Dialog Kebohongan Presiden (2)

Kamis, 20/01/2011 14:18 WIB
Dialog Kebohongan Presiden (2)
Positif, Agamawan Kecewa dengan Dialog Presiden 
Deden Gunawan - detikNews

Jakarta - Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe kaget begitu sampai di Istana Negara. Selasa (18/1/2011) malam itu, Andreas mendapat undangan ke istana setelah memanasnya berita soal daftar kebohongan pemerintahan SBY. Andreas termasuk salah satu tokoh lintas agama yang menandatangani dan menyerukan gerakan antikebohongan.

Andreas tidak menyangka bila pertemuan dengan presiden dihadiri oleh sekitar 100 orang. Presiden didampingi dengan begitu banyak menteri dan berbagai kalangan. "Terus terang kami agak kaget, dengan begitu banyak menteri banyak yang hadir dan begitu luas. Sehingga kami berpendapat, kalau begini luas pertemuannya, tidak efektik nantinya," kata Andreas kepada detikcom.

Pada 10 Januari, Andreas bersama tokoh lintas agama lainnya yakni antara lain Syafii Maarif, Din Syamsuddin, Mgr MD Situmorang, Pendeta Andreas A Yewangoe, Bhikku Sri Pannyavaro, Nyoman Udayana Sangging, KH Salahudin Wahid, Franz Magnis
Suseno, dan Djohan Effendi menggelar pertemuan untuk membahas kondisi bangsa.

Pertemuan yang juga diikuti oleh badan pekerja itu menghasilkan draf tentang 18 kebohongan pemerintah. Kebohongan tersebut terbagi dalam sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Kebohongan itu antara lain mengenai masalah angka kemiskinan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belum maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya, kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont, freeport, sampai masalah Bank Centuri dan Gayus Tambunan.

Draf itu kemudian muncul di media massa dan membuat panas istana. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah tidak pernah berbohong kepada rakyat tentang prestasi yang telah dicapai. Presiden SBY kemudian juga mengundang para tokoh agama untuk melakukan dialog.

Dialog pun digelar Selasa malam itu. Sejumlah wartawan dan juga tentunya televisi meliput penuh acara itu. Dua stasiun TV bahkan live malam itu. Pertemuan dibuka dengan makan malam bersama presiden. Lalu Presiden memulai pidatonya yang lamanya mungkin sekitar 7 menitan. Isi pidato antara lain senang dengan adanya pertemuan tersebut dan meminta saling membuka diri dan lain sebagainya.

Setelah pidato SBY, tokoh lintas agama dipersilakan untuk mengungkapkan persoalan dan diberi ruang untuk tanya jawab. Namun saat Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin akan menyampaikan pernyataannya, para wartawan diminta keluar. Bahkan wartawan tidak hanya disuruh keluar dari aula, tapi juga dari gedung Istana Negara.

"Kami minta kepada Pak Din untuk meminta kepada Presiden supaya percakapan ini bersifat terbuka dan live di media massa, khususnya televisi. Tetapi Presiden menjawab, kalau saya tak salah ingat, memang sebaiknya tak begitu, sebab nanti tanggapan di masyarakat bisa beranekaragam," jelas Andreas.

Pertemuan berakhir sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Keluar dari istana para tokoh agama memendam kekecewaan. Andreas misalnya menilai pertemuan dengan SBY malam itu tidak menyentuh subtansi permasalahan. "Waktunya sedikit sehigga tidak bisa mendalam ke dalam masalah yang substansial, itu seperti basa-basi saja dengan presiden," kata Andreas.

Din Syamsudi merasa diperlakukan tidak adil karena hanya pidato presiden yang boleh diliput oleh media massa. Din juga merasa kecewa karena SBY tidak memerintahkan agar penanganan kasus Gayus Tambunan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal SBY dinilai punya kewenangan untuk memeritahkan itu.

"Presiden bilang masalah Gayus sudah ditangani Polri dan KPK. Seharusya KPK yang diperintahkan untuk menseriusi penanganan kasus Gayus. Kalau Polri kan kita sudah bisa lihat hasilnya," ujar Din.

Pujian pada SBY malam itu hanya diberikan oleh Ketua Walubi Hartati Murdaya.Menurut Hartati, pertemuan berjalan dengan sejuk. Hartati pun memuji Presiden SBY atas kinerjanya selama ini. "Soal kemiskinan, negara maju juga banyak kemiskinannya kan. Untuk mengatakan kebohongan, itu berlebihan," kata Hartati.

Sejatinya pertemuan tersebut merupakan agenda SBY yang sangat penting. Staf khusus presiden Daniel Sparinga menyatakan, SBY bahkan menghapus sejumlah agenda hanya untuk bertemu dengan tokoh agama malam itu. Tapi apa boleh buat pertemuan itu dinilai sia-sia saja. Bagi Syafii Maarif tidak perlu digelar pertemuan lanjutan karena pemerintah tidak pernah serius menanggapi kritik publik.

Pengamat politik Burhauddin Muhtadi saat dihubungi detikcom menyatakan, masih adanya rasa kecewa sejumlah tokoh lintas agama pasca dialog sangat positif. Sebab jika para tokoh agama hanya manut saja dengan kebijakan dan kinerja penguasa akan berbahaya. Nanti ketika ada kebijakan yang merugikan rakyat akhirnya yang terjadi kekacauan. Sebab bahasa rakyat kan berbeda dengan dengan tokoh-tokoh di masyarakat.

"Kalau bahasa rakyat kan cederung panas karena menyedot aksi massa. Kalau para tokoh yang datang untuk protes suasananya lebih kondusif karena para tokoh agama lebih mengutamakan musyawarah,"  jelasnya.

Namun sekalipun tanpa aksi massa, kata Muhtadi, kritikan para tokoh agama tersebut membuat pemerintahan SBY sangat terpukul. Sebab dengan menyebutkan pemerintah melakukan 18 kebohongan sudah merupakan tonjokan yang sangat keras.

"Kalau LSM atau pengamat politik yang kritik mungkin SBY tidak akan terganggu. Tapi kalau yang kritik para tokoh agama tentu pemeritah merasa dipukul secara telak," kata Burhanudin.

Sementara itu, setelah dialog dengan presiden mengecewakan, tokoh lintas agama dan pemuda makin solid menggalang gerakan antikebohongan. Maarif Institute yang terletak di Jalan Tebet Dalam Barat, Jakarta Selatan, dijadikan Pusat Rumah Pengaduan Kebohongan Publik (RPKB). Rumah ini untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa dibohongi pemerintah atau pejabat publik.

Koordinator Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan, Chalid Muhammad, mengatakan, RPKB akan dijadikan tempat untuk menganalisis apakah data-data kebohongan yang dilansir atau diadukan pada masyarakat sebuah kebohongan atau tidak.

Saat ini, ujar Chalid, sudah ada 18 RPKB di Jakarta. Dan kemugkinan akan berdiri juga di sejumlah daerah, Surabaya, Semarang, Bandung, NTT, Kalsel dan daerah lainya. Nantinya seluruh pengaduan yang mampir ke sejumlah RKPB di sejumlah daerah tersebut akan dikirim ke Maarif Institute untuk dianalisa.

"Gerakan ini sangat ditentukan oleh sejauh mana respons dari pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah bisa menjawab secara subtansial pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang merasa dibohongi oleh pemerintah," terang Chalid.

(ddg/iy)
sumber : detiknews. /Kamis, 20 Januari 2011

Dialog Kebohongan Presiden (1)

Kamis, 20/01/2011 12:13 WIB

Dialog Kebohongan Presiden (1)

Membalik Daftar Kebohongan Jadi Daftar Kebenaran 
Didik Supriyanto - detikNews

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Jakarta - Selama periode pertama kekuasaan SBY, keluhan yang sering disampaikan oleh beberapa agamawan adalah betapa sulit menemuinya. Padahal mereka ingin bertemu Presiden sekadar untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi umatnya. Mereka ingin menyampaikan masukan demi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan minta bantuan.

Kalau para agamawan itu mengeluh gara-gara sulit bertemu Presiden, bukan berarti mereka minta diperhatikan apalagi dikasihani. Mereka sekadar menunjukkan perasaan saja: ada perbedaan perlakukan dari SBY jika dibandingkan dengan Habibie, Gus Dur dan Megawati; ketiganya responsif atas permintaan agamawan untuk bertemu dan bertukar pikiran, mengapa SBY tidak? Itu saja.

Bagi agamawan tidak bertemu Presiden, bukanlah masalah. Sebab status mereka tidak ditentukan oleh Presiden atau pemerintah. Jika mereka ingin bertemu, sebetulnya mereka ingin mendapatkan kepastian dari pemerintah bahwa negara meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan bagi warga negara, negara menjamin hak-hak dasar warga negara: beribadah, berserikat, serta berekspresi.

Hal itu dilakukan karena setiap hari para agamawan mendengar langsung keluhan dari umatnya, menyaksikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi umatnya. Dan umat mereka tidak lain adalah warga negara, sehingga logis saja kalau para agamawan itu menyampaikannya ke Presiden, baik selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan.

Tetapi jika Presiden tidak sudi mendengarkan, ya tidak apa. Mereka tidak mempunyai daya paksa, mereka tidak mempunyai posisi tawar politik maupun ekonomi. Mereka pun juga tidak mungkin menggerakkan umat untuk berdemonstrasi di Istana.

Oleh karena itu, ketika SBY memasuki masa kekuasaan yang kedua, tidak lagi muncul keluhan para agamawan hanya karena surat permohonanya untuk bertemu tidak dijawab. Bahkan mereka juga tidak lagi pernah mengajukan permohonan untuk bertemu.

Para agamawan seakan menyadari, bahwa Presiden sangat sibuk sehingga waktu 24 jam pun tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan penting. Presiden harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga membutuhkan waktu banyak untuk berpikir dan menimbang-nimbang sendiri semua keputusan.

Presiden perlu membuat keputusan yang rasional sehingga tidak boleh diganggu oleh keluhan umat dan pesan-pesan moral yang disampaikan agamawan. Toh, soal masalah rakyat presiden sudah paham, apalagi soal pesan-pesan moral.

Para agamawan sudah terbiasa dengan "gaya politik" SBY dalam menghadapi agamawan. Dari cara SBY menghadapi masalah-masalah kebangsaan, mereka juga tahu, sebenarnya tiada guna juga bertemu. Apa artinya bertemu, berdiskusi kalau tidak ada solusi dan implementasi?

Oleh karena itu, sebuah keterjutan yang luar biasa bagi para agamawan, ketika sejumlah menteri bereaksi keras sekaligus negatif atas apa yang dinyatakan oleh para agamawan. Mereka seakan kebakaran jenggot terhadap apa yang disebut agamawan sebagai 18 kebohongan penguasa.

Padahal ke 18 kebohongan itu sudah sudah bukan rahasia lagi bagi sebagian rakyat Indonesia yang terbiasa mendapatkan informasi dari televisi, radio, majalah, koran, dan internet. Tetapi kenapa ketika ke-18 kebohongan itu diungkapkan agamawan, Presiden dan anak buahnya bereaksi keras.

Apakah reaksi keras itu bisa menghapus catatan para agamawan tentang 18 kebohongan penguasa? Apakah undangan dialog yang menjadi monolog di Istana bisa membalikkan daftar kebohongan menjadi daftar kebenaran?

(diks/iy)
Sumber : detiknews. Selasa 20 Januari 2011

Ada 640 Orang Pegawai Pajak Mirip-mirip Gayus Tambunan

Jum'at, 21 Januari 2011 , 11:38:00 WIB

Laporan: Kristian Ginting

GAYUS TAMBUNAN/IST

RMOL. Gayus Tambunan tidak sendirian. Ada ratusan pegawai pajak yang punya kelakuan seperti Gayus.

"Sudah ada 640 pegawai pajak yang dikenai sanksi karena melakukan kesalahan berat atau ringan," kata mantan Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta (Jumat, 21/1).

Sebelumnya, Tjiptardjo juga mengakui ada empat cara atau modus untuk mengemplang pajak sebagaimana disampaikan dalam pledoi Gayus Tambunan. Keempat cara itu adalah negoisisi di tingkat penyidikan pajak, penghilangan berkas surat permohanan keberatan wajib pajak, penggunaan perusuhaan di luar negeri, dan mengaku ada kerugian investasi yang bukan dalam SPT tahunan.

"Iya itu ada. Buktinya ada Gayus dan Bahasyim," kata Tjiptardjo.[yan]
Sumber " rakyatmerdeka.co.id. /Jumat, 21 Januari 2011

Awas, Testimoni Gayus Tambunan Timbun Keresahan Tokoh Agama

Jum'at, 21 Januari 2011 , 16:28:00 WIB

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

ZAINAL BINTANG/IST

RMOL. Para elite politik, birokrat maupun pengamat harus berhenti menari di gendang Gayus Tambunan.

"Rakyat tidak akan memperoleh apa-apa dengan meningkatnya hiruk pikuk dunia politik akibat adanya pernyataan mengejutkan dari terdakwa kasus mafia pajak tersebut, yang berbalik menyerang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden SBY Itu," kata tokoh senior Partai Golkar, Zainal Bintang, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Jumat, 21/1).

Sebagaimana diberitakan, di luar dugaan, Gayus Tambunan terdakwa kasus jumbo mafia pajak mengungkapkan, bahwa dua petinggi Satgas PMH, Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa, adalah sutradara di balik kasus persidangan mantan pegawai golongan III-A Ditjen Pajak tersebut. Pernyataan itu kontan membuat panggung politik yang sudah hiruk pikuk semakin bertambah gaduh.

Menurut  Bintang, secara terbuka yang terlihat oleh publik, adalah reaksi dua parpol papan atas yang sudah lama berseteru dalam persaingan politik, yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kasus Gayus Tambunan lebih dilihat Partai Demokrat sebagai amunisi untuk menyerang Partai Golkar karena sikap Partai Golkar yang sepertinya menyandera Partai Demokrat dalam kasus Century.

"Dalam politik saling menyandera atau saling menebas itu adalah hal yang biasa. Karena dalam politik berlaku adagium tidak ada kawan dan lawan abadi sebab yang abadi hanya kepentingan," kata Bintang.

Masih kata Bintang, testimoni Gayus Tambunan yang dibacakan selepas divonis 7 tahun dan denda 300 juta rupiah oleh majelis hakim yang diketuai Albertina Ho (Rabu,19/1), isinya mementahkan semua pengakuan sebelumnya di persidangan.

Yang paling menarik perhatian dan bahkan mengejutkan, lanjut Bintang, karena Gayus mengatakan penyebutan nama Grup Bakrie sebagai perusahaan pengemplang pajak dilakukannya, atas arahan Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa. Gayus mengakui dia tidak pernah menyebut nama perusahaan Grup Bakrie.

“Ya iyalah, pantas dong kalau elite Golkar segera melakukan perlawanan," ujar Bintang, yang juga wartawan senior.

Satgas PMH itu dianalogikan sebagai instrumen Presiden SBY untuk menghajar Golkar. Lihat saja nyanyian Gayus selama persidangan, yang katanya atas suruhan Denny Indrayana dan mas Achmad Santosa, dia terus mendendangkan nama Aburizal Bakrie alias Ical.

Penyebutan nama Ketua Umum Golkar itu membuat elite Golkar tidak bisa berdiam diri. Serangan balik kepada kedua petinggi Satgas PMH tersebut kontan saja ditembakkan, meskipun banyak yang beranggapan serangan itu lebih menyiratkan sebagai tekanan kepada Partai Demokrat dan SBY.

“Tapi masyarakat pun bertanya-tanya, apa yang mereka peroleh dengan kegaduhan politik itu ?” kata Bintang mempertanyakan.

Bahkan banyak yang menilai pembesaran berita testimoni Gayus Tambunan sebagai upaya pengalihan isu pernyataan tokoh agama yang sempat menghebohkan. Padahal apa yang disampaikan para tokoh agama itu benar-benar adalah suara hati rakyat di akar rumput.

Semua komponen bangsa, lebih baik kembali saja ke substansi masalah, yaitu pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

“Tempuh saja jalur hukum untuk mendapatkan fakta persidangan. Rakyat sudah lelah menyaksikan dagelan politik yang tidak ada kaitannya dengan perbaikan nasib mereka," demikian Bintang.[yan]
sumber :rakyatmerdeka.co.id. /Jum'at , 21 Januari 2011

Aneh tapi Nyata , Pelepah pinang mirip wajah manusia

            

Tokoh Agama: Ini Gerakan Moral

Rumah Pengaduan Kebohongan

Tokoh Agama: Ini Gerakan Moral

Penulis : Laras Pratiwi | Editor : Marcus Suprihadi

Rabu, 19 Januari 2011 | 15:55 WIB

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Yuni, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya menunjukkan pin ajakan untuk tidak berbohong di kampus tersebut, Rabu (19/1/2011). Pin yang dibagikan kepada masyarakat dan warga kampus tersebut merupakan dukungan terhadap gerakan perlawanan terhadap kebohongan yang digulirkan sejumlah tokoh agama.

1

TERKAIT:

• Tokoh Agama Deklarasi Rumah Kebohongan
• Jatim Deklarasikan Gerakan Antibohong
• Hasil Rapat SBY-Tokoh Agama Tak Konkret
• Tokoh Agama: Kami Tidak Akan Terkooptasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan tokoh lintas agama atas undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berlangsung Senin malam lalu di Istana. Akan tetapi, pertemuan yang berlangsung 4,5 jam dalam suasana interaktif itu masih menjadi perbincangan hingga Rabu (19/1/2011) ini.
Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan,  misalnya, sangat menyayangkan pertemuan yang berlangsung tidak adil dan bersifat tertutup. Badan Pekerja mencatat tidak ada satu pun poin dari 19 kebohongan yang dinyatakan tokoh lintas agama dibantah kebenarannya oleh pemerintah dalam pertemuan tersebut.
"Rapat berlangsung sangat lama, hampir 4,5 jam, tapi tidak ada pendalaman tentang substansi. Mereka (pemerintah) hanya mendengar, lalu adu data. Terkesan pemerintah agak keliru menangkap substansi yang diajukan tokoh lintas agama. Diskusi tersbut terasa tidak mengalir dan mengambang," kata Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Terkait dengan kebuntuan dalam pertemuan tersebut dan merespon antusiasme publik terhadap gerakan ini, khususnya yang terlihat langsung pada acara dengar pendapat publik pada 14 Januari 2011 di PGI Salemba, Badan Pekerja memutuskan untuk mendeklarasikan dan membuka Rumah Pengaduan Kebohohan Publik.
Langkah ini untuk menyosialisasikan sekaligus menjaring data-data kebohongan pemerintah dari masyarakat. "Rumah Pengaduan Kebohongan Publik ini merupakan gerakan moral dan bukan sebagai gerakan politik. Tidak ada kepentingan politik dan tidak ada konspirasi untuk menjatuhkan Presiden," tutur Jeirry dalam konfrensi pers di Maarif Institute, Jakarta, Rabu.
Rumah Pengaduan Kebohongan Publik ini dibuat untuk dapat membuka kanal-kanal aduan masyarakat sebagai aspirasi publik, mencoba menjawab keresahan masyarakat, dan mengikutsertakan masyarakat dalam program pemerintah.
Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah mengetahui apa yang dirasakan masyarakat. "Kesejahteraan masyarakat Indonesia secara lahir dan batin adalah tujuan dari gerakan ini. Tokoh agama khawatir kalau masyarakat kita (Indonesia) sudah dalam tahap putus asa terhadap bangsanya sendiri," kata anggota Dewan Pembina Maarif Institute, M Deddy Julianto, yang juga hadir dalam konfrensi pers.
Sumber : kompas,kom /Jumat 21 Januari 2011

Inilah Testimoni Lengkap Gayus Tambunan

Sidang Gayus Tambunan

Tribunnews.com - Rabu, 19 Januari 2011 16:50 WIB

   

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Terdakwa penggelapan pajak, Gayus Halomoan Tambuan, memberikan keterangan pada wartawan, usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/1/2011), dengan agenda pembacaan vonis. Gayus divonis tujuh tahun penjara atas kasus yang melibatkannya oleh majelis hakim.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gayus benar-benar membuktikan ucapannya soal buka-bukaan dan membongkar konspirasi di balik kerangka besar kasusnya. Adalah Satgas Mafia Pemberantasan Hukum, khususnya sang sekretaris Denny Indrayana, yang menjadi fokus pengakuannnya. Yang lebih mengejutkan, Gayus juga menyebutkan keterlibatan pihak asing lewat badan intelejen Amerika, CIA dalam kasusnya tersebut.

Berikut pengakuan Gayus selengkapnya usai vonis 7 tahun penjara yang ia terima, Rabu (19/1/2011).

- Keberangkatan saya ke Singapur pada 12 Maret 2010 langsung ke Bandara setelah bertemu Satgas, karena disuruh oleh Denny Indrayana agar saya tidak dijadikan korban bersama Andi Kosasih, menunggu sampai Haposan ditangkap terlebih dahulu. Jika Haposan sudah ditangkap maka Denny akan menjemput saya di Singapur dan membawa kembali ke Indonesia. Pada saat bertemu di Singapura saya memberitahu Denny dan Ota (Mas Achmad Santosa) tentang uang lebih dari Rp 50 miliar yang ada di safe deposit box. Namun saya tidak pernah beritahu itu dari mana. Di beberapa kesempatan Denny dan Ota bilang itu dari Bakrie Grup, saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Satgas yang mengarahkan dan mengalihkan isu dari mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan Dirjen Pajak atau mafia hukum yang kemungkinan melibatkan Cirus Sinaga, namun ditakutkan membongkar kasus Antasari, ke Kasus kepergian ke Bali yang diduga bertemu Ical, ke Macau dan Singapur untuk amankan aset dan dibacking orang kuat. Dengan cara sengaja mengupload gambar paspor ke twitternya sehingga perhatian orang tidak ke pejabat pajak yaitu direktur dan dirjen pajak atau ke Cirus Sinaga.

- Denny tidak hanya berkomunikasi dengan istri saya untuk berkata jujur tetapi memang ingin mengintimidasi istri saya. Denny bukannya berempati terhadap seorang wanita yang sedih dan tertekan, suami dipenjara mengurus anaka-anak yang masih kecil seorang diri, malah memaksa istri jujur apakah bertemu Ical di Bali. Padahal istri sudah jujur tidak bertemu Ical di Bali. Kalau memang tidak bertemu apa harus bilang ketemu? Pada waktu bertemu di Sangapur Denny berjanji pada saya apanbila saya mau bongkar mafia hukum, maka saya akan dibantu sebagai whistle blower karena Denny dekat dengan media, dia akan ngomong tiap hari, sehingga hukuman saya akan diringankan. Kenyataannya justru Denny memojokkan saya terus menerus dan menjadikan kasus saya sebagai alat politik, khususnya tiga perusahaan grup Bakrie yang disuruhnya untuk diungkap. Denny juga yang menjanjikan bahwa ia akan memastikan saya aman dan nyaman selama proses hukum berlangsung terhadap saya, jika saya mau balik ke Indoensia dan koorporatif. Denny yang menyarankan saya untuk memakai pengacara dari Adnan Buyung dan partner dan mengantar istri serta ibu mertua saya menemui bang Buyung. Namun justru Denny bermanuver sendiri yang merugikan luar biasa saya dan bang Buyung dengan terus menembak Ical. Bukannya membongkar mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur, dan Dirjen Pajak atau membongkar peran Cirus Sinaga yang kemungkinan membongkar kasus Antasari.

- Satuhal lagi, berdasarkan cerita John Grice kepada saya, John Grice adalah agen CIA dan semua kegiatannya diketahui dan direstui seorang anggota Satgas.

Tribunnews.com
Local Breaking News

Penulis: Prawira Maulana  |   Editor: Hasiolan Eko P Gultom

Sumber :Tribunews.com /Kamis, 20 Januari 2011

Presiden SBY - Bukan Raja Batak

Kontroversi Gelar Raja Batak

SBY Diberi Gelar Kehormatan

Bukan Raja Batak

 Tribunnews.com - Selasa, 18 Januari 2011 14:58 WIB
 Tribun Medan/Adol F Rumaijuk\

  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak diberi gelar raja batak. Tetapi secara khusus Lembaga Adat Batak Angkola, memberi gelar kehormatan sebagaimana biasa mereka berikan kepada tokoh yang dihormati.

"Gelar kehormatan Bapak SBY, Dr Soesilo Bambang Yudhoyono Siregar gelar Patuan Sorimulia Raja. Yaitu gelar kehormatan tertinggi Batak Mandailing. Dalam bahasa Indonesia berarti paduka tuan," tulis TB Silalahi, tuan rumah Grand Opening Museum Batak TB Silalahi Center, dalam keterangan pers, Selasa (18/1/2011).

"Ibu negara Ani Bambang Yudhoyono Pohan, Naduma Harungguan Hasayangan," lanjutnya.

Silalahi menjelaskan Sori artinya memberikan kemakmuran, keteladanan, dan kenyamanan. Sementara Mulia artinya dihormati, dimuliakan. Dan Raja, dalam gelar yang diterima SBY, artinya pimpinan dalam acara adat.

Sedangkan arti gelar Naduma Harungguan Hasayangan adalah gelar kehormatan bagi istri atau permaisuri. "Harungguan artinya kesatuan, hasayangan panggilan dan penyayang kepada sesama," tegas Silalahi.

Sumber :Tribunnews.com/ Kamis, 18 Januari 2011

Penulis: M. Ismunadi  |   Editor: Johnson Simanjuntak

Baca berita terkait "

AMAS Kecam Kedatangan SBY untuk Ambil Gelar Rajak

Tribunnews.com - Selasa, 18 Januari 2011 12:35 WIB

  

  

  

Laporan Wartawan Tribun Medan, Bey

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Aliansi Mahasiswa Anti SBY (AMAS) menilai kepemimpinan SBY-Budiono gagal dalam memimpin indonesia dan mensejahterakan rakyat, yang ada hanya melakukan penindasan dan pembohongan rakyat, Selasa (18/1/2011).

Kordinator Aksi, Edo mengatakan dalam orasinya bahwa SBY tidak pernah memihak kepada rakyat yang ada hanya memihak kepada kapitalis. Keberpihakan kepada kapitalis sebagai bentuk perlawanan terhadap rakyat.

Ia menjelaskan, jika dilakukan evaluasi secara mendalam banyak kemunafikan dan kegagalan presiden baik dari segi ekonomi maupun penegakan hukum. Dari kegagalan ini sebaiknya SBY melakukan intropeksi dengan turun dari jabatannya. SBY tidak pernah memikirkan rakyat yang ada hanya melakukan politik pencitraan.

Kedatangan SBY ke Sumut, kata Edo, merupakan suatu bentuk penghinaan karena tujuannya bukan untuk melihat kondisi rakyat tetapi untuk mengambil gelar raja, maka kami menolak kedatangan SBY.

"Bentuk kegagalan SBY adalah tidak mampu mensejahterakan rakyat, melakukan komersialisasi dan privatisasi pendidikan. Selain itu, SBY harus mencabut protap Polri nomor 1/8/2010 tentang penanggulangan tindak anarkis," ungkap Korlap.

Sambungnya, Amas yang terdiri dari Pema Fisip USU, SMI Cabang Medan, HMI Komisariat Hukum, HMI Fisip USU, Barmas menolak dengan tegas kepemimpinan SBY yang dianggap gagal dan mendapat nilai merah. Sebaiknya mereka harus segera mundur dari kepemimpinan.

Dalam melakukan demontrasinya dengan menggunakan baleho dan spanduk, massa yang berjumlah sekitar 80 orang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. (*)

Editor: Harismanto  |  Sumber: Tribun Medan 
Sumber :Tribunnews.com/ Kamis, 18 Januari 2011

Budayawan Batak: Tak Mudah Beri Marga dan Gelar ke Seseorang

Kamis, 20/01/2011 10:01 WIB
Budayawan Batak: Tak Mudah Beri Marga dan Gelar ke Seseorang 
Moksa Hutasoit - detikNews



Jakarta - Di dalam adat batak, tidak mudah untuk memberikan seseorang sebuah gelar. Sebelum mendapat gelar, orang tersebut haruslah mendapat marga terlebih dahulu.

"Bukan hal yang mudah bagi seseorang untuk mendapatkan gelar, sebelum pemberian gelar seharusnya diberi marga terlebih dahulu," ujar budayawan Batak, Mangatas Pasaribu, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (20/1/2011).

Mangatas menjelaskan, pemberian marga adat batak merupakan sesuatu yang besar, sakral, dan biasanya bakal diadakan pesta. "Ada pesta yang besar dan ada yang kecil, tergantung orangnya," lanjut Mangatas.

Sebelum pemberian marga, seharusnya sudah ada orangtua yang nantinya akan mengangkat orang itu sebagai anaknya. Setelah itu, keluarga dalam satu keturunan harus duduk bersama untuk menyetujui pemberian marga ini.

"Harus dibicarakan, dia akan jadi anak ke berapa, barulah digelar pesta," papar Mangatas.

Setelah mendapat marga, orang tersebut baru bisa mendapat gelar atau penghargaan. Namun yang harus diperhitungkan adalah sejauh mana sumbangsih orang tersebut terhadap marga atau budaya batak.

Setelah mendapat gelar pun, ada konsekuensi yang harus dilakukan. Jika ada pesta, orang ini harus menghadirinya. Dia harus siap menghadirinya, mewakili marga yang sudah didapat.

"Dan proses ini adalah sesuatu yang sangat terhormat di adat batak," tandasnya.

Saat mengunjungi Sumatera Utara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan gelar Patuan Sorimulia Raja. Pihak istana membantah jika presiden saat itu juga diberi marga.

Sebelumnya diberitakan bila SBY mendapat gelar kehormatan dari Lembaga Adat Batak Angkola. Selain dapat gelar kehormatan, SBY juga mendapat 'nama tambahan' Siregar. Sedangkan Ibu Ani Yudhoyono mendapat Pohan.

Tambahan nama baru itu dijelaskan dalam rilis yang diterima wartawan dari panitia melalui Biro Pers Istana. Penganugerahan gelar itu dilakukan di Museum Batak, Desa Pagar Batu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumut.

Dituliskan dalam rilis itu, 'Gelar kehormatan SBY, Dr H Susilo Bambang Yudhoyono Siregar, gelar Patuan Sorimulia Raja'. Patuan artinya, gelar kehormatan tertinggi Batak Mandailing, dalam bahasa Indonesia artinya Paduka Tuan. Sori artinya memberikan kemakmuran, keteladanan dan kenyamanan. Mulia artinya dihormati atau dimuliakan. Raja artinya pimpinan dalam acara adat.
(mok/lrn)
Sumber : detikNews /Kamis, 20 Januari 2011

Gelar Kehormatan untuk SBY

Rabu, 19 Januari 2011 | 03:37 WIB

KO M PA S / K H A E R U D I N

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberi tongkat Tunggal Panaluan, simbol kepemimpinan dalam adat Batak, saat peresmian Museum Batak di Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (18/1). Presiden dan Ibu Negara juga dianugerahi pakaian kebesaran adat dari enam sub-etnis Batak, yakni batak Toba, Mandailing, Angkola, Simalungun, Karo, dan Pakpak.

Balige, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberi gelar kehormatan oleh Lembaga Adat Batak Angkola, Patuan Sorimulia Raja. Sementara, Ny Ani Yudhoyono mendapat gelar Naduma Harungguan Hasyangan. Pemberian gelar dilakukan di sela peresmian Museum Batak, di Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (18/1).
Tak hanya gelar adat yang didapat Presiden dan Ibu Negara, enam puak (sub-etnis) Batak pun menganugerahi mereka pakaian kebesaran adat. Keenam puak Batak tersebut adalah Toba, Mandailing, Angkola, Simalungun, Karo, dan Pakpak.
Penggagas Museum Batak yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hankam, Tiopan Bernhard Silalahi, mengatakan, Presiden Yudhoyono bukan diberi gelar Raja Batak sebagaimana diutarakan-dalam suatu unjuk rasa-sekelompok masyarakat baru-baru ini di Medan, ibu kota Sumatera Utara (Sumut).
”Gelar yang diberikan Lembaga Adat Batak Angkola secara khusus ini merupakan gelar kehormatan, yakni Patuan Sorimulia Raja bagi Presiden Yudhoyono. Gelar kehormatan ini biasa diberikan masyarakat adat kepada tokoh yang dihormati,” tambah Silalahi.
Pemberian gelar tersebut, lanjut Silalahi, didasarkan penghargaan yang tinggi terhadap Kepala Negara dan Ibu Negara. ”Apalagi, secara khusus Presiden sudah membuktikan perhatiannya terhadap wilayah Sumut, dengan diresmikannya Bandar Udara Silangit (Tapanuli Utara) dan Proyek PLTA Asahan I,” katanya.
Paduka Tuan
Patuan Sorimulia Raja merupakan gelar kehormatan tertinggi dalam adat Angkola Mandailing. Patuan artinya Paduka Tuan. Sori bermakna memberi kemakmuran, keteladanan, dan kenyamanan. Mulia artinya dihormati, sedangkan Raja berarti pimpinan dalam acara adat.
Gelar Naduma Harungguan Hasayangan merupakan gelar bagi istri atau permaisuri. Naduma artinya orang yang berkecukupan atau sejahtera. Harungguan berarti kesatuan, sedangkan Hasayangan artinya penyayang kepada sesama.
Pemberian pakaian kebesaran adat dari semua puak Batak dilakukan dalam upacara sederhana yang diiringi tarian tortor kolaborasi enam puak Batak. Mula-mula kepada Presiden dikenakan pakaian adat Batak Toba. Selanjutnya, lembaga adat puak Batak lainnya menyerahkan seperangkat pakaian adat yang disertai petuah bagi Presiden agar memimpin rakyatnya menuju kesejahteraan. Terakhir, Puak Angkola menyerahkan pakaian kebesaran adatnya dan gelar kehormatan tersebut.
Bekal kerja keras
Seusai upacara pemberian gelar, Presiden mengungkapkan, pemberian gelar ini menjadi bekal untuk bekerja lebih keras. ”Bagi saya, gelar dan pakaian kebesaran adat ini adalah kehormatan sekaligus dukungan untuk bekerja keras demi kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa dan negara, termasuk masyarakat Batak,” katanya.
Antropolog dari Universitas Sumatera Utara Prof Robert Sibarani mengakui, memang ada kontroversi seputar pemberian gelar adat terhadap Presiden. Namun, kontroversi itu muncul karena tidak semua masyarakat Batak mengetahui, bahwa gelar yang diberikan kepada Presiden itu bukan gelar Si Raja Batak.
”Gelar Si Raja Batak hanya milik leluhur orang Batak. Kan, tidak mungkin kami memberi gelar yang seharusnya milik leluhur orang Batak kepada orang Jawa. Gelar ini (yang diberikan Puak Angkola) hanya berupa nama saja. Sama seperti saya dinamakan Robert, apa harus saya menjadi orang Inggris untuk dapat nama itu,” kata Robert menjelaskan. (BIL)
Sumber : kompas.com. Kamis, 20 Januari 2011 


Terkait :

Gelar Raja Batak tidak pantas untuk SBY