Satu Suara "Dibeli" Nurdin Rp 20 Juta?

Minggu, 06 Maret 2011 | 23:27 WIB

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Ketua PSSI Nurdin Halid memaparkan pandangannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR-RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3/2011). PSSI dipanggil Komisi X berkaitan dengan kemelut pencalonan ketua PSSI periode 2011-2015.

TERKAIT

• Perusak Mobil Andi Pengawal Nurdin
• Nurdin Akui Adanya Pengatur Pertandingan
• Rezim Nurdin Halid Bakal Berakhir
• PSSI Harus Dibekukan!
• Jakmania: Bekukan PSSI

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Indonesia Sport Watch melaporkan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Nurdin Halid, terkait dugaan penyuapan kepada peserta rapat kerja di Bali, agar mendukung pencalonan Nurdin sebagai ketua periode selanjutnya.
"Pada faktanya, Nurdin Halid bukan mencalokan diri namun setiap peserta raker di Bali diberi amplop berisi Rp 20 juta," kata Presiden LIRA, Jusuf Rizal, di Markas Komando Polda Metro Jaya, Minggu (6/3/2011).
LIRA melaporkan Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, dan Nugraha Besoes berdasarkan Nomor Laporan Polisi: TBL 806/III/2011/PMJ Ditreskrimsus dengan dugaan pemalsuan, penipuan, dan atau perbuatan tidak menyenangkan.
Rizal menyebutkan, dirinya akan meminta sejumlah pejabat negara maupun pengurus tim sepak bola, termasuk peserta raker yang memiliki hak suara pemilihan ketua umum PSSI menjadi saksi pada dugaan kasus suap pengurus organisasi sepak bola tersebut.
Rizal menambahkan, pihaknya juga menemukan indikasi Nurdin Halid terkait dugaan suap hasil pertandingan, kinerja wasit, dan dana yang menyangkut penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, aktivis LIRA itu menuturkan, Nurdin Halid juga tersangkut kasus kebohongan publik berdasarkan pernyataan dari Duta Besar Indonesia di Swiss, Joko Susilo.
"Memang saudara Nurdin Halid dikatakan telah melanggar statuta FIFA tentang ’orang dengan catatan kriminal tidak memenuhi persyarataan’," ujarnya.
Rizal menjelaskan, dirinya mendapatkan informasi dugaan tindak pidana para pengurus PSSI karena adanya komunikasi dengan pemilik hak suara pemilihan ketua umum PSSI dan orang yang mengetahuinya. (ANT)
Sumber : kompas.com / Minggu, 06 Maret 2011 | 23:27 WIB