DISKRIMINASI

Negara Kehilangan Kendali

Jakarta, Kompas - Pelembagaan diskriminasi berbasis jender, etnis, agama, dan keyakinan membuat perempuan, terutama dari kelompok minoritas, semakin kehilangan rasa aman. Teror yang dihadapi termasuk ancaman kehilangan nyawa.
”Sejak tahun 1999 sampai awal Maret 2011 terdapat 195 kebijakan diskriminatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten,” kata Arimbi Heroeputri, Divisi Pemantauan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, dalam peluncuran Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2010 di Jakarta, Senin (7/3). Laporan tahunan Komnas Perempuan ke-10 itu menandai peringatan 100 tahun Hari Perempuan Internasional, Selasa (8/3).
Mengutip laporan berjudul ”Teror dan Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Kehilangan Kendali”, Arimbi menambahkan, kebijakan yang mendukung pelaksanaan mandat konstitusi untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sampai bulan November 2010 hanya ada 46.
Jumlah kebijakan diskriminatif meningkat dari 154 kebijakan (Maret 2009) sampai awal Maret 2011 dan tersebar di lebih dari 100 kabupaten di 25 provinsi. Enam provinsi yang paling gemar menerbitkan perda diskriminatif, termasuk pelarangan Ahmadiyah, adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.
”Dalam setiap konflik yang bernuansa agama, perempuan dan anak-anak adalah korban terdepan,” kata Ninik Rahayu, Komisioner Komnas Perempuan.

Penyebarluasan kebencian

Negara kehilangan kendali dan belum menyiapkan mekanisme untuk merespons kebijakan-kebijakan itu. ”Negara tidak bertindak tegas terhadap pelaku, malah terkesan membiarkan, meski korban telah jatuh. Itu merupakan pelanggaran HAM,” kata Ketua Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah.
Laporan itu mencatat 863 pelaku kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2010 dilakukan pejabat dan tokoh publik. Secara khusus juga dicatat pernyataan lima pejabat publik dan empat tokoh dan pejabat di ranah pendidikan yang melanggar etika publik, mengukuhkan kebencian dan diskriminasi.
Ninik menggarisbawahi pola pelanggaran hak asasi manusia yang terus berulang pada pekerja migran. I Wayan Paga dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengomentari laporan tersebut mengatakan, sekitar 200 dari 1.000 TKI kembali ke Tanah Air dengan membawa masalah.
Tidak membaik
Selain itu, serangan berbasis orientasi seksual dan identitas jender juga terus berlangsung sepanjang tahun 2010. ”Penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga telah mengkriminalkan perempuan korban,” kata Ninik.
Laporan mencatat 105.103 kasus kekerasan ditangani 384 lembaga pelayanan sepanjang tahun 2010, turun 27 persen. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Yustina Rostiawati, bukan berarti keadaannya membaik, tetapi karena berkurangnya kapasitas lembaga pengada layanan yang dioperasikan negara.
”Angka yang terdata hanyalah puncak gunung es,” ujar Yustina. Sebagai gambaran, Poppy Retnoadji dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Erom, Papua, seorang kepala desa menyelesaikan lima kasus kekerasan terhadap perempuan per hari.
(MH/IND)
Sumber : Kompas.kom /Selasa, 8 Maret 2011 /
http://cetak.kompas.com/read/2011/03/08/0444017/negara.kehilangan.kendali

Satu Suara "Dibeli" Nurdin Rp 20 Juta?

Minggu, 06 Maret 2011 | 23:27 WIB

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Ketua PSSI Nurdin Halid memaparkan pandangannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR-RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3/2011). PSSI dipanggil Komisi X berkaitan dengan kemelut pencalonan ketua PSSI periode 2011-2015.

TERKAIT

• Perusak Mobil Andi Pengawal Nurdin
• Nurdin Akui Adanya Pengatur Pertandingan
• Rezim Nurdin Halid Bakal Berakhir
• PSSI Harus Dibekukan!
• Jakmania: Bekukan PSSI

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Indonesia Sport Watch melaporkan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Nurdin Halid, terkait dugaan penyuapan kepada peserta rapat kerja di Bali, agar mendukung pencalonan Nurdin sebagai ketua periode selanjutnya.
"Pada faktanya, Nurdin Halid bukan mencalokan diri namun setiap peserta raker di Bali diberi amplop berisi Rp 20 juta," kata Presiden LIRA, Jusuf Rizal, di Markas Komando Polda Metro Jaya, Minggu (6/3/2011).
LIRA melaporkan Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, dan Nugraha Besoes berdasarkan Nomor Laporan Polisi: TBL 806/III/2011/PMJ Ditreskrimsus dengan dugaan pemalsuan, penipuan, dan atau perbuatan tidak menyenangkan.
Rizal menyebutkan, dirinya akan meminta sejumlah pejabat negara maupun pengurus tim sepak bola, termasuk peserta raker yang memiliki hak suara pemilihan ketua umum PSSI menjadi saksi pada dugaan kasus suap pengurus organisasi sepak bola tersebut.
Rizal menambahkan, pihaknya juga menemukan indikasi Nurdin Halid terkait dugaan suap hasil pertandingan, kinerja wasit, dan dana yang menyangkut penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, aktivis LIRA itu menuturkan, Nurdin Halid juga tersangkut kasus kebohongan publik berdasarkan pernyataan dari Duta Besar Indonesia di Swiss, Joko Susilo.
"Memang saudara Nurdin Halid dikatakan telah melanggar statuta FIFA tentang ’orang dengan catatan kriminal tidak memenuhi persyarataan’," ujarnya.
Rizal menjelaskan, dirinya mendapatkan informasi dugaan tindak pidana para pengurus PSSI karena adanya komunikasi dengan pemilik hak suara pemilihan ketua umum PSSI dan orang yang mengetahuinya. (ANT)
Sumber : kompas.com / Minggu, 06 Maret 2011 | 23:27 WIB

Polri Ralat Detasemen Penanggulangan Anarki

Liputan 6 - Jumat, 4 Maret

Liputan6.com, Jakarta: Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar, tim yang melaksanakan Prosedur Tetap atau Protap penanggulangan anarki bukan berbentuk Detasemen. Namun, tim adalah satuan tugas (Satgas) yang menekankan pada peningkatan kualitas personel.
"Ini tidak ada struktur baru, seperti struktur yang pernah ada. Ini lebih pada peningkatan kualitas. Jadi pada satuan itu nanti ada orang tertentu yang ditugaskan untuk melaksanakan protap 01. Nanti dia akan diberi pelatihan," ungkap Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (3/3).
Pernyataan Boy meralat keterangan yang disampaikan Kepala Polri Jenderal Polisi Timur Pradopo. Timur mengatakan saat ini Polri sedang menyiapkan Detasemen Anti-Anarki sebagai implementasi atas Prosedur Tetap Nomor 01/X/2010. Protap disusun Kapolri sebelumnya Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri [baca: Detasemen Penanggulangan Anarkis di Bawah Naungan Polri].
Boy menambahkan Satgas Anti-Anarki ini akan berada di bawah naungan Satuan Brimob atau Samapta. Selain itu, tambah Boy, tak ada anggaran baru dalam satuan penanggulangan tindakan anarkisme ini. "Kalau anggaran operasional itu kan sudah tersedia. Apakah itu dalam Brimob atau Sabhara, itu sudah melekat di satuan-satuan itu, yang sudah memiliki anggaran tersendiri," tutur Boy.
Pada praktiknya, Boy menuturkan, ada dua kondisi yang akan ditangani Satgas Anti-Anarkis yakni yang bersifat eskalatif dan sporadis. "Eskalatif bisa dari kegiatan yang ada di masyarakat kemudian ada yang destruktif di masyarakat. Yang sifatnya sporadis kondisi ternyata ada tindakan anarki atau destruktif yang sifatnya tiba-tiba."(AIS)
sumber : Liputan 6 - Jumat, 4 Maret

Persyaratan Pembuatan SIM Internasional

Inilah Persyaratan Pembuatan SIM Internasional

inilah.com/Agus Priatna

Oleh: Santi Andriani

Metropolitan - Kamis, 3 Maret 2011 | 07:30 WIB

INILAH.COM, Jakarta- Kini tak ada lagi kendala bagi masyarakat yang ingin mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil atau motor di luar negeri. Kepolisian RI (Polri) kini bisa melayani pembuatan surat izin mengemudi (SIM) Internasional.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari situs online Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya, Kamis (3/3/2011), adapun persyaratan pembuatan SIM internasional adalah sebagai berikut :

Persyaratan pengurusan SIM Internasional berdasarkan pasal 231, Peraturan Pemerintah (PP) nomer 44 tahun 1993 yaitu,

A. Salinan Surat Ijin Mengemudi yang dimiliki.
B. KTP.
C. Paspor.
D. Foto B/W ukuran 4 x 6 = 5 lembar. (untuk pria berdasi)
E. Mengajukan permohonan ke IMI.
Sedangkan lokasi pembuatan sim internasional saat ini baru bisa dilakukan di: Korps Lantas Polri, Jl. MT Haryono, Jakarta Timur, Telp: 021-7948437. (TMC)
Sumber : Inilah.com /Kamis, 3 Maret 2011

Bos Golkar & Gerindra Saling Jaga Marwah

Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subijanto - inilah.com

Oleh: Herdi Sahrasad

Nasional - Kamis, 3 Maret 2011 | 14:27 WIB

TERKAIT

• Golkar Merasa Senasib Seperjuangan Dengan PKS
• PDIP: SBY Jadi Sasaran Jika Tak Rombak Kabinet
• Jelang Reshuffle, Golkar Tetap Kritis Kepada SBY
• Presiden SBY 'Menimbang-nimbang' Golkar & PKS
• Bos Golkar & Gerindra Saling Jaga Marwah

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subijanto saling menjaga ‘marwah, wibawa dan martabat’ dalam kasus hak angket pajak di DPR.
Akibatnya, gesekankepentingan saling berhimpitan di antara mereka. Situasi ini jelas menguntungkan Demokrat. Berbagai kepentingan berhimpitan dalam kasus angket pajak DPR yang kemudian kandas.
Kegagalan itu tak lepas dari peran Gerindra yang menolak usul hak angket dan mendukung Demokrat serta sejumlah anggota Fraksi PDIP tidak hadir memberikan suara ketika voting dilakukan.
Para analis politik melihat, Golkar berkepentingan mengusung hak angket soal pajak karena keterbukaan soal itu menjadi bukti bahwa tidak ada masalah pajak yang menimpa Bakrie Group pimpinan Aburizal Bakrie. Bakrie Group siap buka-buka dan menyilakan kasus-kasus mafia pajak dibuka dan dituntaskan.
“Bakrie Group sudah siap buka-bukaan karena yakin tak tersangkut mafia pajak yang pernah ditiupkan staf khusus istana dan kalangan lainnnya. Aburizal ingin clear dan tuntas dalam kasus mafia pajak itu dan Golkar seakan berada di atas angin,” kata pengamat politik Umar S Bakry, Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN).
Sementara Prabowo dan Gerindra boleh jadi kecewa kepada Golkar karena mendukung Osman Sapta merebut organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Padahal HKTI selama ini menjadi ‘daerah kekuasaan’Prabowo.
Meski di Golkar ada Titiek Soeharto, mantan istri Prabowo, nampaknyasikap partai berlambang pohon beringin itu tidak ‘memberi angin sejuk’ bagi Prabowo dalam kasus HKTI. Prabowo merasa dipermalukan dan dikecewakan.
“Karena itu, untuk menjawa marwah dan martabat Prabowo, boleh jadi Prabowo gabung koalisi SBY dan masuk kabinet,” kata pengamat politik Dr Ari Bainus dari Fisip UniversitasPadjadjaran.
Sementaraguru besar Fisip UI Prof Iberamsjah menilai, Prabowo dan Gerindra sudah cerdas dan tak mau dipermainkan Golkar, sehingga mampu menangkap peluang untuk melakukan langkah yang tepat yakni tak mendukung angket pajak di DPR.
Iberamsjah yakin keputusan Gerindra mendukung Demokrat murni karena tak mau lagi berada di bawah bayang-bayang PDIP dan Partai Golkar. “Gerindra ingin mandiri karena sudah punya capres,” urainya.
Kebijakan menolak Hak Angket Pajak, kata Iberamsjah sengaja dipilih Gerindra karena ingin persoalan penuntasan masalah pajak diserahkan ke aparat penegak hukum. Bukan karena pertimbangan ada deal dengan Partai Demokrat.
Dengan benturan kepentingan Golkar dan Gerindra dalam kasus angket pajak, maka bisa dimengerti kalau Aburizal dan Prabowo bertabrakan kepentingannya, dan itu biasa dalam politik.
Sejauh ini, dinamika politik yang mengancam posisi Golkar (dan PKS) terus bergulir. Pasca-hak usulan hak angket pajak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta ketegasan sikap dari partai-partai koalisi pendukung pemerintah apakah akan tetap seiya sejalan atau tidak.
Kegagalan angket ini tak kondusif bagi perjuangan menuntaskan mafia pajak, namun menguntungkan Demokrat. Gerindra pun dinilai berpeluang besar untuk bergabung dalam koalisi menggantikan kekosongan kursi kabinet jika PKS dan Golkar dikurangi jatah kursinya atau justru ditendang keluar dari koalisi. Ini politik praktis dan transaksional di era reformasi yang gagal. [mdr]
Sumber : inilah,com /Kamis, 3 Maret 2011 | 14:27 WIB

Kopassus, Kostrad & WALHI Mulai Ekspedisi Leuser

Gunung Leuser - foto: istimewa

Oleh: MA Hailuki

Nasional - Rabu, 2 Maret 2011 | 23:02 WIB

TERKAIT

• Kopassus, Kostrad & WALHI Mulai Ekspedisi Leuser

INILAH.COM, Banda Aceh - Dua orang anggota Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh akan mengikuti kegiatan ekspedisi Gunung Leuser, Nangroe Aceh Darussalam selama 23 minggu (1 Maret-8 Agustus 2011).

WALHI Aceh akan bergabung bersama Satgas Ekspedisi ke Gunung Leuser yang terdiri dari terdiri atas anggota Kopassus, anggota Kostrad, anggota dari divisi topografi TNI AD, dan para pecinta lingkungan dari berbagai universitas di Indonesia.

Keikutsertaan WALHI Aceh dalam Satgas berdasarkan permintaan dari Kodam Iskandar Muda untuk mendukung Tim Ekspedisi Kopassus ke Wilayah Bukit Barisan. Sedangkan Aceh, Gunung Leuser yang merupakan rangkaian Bukit Barisan akan menjadi target ekspedisi.

Tim ekspedisi dipimpin Asisten Logistik Kopassus TNI AD Kolonel Infanteri Teguh Arif ini bertujuan untuk menggali potensi kekayaan alam dan meneliti kerawanan bencana di wilayah pegunungan Bukit Barisan serta meningkatkan kemampuan dan kepekaan prajurit dalam hal kepedulian lingkungan.

"Kita mendukung kegiatan ini karena sangat penting untuk mengetahui potensi yang terdapat di kawasan Leuser. Apalagi sekarang kawasan tersebut sedang mengalami perusakan oleh berbagai pihak. Semoga dengan ekspedisi ini, banyak pihak akan terbuka matanya untuk terus menjaga kelestarian kawasan Leuser," ujar Direktur Walhi Aceh, T Muhammad Zulfikar dalam rilis yang diterima INILAH.COM, Rabu (2/3/2011).

Sebelum berangkat seluruh anggota ekspedisi menjalani pemeriksaan kesehatan di Kesdam Iskandar Muda, Selasa (1/3/2011). Tim berangkat pada hari ini Rabu (2/3/2011) dengan route Banda Aceh-Blang Kejeren Kabupaten Gayo Luwes. [mah]
sumber : inilah,com, /Rabu 2 Maret 2011

Kasum TNI Minta Intelijen Tak Jalan Sendiri

Kasum TNI Minta Intelijen Tak Jalan Sendiri

Oleh MA Hailuki | Inilah – 1 jam 51 menit lalu

Konten Terkait

• Perbesar FotoKasum TNI Minta Intelijen Tak Jalan Sendiri

INILAH.COM, Jakarta - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsekal Madya Edy Harjoko memerintahkan sinergitas antara kegiatan intelijen dan kegiatan operasi TNI.
Menurutnya Satuan Intelijen TNI memiliki peran yang sangat penting bagi Pimpinan TNI sebagai mata dan telinga dalam menyediakan informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Hal ini diamanatkan Kasum pada pembukaan Rapat Koordinasi Operasi TNI dan Rapat Kerja Teknis Latihan TNI Tahun 2011, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (2/3/2011) yang dibacakan Asisten Operasi (Asops) Panglima Mayjen TNI Hambali Hanafiah.

Kecenderungan perkembangan situasi internasional yang terjadi sampai saat ini menurut Edy menuntut penerapan nilai-nilai universal semakin mengemuka khususnya yang berkaitan dengan mesalah demokrasi, HAM dan lingkungan hidup.

Sedangkan perkembangan situasi nasional yang terjadi telah mengakibatkan pergeseran paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan kemampuan intelijen yang kuat untuk menghadapinya.

"Perkembangan tersebut telah mengakibatkan berbagai konflik atau benturan kepentingan seperti sengketa perbatasan, klaim wilayah, konflik politik maupun senjata antar negara dan konflik komunal yang mengakibatkan tindak kekerasan," tegasnya.

Guna menghadapi ancaman yang terjadi baik ancaman militer maupun non militer, TNI menggunakan kekuatannya dengan mengedepankan keterpaduan Trimatra dalam rangka melaksanakan OMP (Operasi Militer untuk Perang) dan OMSP (Operasi Militer selain Perang). [tni/mah]
sumber : inilah.com/Kamis, 3 Maret 2011

Detasemen Anti-anarki di Lima Wilayah

Penanganan Huru-Hara

Detasemen Anti-anarki di Lima Wilayah

Penulis: Sandro Gatra | Editor: Nasru Alam Aziz

Rabu, 2 Maret 2011 | 22:08 WIB

Dibaca: 652

 

KRISTIANTO PURNOMO/KOMPAS IMAGES Kepala Polri Jenderal Polisi Timur Pradopo

TERKAIT:

• Detasemen Antianarki Dibentuk
• Butuh Pendekatan yang Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk tahap awal, Kepolisian RI akan membentuk Detasemen Penanggulangan Anarki di lima wilayah yang dinilai rawan terjadi aksi kekerasan. Detasemen itu dibentuk menanggapi aksi kekerasan di Pandeglang (Banten) dan Temanggung (Jawa Tengah).
"Sementara kita siapkan untuk lima kota besar. Di Jawa, Medan, Palembang, dan Makassar," kata Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Mabes Polri, Rabu (2/3/2011).
Timur mengatakan, pihaknya tengah melatih para personel untuk ditempatkan di detasemen itu. Rencananya, kata Timur, keahlian personel dalam menanggulangi aksi kekerasan akan dipamerkan ke publik pekan depan.
Menurut Timur, personel hanya akan diturunkan ketika aksi massa berubah anarki. Jika perlu, personel dapat menjalankan Protap Nomor 01/X/ 2010 tentang Penanggulangan Anarki yang mengatur tembak di tempat.
Ketika tidak terjadi aksi anarki, personel detasemen itu melakukan patroli. "Saya kira latihan dan patroli bagian dari tugas yang harus terus-menerus dijalankan," katanya.
Sebagian kalangan menilai pembentukan detasemen itu tidak tepat. Pasalnya, Polri sudah memiliki satuan yang biasa menangani kerusuhan, seperti Brimob. Polri justru diharapkan menguatkan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat untuk mencegah aksi anarki.
sumber: kompas.com,/ kamis , 3 Maret 2011

Kebiadaban Aparat

Kebiadaban Aparat

Suami Laporkan 3 Polisi Paksa Seks Oral

Penulis: Erwin Edhi Prasetyo | Editor: yuli

Kamis, 3 Maret 2011 | 00:38 WIB

Dibaca: 1416

Komentar: 0

TPGIMAGES/TOP01454663

Ilustrasi seks oral.

TERKAIT:

• Kasus Asusila, Kapolres Jayapura Mundur

JAYAPURA, KOMPAS.com — Munandar (36), suami AA (36), korban perbuatan asusila tiga anggota Kepolisian Resor Kota Jayapura, Papua, mengadu ke Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua di Jayapura, Rabu (2/3/2011).
Munandar datang bersama ketiga anaknya dan diterima Koordinator Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua (Perwakilan Komnas HAM Papua), Frits B Ramandey.
Munandar mengungkapkan, sebagai suami ia tidak pernah sekali pun diberi tahu pihak kepolisian soal peristiwa asusila yang dilakukan tiga penjaga sel tahanan Polresta Jayapura terhadap istrinya, AA, selama di sel tahanan Polresta Jayapura.
Ia mengaku kaget setelah mengetahui peristiwa itu dari media massa. "Saya baru mengetahui justru dari media massa. Istri saya juga tidak cerita," ungkapnya.
Seperti diberitakan, AA diminta melayani seks oral oleh tiga polisi: Brigadir Satu CS, Brigadir Dua S, dan Brigadir Polisi A. Perbuatan terjadi beberapa kali selama November-Desember tahun lalu.
Kasus tersebut baru terungkap setelah AA, yang tersangkut kasus judi toto gelap, melapor ke provost Polresta Jayapura. Kasus ini kemudian terungkap ke publik setelah AA bercerita kepada wartawan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Abepura.
Frits mengatakan, Komnas HAM akan mengklarifikasi masalah itu dengan pihak kepolisian dan meminta keterangan langsung kepada AA. Komnas HAM, ujarnya, akan fokus pada masalah perlindungan hak-hak AA sebagai tahanan.
Pihaknya menyarankan agar Munandar melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian agar menjalani proses hukum lebih lanjut. "Komnas HAM sangat prihatin dengan kejadian ini. Kami akan lakukan klarifikasi," ujarnya.
Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Imam Setiawan, Senin (28/2/2011), mengajukan surat pengunduran diri kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Bekto Suprapto.
Ia mengatakan siap memproses pidana ketiga oknum anggota Polresta Jayapura yang melakukan tindakan asusila itu bila suami AA mengadukan persoalan itu kepada kepolisian. "Ini delik aduan. Kalau suaminya mengadukan, saya akan proses ke dalam ranah pidana umum," ungkap Imam.

Ketiga oknum anggota Polresta Jayapura telah dijatuhi sanksi disiplin, tetapi hanya hukuman fisik jemur selama 21 hari mulai pukul 06.00-12.30 dan hukuman disiplin, yaitu kurungan selama 21 hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 2 periode.

Sumber : kompas.com / Kamis, 3 maret 2011

Mabes Polri Mutasi 16 Jenderal

Mabes Polri Mutasi 16 Jenderal

Mathius Salempang, yang semula Kapolda Kaltim, kini menjabat Wakabareskrim Mabes Polri.

Rabu, 2 Maret 2011, 06:56 WIB

Siswanto, Sandy Adam Mahaputra

Konferensi Pers di Mabes Polri (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews - Markas Besar Kepolisan Republik Indonesia memutasi 16 perwira tinggi (Pati) berpangkat Jenderal bintang tiga hingga satu.

Hal ini berdasarkan Surat Telegram Rahasia (STR) bernomor STR/171/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna.

Inspektur Jenderal (Irjen) Mathius Salempang yang semula Kapolda Kalimantan Timur, kini menjabat sebagai sebagai Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menggantikan Irjen Dikdik Mulyana Arief Mansur. Sedangkan Kapolda Kalimantan Timur kini dijabat Irjen Bambang Widaryatmo yang semula di Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespim Lemdikpol).

Kemudian, Irjen Adang Rochjana yang menjabat sebagai Koordinator Penasehat Ahli Kepala Polri dimutasikan sebagai Pati Polri dalam rangka pensiun. Sebagai gantinya, ditunjuk Irjen Badrodin Haiti yang semula menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.

Pengganti Badrodin sebagai Kapolda Jawa Timur adalah Irjen Untung Suharsono Radjab yang semula di Widyaiswara Utama Sespim Lemdikpol.

Komisaris Jenderal (Komjen) Fajar Prihantoro yang semula menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri diangkat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri menggantikan Komjen Nanan Soekarna. Posisi Fajar kemudian digantikan Komjen Imam Sudjarwo yang semula menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdikpol).

Jabatan Kalemdikpol kini dijabat oleh Irjen Oegroseno yang sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Utara. Sementara posisi Oegroseno digantikan Irjen Wisnu Amat Sastro yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Manajemen Kapolri.

Posisi Wisnu kemudian digantikan Irjen Sunaryono yang sebelumnya berada di Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol. Posisi Wisnu sendiri digantikan Irjen Dikdik Mulyana Arief Mansur yang semula menjabat Wakabareskrim Mabes Polri.

Brigjen Budiono yang semula menjabat sebagai Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri dimutasikan menjadi Perwira Tinggi (Pati) Polri dalam rangka pensiun. Kapuslabfor Polri kini dijabat oleh Brigjen Andayono yang semula menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat.

Sedangkan jabatan Kapolda Sumatera Barat kini diduduki oleh Brigjen Wahyu Indra Pramugari yang semula menjabat Irwil V Itwasum Polri. Posisi Indra kini diisi oleh Kombes Achmad Sukri Pasaribu yang semula menjabat Irnidjemen SDM I Itwil II Itwasum Polri.

Brigjen Adjie Rustam Ramdja yang semula menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Dalops Sops Polri diangkat ke jabatan baru Widyaiswara Utama Sespim Polri.

Terakhir, Irjen Didiek Sutomo Triwidodo yang semula menjabat sebagai Deputi Bidang Sistem Nasional Sekjen Wantannas diangkat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Ops Sops Polri.
• VIVAnews
sumber:http://nasional.vivanews.com/news/read/207231-mabes-polri-mutasi-16-jenderal