Tribunnews.com - Senin, 4 Juni 2012 10:12 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Sekjen
International Conference for Islamic Scholars (ICIS), Hasyim Muzadi,
berbicara pada dialog lintas agama RI-Ethiopia di kantor ICIS, Jakarta
Pusat, Selasa (19/4/2011). Dialog ini membahas pengalaman Indonesia dan
Ethiopia dalam mengatur keberagaman budaya dan agama di negara
masing-masing untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.
Pidato yang heboh itu berisi pandangan mantan pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mengenai sejumlah isu kontroversial seperti Ahmadiyah, toleransi antarumat beragama, Gereja Yasmin, Lady Gaga, Irshad Manji, dan perkawinan sejenis.
"Pidato itu beredar di seluruh jagad raya. Saya dapat (pesan berantai) dari mana-mana," kata Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Umum Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Senin (4/6/2012), kepada TRIBUNnews.com.
TRIBUNnews.com, yang menerima beberapa pesan berantai itu pagi ini, coba menelusuri di Google dengan kata kunci "pidato Hasyim Muzadi".
Beberapa halaman akun Facebook dan blog memuat pidato Hasyim tersebut, yang isinya persis sama dengan pesan berantai di BBM.
Hasyim Muzadi sendiri telah mengonfirmasikan isi pidato ini.
Berikut selengkapnya isi pesan BBM mengenai pidato Hasyim Muzadi:
KH. Hasyim Muzadi, Presiden WCRP (World Conference on Religions for Peace) & Sekjen ICIS (International Conference for Islamic Scholars) & Mantan Ketum PBNU ttg tuduhan INTOLERANSI agama di Indonesia oleh Sidang PBB di Jeneva :
"Selaku Presiden WCRP dan Sekjen ICIS, saya sangat menyayangkan tuduhan INTOLERANSI agama di Indonesia. Pembahasan di forum dunia itu, pasti krn laporan dr dlm negeri Indonesia. Slm berkeliling dunia, saya blm menemukan negara muslim mana pun yg setoleran Indonesia.
Klau yg dipakai ukuran adl masalah AHMADIYAH, memang krn Ahmadiyah menyimpang dr pokok ajaran Islam, namun sll menggunakan stempel Islam dan berorientasi Politik Barat. Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tdk dipersoalkan oleh umat Islam.
Kalau yg jadi ukuran adl GKI YASMIN Bogor, saya berkali-kali kesana, namun tampaknya mereka tdk ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional & dunia utk kepentingan lain drpd masalahnya selesai.
Kalau ukurannya PENDIRIAN GEREJA, faktornya adl lingkungan. Di Jawa pendirian gereja sulit, tp di Kupang (Batuplat) pendirian masjid jg sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di Papua. ICIS selalu mlkkan mediasi.
Kalau ukurannya LADY GAGA & IRSHAD MANJI, bangsa mana yg ingin tata nilainya dirusak, kecuali mrk yg ingn menjual bangsanya sendiri utk kebanggaan Intelektualisme Kosong ?
Kalau ukurannya HAM, lalu di iPapua knp TNI / Polri / Imam Masjid berguguran tdk ada yg bicara HAM ?Indonesia lbh baik toleransinya dr Swiss yg sampai skrg tdk memperbolehkan Menara Masjid, lebih baik dr Perancis yg masih mempersoalkan Jilbab, lbh baik dr Denmark, Swedia dan Norwegia, yg tdk menghormati agama, krn disana ada UU Perkawiman Sejenis. Agama mana yg memperkenankan perkawinan sejenis ?!
Akhir'a kmbl kpd bngsa Indonesia, kaum muslimin sendiri yg hrs sadar dan tegas, membedakan mana HAM yg benar (humanisme) dan mana yg sekedar Weternisme".
sumber: http://www.tribunnews.com/2012/06/04/pidato-hasyim-muzadi-yang-menghebohkan-beredar-luas
BACA JUGA
Menteri Agama Salahkan Ahmadiyah
Tribunnews.com - Jumat, 20 April 2012 21:35 WIB
Tribunnews.com/Herudin
Suryadharma Ali Menteri Agama RI
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--
Menteri Agama Suryadharma Ali menuding jemaah Ahmadiyah tak tunduk pada
aturan aturan daerah sehingga ada sekelompok masyarakat yang melakukan
penyerangan dan pengrusakan terhadap masjid jamaah Ahmadiyah Baitulrahim
di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (20/4/2012) sekitar pukul
10.00 WIB.
Suryadharma meminta jemaah Ahmadiyah mematuhi aturan daerah. "Mungkin saja ada kondisi yang tidak tepat di sana," kata Suryadharma, yang juga Ketua Umum PPP kepada para wartawan di halaman Istana Negara, seperti dikutip dari Kompas.com.
"Kepada Ahmadiyah, harus tunduk kepada peraturan daerah dan kami meminta agar kegiatan dihentikan. Dan yang namanya proses pelurusan ajaran dilakukan, begitu. Itu himbauan saya kepada Ahmadiyah untuk menaati aturan-aturan yang ada," katanya lagi.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan mengalami kesulitan menertibkan aktivitas peribadatan jamaah Ahmadiyah sebagai tindak lanjut adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
"Ini tidak bisa diselesaikan urusan daerah, ini harus ada upaya lain secara politis atau apa, tidak hanya mengandalkan SKB menteri," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Iwan Setiawan.
Aksi anarkis itu disinyalir kekecewaan kelompok masyarakat terhadap keberadaan Ahmadiyah yang masih melakukan aktivitas peribadatannya di darah tersebut.
Adanya tindakan anarkis itu, menurut Iwan tidak seharusnya terjadi, karena dalam penanganan jamaah Ahmadiyah sebelumnya di Tasikmalaya dapat diselesaikan dengan baik.
"Diharapkan kit
Sementara LSM ELSAM dalam pernyuataannya menyatakan, peristiwa perusakan Masjid Baitul Rahim kembali menjadi bukti ketiadaan niat pemerintah, khususnya aparat kepolisian melindungi kaum minoritas, dalam hal ini Ahmadiyah. Demonstrasi kekerasan ini sebagaimana dilaporkan oleh beberapa sumber dilapangan dilakukan oleh sekelompok massa yang membawa atribut FPI dan dilakukan dihadapan aparat kepolisian yang tidak mengambil tindakan apa-apa terhadapnya.
"Peristiwa ini jelas merupakan ancaman serius terhadap Hak Asasi Manusia yang merupakan hak konstitusional warga," unkap ElSAM dalam pernyataannya.
Suryadharma meminta jemaah Ahmadiyah mematuhi aturan daerah. "Mungkin saja ada kondisi yang tidak tepat di sana," kata Suryadharma, yang juga Ketua Umum PPP kepada para wartawan di halaman Istana Negara, seperti dikutip dari Kompas.com.
"Kepada Ahmadiyah, harus tunduk kepada peraturan daerah dan kami meminta agar kegiatan dihentikan. Dan yang namanya proses pelurusan ajaran dilakukan, begitu. Itu himbauan saya kepada Ahmadiyah untuk menaati aturan-aturan yang ada," katanya lagi.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan mengalami kesulitan menertibkan aktivitas peribadatan jamaah Ahmadiyah sebagai tindak lanjut adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
"Ini tidak bisa diselesaikan urusan daerah, ini harus ada upaya lain secara politis atau apa, tidak hanya mengandalkan SKB menteri," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Iwan Setiawan.
Aksi anarkis itu disinyalir kekecewaan kelompok masyarakat terhadap keberadaan Ahmadiyah yang masih melakukan aktivitas peribadatannya di darah tersebut.
Adanya tindakan anarkis itu, menurut Iwan tidak seharusnya terjadi, karena dalam penanganan jamaah Ahmadiyah sebelumnya di Tasikmalaya dapat diselesaikan dengan baik.
"Diharapkan kit
SBY Janji Segera Selesaikan Masalah GKI Yasmin
Tribunnews.com - Rabu, 15 Februari 2012 16:32 WIB
Kurnia Prastowo Ad/Tribun Jambi/Kurnia Prastowo Adi
Presiden
SBY meninjau Pameran Pers dan Jambi Expo 2012 di Eks Arena MTQ, Kota
Jambi, Kamis (9/2/2012). (Tribun Jambi/ Kurnia Prastowo Adi)
Laporan Wartawan Tribunnews.com Andri Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menanggapi masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Berbeda lokasi, kali ini SBY membeberkan masalah GKI Yasmin di hadapan 128 duta besar asing dan perwakilan organisasi dunia di Kementerian Luar Negeri RI.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diselesaikan. Saya sudah mendorong walikota (Bogor), Gubernur (Jawa Barat), masyarakat lokal untuk menemukan solusi dengan bantuan pemerintah pusat," kata Presiden Yudhoyono di Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Menurutnya, saat ini yang terpenting untuk jemaat GKI Yasmin adalah menjalankan ibadah dengan tenang dan damai di Bogor."Kami akan terus memastikan ini semua karena sekali lagi setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menjalankan, memeluk agamanya. Siapapun, apa yang Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, yang menurut saya mendapatkan perlindungan dari konstitusi kami," ujarnya.
SBY menjelaskan, kasus GKI Yasmin bermula pada masalah perizinan dan hubungan dengan masyarakat lokal sejak 2002 lalu. Namun hingga kini masalah tersebut terus berlanjut lantaran tidak ada kesepahaman. Pemerintah pun berencana masalah GKI Yasmin hingga tuntas.
"Kita bisa menyelesaikan masalah Ambon, Poso, dan masalah lain-lain. Pendekatan hukum semata kadang-kadang tidak bisa dengan efektif mengakhiri benturan. Tetapi dengan pendekatan tambahan itu justru lebih cepat dan lebih bisa permanen untuk menyelesaikan konflik horisontal itu," sergahnya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menanggapi masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Berbeda lokasi, kali ini SBY membeberkan masalah GKI Yasmin di hadapan 128 duta besar asing dan perwakilan organisasi dunia di Kementerian Luar Negeri RI.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diselesaikan. Saya sudah mendorong walikota (Bogor), Gubernur (Jawa Barat), masyarakat lokal untuk menemukan solusi dengan bantuan pemerintah pusat," kata Presiden Yudhoyono di Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Menurutnya, saat ini yang terpenting untuk jemaat GKI Yasmin adalah menjalankan ibadah dengan tenang dan damai di Bogor."Kami akan terus memastikan ini semua karena sekali lagi setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menjalankan, memeluk agamanya. Siapapun, apa yang Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, yang menurut saya mendapatkan perlindungan dari konstitusi kami," ujarnya.
SBY menjelaskan, kasus GKI Yasmin bermula pada masalah perizinan dan hubungan dengan masyarakat lokal sejak 2002 lalu. Namun hingga kini masalah tersebut terus berlanjut lantaran tidak ada kesepahaman. Pemerintah pun berencana masalah GKI Yasmin hingga tuntas.
"Kita bisa menyelesaikan masalah Ambon, Poso, dan masalah lain-lain. Pendekatan hukum semata kadang-kadang tidak bisa dengan efektif mengakhiri benturan. Tetapi dengan pendekatan tambahan itu justru lebih cepat dan lebih bisa permanen untuk menyelesaikan konflik horisontal itu," sergahnya.
Penulis: Srihandriatmo Malau | Editor: Ade Mayasanto
a bisa kumpulkan di masjid Agung, seperti di Tenjowaringin, kita fasilitasi, agar bisa nyaman," kata Iwan.Sementara LSM ELSAM dalam pernyuataannya menyatakan, peristiwa perusakan Masjid Baitul Rahim kembali menjadi bukti ketiadaan niat pemerintah, khususnya aparat kepolisian melindungi kaum minoritas, dalam hal ini Ahmadiyah. Demonstrasi kekerasan ini sebagaimana dilaporkan oleh beberapa sumber dilapangan dilakukan oleh sekelompok massa yang membawa atribut FPI dan dilakukan dihadapan aparat kepolisian yang tidak mengambil tindakan apa-apa terhadapnya.
"Peristiwa ini jelas merupakan ancaman serius terhadap Hak Asasi Manusia yang merupakan hak konstitusional warga," unkap ElSAM dalam pernyataannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar, masukan yang sifatnya membangun blog ini.