Anggaran Polri Perlu Pengawasan Ketat

18.01.2012 11:23

Penulis : Ruhut Ambarita/Vidi Batlolone/Lili Sunardi   

(foto:dok/ist)

JAKARTA - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPS) Mesuji memastikan adanya aliran dana pengamanan ke aparat polisi. Menindaklanjuti temuan itu, polisi akan mendalami ada atau tidaknya suap. Sementara itu, Ketua TGPF Denny Indrayana mengusulkan adanya kenaikan anggaran bagi polisi.

Namun, anggota Komisi Hukum dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, menaikkan anggaran Polri bukan solusi yang tepat untuk menghentikan aliran dana dari korporasi. Pengawasan harus lebih diperketat dan sanksi ditegakkan bagi anggota yang melanggar.

"Saya tidak yakin kenaikan anggaran dapat menghentikan aliran dana dari korporasi. Ini bukan solusi yang tepat," kata Aboe saat dihubungi SH di Jakarta, Rabu (18/1). Ia mengatakan, aliran dana dari korporasi ke Polri bisa dihentikan bila ada pengawasan yang ketat dari Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, sanksi yang tegas harus benar-benar diberikan kepada anggota Polri yang melanggar, baik pelanggaran pidana maupun disiplin. Meski demikian, ia mengatakan, mungkin saja anggaran Polri dinaikkan jika memang itu benar diperlukan.

Namun sebelum menaikkan anggaran Polri, harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu terkait kinerja Polri selama ini. Apalagi, kata dia, belakangan kinerja Polri saat menghadapi warga sipil sangat buruk, misalnya, seperti yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu.

Terkait temuan itu, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Sutarman berjanji akan mendalami video temuan TGPF, khususnya yang terkait dengan kronologis tewasnya Made Aste di Register 45, Lampung. “Di video yang ditemukan TGPF, Made Aste memegang golok. Itu fakta yang ditemukan, videonya seperti apa, nanti akan kita telusuri,” katanya di Jakarta, Senin (17/1).
Ia menyebutkan, video yang ditemukan TGPF merupakan video yang berbeda dengan video yang diungkapkan Mayjen (Purn) Saurip Kadi. Menurut Sutarman, video yang disampaikan Saurip Kadi sebagian merupakan hasil rekayasa dan hasil penyuntingan dengan video lain.

Kepolisian juga akan memanggil seluruh pihak yang terkait peristiwa tersebut untuk dimintai keterangan, termasuk Kapolres yang menjabat ketika itu. Namun, pihaknya belum akan memanggil Saurip Kadi karena akan menyelidiki fakta dan videonya terlebih dulu.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat pimpinan Polri, kemarin, meminta polisi tidak mengedepankan kekerasan dalam penanganan aksi massa atau demonstrasi.
Penggunaan senjata harus diminimalkan agar tidak menimbulkan korban yang tidak perlu. “Tujuan dan sasaran kita adalah kerusuhan bisa dihentikan, aksi anarkis bisa dihentikan tapi bisa dicegah jatuhnya korban yang tidak perlu. Jauhkan peluru dan jangan mudah gunakan peluru,” katanya.

Presiden mengingatkan, bagaimana pun pelaku kerusuhan adalah rakyat Indonesia sendiri sehingga jatuhnya korban jiwa harus dihindari. “Beda dengan saudara tangani perompakan dan terorisme. Saudara bukan hanya self defense. Itu pun kalau bisa dilumpuhkan dengan tanpa korban jiwa,” ujar SBY kepada para petinggi polisi yang hadir.
Presiden juga mengatakan para pemimpin Polri tidak dilarang memeriksa senjata yang akan digunakan petugas di lapangan. Hal ini sering dilakukan di kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Presiden menyadari tugas Polri memang semakin berat. Setelah era otoritarian berlalu, Polri harus meninggalkan cara-cara lama yang biasa digunakan. Setiap tindakan menyimpang petugas polisi akan cepat menyabar melalui media massa maupun sosial media.

Presiden mengatakan, kejadian sekecil apa pun bisa cepat menyebar dan menjadi perhatian internasional. Menurutnya, sering kali jika ada kejadian yang menjadi perhatian dunia, pertanyaan tidak ditujukan kepada Kapolri namun pada Presiden.
“Bayangkan kejadian di sebuah tempat dilakukan seorang letnan. Bisa jadi isu yang mengemuka di tingkat global,” ujar SBY.  Tingkat profesionalisme harus anggota Polri harus ditingkatkan karena ketidakprofesionalan akan menimbulkan ekses tidak perlu, termasuk penegakan hukum dengan cara yang tidak tepat.
sumber: http://www.sinarharapan.co.id/content/read/anggaran-polri-perlu-pengawasan-ketat/