DPR Segera Menyikapi soal GKI Yasmin

19.01.2012 11:27

Penulis : Ruhut Ambarita
  

(foto:dok/ist)

JAKARTA - Pertemuan antara DPR, jemaat Gereja Yasmin, dan pemerintah yang rencananya digelar Rabu (18/1), kembali batal. Pemerintah dinilai telah melecehkan DPR karena mangkir dua kali dari undangan pertemuan. DPR berencana mengundang satu kali lagi pemerintah sebelum mengambil sikap.

Pertemuan mengundang Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Agama Suryadharma Ali. Rapat juga mengundang Kapolri, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Ombudsman, dan pengurus Gereja Yasmin.
Informasi yang diperoleh SH, jajaran pemerintah tidak dapat menghadiri pertemuan itu karena mengikuti rapat kabinet di Kantor Presiden. "Hari ini (18/1) ada sidang kabinet di Istana," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkat.

Kemudian, Kamis (19/1), Presiden, Wakil Presiden, seluruh anggota kabinet dan seluruh gubernur mengikuti rapat kerja pemerintah tahun 2012 di Arena PRJ Kemayoran yang dimulai pukul 10.30 WIB.
"Saya menyesalkan karena Menko Polhukam tidak punya sense of crisis atas eskalasi kekerasan yang dihadapi jemaat GKI Yasmin. Sepatutnya Menko mengambil tanggung jawab atas ekses strategi yang diserahkan ke wali kota, sementara harusnya kalau urusan hukum dan penegakannya adalah urusan pemerintah pusat," kata Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR, kepada SH di Jakarta, Rabu (18/1) malam.

Eva mengatakan, pemerintah seharusnya menunjukkan sikap baik, sebanding, dan sepatutnya dalam menjaga hubungan dengan parlemen yang menganggap kasus Gereja Yasmin pada level darurat. Selain itu, kata Eva, Polri dalam kasus ini juga seharusnya menunjukkan keseriusan melindungi jemaat GKI Yasmin.
Kontribusi

"Polri dan pemerintah harus bisa memberikan pengamanan yang berlebih mengingat penundaan dan pembatalan kedatangan pemerintah berisiko makin meningkatkan eskalasi kekerasan di lapangan. Itu tanggung jawab pemerintah karena faktanya pemerintah berkontribusi pada eskalasi itu," ujarnya.
Eva mengatakan, DPR akan mengundang satu kali lagi pemerintah sebelum DPR mengeluarkan sikap resmi terkait kasus ini. Ia setuju dengan usulan anggota dewan Yayasan LBH Indonesia, Adnan Buyung Nasution kepada DPR.

Dalam pertemuan yang batal, Rabu (18/1), Adnan Buyung mengusulkan agar DPR mengundang pemerintah satu kali dengan disertai peringatan. Jika pemerintah kembali membatalkan pertemuan, itu bukti bahwa telah terjadi pelecehan terhadap DPR atau contempt of parliament.
"Ini sikap keterlaluan dari pemerintah dan cuek. Seharusnya ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap kasus ini. Pemerintah telah mengabaikan konstitusional," kata Adnan. Ia mengatakan, DPR harus segera menyatakan telah terjadi pelecehan terhadap DPR karena pemerintah berulang kali gagal membatalkan pertemuan yang diundang DPR.

Sementara itu, anggota Komisi III Martin Hutabarat mengatakan, kejadian yang dialami jemaat Gereja Yasmin menunjukkan banyak pemimpin di Indonesia yang muncul, namun tak paham atau berorientasi dengan nilai NKRI dan Pancasila.
Sumber : http://m.sinarharapan.co.id/index.php?id=227&id=227&tx_ttnews[tt_news]=83417&cHash=60a26041ffbe8ce02854a1fe49e125a8