9 Makanan yang obati infeksi sinus

Selasa, 30 Juli 2013 11:10:00

Sinus adalah sebuah kantung udara seukuran buah kenari yang berada di dalam tengkorak, di dahi, di sekitar mata dan hidung. Fungsi utama dari sinus adalah untuk mengeluarkan lendir yang menghangatkan dan membasahi bagian dalam hidung dan sebagai perangkap debu dan kotoran yang berasal dari udara. Ada banyak cara alami untuk menyembuhkan infeksi sinus dan makanan ini dapat membantu Anda mengatasi kondisi tersebut, seperti dilansir Boldsky.

1. Nanas

Salah satu makanan terbaik untuk mengobati infeksi sinus adalah nanas. Buah ini mengandung enzim yang dapat mencerna protein, yang disebut bromelain, yang memiliki sifat anti-inflamasi. Bromelain dapat membantu mengurangi lendir dan peradangan sinus.

2. Bawang putih B

awang putih adalah makanan yang baik untuk sinus. Ini adalah antibakteri dan anti-jamur alami yang membantu menangkal infeksi. Bawang putih juga membantu meningkatkan kemampuan tubuh Anda untuk melawan infeksi sinus.
3. Cuka sari apel

Cuka sari apel mengandung potassium yang membantu untuk mengurangi produksi lendir. Campur satu sendok makan cuka sari apel dengan secangkir air hangat dan kemudian minum.

4. Yogurt

Makanan terbaik untuk sinus adalah yoghurt. Seseorang harus mengonsumsi yoghurt untuk mendapatkan lactobacillus probiotik. Probiotik adalah bakteri ramah yang dapat membantu tubuh mengurangi kemungkinan mengembangkan alergi yang dapat menyebabkan atau memperburuk sinusitis.

5. Lobak

Apakah Anda tahu bahwa lobak adalah makanan yang sangat baik untuk sinus? Lobak mengandung senyawa yang digunakan untuk memecah lendir.
6. Sup ayam

Sup ayam hangat membantu membersihkan sinus. Sup ayam juga bertindak sebagai antibiotik untuk mencegah infeksi.

7. Vitamin C

Makanan yang kaya vitamin C adalah antihistamin alami dengan sifat antioksidan yang dapat membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan yang disebabkan oleh sinus. Stroberi, jeruk, brokoli, tomat, adalah beberapa makanan bervitamin C yang baik untuk sinus.
8. Minyak kayu putih
Untuk membantu menyingkirkan lendir di saluran pernapasan dan mengurangi gejala hidung tersumbat, minyak kayu putih adalah obat terbaik untuk Anda. Minyak ini bertindak sebagai ekspektoran dengan sifat antibakteri yang kuat untuk melawan infeksi sinus.

9. Air

Bila Anda memiliki infeksi sinus sangat penting untuk menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi. Menjaga tubuh tetap terhidrasi membantu menjaga lapisan rongga hidung tetap lembab.
Inilah sembilan cara untuk mengatasi masalah infeksi sinus. Selamat mencoba!

[des]
Sumber :http://www.merdeka.com/sehat/9-makanan-yang-obati-infeksi-sinus.html

Biasa nyangkul, dukun jagal Muhyaro tiba-tiba hobi motocrossMerdeka.com - 10 jam yang lalu Tim Forensik Belum Pastikan Muhyaro Bikin Mayat Korbannya Jadi MumiTRIBUNnews.com - 10 jam yang lalu Dukun jagal Muhyaro kaya mendadak; rumah mewah, 3 mobil, 3 motorMerdeka.com - 10 jam yang lalu Dosen UNDIP yang dibunuh dukun jagal Muhyaro tak tergiur hartaMerdeka.com - 17 jam yang lalu 3 Mayat ditemukan, ratusan warga datangi rumah dukun MuhyaroMerdeka.com - Min, 28 Jul 2013 Anak korban pembunuhan dukun jagal Muhyaro kini yatim piatuMerdeka.com - Min, 28 Jul 2013 Ini tampang dan sosok dukun jagal MuhyaroMerdeka.com - Min, 28 Jul 2013 Muhyaro Dikenal Sebagai Sosok Tertutup dan MisteriusTRIBUNnews.com - Sab, 27 Jul 2013 Ketua PBNU: Saya dukung FPI dibubarkan

 

MERDEKA.COM. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj mendukung Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Sebab, ormas asuhan Habib Rizieq yang mengatasnamakan Islam itu hanya memberikan rasa takut bagi umat.


"Saya setuju FPI dibubarkan dan semua kelompok yang mengatasnamakan Islam lalu memberi rasa takut, dibubarkan saja. Sudah sejak lama saya memberi masukan ke Presiden SBY. Dulu-dulu presiden hanya diam, dan sekarang saja mulai merespon," ujar Said dalam peresmian Pondok Pesantren Al-Tsaqofaf di Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

Said mengatakan seharusnya penyebaran Islam harus dengan cara santun, bukan dengan kekerasan. Jika syiar Islam dilakukan dengan kekerasan, maka tidak akan bertahan lama.

"Islam keras tidak akan bertahan lama di Indonesia," kata Said.

Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang hadir dan didaulat meresmikan Pesantren Al-Tsaqofah, mendukung dikembangkannya pendidikan pesantren. Hatta menilai pesantren sanggup menjawab kebutuhan penciptaan penerus bangsa.

"Pesantren tidak sebatas mengaktualisasi bangunan tradisional, akan tetapi memiliki metode pengajaran yang mengedepankan pendekatan sosial spiritual," kata Hatta.

Sumber: Merdeka.com
http://id.berita.yahoo.com/foto/pbnu-saya-dukung-fpi-dibubarkan-photo-193300057.html

7 Pengacara Bermasalah versi ICW

TEMPO.CO

• • 7 Pengacara Bermasalah versi ICW

TEMPO.CO , Jakarta:Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh menilai peristiwa penangkapan advokat Mario C. Bernado hanya fenomena gunung es. Menurut dia, masih banyak usaha 'main belakang' di lembaga hukum yang belum ketahuan. "Seperti fenomena gunung es, yang nampak memang secuil, tapi kenyataannya besar sekali yang tak nampak," kata dia saat dihubungi, Ahad, 28 Juli 2013.

Menurut Imam, hakim, terutama hakim agung harus waspada karena advokat yang nekat bakal berusaha mempengaruhi hakim dengan berbagai cara. "Sebagai advokat, tentu dia harus terus 'berprestasi' sehingga terkadang menghalalkan segala cara," ujar dia.
Mario, yang berasal dari kantor Hotma Sitompul, diduga menyuap staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, Djodi Supratman. Keduanya lantas dibekuk penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Suap itu diduga terkait perkara yang sedang ditangani di MA.
Peristiwa itu memasukkan nama Mario dalam daftar advokat yang pernah diproses hukum dalam kasus dugaan suap atau korupsi versi Indonesia Corruption Watch. Pegiat antikorupsi itu menempatkan nama Mario di antara enam advokat lain.
Berikut daftar advokat ‘nakal’ versi ICW.
1. Haposan Hutagalung
Nama Haposan mencuat ketika menangani kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan dan kasus suap kepada Komisaris Jenderal Susno Duadji sewaktu menjabat Kepala Bareskrim Polri. Dalam kasus Gayus, sejumlah nama memang terseret masalah, termasuk jaksa Cyrus Sinaga. Haposan kemudian divonis MA 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta.
2. Lambertus Palang Ama
Seperti juga Haposan, Lambertus diduga terlibat kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Dia divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta.
3. Ramlan Comel
Pengacara ini diduga korupsi dana overhead di perusahaan PT Bumi Siak Pusako US$194.496 atau setara dengan Rp1,8 miliar. Pada 2005, Comel divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Pekan Baru. Namun ia kemudian dibebaskan di Pengadilan Tinggi Riau pada 2005 dan Mahkamah Agung pada pada 2006 (Putusan Nomor 153K/PID/2006). "Saya enggak berani jawab karena nanti malah salah. Silakan selidiki dan teliti ke MA atau Pak Denny (Indrayana), ya, silakan," kata Ramlan soal ini.
Ramlan Comel pada tahun 2010 diterima sebagai hakim adhoc tipikor dan ditempatkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Pada tahun 2011 dia menyatakan kepada pimpinan MA mengundurkan diri. Waktu itu, Ramlan merupkan satu dari majelis hakim tipikor yang membebaskan Walikota Bekasi Mochtar Mohammad. Hingga kini dia masih berdinas dan mengadili di Pengadilan Tipikor Bandung.
4. Tengku Syaifuddin Popon
Tengku Syaifuddin mencuat ketika menangani perkara korupsi yang melibatkan gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Ia diduga berupaya menyuap pegawai pengadilan tinggi tipikor sebesar Rp 250 juta. Tengku pun divonis Pengadilan Tinggi tipikor 2 tahun 8 bulan.
5. Harini Wijoso
Hariani masuk advokat bermasalah setelah dianggap berusaha menyuap pegawai MA dan hakim agung. Suap diduga terkait kasus yang melibatkan pengusaha Probosutejo. Dia akhrinya divonis MA tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
6. Adner Sirait
Adner dituding berupaya menyuap Ibrahim, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat, melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 2010, dia divonis Pengadilan Tipikor 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta.
7. Mario C. Bernardo
Pemberian uang kepada pegawai MA Djodi Supratman diduga berkaitan dengan kasus yang tengah berada di tingkat kasasi. Dia ditangkap KPK setelah sebelumnya menyerahkan uang Rp 80 juta kepada pegawai MA Djodi Supratman. Saat ini kasus ini masih diusut KPK.
MUHAMAD RIZKI
sumber : http://id.berita.yahoo.com/7-pengacara-bermasalah-versi-icw-232705089.html

Komando Pasukan Khusus

Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia
Lambang Kopassus
Masa tugas	16 April 1952 - sekarang
Negara	Indonesia
Angkatan	TNI Angkatan Darat
Tipe unit	Pasukan khusus
Spesialisasi	Anti-gerilya, operasi pengintaian khusus, peperangan unkonvensional, intelijen, sabotase, Anti-teror
Jumlah personil	Rahasia
Bagian dari	Tentara Nasional Indonesia
Julukan	Kopassus
Motto	Tribuana Chandraca Satya Dharma
Warna seragam	Baret merah
Pertempuran	New Guinea - 1950an Konfrontasi Malaysia-Indonesia - 1963 G30S/PKI Timor Timur - 1975 Woyla
Komando tempur
Komandan Jenderal (Danjen)	Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo

Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus adalah bagian dari Komando Utama (KOTAMA) tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, Indonesia. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti teror.
Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah operasi penumpasan DI/TII, operasi militer PRRI/Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, penumpasan G30S/PKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timor Timur, operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang-Thailand (Woyla), Operasi GPK di Aceh, operasi pembebasan sandera di Mapenduma, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan KOPASSUS tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi KOPASSUS yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti: Penyusupan ke pengungsi Vietnam di pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk di kordinasikan dengan pihak Amerika Serikat (CIA), penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia dan operasi patroli jarak jauh (long range recce) di perbatasan Papua nugini.
Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto Berani, Benar, Berhasil.

Daftar isi 1 Sejarah Kopassus 1.1 Kesko TT III/Siliwangi 1.2 KKAD 1.3 RPKAD 1.4 Puspassus AD 1.5 Kopassandha 1.6 Kopassus 2 Struktur Satuan Kopassus 2.1 Perbedaan struktur dengan satuan infanteri lain 2.2 Lima Grup Kopassus 2.3 Jumlah personel 2.4 Istilah di kesatuan 2.5 Pangkat komandan 3 Daftar Komandan Kopassus 4 Isu dan berita yang terkait dengan Kopassus 4.1 Kasus penculikan aktivis reformasi 5 Referensi 6 Pranala luar

Sejarah Kopassus

Kesko TT III/Siliwangi

Pada tanggal 16 April 1952, Kolonel A.E. Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi (Kesko TT). Ide pembentukan kesatuan komando ini berasal dari pengalamannya menumpas gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku. Saat itu A.E. Kawilarang bersama Letkol Slamet Riyadi (Brigjen Anumerta) merasa kesulitan menghadapi pasukan komando RMS. A.E. Kawilarang bercita-cita untuk mendirikan pasukan komando yang dapat bergerak tangkas dan cepat.
Komandan pertama saat itu adalah Idjon Djanbi. Idjon Djanbi adalah mantan kapten KNIL Belanda kelahiran Kanada, yang memiliki nama asli Kapten Rokus Bernardus Visser. Pada tanggal 9 Februari 1953, Kesko TT dialihkan dari Siliwangi dan langsung berada di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

KKAD

Pada tanggal 18 Maret 1953 Mabes ABRI mengambil alih dari komando Siliwangi dan kemudian mengubah namanya menjadi Korps Komando Angkatan Darat (KKAD).

RPKAD

Tanggal 25 Juli 1955 organisasi KKAD ditingkatkan menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang tetap dipimpin oleh Mochamad Idjon Djanbi.
Tahun 1959 unsur-unsur tempur dipindahkan ke Cijantung, di timur Jakarta. Dan pada tahun 1959 itu pula Kepanjangan RPKAD diubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Saat itu organisasi militer itu telah dipimpin oleh Mayor Kaharuddin Nasution.
Pada saat operasi penumpasan DI/TII, komandan pertama, Mayor Idjon Djanbi terluka, dan akhirnya digantikan oleh Mayor RE Djailani.

Puspassus AD

Pada tanggal 12 Desember 1966, RPKAD berubah pula menjadi Pusat Pasukan Khusus AD (Puspassus AD). Nama Puspassus AD ini hanya bertahan selama lima tahun. Sebenarnya hingga tahun 1963, RPKAD terdiri dari dua batalyon, yaitu batalyon 1 dan batalyon 2, kesemuanya bermarkas di Jakarta. Ketika, batalyon 1 dikerahkan ke Lumbis dan Long Bawan, saat konfrontasi dengan Malaysia, sedangkan batalyon 2 juga mengalami penderitaan juga di Kuching, Malaysia, maka komandan RPKAD saat itu, Letnan Kolonel Sarwo Edhie -karena kedekatannya dengan Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, mengusulkan 2 batalyon 'Banteng Raider' bentukan Ahmad Yani ketika memberantas DI/TII di Jawa Tengah di upgrade di Batujajar, Bandung menjadi Batalyon di RPKAD, masing-masing Batalyon 441"Banteng Raider III", Semarang ditahbiskan sebagai Batalyon 3 RPKAD di akhir tahung 1963. Menyusul kemudian Batalyon Lintas Udara 436 "Banteng Raider I", Magelang menjadi Batalyon 2 menggantikan batalyon 2 lama yang kekurangan tenaga di pertengahan 1965. Sedangkan Batalyon 454 "Banteng Raider II" tetap menjadi batalyon di bawah naungan Kodam Diponegoro. Batalyon ini kelak berpetualang di Jakarta dan terlibat tembak menembak dengan Batalyon 1 RPKAD di Hek.

Kopassandha

Tanggal 17 Februari 1971, resimen tersebut kemudian diberi nama Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha).
Dalam operasi di Timor Timur pasukan ini memainkan peran sejak awal. Mereka melakukan operasi khusus guna mendorong integrasi Timtim dengan Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan ini merupakan angkatan utama yang pertama ke Dili. Pasukan ini ditugaskan untuk mengamankan lapangan udara. Sementara Angkatan Laut dan Angkatan Udara mengamankan kota. Semenjak saat itu peran pasukan ini terus berlanjut dan membentuk sebagian dari kekuatan udara yang bergerak (mobile) untuk memburu tokoh Fretilin, Nicolau dos Reis Lobato pada Desember 1978. Prestasi yang melambungkan nama Kopassandha adalah saat melakukan operasi pembebasan sandera yaitu para awak dan penumpang pesawat DC-9 Woyla Garuda Indonesian Airways yang dibajak oleh lima orang yang mengaku berasal dari kelompok ekstremis Islam "Komando Jihad" yang dipimpin Imran bin Muhammad Zein, 28 Maret 1981. Pesawat yang tengah menerbangi rute Palembang-Medan itu sempat didaratkan di Penang, Malaysia dan akhirnya mendarat di Bandara Don Mueang, Bangkok. Di bawah pimpinan Letkol Sintong Panjaitan, pasukan Kopassandha mampu membebaskan seluruh sandera dan menembak mati semua pelaku pembajakan. Korban yang jatuh dari operasi ini adalah Capa (anumerta) Achmad Kirang yang meninggal tertembak pembajak serta pilot Kapten Herman Rante yang juga ditembak oleh pembajak. Imran bin Muhammad Zein ditangkap dalam peristiwa tersebut dan dijatuhi hukuman mati.
Pada tahun 1992 menangkap penerus Lobato, Xanana Gusmao, yang bersembunyi di Dili bersama pendukungnya.

Kopassus

Dengan adanya reorganisasi di tubuh ABRI, sejak tanggal 26 Desember 1986, nama Kopassandha berubah menjadi Komando Pasukan Khusus yang lebih terkenal dengan nama Kopassus hingga kini.
ABRI selanjutnya melakukan penataan kembali terhadap grup di kesatuan Kopassus. Sehingga wadah kesatuan dan pendidikan digabungkan menjadi Grup 1, Grup 2, Grup 3/Pusdik Pasuss, serta Detasemen 81.
Sejak tanggal 25 Juni 1996 Kopasuss melakukan reorganisasi dan pengembangan grup dari tiga Grup menjadi lima Grup.

• Grup 1/Parakomando — berlokasi di Serang, Banten
• Grup 2/Parakomando — berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah
• Grup 3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus — berlokasi di Batujajar, Jawa Barat
• Grup 4/Sandhi Yudha — berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur
• Grup 5/Anti Teror — berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur

Detasemen 81, unit anti teroris Kopassus, ditiadakan dan diintegrasikan ke grup-grup tadi. Sebutan bagi pemimpin Kopassus juga ditingkatkan dari Komandan Kopassus yang berpangkat Brigjen menjadi Komandan Jendral (Danjen) Kopassus yang berpangkat Mayjen bersamaan dengan reorganisasi ini.

Struktur Satuan Kopassus

Pasukan Kopassus

Perbedaan struktur dengan satuan infanteri lain

Struktur organisasi Kopassus berbeda dengan satuan infanteri pada umumnya. Meski dari segi korps, para anggota Kopassus pada umumnya berasal dari Korps Infanteri, namun sesuai dengan sifatnya yang khusus, maka Kopassus menciptakan strukturnya sendiri, yang berbeda dengan satuan infanteri lainnya.
Kopassus sengaja untuk tidak terikat pada ukuran umum satuan infanteri, hal ini tampak pada satuan mereka yang disebut Grup. Penggunaan istilah Grup bertujuan agar satuan yang dimiliki mereka terhindar dari standar ukuran satuan infanteri pada umumnya (misalnya Brigade). Dengan satuan ini, Kopassus dapat fleksibel dalam menentukan jumlah personel, bisa lebih banyak dari ukuran brigade (sekitar 5000 personel), atau lebih sedikit.

Lima Grup Kopassus

Kopassus - Demo Bela Diri

Secara garis besar satuan dalam Kopassus dibagi dalam lima Grup, yaitu:

• Grup 1/Para Komando - berlokasi di Serang, Banten
• Grup 2/Para Komando - berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah
• Pusat Pendidikan Pasukan Khusus - berlokasi di Batujajar, Jawa Barat
• Grup 3/Sandhi Yudha - berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur
• Satuan 81/Penanggulangan Teror - berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur

Kecuali Pusdikpassus, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, Grup-Grup lain memiliki fungsi operasional (tempur). Dengan demikian struktur Pusdikpassus berbeda dengan Grup-Grup lainnya. Masing-masing Grup (kecuali Pusdikpassus), dibagi lagi dalam batalyon, misalnya: Yon 11, 12 dan 13 (dari Grup 1), serta Grup 21, 22 dan 23 (dari Grup 2).

Jumlah personel

Karena Kopassus merupakan pasukan khusus, maka dalam melaksanakan operasi tempur, jumlah personel yang terlibat relatif sedikit, tidak sebanyak jumlah personel infanteri biasa, dengan kata lain tidak menggunakan ukuran konvensional mulai dari peleton hingga batalyon. Kopassus jarang sekali (mungkin tidak pernah) melakukan operasi dengan melibatkan kekuatan satu batalyon sekaligus.

Istilah di kesatuan

Karena berbeda dengan satuan pada umumnya, satuan di bawah batalyon bukan disebut kompi, tetapi detasemen, unit atau tim. Kopassus jarang melibatkan personel yang banyak dalam suatu operasi. Supaya tidak terikat dengan ukuran baku pada kompi atau peleton, maka Kopassus perlu memiliki sebutan tersendiri bagi satuannya, agar lebih fleksibel.

Pangkat komandan

• Komandan Grup berpangkat Kolonel,
• Komandan Batalyon berpangkat Letnan Kolonel,
• Komandan Detasemen, Tim, Unit, atau Satuan Tugas Khusus, adalah perwira yang pangkatnya disesuaikan dengan beban tugasnya (mulai Letnan sampai Mayor).

Daftar Komandan Kopassus

Komandan  Jenderal Komando Pasukan Khusus

Saat ini, Kopassus di pimpin oleh seorang Komandan Jenderal (Danjen) yang berpangkat Mayor Jendral. Saat ini jabatan Danjen diduduki oleh Mayjen TNI Agus Sutomo,S.IP.

Pangkat	Nama	Awal masa jabatan	Akhir masa jabatan	Keterangan
Mayor	Moch. Idjon Djanbi	1952	1956	Memimpin saat masih bernama Kesko TT III/Siliwangi hingga bernama RPKAD
Mayor	R. E. Djailani	1956	1956	Sebelumnya menjabat Wadan RPKAD
Mayor	Kaharuddin Nasution	1956	1958	-
Mayor	Mung Parahadimulyo	1958	1964	-
Kolonel	Sarwo Edhie Wibowo	1964	1967	RPKAD hingga menjadi Puspassus AD
Brigjen	Widjoyo Suyono	1967	1970	-
Brigjen	Witarmin	1970	1975	-
Brigjen	Yogie Suardi Memet	Mei 1975	April 1983	-
Brigjen	Wismoyo Arismunandar	April 1983	Mei 1985	-
Brigjen	Sintong Panjaitan	Mei 1985	Agustus 1987	-
Brigjen	Kuntara	Agustus 1987	Juli 1992	-
Brigjen	Tarub	Juli 1992	Juli 1993	-
Brigjen	Agum Gumelar	Juli 1993	September 1994	-
Brigjen	Subagyo H. S.	September 1994	Desember 1995	-
Mayjen	Prabowo Subianto	Desember 1995	Maret 1998	Sebelumnya menjabat Wadanjen Kopassus
Mayjen	Muchdi	Maret 1998	Mei 1998	Sebelumnya menjabat Pangdam VI/Tanjungpura
Mayjen	Syahrir MS	1998	2000	-
Mayjen	Amirul Isnaini	1 Juni 2000	2002	-
Mayjen	Sriyanto Muntasram	2002	15 Februari 2005	Sebelumnya menjabat Wadanjen Kopassus
Mayjen	Syaiful Rizal	15 Februari 2005	1 September 2006	Sebelumnya menjabat Kasdam VI/Tanjungpura
Mayjen	Rasyid Qurnuen Aquary	1 September 2006	12 September 2007	Sebelumnya menjabat Pangdivif-1/Kostrad
Mayjen	Soenarko	12 September 2007	1 Juli 2008	Sebelumnya menjabat Kasdivif-1/Kostrad
Mayjen	Pramono Edhie Wibowo	1 Juli 2008	4 Desember 2009	Sebelumnya menjabat Kasdam IV/Diponegoro
Mayjjen	Lodewijk Freidrich Paulus	4 Desember 2009	8 September 2011	Sebelumnya menjabat Dirlat Kodiklatad
Mayjen	Wisnu Bawa Tenaya	8 September 2011	2012	Sebelumnya menjabat Danpussenif Kodiklatad
Mayjjen	Agus Sutomo	2012	Sekarang	Sebelumnya menjabat Komandan Paspampres

• Halaman ini terakhir diubah pada 10.34, 20 Juni 2013.

Isu dan berita yang terkait dengan Kopassus

Nama besar dan citra yang disandang Kopassus sejak didirikannya menyebabkan banyaknya pihak yang menarik-narik Kopassus untuk masuk kedalam kegiatan bernuansa politis. Kopassus sejak dulu telah menjadi tempat persemaian perwira-perwira muda potensial, yang kelak mengisi pos-pos jabatan pimpinan TNI. Nama-nama seperti Benny Moerdani, Sintong Panjaitan, Yunus Yosfiah, Agum Gumelar, Hendropriyono, Prabowo Subianto, dan lain-lain, adalah perwira-perwira yang sudah dikenal publik, saat mereka masih berpangkat Kapten atau Mayor, berkat prestasi mereka di lapangan.
Kopassus juga kerap dituding oleh LSM dan media Barat (dan sebagian terbukti, dan penyelesaiannya tidak jelas sampai hari ini) melakukan serangkaian pelanggaran HAM di Aceh, Papua, Timor Timur, dan Jakarta (lihat bagian Kasus penculikan aktivis reformasi)^[1]. Masalah HAM inilah yang sempat membuat pasukan khusus Australia Australian Special Air Service Regiment tidak lagi berlatih dengan Kopassus selama beberapa tahun, sebelum kembali diadakan pada saat ini.

Kasus penculikan aktivis reformasi

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Penculikan aktivis 1997/1998

Pada tahun 1998, nama Kopassus sempat tercoreng berkaitan dengan aktivitas Tim Mawar yang dituding bertanggung jawab terhadap kegiatan penculikan dan penghilangan nyawa beberapa aktivis pro demokrasi. Nama Kopassus kembali tercoreng setelah Peristiwa Mei 1998, ketika banyak hasil penelitian tim pencari fakta independen menemukan adanya organisasi terstruktur rapi dalam militer yang dengan sengaja dan maksud tertentu menyulut kerusuhan massa di Jakarta dan Surakarta (kedua kota tersebut secara kebetulan adalah daerah basis/markas Kopassus, yaitu Cijantung-Jakarta dan Kandang Menjangan-Surakarta). Pada 2007 masalah Tim Mawar ini kembali mencuat ke permukaan melihat kenyataan bahwa 11 tentara yang terlibat (6 di antaranya dipecat pada 1999), ternyata tidak jadi dipecat tetapi tetap meniti karier, naik pangkat dan beberapa diketahui memegang posisi-posisi penting seperti Dandim dengan pangkat kolonel. Panglima TNI menyatakan hanya 1 dari 6 perwira tersebut yang benar-benar dipecat.

Referensi

1. ^ Sydney Morning Herald, November 15, 2002 [1]; Transcript from an Australian Broadcasting Corporation brodacast, 12/08/2003 [2]

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Komando Pasukan Khusus
• (Indonesia) TNI-AD: Kopassus
• (Indonesia) Mabes TNI-AD: Kopassus
• (Indonesia) Susunan Pejabat Kopassus
• (Inggris) Pembahasan mengenai Kopassus dari GlobalSecurity.org

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Pasukan_Khusus

Todongkan Pisau, Anggota Paspampres Disidang

TEMPO.CO

TEMPO.CO, Jakarta: Seorang anggota Pasukan Pengaman Presiden, Kopral Satu Iwan Sasabone,  menjalani sidang disiplin lantaran menodongkan pisaunya kepada seorang sopir taksi.  "Koptu Sosobone langsung kami cabut dari tugasnya untuk menjalani sidang," kata Asisten Intelijen Paspampres Kolonel Edmil Nurjamil saat dihubungi Tempo, Sabtu, 27 Juli 2013.

Saat ini, lanjut Edmil, kesatuannya belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Sasobone.  Jika nanti  pelanggarannya dinilai berat, tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan ditahan.

Insiden yang melibatkan  Sasabone itu terjadi Jumat lalu di Jalan M.H. Thamrin. Prajurit itu menghentikan sepeda motornya di badan jalan untuk menjawab panggilan telepon. Sebuah taksi yang ada di belakangnya terhalang oleh sepeda motor Sasabone.  "Pengemudi taksi memaki Koptu Sosobone," kata Edmil.
Karena tidak merasa berasalah, Sasabone menghampiri taksi itu. Terjadilah pertengkaran mulut.   Sasabone kemudian menendang sopir taksi yang masih duduk di belakang kemudi.  Namun tendangan itu  hanya mengenai jendela. Prajurit itu menjadi naik pitam dan mengeluarkan pisau dari balik bajunya. Pada saat itulah penumpang taksi memotret Sasabone menggunakan telepon genggam. 
Menyadari ada yang memotretnya, kemarahan Sasabone beralih kepada penumpang taksi. Dia meminta  foto itu dihapus. Sopir taksi buru-buru menginjak pedal gas untuk melarikan diri. "Mereka kemudian masuk markas Komando Strategi Angkatan Darat," tutur Edmil.

Agar kejadian ini tak terulang kembali, Edmil mengatakan, pimpinan TNI akan terus membina seluruh anggotanya. Pembinaan ini dilakukan stiap  apel agar prajurit mampu mengontrol emosi. Pengawasan kedisiplinan pun akan diperketat. "Ini dilakukan untuk menjaga nama baik kesatuan," ucapnya.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Eva Sundari: Polisi Terkooptasi, FPI Makin Menjadi

Jum'at, 19 Juli 2013 , 15:11:00 WIB

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

EVA SUNDARI/NET

RMOL. Wajar saja ada insiden bentrokan antar warga dengan massa Front Pembela Islam (FPI) di Kendal Jawa Tengah. Hal itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat akibat tidak adanya penegakan hukum terhadap ormas-ormas pengganggu.

Demikian disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, saat dihubungi di Jakarta (Jumat, 19/7).

"Arogansi FPI memang harus dilawan dan diakhiri karena Polri yang harusnya menertibkan mereka telah terkooptasi FPI. Ini ironi negara hukum yang patut ditangisi, ketika aparat hukum tidak melaksanakan hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban," kata Eva.

Menurut Eva, polisi harus introspeksi atas kinerjanya selama ini yang berakibat terjadinya insiden Kendal. Pembiaran atau pembinaan Polri atas tindakan premanisme FPI berdampak pisau bermata dua yaitu makin menjadi-jadinya tindakan preman FPI dan makin frustasinya masyarakat, sehingga muncul model perlawanan street justice dari rakyat terhada premanisme FPI.

"Polri sebagai penanggung jawab keamanan harus melakukan koreksi atas sikapnya terhadap FPI dengan melakukan penindakan hukum terhadap perilaku yang bermuatan kekerasan, semau gue, dan tidak menghormati hukum," tegas Eva. [ysa]
sumber : http://www.rmol.co/read/2013/07/19/119101/Eva-Sundari:-Polisi-Terkooptasi,-FPI-Makin-Menjadi-

FPI : Demo Warga Tuntut FPI Dibubarkan

Rabu, 24 Juli 2013 , 11:35:00 WIB

RMOL. Puluhan warga yang tergabung dalam forum peduli korban FPI menuntut pembubaran FPI di alun-alun Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/7) siang. Aksi berlangsung damai dengan membentangkan spanduk.

Menurut koordinator aksi Erwin Pasule, aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan bentrok FPI dengan warga. Massa dalam aksinya juga menuntut penangkapan dan adili Ketua FPI Jateng. Mereka juga memprotes kekerasan/sweeping yang mengatasnamakan agama.

"Selain itu juga penegakan supremasi hukum. Kita lakukan aksi ini sebagai bentuk solidaritas selaku masyarakat Kendal," katanya.

Menurutnya, pernyataan Ketua FPI Jakarta yang menyatakan lokalisasi di Sukorejo sudah lama, dinilai menyakiti warga setempat. Selain itu, pernyataan bahwa FPI saat itu dihadang preman dinilainya pembohongan besar.

Dirinya menyayangkan polisi yang hanya menetapkan tiga tersangka dari FPI dalam bentrokan tersebut. Sementara anggota FPI yang dinilainya terlibat malah dilepaskan.

"Padahal saya lihat sendiri ada dua karung alat pentungan dan pedang yang diamankan petugas," ungkapnya seperti dilansir dari JPNN (Rabu, 24/7).[wid]sumber : http://polhukam.rmol.co/read/2013/07/24/119606/Demo-Warga-Tuntut-FPI-Dibubarkan-

Baca juga:

Cercaan Habib Rizieq pada SBY Bisa Dinilai Pengkhinatan pada Negara

Ketua DPR Desak Polri Bersikap Tegas

Masyarakat Sudah Muak dengan Aksi Premanisme

Kalimantan : Korupsi Bupati Katingan Dilaporkan ke KPK

Jum'at, 26 Juli 2013 , 16:10:00 WIB

Laporan: Ade Mulyana

RMOL. Bupati Katingan Kalimantan Tengah, Ahmad Yantenglie, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait proses lelang tender proyek Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun 2009 lanjutan dengan anggaran Rp 40 miliar oleh tenaga teknis penilaian bibit dari Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Kariano dan Pancaria.

"Sudah dilaporkan kemarin," kata kuasa hukum pelapor, Widodo melalui keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (25/7)

Widodo berharap KPK segera mengungkap laporan kliennya tersebut.

"Kami mengharapkan tim penyidik KPK dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut," ucapnya.

Dugaan adanya KKN yang dilakukan Yantenglie bermula dari proyek Rencana Tahunan yang diadakan Dinas Kehutan Kabupaten Katingan. Dinas Kehutanan mengajukan pelelangan ke unit layanan pengadaan ULP (Pokja Konsultan) Kabupaten Katingan untuk mengadakan pelelangan RTN. Kemudian konsultan mulai bekerja atau turun ke lapangan mencari lahan yang cocok untuk dijadikan areal reboisasi. Biaya diambil dari APBN pusat yang kemudian diberikan pada APBD Kabupaten Katingan untuk pembuatan reboisasi.

Lelang pengerjaan 17 paket pun digelar. Pokja Kabupaten Katingan menyeleksi guna mencari perusahaan yang betul-betul memiliki kualifikasi profesional yang bisa mengerjakan paket-paket reboisasi. Namun ternyata perusahaan yang terpilih menurut tim teknis penilaian bibit tak ada satupun yang memenuhi syarat. Dari data hasil seleksi pelelangan paket-paket reboisasi tersebut maka sesudah panitia mengumumkan pemenang 14 paket, ada delapan paket yang disanggah oleh perusahaan yang gugur dalam seleksi, dan 6 paket yang menang tidak disanggah.

Perusahaan yang menyanggah delapan paket tersebut, terang Widodo, lantas mengajukan banding ke Bupati Katingan dengan membayar uang jaminan dengan ketentuan jika hasil banding menang maka uang jaminan tersebut di kembalikan kepada yang mengajukan banding jika perusahaan tersebut kalah dalam banding maka uang tersebut di setorkan ke kas daerah Kabupaten Katingan. Tapi nyatanya terhadap delapan perusahaan itu juga tidak pernah mengembalikan uang jaminan banding. Bahkan permasalahan tersebut dibawa melalui lobby supaya memenangkan mereka sesuai dengan yang di tetapkan oleh Panitia Pokja Konstruksi tersebut.

Atas itulah pelapor Kariano melaporkan kecurangan tersebut ke Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Hap Beperdo dan membeberkan bahwa Tim Inspektorat tersebut melakukan pemeriksaaan tidak benar atau menghalalkan segala cara sehingga hasil pengecekan dimanipulasi. Selain itu terjadi kongkalingkong antara rekanan dengan oknum di Dinas Kehutanan Katingan dan Pemda Kabupaten Katingan mengeruk keuntungan pribadi untuk memperkaya diri dan sangat merugikan keuangan negara.

Menurutnya, rekanan-rekanan itu mengeruk keuntungan tanpa melakukan kegiatan proyek di lapangan dan patut diduga penggunaan Dana Proyek DBH-DR Tahun 2009 Lanjutan, untuk money politik pada pemilihan putaran ke-II tgl 13 Juni 2013. Mengingat, 10 hari sebelum pencoblosan beberapa rekanan Dana proyek DBH-DR 2009 lanjutan, berkonspirasi menggalang dana untuk memenangkan pasangan Bacalon No. 2 pada Pemilukada Kabupaten Katingan.

"Setelah ditelisik lebih jauh beberapa rekanan tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dan sebagian rekanan tergabung tim sukses bacalon bupati dari nomor 2," pungkas pengacara yang tergabung dalam Ihza&Ihza Law Firm ini. [dem]
 sumber : http://polhukam.rmol.co/read/2013/07/26/119898/Korupsi-Bupati-Katingan-Dilaporkan-ke-KPK-

Sulawesi : Konawe Kembali Diterjang Banjir

Jum'at, 26 Juli 2013 , 13:43:00 WIB

FOTO:NET

RMOL. Banjir kembali menerjang beberapa titik di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sudah mulai surut, menyusul hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut sejak kemarin (Kamis, 25/7).

"Wonggeduku, Pondidaha, Sampara, dan Bondoala justru makin parah. Volume air banjir naik lumayan kelihatan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe, Jahiudin seperti yang dilansir dari JPNN, Jumat (26/7).

Jahiudin menjelaskan, keempat kecamatan tesebut mengalami kondisi parah karena dilalui oleh sungai besar.

"Pondiaha dan Wonggeduku misalnya, ada beberapa titik tanggul jebol, sehingga aliran sungai kembali merendam pemukiman dan badan jalan poros. Sampara juga kondisinya seperti itu. Sementara di Bondoala, tempat ini merupakan hilir, sehingga air banjir dari sungai-sungai juga akan bermuara di sana," ujarnya.[wid] 
sumber : http://nusantara.rmol.co/read/2013/07/26/119872/Konawe-Kembali-Diterjang-Banjir-

FPI : Anggota DPR: Tindak FPI Tak Perlu Tunggu UU Ormas

Penegakan hukum harus konsisten. Polisi harus tegas menindak.

ddd

Selasa, 23 Juli 2013, 12:02 Dwifantya Aquina , Nila Chrisna Yulika

Aksi main hakim sendiri kerap dilakukan Front Pembela Islam (FPI). (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

B

Follow us on

VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan pada 2 Juli 2013 lalu. Namun, RUU itu belum juga ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga, alat negara itu, tak bisa menindak ulah Front Pembela Islam (FPI) yang menimbulkan kerusuhan di Kendal, Jawa Tengah.

Namun, menurut Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR, Martin Hutabarat, Selasa 23 Juli 2013, RUU Ormas itu tak dibutuhkan untuk menindak FPI. Polisilah, kata dia, yang harus turun tangan secara langsung untuk mencegah ormas melakukan sweeping.

"Saya kira soal bagaimana bersikap dengan FPI tidak perlu ada RUU Ormas. Sejak awal penegakan hukum kita harus konsisten, kalau sekarang kita percaya dengan polisi, jangan polisi biarkan ada organisasi lain lakukan tugasnya," kata Martin.

Sebab, kata Martin, jika polisi melakukan pembiaran itu, akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada polisi. "Itu kesannya (polisi) tidak punya keberanian, kalau sejak awal polisi tegas, tidak ada kelompok-kelompok seperti itu," ujar dia.

Untuk itu, Martin mengatakan, polisi harus mengambil langkah-langkah untuk menindak tegas FPI. Selain itu, polisi juga harus bisa menindak kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat, seperti prostitusi dan perjudian.

"Kalau ada prostitusi ya jangan dibiarkan, harus juga ditindak, agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan. Yang kita protes ke FPI adalah dia mengambil alih peran penegakan hukum. Itu main hakim sendiri, sehingga yang terjadi adalah anarkis," ucapnya.

Sebelumnya, bentrok terjadi antara puluhan anggota FPI dan penduduk Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah meletup Kamis Kamis 18 Juli 2013. Satu orang tewas dalam peristiwa itu. Selain korban tewas, dalam bentrokan itu sedikitnya satu mobil yang ditumpangi rombongan FPI ludes dibakar massa, tiga mobil FPI lainnya dirusak massa.

Rombongan FPI gabungan dari Kendal, Temanggung, dan Kabupatenmber: Semarang itu baru saja melakukan razia di lokasi prostitusi dan judi togel di Kota Sukorejo. Sehari sebelumnya, FPI juga merazia lokasi prostitusi di Sukorejo.

Warga setempat kesal atas ulah anggota FPI yang melakukan sweeping di wilayah mereka. Tindakan FPI dinilai menyinggung warga Sukorejo karena dianggap main hakim sendiri. Apalagi para anggota FPI bukanlah warga setempat.  (umi)
sumber :http://politik.news.viva.co.id/news/read/431299-anggota-dpr--tindak-fpi-tak-perlu-tunggu-uu-ormas

9 Tahun menjabat, SBY akhirnya berani sentil langsung FPI

Merdeka.com – Sel, 23 Jul 2013

MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang kerap berkomentar soal konflik horizontal dan kekerasan yang terjadi di tanah air, termasuk beberapa yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI). Namun, pernyataan SBY sebelumnya hanya bersifat normatif.

Misalnya dalam penyerangan FPI kepada massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas pada 1 Juni 2008, SBY hanya berkomentar, "Saya sangat menyesalkan terjadinya kekerasan di Jakarta kemarin siang. Saya mengecam keras pelaku-pelaku tindak kekerasan itu yang menyebabkan sejumlah warga kita luka-luka."

Pernyataan SBY dalam jumpa pers mendadak di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 2 Mei lalu itu sama sekali tidak menyebut FPI sebagai penyerang. Begitu saat mengomentari tragedi Cikeusik yang menewaskan tiga warga Ahmadiyah, SBY tetap berbicara normatif tanpa menyebut identitas pelaku.

"Dengan tujuan siapa yang lalai, siapa yang bersalah, siapa yang melanggar hukum harus diberi sanksi," kata SBY dalam keterangan pers sehari setelah tragedi Cikeusik pada 6 Februari 2011 itu.

Baru pada Minggu (21/7), SBY dengan lugas menyebut FPI sebagai pelaku kekerasan yang terjadi di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Dalam bentrokan warga dan FPI itu, satu orang warga tewas karena ditabrak mobil rombongan ormas Islam radikal itu.

"Hukum harus ditegakkan, dicegah konflik atau benturan horizontal dan dicegah elemen dari manapun juga termasuk FPI yang melakukan tindakan kekerasan apalagi pengrusakan," kata SBY di Jakarta International Expo Kemayoran.

Catatan merdeka.com, sentilan SBY yang langsung menyebut FPI itu adalah pertama kali sejak dia menjabat sebagai presiden pada 2004. Komentar SBY yang bersifat normatif selama ini juga sudah banyak diartikan sebagai ketidakpedulian atau pembiaran oleh aktivis pluralisme agama.

Pengajar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai ada perubahan gaya komunikasi SBY terhadap FPI. Jika pada aksi-aksi anarkisme yang melibatkan FPI seperti insiden Monas dan Cikeusik SBY tidak berani menyebut nama FPI, khusus untuk kasus Kendal SBY baru berani menegaskan FPI yang salah.

"Sepertinya SBY punya momentum untuk menegor FPI di bulan Ramadan ini. SBY seperti mengumpulkan energi dorongan dari seluruh komponen masyarakat termasuk dari berbagai kalangan dalam menanggapi aksi kekerasan yang kerap dilakukan FPI di berbagai daerah," kata Ari Junaedi kepada merdeka.com, Selasa (23/7).

Ari menilai, retorika yang disampaikan SBY ini mengandung makna kalau dia tidak alpa dalam menentang aksi anarkisme.

"Tetapi seperti biasa publik kadung memahami makna yang sebenarnya dari setiap ucapan SBY hanya sebatas wacana. Tidak ada konkretisasi di lapangan. Artinya apa yang diucapkan Presiden, tidak selaras dengan praktik bawahannya," katanya.

"Presiden bilang A, anak buah berbuat Z. Dalam kacamata komunikasi politik, pernyataan-pernyataan SBY terlanjur dimaknai sebagai bentuk pseudo communication alias tong kosong nyaring bunyinya," papar Ari Junaedi.

Agar masyarakat bisa membuktikan kelugasan pernyataannya, kata Ari, sebaiknya di sisa pemerintahannya ini, SBY lebih sering mengejawantahkan antara penyataan dengan tindakan. Masyarakat di era sekarang ini tidak butuh lagi kerasnya pernyataan tetapi kepada pembuktian.

"Jika memang dianggap melanggar hukum, bubarkan saja FPI. Tapi apa berani SBY membubarkan FPI?" tandas Ari.

Sumber: Merdeka.com

Jenderal Rekening Gendut Tidak Etis Jadi Kapolri

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyebut jika calon Kepala Polri harus punya rekam jejak karier yang bersih. Termasuk bersih dari kabar miring kepemilikan rekening gendut.

Dari sembilan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo, terdapat nama Kepala Lembaga Pendidikan Komjen Budi Gunawan, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrudin Haiti. Keduanya sempat terkena temuan janggal Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dengan kepemilikan rekening gendut.

Menurut dia, sebaiknya Komjen Budi Gunawan dan Irjen Badrudin Haiti tidak dimasukkan dalam bursa calon Kapolri. "Berdasar logika, dan etika seyogyanya cari calon yang lain," kata Bambang saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juli 2013.

Menurut dia, temuan PPATK beberapa tahun silam tidak bisa dianggap enteng. Meski pun temuan itu tidak benar atau tidak ditindaklanjuti, tetap saja sudah menjadi cap buruk. Parahnya, cap buruk bukan diterima kedua jenderal itu, melainkan institusi Polri. "Masyarakat lihatnya Polri tidak bersih," kata dia.

Pada akhirnya, Bambang tetap menyerahkan keputusan siapa pengganti Kapolri kepada Komisi Kepolisian Nasional, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. "Tinggal mereka mau cari pemimpin yang bagus buat Polri atau tidak."

INDRA WIJAYA
sumber: http://id.berita.yahoo.com/jenderal-rekening-gendut-tidak-etis-jadi-kapolri-194713336.html

Gereja dan masjid di Solo ini satu halaman dan satu dinding

Oleh Merdeka.com – Kam, 18 Jul 2013

•  Gereja dan masjid di Solo ini satu halaman dan satu dinding

MERDEKA.COM. Di Kota Solo, Jawa Tengah, ada dua buah tempat ibadah yang letaknya berdampingan, menempati lahan di atas sebidang tanah yang sama, bahkan alamat yang sama pula. Dua buah bangunan tersebut adalah Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan dan Masjid Al-Hikmah. Keduanya terletak di Jalan Gatot Subroto no 222, Solo.

Tidak ada sekat tembok yang kokoh, atau batas pagar halaman yang tinggi. Satu-satunya penanda atau pemisah bangunan tersebut hanyalah sebuah tugu lilin tua, yang merupakan simbol perdamaian kerukunan umat beragama. Bahkan jamaah kedua tempat ibadah tersebut tak pernah berselisih selama puluhan tahun.

"Kita merasa bangga, bisa hidup bersama meski dengan keyakinan berbeda," ujar Sajadi, salah satu jamaah masjid, ketika ditemui Rabu (18/7).

Menurut Pendeta Nunung Istiningdya, GKJ Joyodiningratan didirikan tahun 1939, sementara musala Al Hikmah yang saat ini sudah berubah menjadi masjid didirikan tahun 1947. Suasana kondusif yang terjalin selama ini, kata Nunung, lantaran selalu terjalinnya komunikasi di antara pengurus kedua tempat beribadah itu.

"Selama puluhan tahun kami tak pernah ada konflik. Sebagai tanda kerukunan, kami mendirikan sebuah tugu lilin di antara bangunan gereja dan masjid," katanya.

Kerukunan antardua jemaah beda agama ini tidak hanya terlihat pada kegiatan ibadah sehari-hari. Saat perayaan hari besar misalnya, mereka akan saling membantu dan mengamankan kegiatan peringatan hari besar tersebut.

Pernyataan Nunung juga dibenarkan oleh Ketua Takmir Masjid Al Hikmah, Natsir Abu Bakar. Menurutnya, sebagai pengurus masjid pihaknya selalu berkomunikasi dengan gereja.

"Kami selalu berkomunikasi, apa pun yang dilakukan harus selalu rukun," terangnya.

Karena harmonisasi yang baik ini, tak jarang dua rumah ibadah tersebut menjadi rujukan pemuka agama seluruh dunia. Ada yang datang dari Singapura, Malaysia, Belanda, Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, juga dari Filipina, Jepang, Vietnam.

Berdasarkan buku tamu gereja maupun buku tamu masjid, terlihat siapa saja yang pernah berkunjung. Kedatangan mereka ke Solo adalah untuk melihat secara langsung tentang kerukunan umat beragama di Solo.

Sumber: Merdeka.com

FPI : Ruhut minta Mendagri bubarkan FPI

Reporter : Randy Firdaus

Jumat, 19 Juli 2013 12:02:09

Figure terkait Ruhut Sitompul

Bentrok FPI Kendal. ©2013 Merdeka.com/Parwito

162

Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) bentrok dengan ribuan warga Kendal, Jawa Tengah, kemarin. Konflik dipicu karena warga marah dengan aksi sweeping yang dilakukan FPI saat Ramadan.

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengatakan, Undang-undang Ormas sudah harus diberlakukan. Menurutnya, polisi harus tegas menindak tegas segala tindakan Ormas yang melanggar hukum.

"Jadi dengan keluarnya UU Ormas, dikaitkan dengan tindak pidana hukum kita, polisi tidak perlu lagi sungkan, yang terlibat perlu dihukum seberatnya," jelas Ruhut saat dihubungi wartawan, Jumaat (19/7).

Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri juga harus bertindak tegas membina Ormas yang melanggar hukum. Dia meminta agar FPI dapat segera dibubarkan.

"Mendagri juga sebagai pembina politik harus tegas, kalau (FPI) berlaku seperti ini harus dibubarkan," imbuhnya.

Politikus Demokrat menambahkan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga tak perlu ragu untuk membubarkan Ormas yang melanggar hukum seperti FPI.

"Jangan ragu-ragulah, kita negara hukum," tandasnya.
sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/ruhut-minta-mendagri-bubarkan-fpi.html

FPI : Tiga Anggota FPI Temanggung Ditetapkan sebagai Tersangka Antara

 

Kendal (Antara) - Tiga anggota organisasi massa Front Pembela Islam asal Temanggung ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor Kendal pascabentrok dengan warga Sukorejo.

"Dari 27 anggota FPI yang kami periksa sebelumnya, tiga orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kapolres Kendal AKBP Asep Jenal Ahmadi di Kendal, Jumat.
Tiga anggota FPI yang ditetapkan tersangka itu adalah Satria Yuwono (22) dan Bayu Agung Wicaksono (22), keduanya warga Parakan, Temanggung, serta Soni Haryono (38), warga Pucungrejo, Muntilan.
Kapolres menjelaskan, tersangka Satria dan Bayu ditetapkan tersangka atas kepemilikan senjata tajam, sedangkan tersangka Soni adalah pengemudi mobil yang mengakibatkan seorang korban meninggal dunia akibat tertabrak.
"Saat ini ketiga tersangka masih terus menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres guna kepentingan penyidikan lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya, penyidik kepolisian memeriksa 27 anggota FPI sebagai saksi setelah dievakuasi dari lokasi bentrok pada Kamis (18/7) malam.
Seperti diwartakan, bentrok antara sejumlah anggota FPI asal Temanggung dengan puluhan warga Sukorejo itu terjadi Kamis (18/7) sekitar pukul 14.00 WIB dan diduga dipicu oleh aksi "sweeping" yang dilakukan anggota FPI di tempat lokalisasi di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga setempat menolak aksi "sweeping" yang dilakukan anggota FPI Temanggung karena menilai FPI tidak berhak dan bukan wilayah ormas yang bersangkutan.
Akibat bentrok tersebut, sejumlah anggota FPI dan warga menderita luka, satu unit mobil bernomor polisi AB 7105 SA milik FPI dibakar massa serta beberapa mobil lainnya rusak terkena lemparan batu.
Selain itu, seorang perempuan bernama Tri Munarti juga diketahui meninggal dunia di rumah sakit akibat tertabrak mobil yang ditumpangi beberapa anggota FPI yang panik saat dikejar puluhan warga setempat.(rr)
Sumber: Antara

FPI : Sweeping FPI di Kendal Dikecam

TEMPO.CO – Kam, 18 Jul 2013

• 
  

  • L

TEMPO.CO, Semarang -Tindakan organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang men-sweeping lokalisasi Sukorejo, Kendal, dikecam berbagai kalangan.  Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa) Semarang Tedi Kholiluddin mengecam tindakan para anggota FPI yang melakukan sweeping pada bulan puasa.  

»Kejadian di Kendal semakin meneguhkan anggapan masyarakat bahwa FPI itu organ yang mengedepankan kekerasan ketimbang kelembutan,” kata Tedi kepada Tempo di Semarang, Kamis, 18 Juli 2013.

Elsa mencatat pada bulan puasa tahun lalu FPI Jawa Tengah melakukan sweeping dan berakhir bentrok dengan warga di Bandungan, Semarang. »FPI tidak pernah belajar dari pengalaman,” kata Tedi. Tahun lalu FPI melakukan sweeping di Bandungan. Saat itu, para anggota FPI dihalau warga Bandungan.

Tedi yang juga kader muda Nahdlatul Ulama ini menilai, aksi anggota FPI melakukan sweeping sama artinya mendelegitimasi peran-peran aparat pemerintah. Tedi mempertanyakan apakah sweeping terhadap warung makan itu adalah bagian dari nahi munkar. »Itu malah nahiy munkar dengan kemunkaran,” Tedi menyindir.

Bentrok antara warga dan anggota Front Pembela Islam Jawa Tengah terjadi di Sukorejo Kabupaten Kendal, sekitar pukul 14.00 WIB, Kamis 18 Juli 2013. Akibatnya, sebuah mobil minibus Toyota Avanza yang ditumpangi FPI dibakar warga. Selain itu, sebuah mobil pick up di rusak di dekat pompa bensin, tepatnya depan Gereja Santo Isodorus, Sukorejo, Kabupaten Kendal .

ROFIUDDIN

FPI : Kalla Imbau Polisi Tegas pada FPI

TEMPO.CO – 7 jam yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau Kepolisian Republik Indonesia bersikap tegas pada setiap organisasi masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Menurut dia, jika polisi sejak awal tegas, bentrokan warga dengan Front Pembela Islam di Kendal, Jawa Tengah, bisa dihindari. "Polisi jangan telat. Hal seperti itu janganlah masyarakat sendiri yang mengambil tindakan," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jumat, 19 Juli 2013.

Kalla mengatakan, polisi mestinya bertindak lebih dulu dibandingkan masyarakat. Selain itu, Kalla meminta kepolisian menindak dengan tegas siapa pun yang bersalah dalam bentrokan ini. "Mau ormas, mau siapa," kata dia.
Senada dengan Kalla, Ketua DPR Marzuki Alie juga meminta polisi bertindak tegas. Menurut dia, persoalan bentrokan di Kendal merupakan masalah penegakan hukum. "Itu urusan penegak hukum," kata dia.
Sebelumnya, bentrokan antara warga dan massa FPI terjadi di Sukorejo, Kabupaten Kendal, Kamis, 18 Juli 2013, sekitar pukul 14.00 WIB. Mobil Toyota Avanza yang ditumpangi anggota FPI dibakar warga. Selain itu, mobil pikap juga dirusak di dekat pompa bensin, depan Gereja Santo Isodorus, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah.
Aksi pembakaran dan perusakan terjadi ketika mobil yang ditumpangi anggota FPI menabrak seorang pengendara sepeda motor di depan pompa bensin itu. Anggota FPI yang menumpang mobil itu sebelumnya terlibat aksi saling ejek dan bersitegang dengan warga di sekitar alun-alun Sukorejo.
Sejumlah pemuda dan warga setempat kesal. Apalagi FPI yang berasal dari luar Sukorejo itu juga melakukan sweeping sejumlah lokalisasi di sekitar Sukorejo.
WAYAN AGUS PURNOMO
Sumber :http://id.berita.yahoo.com/kalla-imbau-polisi-tegas-pada-fpi-101547756.html