DUGAAN KORUPSI Ruhut: Jika Anas Mundur, Demokrat Membaik

Sandro Gatra | Glori K. Wadrianto | Senin, 6 Februari 2012 | 12:49 WIB

Dibaca: 63617

TERKAIT:

• "Pandawa Lima" Sang Penghancur Pamor Demokrat
• Jika Anas Nonaktif, Mirwan dan Andi Juga Harus Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meyakini tingkat elektabilitas partainya akan kembali membaik jika Anas Urbaningrum mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sebab, kini Partai Demokrat tersandera oleh kasus wisma atlet SEA Games di Jaka Baring, Sumatera Selatan, dan Hambalang, Jawa Barat, yang menyeret Anas.

"Aku kan sudah bilang mundur dulu sementara, selesaikan masalah ini. Kita enggak mau tersandera. Ini faktanya," kata Ruhut di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (6/2/2012).

Ruhut melontarkan pendapatnya ini sebagai tanggapan atas turunnya dukungan publik terhadap Partai Demokrat berdasarkan hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilansir Minggu kemarin. Pada Januari 2011, Partai Demokrat masih mendapat dukungan 20,5 persen responden. Pada Juni, dukungan turun menjadi 15,5 persen dan Oktober 16,5 persen.

Pada survei terakhir, Januari-Februari 2012, dukungan itu kembali turun menjadi 13,7 persen. Setidaknya, dari 1.200 responden yang berasal dari 33 provinsi, 13,7 persen saja yang masih memilih Partai Demokrat. LSI menengarai, kasus suap proyek wisma atlet SEA Games menjadi pemicu turunnya dukungan masyarakat. Apalagi, saat ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui skandal suap tersebut.

Ruhut mengatakan, secara organisasi, tidak ada mekanisme yang dapat menurunkan Anas. Sebab, yang bersangkutan belum dijadikan sebagai tersangka oleh penegak hukum. Menurut dia, hanya kehendak Anas sendiri untuk mundur yang dapat menyelamatkan partai.

Sebelumnya, khusus mengenai Anas yang disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memilih menunggu tuntasnya proses hukum. Sepanjang belum ada keputusan hukum yang tengah berjalan di KPK, ia tidak akan mengambil keputusan terhadap Anas, termasuk penonaktifan sebagai Ketua Umum.

Terkait pernyataan itu, Ruhut mengatakan, "Aku juga sama kalau bicara soal hukum. Tapi kita berbicara etika dalam politik. Etika yang harus dikedepankan."
Sumber: kom[as.com/ Senin, 6 Februari 2012 |