya melihat keterlibatan agen intelijen asing hanya dari persoalan sektoral saja ,seperti yang dikatakan Gayus, namun harus dilihat dari kondisi bangsa secara umum.

"Artinya sudah banyak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang dirusak oleh intelijen asing," imbuhnya. [arp]

Sumber : rakyastmereda.co.id. / Minggu, 23 Januari 2011

Berita Terkait :

Menelusuri Jejak Agen CIA di Istana SBY
Sabtu, 22 Januari 2011 , 09:08:00 WIB

Laporan: Teguh Santosa

RMOL. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengaku tak bisa membedakan mana agen Central Intelligence Agency (CIA), dinas rahasia AS, dan mana yang bukan.
“Anda tahu enggak (siapa) agen CIA dan siapa yang bukan agen CIA. Saya juga tidak tahu. Kementerian Luar Negeri tidak tahu mana yang agen CIA, mana yang bukan,” kata Marty di sela rapat kerja dengan Komisi I DPR di gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin petang (Kamis, 20/1).
“Jangan percaya hal yang mengada-ada. Sudah tahu semua jawabannya,” kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (pur) Sutanto di Istana Kepresidenan, kemarin (Kamis, 20/1).
Sebelum tulisan ini dilanjutkan, saya hendak menggarisbawahi beberapa hal penting terlebih dahulu agar tulisan ini tidak terlihat (baca: terbaca) naif juga insinuatif.
Pertama, benar bahwa perdebatan mengenai keberadaan agen CIA di Indonesia yang dibicarakan dalam tulisan ini merupakan bagian dari wacana besar yang ditiupkan Gayus Tambunan, terpidana kasus penggelapan pajak, setelah majelis hakim PN Jakarta Selatan yang dipimpin Albertina Ho menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara untuk dirinya.
Kedua, benar bahwa testimoni itu disampaikan Gayus di luar persidangan, khususnya, dan di luar koridor pro justicia, umumnya.
Ketiga, dengan demikian testimoni Gayus itu tidak bisa (atau mungkin belum bisa adalah istilah yang agak tepat) dianggap sebagai kebenaran (baru).
Keempat, hal-hal yang disampaikan Gayus, termasuk tentang agen CIA bernama John Jerome Grice yang membantunya, harus diuji terlebih dahulu. John Jerome Grice diduga sebagai orang yang membanti Gayus memperoleh paspor dengan Sony Laksono, juga paspor untuk dirinya dan istrinya dengan kewarganegaraan Guyana.
Apakah benar John Jerome Grice adalah agen CIA? Apakah benar salah seorang anggota Satgas Pemberantas Mafia Hukum merestui semua kegiatannya yang berkaitan dengan kasus yang melilit Gayus? Atau: apakah John Jerome Grice benar-benar ada?
Setelah menggarisbawahi keempat hal itu, sekarang kita: lanjutkan.
“Saya tidak tahu siapa orang Amerika yang bernama John Gerome. Saya tidak pernah dengar sebelumnya. Namun dalam hukum kami, saya tidak dapat berbicara tentang warga negara AS tanpa izin dari yang bersangkutan,” ujar Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Scott Marciel, usai rapat dengan Komisi I DPR, Rabu (19/1).
Marciel mengatakan pihaknya tidak dapat membicarakan apa pun mengenai badan intelijen negara itu. Dia juga tidak diijinkan membicarakan masalah Gayus.
“CIA itu hanya ada di film,” ujar anggota Komisi I dari Partai Demokrat Ramadhan Pohan.
“Kalaupun ada, polos amat John Jerome. Tidak mungkin dia terang-terangan mengaku sebagai CIA. Lagipula, pernyataan Gayus sendiri kan sudah dibantah Dubes AS," sambungnya.
Berbeda dengan Ramadhan Pohan yang lama bertugas di Washington DC kala masih bekerja untuk Jawa Pos, Jurubicara Kantor Menko Politik Hukum dan HAM, Sagoem Tamboen, tidak menutup kemungkinan apa yang disebutkan Gayus tentang keterlibatan agen CIA dalam skandalnya adalah benar.
"Informasi itu bisa benar dan bisa tidak benar. Karena itu itu perlu pembuktian oleh institusi terkait," Deputi VII bidang Koordinasi Komunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam ini kemarin (Jumat, 21/1).
Menurutnya, Gayus perlu menjelaskan lebih detil sepak terjang dan kiprah sang agen CIA selama di Indonesia.
“Benar atau tidak, yang penting pembuktiannya dahulu, agar dalam menindaklanjuti tidak menimbulkan gejolak antara Indonesia dengan negara asal yang bersangkutan,” kata Sagoem lagi. Bersambung/[guh]
sumber : rakyatmerdeka.co.id. /Sabtu, 22 Januari 2011

Uji Nyali KPK Atas Gayus (5)

Senin, 17/01/2011 17:18 WIB
Uji Nyali KPK Atas Gayus (5)
Buyung: Kasus Gayus Tak Selesai Permainan Pajak Makin Bahaya 
M. Rizal - detikNews

Adnan Buyung (Andi/detikcom)

Jakarta - Banyak kalangan kini mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan M Busyro Muqodas untuk mengambil kasus suap pajak Gayus Tambunan. Alasannya, masyarakat hilang kepercayaan kepada Polri dan Kejaksaan Agung dalam penuntasan kasus yang tak kunjung selesai. Apalagi sekarang muncul justru Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum dianggap main-main dalam kasus ini.

Ketua Tim Pengacara Gayus Tambunan Adnan Buyung Nasution menyatakan dukungannya soal keterlibatan KPK untuk membongkar lebih jauh kasus suap pajak itu, sebab ini sudah menjadi amanat Undang-undang. Bahkan, seharusnya sejak awal kasus ini muncul, KPK harus dilibatkan. Dan, Polri, Kejagung dan Satgas Mafia Hukum menyerahkan perkara ini ke KPK, karena tak mampu menyelesaikannya.

Buyung yang merupakan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) juga menyindir ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melihat kasus ini. Bahkan Presiden SBY membiarkan begitu saja ketika sistem hukum, peradilan dan sistem kepolisian tidak berjalan dengan semestinya. Karenanya, Buyung tidak sepakat bila kasus ini dikatakan dijadikan komoditas politik di Istana Negara.

Berikut petikan wawancara detikcom dengan Adnan Buyung Nasution:

Bagaimana bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus suap Gayus?

Sebenarnya sejak awal saya juga minta begitu. Kalau sekarang KPK betul-betul mau bertekad menangani kasus Gayus, dan lembaga penegak hukum lainnya Kejaksaan dan Satgas Mafia Hukum mau menyerahkan semua bukti yang dimikiki ke KPK, semua terbuka, saya yakin ini semua dibongkar. Tetapi kalau ini hanya separuh-separuh, Kejaksaan dan Polri bekerja sendiri-sendiri, Satgas Mafia Hukum juga tidak terbuka membantu data, ini sulit.

Tapi kalau semua kompak ini akan mudah dan cepat perkara ini selesai. Jadi ini tergantung kemauan baik dan kejujuran semua aparat penegak hukum, sesuai Undang-undang, mau menyerahkan semua perkara kepada KPK untuk menyelesaikan perkara ini, atau perkara hukum lainnya yang tidak jelas yang ada di Kepolisian dan Kejaksaan.

Jadi semua itu wewenang yang sudah diberikan oleh UU dan itu harus digunakan oleh KPK. Makanya kalau dulu sudah ada UU, tapi KPK-nya tidak punya nyali, ganti saja. Tapi sekarang sudah yang baru dan ada keberanian. Sekarang mereka sudah sadar bahwa KPK punya keberanian itu.

Apa saja yang tidak disentuh polisi dan jaksa, sehingga KPK harus tampil?

Sebenarnya ini sudah pernah disebutkan semua, apalagi ceritanya pernah dibuka semua. Tapi begini, sebenarnya soal uang Rp 25 miliar dari mana? Ketika ada temuan dari PPATK ketika meneliti rekening Susno Duadji soal uang Rp 25 miliar. Itu kan dicurigai hasil kejahatan, apa money laundering, kenapa itu tidak dibuka? Kenapa perkara pokok ini tak dibuka dulu? Dari mana uang itu? Siapa pengemplang pajak yang memberikan uang itu ke Gayus? Kan begitu, supaya ketahuan ada apa itu, karena belum tentu salah juga.

Kalau uang itu benar-benar diperiksa, ternyata tidak ada apa-apanya, bukan uang kejahatan, kan dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi sebaliknya, kalau itu memang uang hasil kejahatan, setelah diperiksa polisi dan dibawa ke persidangan dan terbukti hasil kejahatan, maka uang itu disita dan dirampas buat negara, uang rakyat yang masuk dalam kas negara.

Jadi itu ada gunanya, tapi sekarang kan perkara seperti tidak ada gunanya, terkatung-katung membuat heboh saja. Menjadi berita yang simpang siur di sejumlah media, sehingga membuat bingung masyarakat. Nah, pers juga harus jujur dan berani untuk memberitakan kasus ini agar ada penyelesaian.

Kasus ini kan rumit melibatkan pejabat, pengusaha dan politisi. Sejauh mana kekuatan KPK untuk menangani kasus ini?

Saya masih yakin dengan KPK yang saat ini dipimpin Busyro Muqoddas, dia itu orangnya berani. Tekanan itu tentu saja ada, terutama dari orang-orang yang ketakutan mafia pajaknya terbongkar. Begitu juga yang mafia hukum, mereka mencari jalan, tapi Busyro bukan orang yang gampang dipengaruhi.

Dari pandangan Bang Buyung, Istana Presiden itu mendukung tidak terhadap pengusutan kasus suap Gayus ini?

Iya saya kira dari obrolannya serius. Tetapi kenyataannya agak tidak diaktifkan, karena tidak ada campur tangan untuk menuntaskan masalah. Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) betul-betul menyadari bahwa ini perkara ini sudah seperti benang kusut, dia harus segera mengambil tindakan yang drastis untuk membuka masalah ini.

Misalnya, soal uang Rp 25 miliar itu tidak jelas ke mana perginya, padahal itu sumber masalah pertama. Ya, dia tinggal perintahkan Kapolri, saya beri tempo saudara dalam satu minggu atau tiga hari selesaikan, selidiki ke mana uang Rp 25 miliar itu, siapa yang terlibat lalu sidang, kan selesai. Belum kasus jaksa yang mengatur perkara penggelapan yang bebas di Tangerang. Kan itu semua pemerintah, apa salahnya sih pemerintah untuk ungkapkan ini semua.

Kasus ini semakin rumit ketika terjadi politisasi, apakah Istana menjadikan kasus ini sebagai komoditas politik?

Saya tidak sepakat ini dibilang komoditas politik, karena tidak ada jual beli di sini. Tetapi yang ada itu adalah ketidakmampuan pengembangan, ketidakbijakan dari pemerintahan dalam mengurus masalah negara. Kan itu tidak tegas semua. Misalnya sistem hukum, sistem peradilan dan sistem kepolisian, nah sistem ini nggak jalan, Presiden harus berani campur tangan. Jangan malah berlagak dengan dalih tidak mau intervensi.

Nah kemudian kalau intervensi, siapa yang intervensinya. Apakah Presiden sudah perintahkan Kapolri dan Jaksa Agungnya untuk selesaikan perkara ini? Atau sudah panggil KPK, karena ini punya wewenang, ambil itu perkara dari Polri. Kenapa ini dibiarkan begitu saja, kenapa harus takut. Panggil polisi, anda sudah tidak mampu, serahkan itu ke KPK, begitu dong. Yang penting tegas.

Kalau menurut Bang Buyung kasus ini bukti kuat ada keterlibatan semua orang dan ternyata KPK juga tak mampu menanganinya?

Kalau banyak yang tidak selesai, saya khawatir, permainan pajak semakin bahaya dan parah. Uang miliaran milik rakyat akan habis dimakan oleh koruptor-koruptor dalam pajak ini, dibanding mafia hukum dan mafia pajak. Sekarang ini pendapatan kita Rp 500 triliun setiap tahun, tapi menurut saya, hanya 30 persen saja yang masuk ke kas negara. Nah, kalau kita bisa bersihkan mafia pajak, ini bisa tiga kali lipat uang masuk ke kas negara.

Kalau semua uang itu bisa masuk akan bisa digunakan untuk kesejahteraan negara. Bisa untuk membangun rumah sakit, gedung sekolah, kesejahteraan rakyat, menangani orang tua jompo. Tapi dari uang pajak ini ternyata masih bisa ditilep begitu besarnya, sampai berapa puluh tahun, gimana? Ini kan kasus Gayus itu seperti gunung es saja.

Kasus Gayus itu seperti sekrup dari sekrup-sekrup yang begitu banyak dari mafia pajak. Paling tidak, kita masih beruntung ada dia (Gayus) yang mau buka mulut soal ini. Makanya dalam kasus ini, saya sangat marah dengan Denny Indrayana (Sekretaris Satgas Mafia Hukum) mengintimidasi istri Gayus, Milana Anggraeni, dibilang tukang bohong. Isi pembicaraan itu sangat menyimpang, seperti intimidasi dan merendahkan martabat orang. Ini tindakan dan sikap tidak layak sebagai pejabat negara di Satgas Mafia Hukum, apalagi sebagai juru bicara Presiden, ini merusak sekali.
(zal/iy)
Sumber : detikNews. /Kamis, 20 Januari 2011

Dialog Kebohongan Presiden(4)

Kamis, 20/01/2011 16:35 WIB
Dialog Kebohongan Presiden (4)
Teror Ala Gadis Tak Bisa Bungkam Agamawan 
M. Rizal - detikNews

Jakarta - Din Syamsudin kini harus menghadapi teror Gadis. Si Gadis ini bukan perempuan manis, ia adalah kelompok yang tidak suka dengan ketua umum PP Muhammadiyah itu. Gadis merupakan singkatan dari Gerakan Anti Din Syamsuddin.

Teror Gadis ini terjadi setelah Din bersama Tokoh Lintas Agama dan Pemuda mengritik keras pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pak presiden dan para pembantunya disebut melakukan 18 kebohongan yang terdiri dari sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru.

Gadis mengamuk dan memaki-maki Din dengan memasang 100 spanduk di sejumlah ruas jalan protokol ibukota. Spanduk antara lain terlihat di kawasan Blok M, Senayan, Pancoran, Gatot Subroto, Sudirman, Slipi, Thamrin, Monas, Senen dan Cilandak. Isi spanduk menghujat Din antara lain berbunyi "Din Syamsuddin Segeralah Bertaubat, Kembali Ke Jalan yang benar", "Kami Sudah Muak Dengan Povokasi Din Syamsuddin" dan "Din Provokator Berkedok Tokoh Agama/Intelektual".

Menghadapi teror Gadis, Din santai saja. Menurutnya gerakan tandiangan atas Gerakan Anti Kebohongan tidak perlu ditanggapi. "Saya pikir ini tidak perlu ditanggapi. Kalau ada seperti itu, saya bersyukur. Karena semakin banyak seperti itu akan semakin banyak pahala kepada saya karena saya dihujat," ujar Din.

Para tokoh agama yang mengkritik SBY juga tidak akan takut dengan aksi-aksi teror setelah mereka mengungkap kebohongan pemerintah. Gerakan Anti Kebohongan merupakan gerakan moral dan sudah ada sejak dulu serta tidak akan berhenti. "Saya tegaskan tokoh yang bergabung adalah agamawan yang merdeka. Saya hanya takut pada Tuhan masing-masing. Tidak bisa dikooptasi, " tegas Din.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Andreas Yewangoe juga menyatakan tidak khawatir akan mendapat masalah setelah membuat marah pemerintah. Hingga kini, Andreas mengaku belum mendapatkan teror ataupun tekanan. Namun bila pun ada tekanan terhadap dirinya, Andreas akan menganggapnya sebagai risiko saja. "Namun sampai sekarang belum ada seperti itu," kata Andreas.

Selain harus menghadapi hujatan ataupun ancaman, para tokoh agama juga diragukan kemurnian kritiknya. Para agamawan semestinya menyoroti masalah agama saja, tidak usah menyerempet masalah politik. Menanggapi hal itu, Andreas menyatakan, agamawan tidak akan turun tangan mengurusi masalah negara bila elit politik masih berfungsi secara normal. Tapi masalahnya sekarang yang terjadi DPR dan partai politik ribut sendiri untuk kepentingannya masing-masing.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim MUzadi juga menyatakan tidak masalah agamawan mengkritisi pemerintah karena posisi tokoh agamawan sebenarnya adalah penjaga moral bangsa. "Boleh saja berbicara politik, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya, ketahanan, keamanan dalam rangka moral, bukan ingin mengambil kedudukan kekuasaan. Biasanya tokoh agama akan tampil, ketika tokoh politik turun pamornya," kata Hasyim.

Ahli filsafat politik Rocky Gerung menilai para agamawan yang menyebut SBY berbohong masih murni dan masih dalam posisinya sebagai agamawan. Kritik soal kebohongan tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa dan sudah sering disuarakan oleh pihak lain seperti aktivis atau pengamat. Namun karena yang menyuarakan agamawan kritik tersebut lebih terdengar. Kritik itu memiliki muatan politis karena menyentuh presiden maka dimensi politik pun masuk.

"Saya lihat masih murni. Posisi ideal kaum agamawan itu bukan di masjid atau di gereja tapi di dalam rumah rakyat. Tugas kemanusiaan ya di tengah manusia bukan di dalam forum agama. Yang diucapkan agamawan itu yang ideal dalam posisi dia untuk membahasakan apa yang dianggap sebagai hal-hal kemanusiaan," cetus dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Tak Berubah Setelah Keluar Istana

Muncul juga tudingan para tokoh agama punya pamrih mengritik SBY. Terlebih setelah kritik keluar, Din mengirim SMS ke Presiden SBY meminta untuk bertemu. Dan para tokoh agamawan itu pun kemudian ramai-ramai masuk istana, bertemu dengan pihak yang disebut berbohong itu. Banyak pihak yang menyayangkan sikap agamawan ini.

"Din Syamsudin itu keliru, mengirim SMS minta ketemu. Saya tidak tahu apa motif dia. Agamawan itu kan idealnya ibarat brahmana, kalau dia menilai ada yang gawat darurat, dia akan keluar biara untuk menyampaikan kepeduliannya, setelah itu kembali ke biara, tidak perlu sampai masuk istana," kata pengamat politik yang juga mantan aktivis 1980-an Fadjroel Rahman.

Namun Andreas meyakinkan pihaknya tidak memiliki pamrih kecuali mengingatkan pemerintah tentang kondisi bangsa yang sudah sangat mengkhawatirkan. "Kami yakin apa yang kami lakukan itu tidak ada pretensi apapun, kecuali untuk mengingatkan," kata Andreas.

Rocky Gerung juga tidak sependapat dengan penilaian Fadjroel. Bagi Rocky, di masyarakat terbuka tak ada lagi yang namanya sekat kalau agamawan harus tinggal di biara, masjid atau gereja dan tidak boleh ke istana. Istana idealnya juga menjadi milik publik yang terbuka bagi warga negara dan tidak haram dimasuki kaum agamawan. Menurut Rocky, tidak perlu diperumit mengenai agamawan masuk istana atau tidak. Yang terpenting adalah subtansi persoalan yang sudah dikemukakan oleh para penjaga moral tersebut.

"Soal agamawan masuk istana atau bukan itu bukan persoalan yang ada. Persoalan yang ada adalah dibutuhkannya ketegasan dan kejernihan hati nurani untuk memperlihatkan yang tidak terselenggara di negara," tegas Rocky.

Boleh-boleh saja agamawan masuk istana untuk mengkomunikasikan pesan yang sudah disampaikan. Masyarakat tinggal melihat bagaimana sikap mereka setelah pertemuan di istana tersebut. "Kan yang terpenting setelah keluar dari istana sikapnya tidak berubah," cetus Rocky.

Rocky dan Fadjroel juga mengimbau pemerintah SBY dan para pendukungnya juga tidak perlu berlebihan menghadapi kritik agamawan. Kritikan soal kebohongan itu sebaiknya diterima saja sebagai kritik dan tidak perlu ditafrsirkan lebih jauh sebagai gerakan pemakzulan. Bila pun ingin membantah, lakukan bantahan dengan langkah-langkah yang faktual yang bisa dilihat langsung oleh rakyat.

"Ini soal mengembalikan legitimasi moral, yang paling gampang ikuti saja pernyataan 9 kebohongan yang dilontarkan kalangan agamawan dan langsung jawab. Kalau disebut bohong dalam kasus Gayus, langsung jawab dengan menangkap 149 penyuap Gayus. Ini data empiris harus dijawab dengan empiris," jelas Fadjroel.
(zal/iy)
sumber : detiknews. /Kamis, 20 Januari 2011

Dialog Kebohongan Presiden (3)

Kamis, 20/01/2011 15:55 WIB
Dialog Kebohongan Presiden (3)
Legitimasi Moral Hilang, Ditiup Angin Saja SBY Jatuh 
Iin Yumiyanti,Deden Gunawan - detikNews

Jakarta - Istana kembali bergeming dengan tudingan melakukan kebohongan publik. Setelah melakukan dialog dengan tokoh agama, istana bahkan makin yakin para agamawan itu tidak pernah menyebut pemerintah SBY berbohong. Para tokoh agama itu, katanya, hanya ingin lebih sering berkomunikasi dengan presiden.

Staf khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono, menyatakan dalam  dialog yang dilakukan antara SBY dan sejumlah tokoh agama terungkap, tidak ada peryataan kebohongan dari tokoh-tokoh itu. "Romo Magnis Suseno mengataka dirinya tidak menyatakan pemerintah bohong kepada siapapun. Jadi ini harus diklarifikasi," tegas Heru.

Menurut Heru, dalam dialog itu intinya para tokoh lintas agama berharap bisa sering berkomunikasi dengan presiden. Kritikan yang disampaikan mereka, kata Lelono, memang selama ini juga menjadi program inti pemerintah. "Jadi sebuah dialog seburuk apapun selalu ada hal yang penting dan berhikmah. Dan pemerintah akan terus bekerja dengan memanfaatkan hikmah segala kritik tersebut," kata Heru.

Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe menuturkan munculnya istilah kebohongan publik memang bukan berasal dari kaum agamawan langsung, melainkan dari Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama yang terdiri dari orang-orang muda dan aktivis. Draf 18 kebohongan yang beredar itu sebenarnya masih mentah. Namun tokoh agama setuju isi pernyataan 18 kebohongan itu. "Ditekankan para tokoh agama bahwa secara substantif kita sepakat, yaitu memang ada hal-hal yang tidak cocok di antara yang dijanjikan dengan yang ada di masyarakat," kata Andreas.

Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi juga sepakat pemerintah melakukan kebohongan publik. Ia mencontohkan, aroma rekayasa dalam penanganan kasus hukum di Indonesia bukan masalah baru. Muzadi menyebut, kasus Lapindo, Century, dan Gayus berujung pada rekayasa untuk pencitraan.

Istana diingatkan tidak agar tidak menganggap enteng kritikan dari kaum agamawan tersebut.Tudingan bohong yang dilontarkan agamawan tidak bisa hanya dijawab dengan menggelar dialog dengan para tokoh agama itu saja. Menurut Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, SBY seringkali hanya 'memamerkan' telah rapat ini dan itu. Padahal, yang paling penting menurut politisi asal Makassar ini adalah hasil yang telah didapatkan. "SBY hanya memperlihatkan tontonan rapat saja, orang sekarang mengharap hasilnya bukan proses, bukan rapat," kata Anis.

Pernyataan kebohongan SBY oleh agamawan semestinya diwaspadai sebagai hilangnya legitimasi moral SBY. Pemerintahan bisa tetap bertahan karena memiliki legitimasi moral dan legitimasi politik. Legitimasi moral diberikan oleh agamawan. Politik oleh partai politik. Dengan agamawan menyatakan pemerintah berbohong sama artinya agamawan telah mencabut legitimasi moral SBY.

Kata Fajroel. sikap tokoh lintas agama sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebab agamawan itu dalam pewayangan kan kelompok brahmana. Kalau mereka tak percaya pada pemerintah, itu artinya pemerintah sudah habis.

"Dengan sekarang legitimasi moral pemerintah SBY dicabut oleh kalangan agamawan, artinya dia hanya mengandalkan diri dari kekuatan politik saja tanpa legitimasi moral, ini ditiup angin bisa jatuh," kata pengamat politik yang juga mantan aktivis 1980-an Fadjroel Rachman.

Soal eksistensi tokoh lintas agama itu juga dianggap Fajroel sudah mewakili kelompok agama yang ada di Indonesia. Para tokoh itu sudah mempresentasikan sejumlah kelompok agama yang ada di Indonesia. Jadi pernyataan tokoh lintas agama tersebut dianggap sebagai hukuman moral terhadap kekuatan politik.

Fajroel kemudian mewanti-wanti pemerintah kalau gerakan tokoh lintas agama ini bisa berujung pada penjatuhan. Ini juga terjadi pada Soeharto, saat itu legitimasi moral hilang dengan munculnya ketidakpercayaan dari masyarakat.

"Kasus SBY ini lebih berat daripada kasus Soeharto. Zaman Soeharto tak ada kelompok agama yang menyatakan seperti itu, rezim Soeharto tak dinyatakan para ulama atau pendeta sebagai rezim pembohong,"  ujarnya.

Fajroel memprediksi, dengan kondisi ini akan menjadi kekuatan bagi simpul-simpul massa untuk turun ke jalan. Hanya saja untuk pengerahan massa seperti pada aksi 1998, saat ini belum terlihat. Karena untuk gerakan sangat besar dibutuhkan momentum ekonomi. Sebab keruntuhan rezim Soeharto selain tidak ada kepercayaan masyarakat, kondisi ekonomi negara saat itu sedang terpuruk sehingga bisa membangkitkan emosi masyarakat.

Berbeda dengan Fajroel, aktivis pemuda Haris Rusli Motti melihat, kegusaran sejumlah tokoh agama ini justru bisa menjadi momentum untuk melakukan gerakan untuk mendesak SBY-Boediono mundur.

Kalau pada 1998 mahasiswa yang jadi martir, ujar Haris, sekarang tokoh agama yang siap mejadi martir. Jadi gerakan tokoh senior ini merupakan kekuatan besar bagi aksi untuk mendesak SBY-Boediono mundur. Karena mereka sudah tidak memiliki
kepercayaan publik.

Haris megatakan, hilangnya kepercayaan masyarakat tersebut bukan hanya dari sisi moral. Sebab hampir semua simpul masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintahan SBY. Ia mencotohkan, para purnawirawan menganggap SBY tidak bisa menjaga ideologi, para guru merasa kurang dapat perhatian, begitupun dengan pelaku usaha. Jadi ketidakpercayaan ini membuktikan kalau pemerintahan SBY selama 6 tahun 100 hari tidak bisa dipercaya.

Koordinator petisi 28 ini juga mengatakan, sejumlah elemen pemuda kampung dan kampus berencana akan melakukan aksi besar-besaran pada 28 Januari mendatang. Aksi yang akan dilakukan di depan istana dan sejumlah daerah ini juga akan
diwarnai dengan pembakaran foto-foto SBY-Boediono.

Adapun isu yang akan diusung, selain soal masalah pangan dan kemiskinan, masalah penegakan hukum juga akan dijadikan amunisi aksi demo tersebut. Misalnya soal Gayus dan Century. "Saat ini kami sedang melakukan konsolidasi dengan simpul-simpul massa yang lain. Kita akan mendesak SBY mundur. Karena selama 6 tahun 100 hari berkuasa tidak mampu menunjukan keberhasilan," pungkasnya.
(ddg/iy)
Sumber : detiknews, Kamis, 20 Januari 2011